<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Salah satu lembaga survei kenamaan, Poltracking Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Keputusan itu mereka sampaikan melalui keterangan resmi pada Selasa (5/11). Secara tegas mereka menyatakan bahwa keputusan itu diambil demi mempertaruhkan integritas mereka. Keterangan itu disampaikan dalam pembuka keterangan resmi Poltracking Indonesia yang disampaikan kepada awak media. &rdquo;Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,&rdquo; tulis Poltracking Indonesia. Melalui keterangan resmi, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyampaikan bahwa mereka sudah menghadiri pertemuan Dewan Etik Persepi di Aston Priority T. B. Simatupang pada Selasa, 29 Oktober 2024. &rdquo;Sebelum itu, pada Senin, 28 Oktober kami mengirimkan semua data yang dibutuhkan dewan etik Persepi sebagaimana surat yang kami terima 27 Oktober 2024,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Setelah itu, pada 2 November 2024, Poltracking Indonesia diminta hadir kembali secara mendadak tanpa undangan resmi untuk memberikan keterangan lanjutan melalui zoom meeting. Poltracking Indonesia menegaskan bahwa mereka sangat ketat dalam proses sampling.&nbsp; Selain itu, Poltracking Indonesia menyampaikan bahwa Dewan Etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Caranya dengan memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara. &rdquo;Dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, terdapat tiga survei anggota Persepi yang melakukan survei dalam waktu yang berdekatan,&rdquo; kata dia. Tiga lembaga survei itu adalah Poltracking Indonesia (10&ndash;16 Oktober 2024), Lembaga Survei Indonesia atau LSI (10&ndash;17 Oktober 2024), dan Parameter Politik Indonesia atau PPI (21&ndash;25 Oktober 2024).&nbsp; &rdquo;Survei LSI juga berbeda dengan PPI. Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak empat hari. Kenapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI? Dan sudah mengambil keputusan,&rdquo; ungkap Masduri.&nbsp; Poltracking Indonesia menyatakan bahwa mereka sudah melaksanakan survei sejak 2014. Dengan riwayat panjang, mereka menyatakan tidak mungkin mempertaruhkan reputasi demi satu survei.&nbsp; &rdquo;Kami merasa Poltracking diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik. Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

Lembaga Survei kenamaan Poltracking Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Merasa Dewan Etik Tidak Adil dan Tendensius, Poltracking Indonesia Putuskan Keluar dari Persepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden berharap Presiden Joko Widodo tidak ikut cawe-cawe untuk pemenangan capres tertentu. Namun, mereka setuju jika presiden ikut cawe-cawe agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Menurut Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator Politik, awareness publik terhadap isu cawe-cawe tidak terlalu besar. Dari jumlah responden yang disurvei, hanya 25,3 persen yang mengetahui pernyataan presiden soal cawe-cawe tersebut. Namun, saat ditanya apakah cawe-cawe presiden sebatas memastikan pemilu aman dan damai atau ikut memenangkan calon tertentu, mayoritas menginginkan opsi pertama. Termasuk di segmen publik yang tidak tahu isu cawe-cawe tersebut. &rsquo;&rsquo;Publik berharap presiden tidak terlalu cawe-cawe memenangkan capres tertentu,&rsquo;&rsquo; ujar Burhanuddin kemarin (23/7). Angka yang menghendaki cawe-cawe presiden untuk kelancaran pemilu cukup signifikan, yakni mencapai 61,6 persen. Adapun yang sepakat presiden ikut mendukung capres tertentu hanya 18,2 persen. Sisanya atau 20,2 persen tidak menjawab. Burhanuddin berharap respons publik harus diperhatikan Presiden Jokowi. Yang intinya menghendaki presiden netral. Survei Indikator Politik tersebut digelar pada 20&ndash;24 Juni 2023 dengan metode multistage random sampling. Total responden yang dimintai keterangan sebanyak 1.220 orang dengan margin of error 2,9 persen. (far/c7/hud)

Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden berharap Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe untuk pemenangan capres.

