<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/hasibullah-satrawi-295519226.png" alt="HASIBULLAH SATRAWI" width="100%">
<figcaption>HASIBULLAH SATRAWI</figcaption>
</figure> SECARA&nbsp;umum, pelaksanaan ibadah haji sejauh ini bisa dikatakan berjalan lancar. Memang cukup banyak tantangan seperti jumlah total jemaah haji yang mencapai 1.845.045 orang (aawsat.com, 27/06), suhu panas di Makkah yang lebih dari 40 derajat Celsius, hingga kurangnya tenda di Mina. Tapi, semuanya masih bisa ditangani dan tidak berkembang menjadi lebih buruk. Saat ini jemaah haji mulai pulang ke negara masing-masing, termasuk jemaah haji dari Indonesia. Ibadah haji bisa disebut sebagai ibadah nirkekerasan. Mengingat ibadah haji sarat dengan ketentuan dan larangan melakukan aksi kekerasan. Baik terhadap manusia, lingkungan, maupun makhluk-makhluk yang lain. Sebagai contoh, orang yang berihram (termasuk untuk keperluan ibadah haji dan umrah) dilarang membunuh hewan-hewan (QS Al-Maidah: 95). Pun demikian, orang yang datang ke Makkah dilarang menebang pohon-pohonan dan memburu hewan buruan yang ada di sana (sesuai pesan salah satu hadis). Bahkan, orang yang melakukan ibadah haji dilarang berkata-kata kasar (rafats), berbuat kefasikan, dan melakukan perdebatan ataupun pertengkaran (QS Al-Baqarah: 198). Oleh-Oleh Semangat dan visi perjuangan nirkekerasan dari ibadah haji sejatinya (juga) harus dijadikan sebagai &rdquo;oleh-oleh&rdquo; ketika para jemaah haji pulang ke kampung halaman. Hingga semangat ibadah haji bisa turut serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih menjunjung tinggi perdamaian, peduli terhadap kesehatan lingkungan, dan perhatian terhadap keberlangsungan margasatwa. Pada tahap tertentu, ketentuan-ketentuan nirkekerasan seperti di atas dapat disebut sebagai indikator kemabruran atau kesuksesan ibadah haji seseorang. Dengan kata lain, bila ibadah haji seseorang diterima atau mabrur, yang bersangkutan akan semakin jauh dari pelbagai macam bentuk aksi kekerasan. Dalam sebuah hadis ditegaskan, ada tiga indikator kemabruran atau kesuksesan haji seseorang. Yaitu berkata-kata baik (kalamut thayyib), memberi makanan (ith&rsquo;amut to&rsquo;am), dan menyebarkan salam atau perdamaian (ifsya&rsquo;us salam). Berkata-kata baik tentu banyak bentuknya, dari tidak menyinggung orang lain hingga tidak berkata buruk tentang dan kepada orang lain. Pun demikian memberi makanan yang bisa juga berarti solidaritas dan kepedulian sosial secara umum. Dan yang tak kalah penting tentu menyebarkan salam atau perdamaian yang tak bisa hanya diartikan sekadar mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Perjuangan tanpa Kekerasan Pada tahun politik seperti sekarang, semangat nirkekerasan dan perjuangan tanpa kekerasan yang terdapat dalam ibadah haji perlu diperhatikan oleh semua pihak. Khususnya para elite politik dan calon pemimpin yang akan berkampanye dan bersaing dalam memperebutkan kepercayaan dari masyarakat pemilih. Hingga persaingan yang ada tidak sampai menghalalkan segala macam cara. Pertemuan demi pertemuan di kalangan para elite belakangan semakin intensif. Termasuk pertemuan untuk menentukan bakal calon presiden (bacapres) maupun bakal calon wakil presiden (bacawapres) atau menentukan hal-hal terkait politik lain seperti visi-misi pemerintahan ataupun strategi pemenangan. Harus diakui bersama, perjuangan tanpa kekerasan masih menjadi tantangan yang serius di Indonesia, tidak hanya di kalangan elite, tapi juga di kalangan masyarakat pendukung. Di kalangan elite, penggunaan politik SARA atau provokasi primordial bisa dijadikan sebagai contoh dari salah satu bentuk nyata perjuangan dengan menghalalkan segala macam cara, termasuk dengan hal-hal yang bersifat kekerasan. Pun demikian penggunaan buzzer politik yang tak jarang menambah panas suasana. Hingga terjadi polarisasi yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Mirisnya, di saat sebagian pendukung atau masyarakat terjebak dalam kubangan disharmoni atau polarisasi berkepanjangan akibat pemilu, mereka yang didukung tak jarang sudah berekonsiliasi dengan lawan-lawan politiknya. Rekonsiliasi elite yang tak selalu diikuti masyarakat pendukung menunjukkan adanya perbedaan kultur politik. Di kalangan elite, kultur politiknya sedemikian cair dan pragmatis. Mungkin sebagian elite terlihat mudah konflik, tapi mereka juga mudah rekonsiliasi, sesuai dengan &rdquo;peribahasa kuno&rdquo; yang sangat terkenal: di dunia politik tak ada musuh atau teman yang abadi. Karena yang abadi hanyalah kepentingan. Sementara di kalangan masyarakat pendukung, kultur yang berkembang bercorak ideologis dan primordial. Pilihan politik bagi mereka bukan sekadar pilihan main-main, apalagi sekadar hiburan. Pilihan politik adalah pilihan ideologis yang tak jarang juga dipahami mengandung dimensi ukhrawi. Oleh karena itu, rekonsiliasi cepat pascapemilu di kalangan elite tentu penting. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menghindari politik SARA ataupun provokasi primordial yang bisa memicu konflik di kalangan masyarakat pemilih. Dan yang paling penting lagi adalah perjuangan tanpa kekerasan. Inilah semangat dan &rdquo;oleh-oleh&rdquo; dari ibadah haji. (*) <hr /> *)&nbsp;HASIBULLAH SATRAWI,&nbsp;Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir; pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Cukup banyak tantangan seperti jumlah total jemaah haji yang mencapai 1.845.045 orang hingga suhu panas di Makkah.