Hasil Survei, Publik Ingin Presiden Jokowi Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_64834411.jpg" alt="Ilustrasi pedagang pasar. Afian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang pasar. Afian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi di Jatim terkendali. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah operasi pasar yang digelar secara masif dan rutin.  Operasi pasar telah digelar sejak September. Menurut Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan, operasi pasar mendekatkan dan memudahkan kegiatan ekonomi pada masyarakat.  Kabid Statistik Distribusi Umar Sjaifudin menyebut, operasi pasar menjadi bukti kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat. Program itu diklaim mampu menghambat laju inflasi.  Dari catatannya, pada Oktober, kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi. ”Harganya terjangkau,” kata Umar pada Senin (19/12).  Apalagi, lanjut dia, bahan pokok merupakan elemen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, operasi pasar adalah kebijakan yang solutif dan dibutuhkan masyarakat.  Umar juga mengapresiasi konsep operasi pasar yang melibatkan pedagang. Konsep itu menghindari aksi oknum yang mengambil untung. Sehingga pedagang pasar tidak dirugikan.  Dia menyimpulkan, program itu tepat sasaran. Karena pembeli dan pedagang dipertemukan tanpa ada perantara. Sehingga harga sesuai dengan harga pasar.  Program itu mengajak pedagang bekerja sama dengan membuat pedagang membeli bahan pokok di bawah harga pasar. Lalu menjual dengan ketentuan harga eceran tertinggi. Dengan demikian, lanjut Umar, fungsi kolaborasi terwujud.  ”Harga jual di tingkat pedagang juga stabil,” ucap Umar.  Hal serupa disampaikan Iwan, Plt Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Operasi pasar digelar di 25 titik setiap akhir pekan. Di luar itu, produk operasi pasar bisa didapat di pedagang yang sudah bekerja sama. Konsep itu merupakan pemerataan sehingga bisa tepat sasaran.  ”Pemerintah provinsi melalui program operasi pasar menyuplai bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Stok yang disediakan cukup besar. Stok bahan pokok tersebut aman hingga akhir tahun ini,” papar Iwan.

Survei BPS Nyatakan Inflasi di Jatim Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-11-30-20-06-17.jpg" alt="Direktur ARCI Baihaki Siraijt. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur ARCI Baihaki Siraijt. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nama Ketua Gerindra Jatim disebut bakal menjadi Gubernur 2024. Hal itu berdasar hasil survei lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).  Nama Anwar Sadad, Ketua Gerindra Jatim disebut tak jauh dari sosok Khofifah Indar Parawansa masih tertinggi dengan angka 37,5 persen.  ”Elektabilitas Khofifah masih tertinggi. Angkanya tidak jauh-jauh juga, karena saat ini publik juga bingung, mau ke mana Khofifah setelah ini ke Pilpres atau Pilgub Jatim?” kata Direktur ARCI Baihaki Siraijt di Surabaya, Kamis (1/12).  Berdasar survei ARCI, elektabilitas Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad berada di posisi ke-3 dengan angka 6,9 persen. Nama Sadad di atas sejumlah sosok besar seperti Mensos Tri Rismaharini, Mantan Wagub Jatim dua periode Saifullah Yusuf (Gus Ipul).  ”Progres Anwar Sadad bersama Gerindra Jawa Timur cukup baik. Tinggal bagaimana nanti terus konsisten menuju tahun politik,” terang Baihaki.  Sementara itu di posisi kedua ada nama Wagub Jatim saat ini yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dengan elektabilitas 12,2 persen.  Baihaki menyebut nama-nama pimpinan partai di Jawa Timur juga makin melejit. Selain Sadad, ada juga Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji.  ”Menarik mulai naik angka-angka elektabilitas ketua parpol di Jatim. Geliatnya mulai terasa, karena tentu para ketua parpol ini punya peluang besar di Pilgub Jatim nanti kalau Khofifah berangkat ke level nasional,” tutur Baihaki Siraijt.  Ada juga Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Ketua PDIP Kusnadi, hingga Ketua PPP Mundjidah Wahab. Namun, nama-nama itu elektabilitasnya masih di bawah 5 persen.  Survei ARCI dilakukan pada 10-20 November 2022. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,8 persen.  Berikut hasil survei elektabilitas figur yang masuk bursa Cagub Jatim 2024: <ol> 	<li>Khofifah Indar Parawansa 37,5 persen</li> 	<li>Emil Elestianto Dardak 12,2 persen</li> 	<li>Anwar Sadad 6,9 persen</li> 	<li>Azwar Anas 5,7 persen</li> 	<li>Heru Tjahjono 5,1 persen</li> 	<li>Tri Rismaharini 5,1 persen</li> 	<li>Bambang DH 4,3 persen</li> 	<li>M. Sarmuji 4,1 persen</li> 	<li>Saifullah Yusuf 3,9 persen</li> 	<li>Abdul Halim Iskandar 3,2 persen</li> 	<li>Ahmad Fauzi 1,9 persen</li> 	<li>Fadhil Muzaki 1,9 persen</li> 	<li>Kusnadi 1,8 persen</li> 	<li>Puti Soekarno 1,2 persen</li> 	<li>Irwan Setiawan 0,9 persen</li> 	<li>Thoriqul Haq 0,5 persen</li> 	<li>Mundjidah Wahab 0,4 persen</li> </ol> Tidak tahu/tidak menjawab 3,4 persen

Lembaga Survei Sebut Ketua Parpol di Jatim Berpotensi Jadi Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kemiskinan-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemulihan ekonomi sosial pasca pandemi Covid-19 ternyata mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu kategori survei Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kesejahteraan warga.  Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menerangkan, IPM Jawa Timur 2022 sebesar 72,75 atau tumbuh 0,85 persen, angka itu meningkat 0,61 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.  ”Peningkatan pertumbuhan IPM 2022 dipengaruhi meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan,” ujar Dadang, Rabu (16/11).  Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 71,74 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) 2022 tercatat sebesar 13,37 tahun, lebih tinggi 0,01 tahun dibanding sebelumnya yaitu 13,36 tahun.  Sementara itu, komponen pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS 25thn+) 2022 mencapai 8,03 tahun, atau meningkat 1,90 persen dibanding tahun lalu.  ”Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada 2022 mencapai Rp 11.992.000 atau meningkat 2,43 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 11.707.000,” ujar Dadang.

Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Naik 0,85 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200409_084838-1.jpg" alt="Ilustrasi buruh pabrik. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh pabrik. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogjakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan masih menunggu hasil survei dari Badan Pusat Statistik. Yakni mengenai sejumlah variabel yang akan digunakan sebagai bagian dari penghitungan upah minimum kota 2023.  ”Masih menunggu angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan dijadikan sebagai bagian dari penghitungan upah minimum kota (UMK) 2023. Setelah angka hasil survei keluar, baru akan dilakukan penghitungan bersama,” kata Kepala Bidang Kesejahteraan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogjakarta Rihari Wulandari seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (18/10).  Menurut Rihari, penghitungan UMK 2023 akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang memperhatikan berbagai indikator. Di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi ditambah dengan variabel lain seperti konsumsi rata-rata dalam satu keluarga, jumlah pekerja di dalam satu keluarga dan lainnya.  ”Jadi untuk penghitungan UMK 2023 akan lebih rigid dibanding tahun lalu yang hanya didasarkan pada indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rihari Wulandari.  Pada proses penentuan UMK 2023, lanjut dia, Dewan Pengupahan Kota Jogjakarta juga hanya akan melakukan penghitungan sesuai rumus yang sudah ditetapkan dengan memasukkan angka hasil survei dari BPS.  ”Jadi, tugas Dewan Pengupahan pada tahun ini hanya menghitung saja berdasar rumus yang sudah ditetapkan. Tinggal memasukkan angka sesuai hasil survei dari BPS,” terang Rihari Wulandari.  Pada penentuan UMK 2023, juga sudah tidak didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang pada tahun lalu menjadi bagian dari pertimbangan penyusunan rekomendasi UMK. ”Jadi, untuk penghitungan UMK 2023, semua mengacu pada angka dan rumus. Tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pengusaha dan serikat pekerja,” papar Rihari Wulandari.  Hasil penghitungan UMK 2023 tersebut kemudian akan disampaikan ke Wali Kota Jogjakarta untuk kemudian diajukan ke Pemerintah DIJ. Sebelumnya, Pemerintah DIJ melalui gubernur akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dilanjutkan dengan penetapan UMK untuk masing-masing kota dan kabupaten.  ”Untuk waktu penetapannya, kami belum tahu. Biasanya akan ada koordinasi lebih lanjut melalui Dinas Tenaga Kerja DIJ,” ujar Rihari Wulandari.  Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogjakarta Deenta Julliant Sukma mengatakan, penggunaan PP 36 Tahun 2021 untuk penetapan UMK tidak lagi relevan.  ”PP tersebut merupakan turunan dari Omnibus Law. Padahal UU tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum,” papar Deenta Julliant Sukma.  Deenta mengatakan, serikat pekerja akan terus mendorong perubahan dasar hukum penetapan UMK yaitu bisa dikembalikan ke PP Nomor 78 Tahun 2015 atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Kebutuhan Hidup Layak.  ”Kalau pemerintah tetap memakai PP 36/2021, kami akan menolak hasil penghitungannya karena dasar hukumnya sudah inkonstitusional,” kata Deenta Julliant Sukma.  Menurut dia, pekerja akan dirugikan jika dasar hukum penghitungan UMK tetap didasarkan pada PP 36/2021 karena dimungkinkan tidak ada kenaikan upah yang signifikan pada 2023. Sebab, pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan.  ”Padahal, harga bahan kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan yang ignifikan. Terlebih ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu kenaikan bahan kebutuhan pokok,” tutur Deenta Julliant Sukma.  Jika tetap mengacu pada PP 36/2021, dimungkinkan ada perbedaan antara upah dan kebutuhan hidup layak sekitar 200 persen dan jika mengacu pada PP 78/2015 bisa dikurangi menjadi sekitar 11-13 persen.  ”Kami tetap berharap ada kenaikan upah yang signifikan pada 2023. Kenaikan upah ini juga akan membantu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi karena konsumsi akan naik,” ucap Deenta Julliant Sukma.  Nilai UMK Kota Jogjakarta pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.153.970 per bulan, naik Rp 84.440 atau 4,08 persen dibanding 2021.