Oleh-Oleh Haji: Perjuangan tanpa Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/hasibullah-satrawi-295519226.png" alt="HASIBULLAH SATRAWI" width="100%">
<figcaption>HASIBULLAH SATRAWI</figcaption>
</figure> SETELAH&nbsp;beberapa waktu lalu pada 6-7 Mei Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Jember, pada Minggu (21/5) kemarin giliran Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan ke sejumlah pesantren di Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Di wilayah &rdquo;provinsi santri&rdquo; seperti Jawa Timur, kunjungan bakal calon presiden (bacapres) ke pondok pesantren tentu memiliki nilai strategis tersendiri. Minimal karena pesantren memiliki pengaruh yang sangat kuat, khususnya bagi &rdquo;masyarakat alumni pesantren&rdquo; yang mungkin secara jarak jauh sekalipun dari pesantren. Subkultur Dalam buku berjudul Islam Kosmopolitan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur awalnya dengan sedikit ragu menyebut pesantren dengan istilah subkultur. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, khususnya setelah menguraikan keunikan-keunikan pesantren, Gus Dur secara lebih pasti menyebut pesantren sebagai subkultur dengan adanya tiga elemen. Yaitu pola kepemimpinan di dalamnya yang berada di luar kepemimpinan desa, literatur universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari yang diikuti oleh masyarakat luas (2007, hal 136). Realitas pesantren sebagai subkultur inilah yang bisa menjelaskan kenapa pesantren selalu menjadi daya tarik bagi para pemburu suara di setiap musim kampanye. Baik kampanye di tingkat lokal maupun nasional. Baik kampanye di tingkat kepala desa maupun di level kepala negara. Mendapatkan dukungan dari sebuah pondok pesantren kerap diartikan sama dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat alumni pesantren. Hal yang harus diperhatikan, peran vital pesantren dalam kehidupan masyarakat tidak didapat begitu saja. Pesantren mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat setelah terbukti menjalankan fungsi-fungsi politik keumatan. Khususnya melalui peran para kiai sepuh dan pendiri pondok pesantren yang mungkin sudah almarhum. Hingga akhirnya masyarakat percaya penuh bahkan pasrah total terhadap keputusan pesantren, termasuk dalam persoalan politik. Politik Keumatan Oleh karena itu, semua pihak sejatinya mendukung pesantren untuk terus mengembangkan politik dan peran keumatan. Inilah keberpihakan politik yang harus diambil oleh seluruh pemimpin (dari tingkat kepala desa hingga kepala negara), bukan sekadar kepentingan politik elektoral di setiap musim kampanye. Dalam buku yang mulai lawas berjudul Al-Islam Dinun wa Ummah, wa Laisa Dinan wa Daulah, Gamal Al-Banna memberikan kerangka teori yang memadai terkait dengan politik keumatan. Menurut Gamal, politik keumatan memiliki komitmen yang nyata terhadap kehidupan dan kemaslahatan masyarakat luas. Peran Kebangsaan Kenapa Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim relatif memiliki daya tahan dari konflik besar yang bisa mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara? Alih-alih, Indonesia hari ini justru berhasil mengembangkan demokrasi. Bahkan menjadi kiblat demokrasi bagi bangsa-bangsa lain yang sama-sama berpenduduk mayoritas muslim. Sependek pengamatan penulis, salah satu sebabnya adalah karena adanya pesantren yang oleh Gus Dur disebut sebagai subkultur. Dengan adanya pesantren sebagai subkultur, terbentuklah kekuatan-kekuatan non-negara atau poros yang bisa menjadi penengah sekaligus titik temu bagi sisi-sisi republik yang berbeda-beda, termasuk di antara rakyat dan pemerintah. Hingga tidak mudah terjadi posisi vis-a-vis antara para pihak yang berselisih atau berkonflik. Di sini dapat ditarik kesimpulan penting, pesantren adalah salah satu rahasia agung di balik banyak pencapaian besar republik hari ini. Khususnya melalui tradisi politik keumatan yang berkontribusi besar bagi keutuhan NKRI. Melestarikan tradisi pesantren pada akhirnya juga berarti menjaga keutuhan NKRI. Maka, pesantren sebagai subkultur dan NKRI sebagai negara harus bersifat saling menjaga untuk memastikan eksistensi masing-masing.&nbsp;(*) <hr /> *) HASIBULLAH SATRAWI, Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Realitas pesantren sebagai subkultur inilah yang bisa menjelaskan kenapa pesantren selalu menjadi daya tarik bagi para pemburu suara pemilu.

Pesantren dan Politik Keumatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HASIBULLAH-SATRAWI.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONTROVERSI rencana kedatangan tim nasional (timnas) Israel ke Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 terus menggelinding membelah pendapat umum masyarakat. Bahkan, pada tahap tertentu, kontroversi ini dapat dikatakan mempertaruhkan citra Indonesia di mata masyarakat dunia.  Pihak yang menolak menjadikan sikap Israel yang acap tidak adil dan menjajah Palestina sebagai alasan penolakan terhadap timnas muda negeri Yahudi itu. Sedangkan Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan mendorong dihapuskannya segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Sementara pihak yang mendukung timnas Israel bertanding dan datang ke Indonesia menggunakan alasan profesionalitas dan sportivitas yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Terlebih lagi, Israel lolos ke ajang Piala Dunia Muda ini setelah melalui persaingan dan pertandingan antarnegara di babak kualifikasi.  Di tengah kontroversi, pandangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun baru-baru ini sejatinya bisa dijadikan pertimbangan yang sangat penting. Terlebih lagi, Indonesia selama ini dikenal berpegang teguh pada moralitas dan religiusitas.  Sebagaimana pernyataan resminya yang dikutip banyak media: ”Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara. Sebab, setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan yang berlaku.” Lebih jauh, Zuhair menegaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina tidak akan berubah meskipun mengizinkan Israel datang ke tanah air. Indonesia disebut selalu konsisten dan teguh dalam mendukung isu Palestina, baik dalam berbagai forum regional, bilateral, maupun multilateral (CNBC Indonesia, 28/3).  Titik Kritis  Di lapangan, konflik Palestina dan Israel belakangan berada pada fase yang sangat kritis. Tidak semata-mata karena kekerasan demi kekerasan terus terjadi di kedua pihak. Lebih daripada itu, karena kekerasan yang terjadi belakangan melibatkan ”rakyat” Palestina melawan ”rakyat” Israel. Beberapa aksi kekerasan yang terjadi di permukiman Israel di Tepi Barat bisa dijadikan contoh dari yang telah disampaikan.  