Pembahasan UMK Jogjakarta Tunggu Hasil Survei BPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/0c2a92e5-ae16-4afb-bbf4-893efd6e4403.jpg" alt="Wali Kota Eri Cahyadi di wisata mangrove. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Eri Cahyadi di wisata mangrove. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya sambut wisatawan asing dengan membuka berbagai tempat wisata. Berdasar hasil survei Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim), banyak wisatawan asing yang datang ke Jawa Timur. Salah satunya, ke Kota Surabaya.  ”Kami siapkan dan antisipasi kenaikan. Jadi kita lihat lagi mereka datang dari mana dan naik berapa persen,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (29/9).  Dengan data itu, pihaknya bisa melakukan pembaruan dan inovasi di tempat wisata. Eri mengaku senang karena cukup banyak tempat wisata di Surabaya.  ”Kemarin kan (sudah) buka Romokalisari Adventure Land,” ujar Eri, merujuk pada tempat wisata baru di kawasan Romokalisari.  Selain itu, ada juga wisata mangrove dan Kya-kya Reborn. Kawasan Tunjungan Romansa juga digadang-gadang menjadi destinasi terbaru bagi wisatawan mancanegara.  Sebelumnya, BPS merilis hasil kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur pada 2021 yang sebesar 689 kunjungan. Angka itu turun sebesar 98,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 35.035 kunjungan.  Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan menerangkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur pada 2021 yang terbesar berasal dari kawasan ASEAN dengan jumlah kunjungan sebanyak 251 kunjungan atau sebesar 36,43 persen. Kunjungan terbesar kedua berasal dari kawasan Asia lain selain ASEAN sebanyak 240 kunjungan (34,83 persen) dan di urutan ketiga berasal dari kawasan Amerika sebanyak 91 kunjungan, yakni 13,21 persen.  ”Kunjungan wisman dari kawasan Eropa di urutan berikutnya, yaitu sebanyak 90 kunjungan atau 13,06 persen,” ungkap Dadang.  Sedangkan untuk kawasan Oceania berada di urutan kelima sebanyak 14 kunjungan 2,03 persen. ”Persentase kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar utama wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Jawa Timur masih berasal dari negara-negara tetangga dari kawasan Asia khususnya ASEAN,” kata Dadang.