Sementara secara politik internal, Palestina dan Israel berada dalam kerapuhan yang akut. Hal itu bisa dilihat dari ketidakkompakan kelompok-kelompok atau faksi politik di kedua negara. Untuk konteks Palestina, persaingan antara Faksi Fatah yang berkuasa di Tepi Barat dan Faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza bisa dijadikan contoh dari kerapuhan internal Palestina. Friksi ini bahkan sudah menahun dan belum ada solusi permanen untuk menyatukan dua faksi utama ini, di samping juga faksi-faksi yang lain.  Sementara tantangan politik internal yang kurang lebih sama juga dihadapi Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada pemerintahan yang stabil di Israel. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, tak kurang lima kali pemilu yang diadakan sebagai akibat dari ambruknya pemerintahan setelah terjadinya perpecahan di internal partai-partai koalisi yang membangun pemerintah.  Dalam beberapa hari terakhir, dunia diwarnai pemberitaan terkait aksi demo secara besar-besaran oleh penduduk Israel. Mereka menolak keras ambisi Perdana Menteri kawakan Benjamin Netanyahu terkait reformasi peradilan. Sebagian pihak di Israel menuduh ambisi dan proyeksi ini sebagai cara yang ditempuh Netanyahu untuk menyelamatkan diri dari tuduhan korupsi.  Tidak Terkait  Sebagaimana dikatakan Dubes Palestina di atas, penolakan terhadap timnas U-20 Israel di Indonesia tidak ada kaitan apa pun dengan perkembangan konflik atau politik yang terjadi, khususnya di internal Palestina. Tampil atau tidaknya timnas Israel di Indonesia, kondisi politik dan hukum Palestina tidak akan berubah semata-mata karenanya.  Secara jati diri internal Israel, penolakan di atas mungkin sedikit banyak ada dampaknya. Mengingat kondisi Israel dalam beberapa tahun terakhir berada dalam krisis elite yang berkepanjangan. Sebagian pihak mengkhawatirkan krisis itu bisa berdampak terhadap kepercayaan diri Israel sebagai bangsa.  Tapi, apakah hal tersebut secara otomatis akan membuat Palestina menjadi negara yang merdeka? Tentu saja tidak. Kemerdekaan Palestina berada di internal rakyat dan elite Palestina. Mendukung kemerdekaan Palestina sejatinya dilakukan secara konsisten untuk mewujudkan persatuan faksi-faksi internal sekaligus menguatkan kapasitas kenegaraan dan kebangsaan mereka.  Singkat kata, apa pun perkembangan politik dan konflik yang ada, sejatinya tidak dikaitkan dengan persoalan sepak bola yang identik dengan nilai-nilai sportivitas dan produktivitas. Terlebih lagi, Indonesia hanya sebagai tuan rumah yang dipercaya FIFA sebagai penyelenggara kegiatan ini.  Dalam sistem nilai dan keadaban yang senantiasa dipedomani oleh bangsa ini, sebuah kepercayaan harus dijaga dengan penuh saksama. Bahkan, kepercayaan harus dibalas dengan kepercayaan yang lebih baik lagi. Sementara nilai dan keadaban yang lain senantiasa mengajarkan kepada kita semua untuk menghormati tamu yang datang, siapa pun itu.  Dalam semangat nilai-nilai kebangsaan sebagaimana di atas, kita perlu berterima kasih kepada FIFA yang telah memberikan kepercayaan yang sangat tinggi ini. Selamat datang di Indonesia. Selamat bertanding untuk semua kontestan yang ada, termasuk Israel.  Walaupun menyambut baik kepercayaan dari FIFA ini (termasuk kedatangan timnas Israel di dalamnya), kami tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Kami tetap berpegang teguh pada prinsip luhur yang termuat dalam pembukaan UUD 1945: ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” (*)  <hr />  *) HASIBULLAH SATRAWI, Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Piala Dunia U-20 dan Keadaban Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HASIBULLAH-SATRAWI.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GEMPA besar yang menimpa sebagian Turki dan Suriah pada 6 Februari 2023 menjadi perhatian dunia. Korban meninggal diperkirakan lebih dari 36.000 jiwa dan ratusan ribu luka-luka (Al-jazeera.net, 13/2). Angka-angka itu diperkirakan masih bertambah seiring pencarian yang terus digencarkan. Bahkan, mengutip pernyataan salah satu pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait aksi kemanusiaan, koran terbesar berbahasa Arab memperkirakan jumlah meninggal akan mencapai 50 ribu orang (Aawsat.com, 12/3).  Kondisi cuaca yang ekstrem dingin membuat kondisi korban semakin berat. Warga Suriah korban gempa ini bisa dikatakan mengalami keadaan yang paling berat. Mengingat wilayah ini acap terisolasi sebagai akibat dari strategi koalisi global Amerika Serikat (AS) untuk mengalahkan ISIS yang pernah berkuasa di wilayah ini.  Sebagaimana dimaklumi, gempa di sebagian wilayah Turki Selatan itu berbatasan dengan Suriah Utara. Wilayah ini dahulu menjadi lalu-lalang dan basis dari kelompok teroris internasional ISIS. Sebagai bagian dari strategi memenangkan perang (melawan ISIS dan rezim Bashar Al-Assad), banyak bagian di Suriah yang ditutup dan diisolasi. Khususnya di wilayah Suriah yang berbatasan langsung dengan Turki. <h3>Dilema Kemanusiaan</h3> Dalam beberapa hari terakhir, komunitas internasional banyak membahas dilema kemanusiaan untuk korban gempa di wilayah Suriah yang dahulu menjadi salah satu basis dari ISIS; apakah akan dibuka untuk mempermudah akses masuk bagi bantuan internasional atau tetap ditutup untuk mengantisipasi bangkitnya kembali kekuatan ISIS. Menurut salah satu berita, ada beberapa tahanan ISIS yang berhasil kabur dari penjara akibat gempa besar itu.  Secara kemanusiaan, akses masuk ke wilayah ini sejatinya perlu dibuka untuk memudahkan bantuan internasional. Tapi, secara keamanan, pembukaan akses ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar aksi kemanusiaan. Inilah titik dilema yang harus dikaji secara sempurna.  Dalam hemat penulis, bantuan kemanusiaan bisa dimasukkan ke Suriah melalui pembukaan akses terbatas dan diawasi secara ketat. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran pada korban gempa. Bukan justru jatuh ke kelompok pendukung ISIS yang bisa digunakan untuk menggalang kekuatan dan bangkit kembali.  Hal yang harus diperhatikan, kelompok ekstrem seperti ISIS tidak asing dengan penggunaan aksi-aksi kemanusiaan sebagai kedok untuk menyelipkan misi politiknya. Bahkan, atas nama misi kemanusiaan, kelompok seperti ISIS bisa memasukkan para pendukungnya secara leluasa. <h3>Paradoks</h3> Secara politik, gempa besar yang terjadi di Turki berpotensi menimbulkan dampak politik yang paradoks bagi Turki dan Suriah. Lebih tepatnya Recep Tayyip Erdogan sebagai presiden Turki dan Bashar Al-Assad sebagai presiden Suriah.  Bagi Erdogan, gempa besar itu tidak hanya menghancurkan sebagian negaranya, tapi juga bisa memorak-porandakan strategi politiknya untuk tetap menjadi orang nomor satu di negeri Ottoman itu. Menurut sebagian pengamat di kawasan, pemilu yang direncanakan Mei ini akan cukup berat bagi Erdogan dan partainya (Partai Keadilan dan Pembangunan/AKP) untuk mempertahankan kekuasaannya.  Kondisi Turki sebelum gempa besar juga tidak terlalu menguntungkan Erdogan. Ekonomi Turki sangat terpuruk dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu contohnya, inflasi sempat mencapai 85,51 persen (CNNIndonesia, 3/11/22). Sementara secara politik dan keamanan, kondisi Turki juga tidak terlalu menggembirakan. Keberadaan kelompok-kelompok perlawanan Kurdi yang semakin kuat terus merongrong pemerintahan Erdogan. Bahkan, pemerintahan Turki menuduh kelompok Kurdi itu berada di balik serangan terorisme di Istanbul pada November lalu.  Sudah pasti pemerintahan Turki hendak membumihanguskan dan membebaskan diri dari ancaman kelompok Kurdi ini. Tapi, itu tidak mudah, mengingat sebagian dari kelompok ini dipercaya AS dan sekutunya sebagai mitra dalam menghadapi ISIS di Suriah. Upaya Turki menghadapi perlawanan kelompok Kurdi tak jarang berhadapan dengan AS dan sekutunya. Walaupun dalam hal yang lain Turki juga menjadi salah satu sekutu AS.  Kondisi terbalik justru dialami Suriah, khususnya bagi Bashar Al-Assad. Gempa ini memang menghancurkan sebagian wilayah Suriah. Namun, Al-Assad bisa mendapatkan keuntungan secara politik dari gempa itu, yakni pengakuan kembali masyarakat internasional secara perlahan. Paling tidak, masyarakat internasional saat ini mulai mengkaji secara serius untuk membuka akses ke Suriah demi misi kemanusiaan sebagaimana telah dijelaskan di atas.  Bila misi kemanusiaan benar-benar masuk ke Suriah (kemungkinan besar akan terjadi), suka atau tidak, hal itu akan berdampak terhadap pengakuan kembali atas pemerintahan Al-Assad. Sebab, sampai hari ini tidak ada otoritas lain yang berkuasa di Suriah kecuali Bashar Al-Assad.  Kritik keras Al-Assad terhadap AS yang tak mau berkoordinasi dengan pemerintahannya dalam membantu korban gempa bisa dipahami sebagai upaya Al-Assad mendapatkan dampak positif dari gempa. Sementara sikap Erdogan yang sempat mengkritik balik mereka yang menuduh pemerintahannya tidak membantu para korban secara baik bisa dipahami sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari dampak buruk gempa.  Inilah yang penulis sebut sebagai dampak politik yang bersifat paradoks dari gempa di Turki dan Suriah. Di satu sisi, gempa ini adalah musibah, tidak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi kemanusiaan global. Tapi, di sisi yang lain, gempa ini juga bisa menimbulkan dampak politik yang bahkan bisa bersifat paradoks, khususnya bagi Al-Assad dan Erdogan sebagai pemimpin di Suriah dan Turki. (*)  <hr />  *) HASIBULLAH SATRAWI, Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Dampak Politik Gempa Turki-Suriah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hasibullah-Satrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KEPERGIAN Prof Dr Azyumardi Azra menambah dalam kesedihan bangsa ini. Mengingat beberapa bulan sebelumnya, Buya Syafii Maarif juga meninggalkan kita semua. Kini bangsa ini juga ditinggalkan guru bangsa lain yang tak gentar untuk mengkritik penguasa sekalipun.  Perjumpaan penulis dengan beliau kali pertama terjadi di Kairo pada awal 2000-an. Saat itu beliau diundang untuk mengisi acara di kalangan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir (Masisir). Penulis saat itu mewawancarai beliau untuk kepentingan buletin mahasiswa yang cukup legendaris di kalangan Masisir, Terobosan.  Setelah kembali ke Indonesia pada 2004, penulis lebih sering bertemu dengan beliau. Sesekali mengisi acara bersama, termasuk di salah satu talk show yang diadakan beberapa stasiun televisi. Pada 2018 Prof Azra berkenan memberikan epilog untuk buku penulis berjudul Jangan Putus Asa: Ibroh dari Kehidupan Teroris dan Korbannya. <h3>Islam (di) Indonesia</h3> Dalam banyak tulisan dan ceramahnya, Prof Azra selalu membanggakan pengalaman Islam (di) Indonesia yang belakangan dikenal dengan istilah Islam Nusantara atau Islam Berkemajuan. Pengalaman Islam (di) Indonesia menjadi contoh kepada dunia bahwa Islam tidak anti terhadap kemajuan, modernitas, dan demokrasi. Islam yang berkembang di Indonesia justru identik dengan kemajuan, adaptif terhadap realitas modernitas, sekaligus pro terhadap demokrasi.  Dalam perkembangan mutakhir di dunia Islam, pengalaman Islam seperti di Indonesia sangat istimewa. Termasuk bila dibandingkan dengan pengalaman Islam di beberapa kawasan lainnya. Di Timur Tengah, contohnya, Islam acap identik dengan aksi kekerasan, keterbelakangan, dan anti terhadap demokrasi. Kegagalan megaproyek mutakhir yang dikenal dengan istilah Arab Spring menjadi contoh betapa tidak mudah Islam yang berkembang di Timur Tengah untuk bersenyawa dengan demokrasi ataupun modernitas.  Adalah benar, negara-negara Arab Teluk saat ini menjadi kiblat kemajuan Timur Tengah dan dunia Islam, khususnya secara perekonomian. Namun, hampir semua sepakat bahwa pelbagai macam kemajuan yang ada di Arab Teluk saat ini lebih disebabkan oleh limpahan minyak daripada karena limpahan Islam yang lebih terbuka dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.  Dalam pandangan Prof Azra, pelbagai macam pencapaian Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran ormas-ormas moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan yang lainnya. Terlebih lagi, di Indonesia sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Islam dipraktikkan secara lebih mirip (juga dalam kekakuannya) dengan yang berkembang di Timur Tengah. Namun, upaya-upaya yang ada tidak mampu menembus benteng-benteng tradisi keislaman yang telah dipraktikkan ormas-ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah.  Mungkin karena ingin menghormati ormas-ormas moderat di Indonesia, belakangan Prof Azra acap berpenampilan dengan simbol-simbol yang digunakan ormas tersebut. Sebagai kader dan tokoh Muhammadiyah, identitas ke-Muhammadiyah-an beliau tidak perlu diragukan. Namun, belakangan Prof Azra juga acap tidak pernah lepas dari pakaian atau atribut yang acap identik dengan ormas lain seperti NU. Prof Azra sangat cinta terhadap Muhammadiyah, NU, dan ormas moderat lainnya. Alasan utamanya tentu saja karena beliau cinta terhadap Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai negara. <h3>Sikap Kritis</h3> Alasan cinta itulah yang juga bisa digunakan untuk memahami pandangan-pandangan Proz Azra yang belakangan acap kritis terhadap penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa tulisan terakhirnya di banyak media, Prof Azra acap menyoroti praktik demokrasi yang dianggap mengalami penurunan. Khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi sebagai semangat dasar dari demokrasi.  Kebebasan berekspresi tentu tidak bisa lepas tanpa batas. Tapi, sejatinya batas dari kebebasan berekspresi adalah kebebasan masyarakat yang lain, bukan kebebasan atau kemaslahatan yang ditafsirkan oleh pemerintah ataupun aparat hukum semata-mata. Bila kebebasan berekspresi dibatasi oleh tafsir pemerintah, yang terjadi bisa dipahami sebagai praktik otoriter dari sebuah rezim.  Pada pemerintahan sebelumnya, negara acap dianggap kurang berpihak terhadap demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Hingga kerap terjadi hal-hal yang bercorak intoleran. Tapi, pengalaman pemerintahan sekarang justru sebaliknya: di mana negara dianggap terlalu dominan dalam menafsirkan kebebasan, demokrasi, toleransi, bahkan juga Pancasila. Hingga yang terjadi bukan kebebasan, melainkan pengaturan. Yang terjadi bukan penghormatan, melainkan kewajiban untuk menghormati.  Akibatnya, timbul kekakuan, bahkan mungkin ketakutan untuk mengkritik pemerintah. Hanyalah segelintir orang yang tetap lantang mengkritik pemerintah, salah satunya adalah Prof Azra. Hal demikian terjadi karena mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintah tak jarang berurusan dengan hukum. Kalaupun tidak berurusan dengan hukum, para pengkritik pemerintah acap mendapatkan serangan dari pihak-pihak yang dianggap sebagai pendukung pemerintah, khususnya di dunia maya.  Pada saat kritik ”semakin mahal” seperti belakangan, Prof Azra tetap tampil dengan suara lantangnya. Prof Azra seakan memberikan contoh bagaimana seharusnya kritik terhadap pemerintah dilakukan. Pun demikian, Prof Azra hendak menekankan bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi sebuah kritik.  Sikap kritis Prof Azra terbaru bisa dilihat dari penolakannya terhadap proyek ibu kota negara (IKN). Bahkan, bersama beberapa tokoh lainnya, Prof Azra menjadi inisiator petisi yang menolak kebijakan IKN.  Dalam hal pemberantasan korupsi, kritik Prof Azra tidak kalah lantang, termasuk terhadap pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dianggap justru menggembosi KPK dari dalam. Prof Azra juga tidak segan-segan mengkritik pemberantasan korupsi belakangan ini yang hanya sebagai gimik.  Kini sang guru bangsa telah pergi. Beliau telah menyelesaikan tugasnya untuk menyuarakan yang wajib disuarakan. Selamat Jalan, Prof Azra. Terima kasih atas semua ilmu dan keteladananmu. (*)  <hr />  *) HASIBULLAH SATRAWI, Alumnus Al-Azhar Kairo, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Suara Lantang Prof Azyumardi Azra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hasibullah-Satrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>APA yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, beberapa waktu lalu terkait upaya penegakan hukum sungguh pukulan telak bagi dunia pesantren secara umum. Tidak hanya karena persoalan yang diduga terkait dengan pelecehan seksual (atau mungkin perzinaan, dalam bahasa yang lebih populer di pesantren), tapi juga sikap sebagian pihak di Pesantren Shiddiqiyyah yang pada tahap tertentu bisa disebut menghalang-halangi upaya penegakan hukum. Hingga upaya menjemput orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) harus berlangsung kurang lebih 16 jam.  Peristiwa itu memang terjadi di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang. Tapi, dengan pemberitaan media yang sangat luas (bahkan banyak media menyiarkan secara breaking news), kejadian tersebut sedikit banyak akan berdampak terhadap citra pesantren secara umum. Khususnya bagi masyarakat umum yang belum begitu mengenal dunia pesantren.  Padahal, peristiwa pelanggaran hukumnya (dugaan pelecehan seksual) masih bersifat dugaan sampai terbukti di pengadilan nanti. Tapi, citra yang timbul dari semua ini sudah terbentuk terlebih dahulu. Semua ini sangat merugikan pesantren secara umum.  Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pesantren secara umum ke depan pasca kejadian di Pesantren Shiddiqiyyah. Pertama, pendidikan terkait interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan. Banyak istilah yang digunakan para ahli terkait persoalan itu seperti kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Terlepas dari perbedaan istilah, semua pihak sepakat pentingnya interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan.  Hal itu sangat penting mengingat kenyataan hidup tidak akan pernah terlepas dari laki-laki dan perempuan. Hanya, pola interaksi yang mungkin berbeda-beda antara satu lokasi dan lokasi lain. Di wilayah tertentu, laki-laki dianggap terlalu dominan seperti di banyak negara di Timur Tengah ataupun dunia Islam secara umum. Sementara di tempat lain, kaum perempuan lebih banyak mendapatkan kebebasan di ruang-ruang publik. Seperti terjadi di negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan lainnya. Masing-masing wilayah tidak bisa dihakimi berdasar pengalaman wilayah lain.  Karena itu, hal yang terpenting adalah interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling berperan dalam menjalankan berbagai tugas; bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling menghormati; dan yang tak kalah penting hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak melulu terkait dengan seksualitas.  Harus diakui bersama, mewujudkan interaksi atau muamalah yang sehat dan baik antara laki-laki dan perempuan tidaklah mudah. Bukan hanya di lingkungan pesantren, melainkan juga di lingkungan pendidikan secara umum. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dikatakan demikian karena upaya yang ada acap kali berhadapan dengan realitas kekurangan di sana-sini, mulai kekurangan yang bersifat materiil hingga yang bersifat nonmateriil. Misalnya, pemahaman yang bias gender dan lainnya.  Kedua, takzim dan penghormatan penuh dalam kebaikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren acap mengajari para santri untuk takzim dan hormat kepada para guru, khususnya kiai beserta keluarganya. Bahkan, sebagian pihak sampai pada tahap ’’menghormati” hewan peliharaan dan kesukaan kiainya.  Tidak ada yang salah dari budaya takzim atau hormat terhadap kiai maupun guru secara umum. Yang terpenting adalah takzim dan penghormatan tersebut berada dalam hal kebaikan.  Dengan kata lain, selama kiai dan guru berbuat kebaikan, selama itu pula takzim dan penghormatan harus diberikan. Tapi, manakala mengerjakan keburukan, mereka sudah tidak bisa dijadikan sebagai pedoman.  Dalam tradisi pesantren, sebenarnya kebaikan sebagai batas dari sikap takzim kepada kiai ataupun guru sudah jamak diketahui. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal di pesantren, contohnya, Nabi menegaskan bahwa ketaatan terhadap seseorang tidak boleh dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan ataupun keburukan (la tha’ata limakhluqin fi ma’shiyatil khaliq).  Meski demikian, keburukan itu kadang-kadang dilihat sebagai ’’bungkus semata” dari kebaikan yang ada di dalamnya. Hingga akhirnya, warga pesantren acap kali tetap takzim dan mengikuti apa yang disampaikan oknum guru maupun kiainya. Inilah yang banyak dijadikan sebagai modus kejahatan oleh oknum tertentu.  Karena itu, ada hal ketiga yang harus dikerjakan pesantren ke depan, yaitu memperkuat keteladanan yang berbasis pada nilai-nilai umum terkait dengan kebaikan maupun keburukan. Keteladanan itu harus muncul dari para guru maupun ustad, khususnya kiai beserta keluarganya, sebagai fondasi utama pesantren.  Melalui keteladanan tersebut, warga pesantren bisa belajar dan melihat secara langsung apa yang boleh atau tidak boleh. Pun demikian, melalui keteladanan yang ada, warga pesantren bisa melihat dan belajar apa yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Sebaliknya, melalui keteladanan yang ada, warga pesantren bisa mengetahui kapan guru atau bahkan kiai dalam keadaan salah dan tidak perlu ditiru.  Meminjam istilah yang juga sangat terkenal di pesantren, manusia tempatnya salah dan dosa (al-insanu mahallul khata wan nisyan). Tidak ada orang sempurna yang membuatnya selalu dalam keadaan benar. Kalaupun ada orang sempurna, tak lain adalah orang yang pernah salah, lalu memperbaikinya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap manusia adalah pendosa. Tapi, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat alias memperbaiki kesalahan yang ada. Kullu ibni adam khattha’un, wa khairul khattha’in at-tawwabun.  Tiga hal di atas sangat penting untuk dilakukan pesantren ke depan. Hingga pesantren sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan ilmu keislaman tidak hanya menjadi sejarah bagi bangsa ini, tapi juga menjadi masa depan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga pesantren tetap menjadi sumber ilmu sekaligus sumber keteladanan, termasuk terkait dengan interaksi yang halal dan baik antara laki-laki dan perempuan. (*)  <hr />  *) HASIBULLAH SATRAWI, Alumnus salah satu pondok pesantren di Madura, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Pesantren Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hasibullah-Satrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PADA 8 September lalu, Taliban mengumumkan susunan kabinet yang akan menjalankan pemerintahan Afghanistan ke depan. Dari nama-nama yang diumumkan, Taliban tampaknya belum memenuhi janjinya untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan menghormati kebebasan sipil, khususnya kaum perempuan. Dari nama-nama yang diumumkan, tidak ada satu perempuan pun yang dilibatkan dalam pemerintahan yang dipimpin Mullah Hasan Akhund.  Justru beberapa nama tokoh Taliban yang dikenal keras selama ini dipercaya untuk memegang posisi strategis. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada Sirajuddin Haqqani. Sementara itu, tokoh-tokoh yang lebih moderat seperti Mullah Abdul Ghani Baradar (kerap mewakili Taliban dalam perundingan dengan pihak-pihak luar, termasuk Amerika Serikat/AS) justru menjadi ”orang nomor dua” alias wakil kepala pemerintahan yang dijabat Mullah Hasan Akhund.  Pada tahap tertentu, pemerintahan sementara Afghanistan yang saat ini dikuasai Taliban dapat disebut sebagai pemerintahan konservatif. Hal itu bisa dilihat dari tokoh-tokoh Taliban yang saat ini menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan Afghanistan pasca hengkangnya AS.  Sebagaimana kerap diumumkan Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid, pemerintahan Afghanistan ke depan menjalankan syariat Islam. Tentu syariat Islam yang dimaksud adalah syariat yang sesuai dengan penafsiran dan pemahaman Taliban, baik dalam persoalan kehidupan secara umum maupun terkait dengan tata kelola pemerintahan. Mengingat hukum Islam yang diikuti seorang muslim pada hakikatnya adalah tafsir terhadap syariat Islam yang suci dan satu, termasuk yang dipahami, diikuti, dan diamalkan Taliban.  Hal yang harus diperhatikan adalah penafsiran, pemahaman, dan pengamalan terhadap syariat Islam yang suci dan satu sangatlah banyak. Antara satu penafsiran dan penafsiran yang lain tak jarang bertolak belakang.  Dalam persoalan perempuan, contohnya, mungkin Taliban masih berpandangan bahwa muslimah tidak boleh menjadi pemimpin. Bahkan, muslimah mungkin masih dianggap tak boleh keluar rumah tanpa seorang pengawal dari keluarga (muhrim). Lebih jauh, mungkin Taliban berpandangan bahwa muslimah tak boleh bersuara keras karena suara perempuan muslimah dianggap aurat.  Padahal, ada pendapat lain yang justru bertentangan dengan pandangan Taliban terkait perempuan. Jangankan keluar rumah, ada penafsiran lain terhadap syariat Islam yang membolehkan kaum muslimah menjadi pemimpin.  Jenis-jenis penafsiran, pemahaman, dan pengamalan Taliban inilah yang membuat penulis menyebut pemerintahan Afghanistan sekarang sebagai pemerintahan konservatif. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban akan diwarnai dengan pandangan-pandangan hukum yang bersifat konservatif terhadap syariat Islam. Tidak hanya dalam persoalan perempuan, tapi juga dalam persoalan-persoalan lain seperti keberadaan kelompok minoritas, sikap masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa, dan sebagainya.  Meskipun demikian, Taliban tidak bisa secara serta-merta dianggap sebagai kelompok teroris. Pandangan-pandangannya yang bersifat konservatif terhadap syariat Islam ataupun penampilan fisiknya yang berjenggot, berjubah, dan beserban, bahkan perjuangannya yang bersenjata pun, tidak bisa secara serta-merta dikaitkan sebagai teroris. Mengingat konteks Afghanistan selama ini menjadi medan perang selama bertahun-tahun, tentu semua bangsa berhak untuk bebas dari penjajahan. Dan semua orang berhak untuk membela diri, termasuk Taliban.  Penelitian mendalam yang dilakukan Nabil Syarafudin (2002), pakar gerakan Islam politik, yang pernah bertemu dan wawancara langsung dengan Osama bin Laden maupun tokoh-tokoh Taliban di Afghanistan, mengungkap dengan jelas bagaimana sejarah dan sepak terjang Taliban selama ini. Termasuk pertemuan dan kekagumannya terhadap Osama bin Laden sebagai pejuang yang rela meninggalkan kekayaan dan kemapanannya demi kaum tertindas seperti dialami Taliban dan rakyat Afghanistan pada umumnya.  Empati dan simpati inilah yang membuat Taliban, ketika berkuasa di Afghanistan, tidak mau menyerahkan Osama bin Laden, baik kepada AS maupun kepada Pakistan sebagai sekutu AS dan ikut membentuk serta membesarkan Taliban. Jangankan Osama yang dianggapnya sebagai pejuang besar, ”hewan tetangga” pun harus dilindungi manakala berada di dalam pekarangan kita. Inilah kurang lebih jawaban Taliban ketika diminta menyerahkan Osama bin Laden yang mengaku sebagai pihak yang melakukan serangan di AS pada 11 September 2001.  Sikap melindungi teroris inilah yang akhirnya membuat Taliban dianggap sebagai kelompok teroris. Tampaknya, citra teroris untuk Taliban melebar secara perlahan hingga mencakup penampilan fisik, jenggot, jubah, dan serbannya, termasuk pandangan keagamaannya yang bersifat konservatif.  Bahkan, sebagaimana terlihat dari sikap sebagian masyarakat sekarang, faktor teroris Taliban lebih karena jenggot, jubah, dan serbannya daripada karena ”aksinya” melindungi kelompok teroris seperti Osama dengan jaringan Al Qaeda-nya. Di sebagian masyarakat, berkembang istilah ”Talibanisasi” yang secara tidak langsung bermakna terorisasi.  Karena itu, ketika Taliban berkuasa kembali di Afghanistan seperti sekarang, ada resistansi dari sebagian masyarakat dengan asumsi Talibanisasi yang tak lain adalah terorisasi. Walaupun pemerintah AS sendiri mulai memberikan kepercayaan kepada Taliban (melalui perundingan), atau bahkan walaupun ada teroris yang sebenarnya di Afghanistan yang melakukan aksi bom bunuh diri di sekitar Bandara Kabul (ISIS-K) beberapa waktu lalau.  Unsur terorisme dalam diri seseorang atau kelompok bersifat spesifik. Unsur ini tidak bisa digeneralisasi hanya berdasar tampilan fisik atau bahkan kecenderungan konservatisme dalam pemahaman keagamaan. Bila tidak, kita akan menghakimi banyak orang sebagai teroris hanya karena hal-hal yang bersifat fisik. Bahkan, kita juga bisa menghakimi banyak negara sebagai negara teroris hanya karena menerapkan pemahaman keagamaan yang konservatif. (*)  <hr />  *) HASIBULLAH SATRAWI, Pengamat terorisme, politik Timur Tengah, dan dunia Islam

Pemerintahan Konservatif Taliban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hasibullah-Satrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONFLIK Israel-Palestina selalu mendapatkan banyak perhatian dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya, dukungan untuk Palestina dan kecaman terhadap Israel yang kerap menyerang Palestina secara brutal. Baik dilihat dari momen penyerangan (seperti penyerangan kali ini yang berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri) maupun dilihat dari target serangan (seperti kalangan sipil, perempuan, anak-anak, bahkan media).  Hal yang harus diperhatikan adalah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina karena alasan keagamaan. Palestina dianggap sebagai umat Islam yang ditindas maupun dijajah Israel. Anggapan seperti ini tidak sepenuhnya salah mengingat banyak rakyat Palestina yang beragama Islam. Bahkan, umat Islam merupakan penduduk mayoritas Palestina.  Meskipun demikian, anggapan di atas juga tidak sepenuhnya benar. Persoalan yang acap memancing aksi kekerasan antara Israel dan Palestina tidak melulu soal agama. Pada tahap tertentu, dukungan terhadap Palestina dengan mengatasnamakan agama justru memudaratkan terhadap Palestina.  Dikatakan demikian karena dukungan dengan mengatasnamakan agama (Islam) akan membuat canggung umat agama lain untuk memberikan dukungan yang sama. Padahal, sangat mungkin mereka memiliki perhatian dan kepedulian yang sama. Dan yang paling penting, dukungan terhadap Palestina atas nama agama bisa menambah perpecahan di tubuh Palestina itu sendiri.  Sebagaimana dimaklumi, saat ini banyak faksi di Palestina dalam mencapai kemerdekaan. Baik faksi-faksi yang bercorak nasionalis seperti Fatah maupun faksi-faksi yang bercorak Islamis seperti Hamas. Apa pun coraknya, faksi-faksi ini berjuang demi tujuan yang kurang lebih sama, yaitu mewujudkan kemerdekaan Palestina.  Karena itu, Palestina membutuhkan persatuan di internal mereka sendiri. Tanpa persatuan internal, Palestina yang merdeka akan selalu menjadi sebuah mimpi belaka. Di sinilah letak bahaya dari dukungan atas nama agama terhadap Palestina. Dukungan seperti ini hanya akan memperparah friksi-friksi di antara faksi-faksi yang ada di Palestina.  Dan bila ini terjadi, Palestina yang merdeka bukan hanya menjadi sebuah mimpi, tapi bisa menjadi mimpi buruk dengan jumlah korban yang terus bertambah. Baik dari kalangan anak-anak, perempuan, maupun orang-orang yang sudah lanjut usia.  Dalam hemat penulis, dukungan terhadap Palestina harus dilakukan dengan perspektif yang lebih strategis. Dalam konteks Indonesia, dukungan untuk Palestina bisa dilakukan dengan menggunakan perspektif kebangsaan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa; bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadailan; dan bahwa Indonesia merdeka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Dengan perspektif di atas, masyarakat Indonesia secara umum sudah sepantasnya memberikan dukungan penuh terhadap Palestina yang masih mengalami penjajahan, apa pun latar belakang sosial dan keagamaan mereka. Dan berdasar perspektif di atas, pemerintah Indonesia harus lebih aktif sekaligus strategis dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat salah satu tujuan Indonesia merdeka adalah ikut membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Pada tahap tertentu, dukungan untuk Palestina merdeka (demikian juga bangsa-bangsa lain yang belum merdeka) harus menjadi bagian dari ”kepentingan nasional”. Mengingat ”ikut melaksanakan ketertiban dunia” berada dalam satu tarikan napas dengan kepentingan nasional dari Indonesia merdeka, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  Di luar yang telah disampaikan di atas, dukungan terhadap Palestina harus dilakukan dalam bentuk aksi nyata untuk mewujudkan perdamaian, bukan melanjutkan aksi kekerasan. Dengan kata lain, dalam situasi yang tidak seimbang (secara kekuatan) seperti sekarang, dukungan yang ada harus mampu meyakinkan pihak Palestina dan Israel untuk menghentikan serang-menyerang. Bila tidak, jumlah korban akan terus bertambah, khususnya dari kalangan Palestina.  Harus diakui bersama, sampai hari ini dukungan yang tidak strategis seperti di atas masih kerap disampaikan banyak pihak. Termasuk sebagian tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan elite pemerintahan. Padahal, bila konflik yang terjadi terus berlanjut, yang akan menjadi korban justru rakyat Palestina.  Hal yang paling penting adalah dukungan terhadap Palestina harus dalam bentuk mewujudkan kemerdekaan negara itu. Dengan kemerdekaan yang ada, Palestina bisa membangun dirinya sebagai negara-bangsa, baik terkait dengan sosial-politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun persenjataan.  Tanpa kemerdekaan, Palestina hanya akan menjadi entitas yang dengan mudah ”diteroriskan” dan dikambinghitamkan Israel. Bahkan, rakyat Palestina bisa terus menjadi korban dari keganasan senjata-senjata canggih yang dimiliki negara Yahudi itu.  Mewujudkan kemerdekaan Palestina membutuhkan kerja keras dan kerja sama yang berkesinambungan, baik dengan kekuatan global maupun pihak-pihak internal di Palestina itu sendiri. Kerja sama dua arah ini harus berjalan secara simultan. Sebab, tidak akan ada gunanya sebuah dukungan dari pihak luar bila internal Palestina belum bersatu seperti sekarang. Dan dalam keadaan seperti sekarang, sekuat apa pun perjuangan internal akan sia-sia tanpa adanya dukungan dari pihak luar, khususnya terkait dengan kemerdekaan sebuah bangsa.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/05/2021/setelah-di-do-dari-sekolah-usai-hina-palestina-kini-ms-alami-bullying/">Setelah Di-DO dari Sekolah Usai Hina Palestina, Kini MS Alami Bullying</a>  Dengan berlandas pada pembukaan UUD 1945, ditambah derasnya dukungan dari masyarakat luas di Indonesia, pemerintah Indonesia bisa menjalankan kerja besar di atas secara senyap dan strategis. Bahkan, hal ini bisa dilakukan tidak hanya sebagai ”dukungan atau bantuan”, melainkan sebagai satu kesatuan dengan kepentingan nasional Indonesia merdeka, sesuai dengan yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 sebagaimana di atas. (*)  <hr />  *) Hasibullah Satrawi, Alumnus Al-Azhar, Kairo, Mesir, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Membela Palestina Atas Nama...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Hasibullah-Satrawi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>APA yang akan terjadi di Timur Tengah pasca-pilpres Amerika Serikat (AS)? Bagaimana keberlangsungan megaproyek Kesepakatan Abad Ini yang telah diprakarsai Trump? Dua pertanyaan itu belum mendapatkan jawaban pasti hingga hari ini walaupun Joe Biden-Kamala Harris unggul dalam perolehan suara elektoral, bahkan telah mengumumkan kemenangan.  Hal ini terjadi mengingat Donald Trump sebagai capres petahana menolak mengakui kekalahan sekaligus menolak mengakui kemenangan Biden. Alih-alih, Menlu AS Mike Pompeo justru mengatakan akan terjadi proses transisi yang mulus dari pemerintahan Trump periode I ke pemerintahan Trump periode II. Bahkan, sebagian elite Partai Republik diberitakan berada di pihak Trump dalam menolak kemenangan Biden (Aljazeera.net, 11/11).  Perkembangan-perkembangan terbaru di AS sebagaimana di atas seakan mementahkan kembali ’’proses’’ kepastian politik pasca perayaan kemenangan Biden-Harris pada akhir pekan lalu (7/11). Disebutkan sebagai proses mengingat pelbagai macam keraguan dan ketidakpastian sempat berembus kencang ke publik setelah tidak ada pasangan yang mendapatkan dukungan electoral college pada batas yang ditentukan, yakni 270. Ketidakpastian ini berlangsung selama beberapa hari setelah pemilu dilakukan pada 3 November lalu.  Hingga akhirnya, pasangan Biden-Harris dinyatakan mendapatkan dukungan 290 electoral college yang kemudian dilanjutkan dengan perayaan kemenangan oleh pasangan tersebut. Sayangnya, proses kepastian politik yang ada seakan kembali mentah dengan adanya perkembangan-perkembangan yang disampaikan kubu Trump sebagaimana di atas.  Di wilayah seperti Timur Tengah, kepastian politik AS pascapilpres menjadi sangat penting. Sebab, banyak hal di Timur Tengah yang sangat ditentukan oleh kebijakan Gedung Putih. Tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat politik, tetapi juga ekonomi dan bahkan kebudayaan.  Dalam konteks politik, apa yang belakangan terjadi di kawasan Arab Teluk bisa dijadikan sebagai contoh kuatnya pengaruh AS di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bersama, beberapa negara berpengaruh di kawasan Arab Teluk memproklamasikan hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Mula-mula, kebijakan ini dilakukan Uni Emirat Arab (UEA), lalu disusul Bahrain dan Sudan. Bahkan, Arab Saudi sempat diisukan akan mengikuti langkah serupa (walaupun sampai hari ini Arab Saudi tidak mengumumkan hubungan diplomatik dengan Israel).  Secara kalkulasi politik, kebijakan besar seperti ini mustahil bisa terjadi tanpa peran dan campur tangan dari AS di bawah kepemimpinan Trump. Terlebih, hal ini terkait dengan Israel yang telah menjadi musuh bebuyutan masyarakat Arab di Timur Tengah. Karena itulah, deklarasi pencapaian bersejarah ini dilakukan sendiri oleh Trump melalui akun Twitter-nya. Sedangkan prosesi atas kesepakatan ini dilakukan di Gedung Putih secara sempurna dengan menghadirkan para pihak.  Secara politik elektoral, keberhasilan meyakinkan sebagian negara Arab Teluk plus Sudan untuk berhubungan diplomatik secara penuh dengan Israel memberikan keuntungan yang berlipat-lipat terhadap Trump. Mengingat pencapaian hubungan bersejarah ini terjadi pada masa-masa pemilu AS yang sangat berat bagi Trump, baik karena sikap-sikap kontroversialnya sendiri atau karena dampak buruk dari persoalan Covid-19.  Dalam hemat penulis, bila pada akhirnya suara Trump cukup tinggi dalam pemilu kali ini (walaupun tidak sampai mengalahkan suara Biden), hal itu salah satunya disebabkan oleh keberhasilan Trump menggunakan isu kerja sama Arab Teluk-Israel sebagai bagian dari proyeksi besar yang dikenal dengan istilah Kesepakatan Abad Ini.  Kondisi sebaliknya justru dialami sebagian negara Arab Teluk plus Sudan yang bekerja sama dengan Israel. Alih-alih mendatangkan keuntungan besar sebagaimana dialami Trump dan Israel. Kebijakan itu justru menuai kecaman dari negara-negara Arab lain dan dunia Islam. Kalaupun menguntungkan, sebagian negara Arab Teluk plus Sudan yang bekerja sama dengan Israel mendapatkan keuntungan yang jauh lebih sedikit ketimbang keuntungan yang didapat Israel dan AS. Keuntungan kecil yang mereka dapatkan dari kerja sama itu akan lebih mengecil dengan keberhasilan Biden mengalahkan Trump dalam Pilpres AS 2020.  Dalam hemat penulis, bila pemerintahan Biden berjalan lancar ke depan, sangat mungkin ada perbaikan kebijakan AS di Timur Tengah, termasuk terkait dengan isu Palestina-Israel ataupun proyeksi Kesepakatan Abad Ini secara umum. Perbaikan yang ada akan bersifat ke depan daripada ke belakang. Artinya, hal-hal yang sudah terjadi kecil kemungkinan diubah Biden seperti pemindahan Kedutaan AS ke Jerusalem atau bahkan kerja sama sebagian negara Arab Teluk-Israel.  Artinya, sebagian negara Arab Teluk plus Sudan akan selalu dikenang sebagai negara yang mengkhianati Palestina (sebagaimana pernah disampaikan pejabat elite Palestina dalam merespons kerja sama negara-negara di atas dengan Israel).  Melihat perkembangan politik AS pascapilpres, yang paling menentukan saat ini adalah kondisi internal AS itu sendiri. Apabila friksi-friksi politik yang ada di AS pascapilpres tidak terus berkembang, sangat mungkin AS di bawah kepemimpinan Biden akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan secara lebih rasional dan kompromi sebagaimana dijelaskan di atas. Tapi, bila yang terjadi sebaliknya, AS justru akan menghadapi persoalan internal yang tidak ringan. Tentu hal ini akan berdampak terhadap peran politik luar negerinya di kancah internasional, termasuk di Timur Tengah. (*)  <hr />  *) Hasibullah Satrawi, Alumnus Al Azhar, Kairo, Mesir; pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wRz_YdacxA0

Timur Tengah Pasca-Pilpres AS