Gaet Turis Asing, Wali Kota Surabaya Siapkan Tempat Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220920-WA0016.jpg" alt="Direktur ARCI Baihaki Siraidjt saat memaparkan hasil survei. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur ARCI Baihaki Siraidjt saat memaparkan hasil survei. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sosok mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov) Heru Tjahjono berpotensi menjadi Gubernur Jawa Timur. Berdasar hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), elektabilitas Heru masuk dalam jajaran sosok yang berpotensi masuk dalam Pilgub Jatim 2024.  Menurut Direktur ARCI Baihaki Siraidjt, nama Heru muncul bersanding dengan incumbent Khofifah Indar Parawansa masih unggul jauh dari nama lain. Sejumlah nama ketua parpol di Jatim juga mulai muncul di elektabilitas cagub Jatim 2024.  ”Di antaranya Emil Dardak yang saat ini menjabat sebagai Wagub Jatim dan Ketua Demokrat Jatim. Kemudian, ada nama Ketua PDIP Jatim Kusnadi, Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji, Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan, dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab,” papar Baihaki Siraidjt.  Dia menjelaskan, sosok Heru mengalami kenaikan dibandingkan survei sebelumnya. Dari angka 2,25 persen pada survei Juli, meningkat menjadi 4,30 persen.  ”Elektabilitas Heru ini mengungguli elektabilitas lima ketua partai tingkat Jatim dan tiga kepala daerah,” papar Baihaki Siraidjt.  Mereka adalah Ketua PKB Jatim Abdul Halim (3,10 persen), Ketua Golkar Jatim Sarmuji (3,40 persen), Ketua PDIP Jatim Kusnadi (2,60 persen), Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan (1,60 persen), dan Ketua PPP Jatim Mundjidah Wahab (0,70 persen). Sedangkan tiga kepala daerah yang kalah elektabilitas dengan Heru Tjahjono, mantan Bupati Tulungagung dua periode itu adalah Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (3,50 persen), Bupati Lumajang Thoriqul Haq (1,30 persen), dan Bupati Jombang Mundjidah Wahab (0,70 persen).  Saat ini, Baihaki Siraidjt menambahkan, elektabilitas Khofifah masih dominan dan belum ada calon atau nama lain yang mendekati elektabilitas Khofifah. Namun elektabilitas Heru Tjahjono, mantan Sekdaprov Jatim terus merangkak naik.  ”Heru yang akrab disapa Pak Carik itu dianggap berhasil oleh masyarakat terkait mudahnya pelayanan birokrasi pada eranya. Sosoknya dianggap peduli kepada rakyat,” papar Baihaki Siraidjt.  Menurut Baihaki, angka-angka elektabilitas ketua parpol di Jatim masih kecil. ”Jadi perlu kerja keras menaikkan elektabilitas, jika mereka serius maju menjadi cagub,” ujar Baihaki Siraidjt.  Survei ARCI dilakukan pada 5-12 September. ARCI menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.200 responden. Survei itu memiliki margin of error sebesar -+2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Berikut hasil survei ARCI elektabilitas calon yang berpotensi mengikuti Pilgub Jatim 2024: <ol> 	<li>Khofifah Indar Parawansa: 37,25 persen</li> 	<li>Emil Elestianto Dardak: 11,50 persen</li> 	<li>Tri Rismaharini: 8,10 persen</li> 	<li>Saifullah Yusuf: 3,50 persen</li> 	<li>Anwar Sadad: 4,70 persen</li> 	<li>Abdul Halim Iskandar: 3,10 persen</li> 	<li>Bambang DH: 3,90 persen</li> 	<li>Azwar Anas: 5,50 persen</li> 	<li>Sarmuji: 3,40 persen</li> 	<li>Puti Soekarno: 1,10 persen</li> 	<li>Kusnadi: 2,60 persen</li> 	<li>Thoriqul Haq: 1,30 persen</li> 	<li>Heru Tjahjono: 4,30 persen</li> 	<li>Irwan Setiawan: 1,60 persen</li> 	<li>Fadhil Muzaki: 1,90 persen</li> 	<li>Masfuk: 0,80 persen</li> 	<li>Mundjidah Wahab: 0,70 persen</li> </ol> Tidak menjawab/Tidak Tahu: 4,75 persen

Hasil Survei ARCI, Mantan Sekdaprov Jatim Salah Satu Calon Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663647878739.jpg" alt="Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Partai Gerindra berpotensi mengungguli Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum 2024. Hal tersebut berdasar hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).  Berdasar hasil survei, elektabilitas Partai Gerindra di Jawa Timur mulai meningkat. Meski PKB masih teratas dengan angka 16,8 persen. Diikuti PDI Perjuangan yang memiliki elektabilitas 16,1 persen di posisi kedua dan Gerindra di posisi ketiga dengan elektabilitas 15,4 persen.  ”Keunggulan PKB di Jatim belum aman. Sebab, angka margin of error sebesar 2,8 persen membuka peluang bagi PDIP, bahkan Gerindra menyalip di peringkat pertama,” kata Direktur ARCI Baihaki Siraidjt.  Potensi unggul itu makin tinggi pasca Prabowo mendeklarasikan siap maju sebagai capres 2024. Dari hasil survei, lanjut Baihaki Siraidjt, elektabilitas Gerindra kembali merangkak naik.  ”Kita ingat awal 2021 elektabilitas Gerindra di Jatim itu di angka 10 persen. Perlahan naik angkanya saat dipimpin Anwar Sadad, hampir menyentuh 14 persen,” papar Baihaki Siraidjt.  Terlebih lagi, menurut dia, pada Agustus, Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres. Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra naik sampai 15 persen.  Di sisi lain, PDIP dan PKB cenderung turun. Hal itu bisa dimanfaatkan Gerindra untuk menyalip dengan waktu satu tahun lebih menjelang Pemilu 2024.  ”Saya lihat kader Gerindra seperti Gus Sadad juga getol turun ke masyarakat. Namun mungkin, Gerindra ini harus kerja keras meraih suara milenial di Jatim. Tinggal itu PR-nya saya kira, karena ceruk suara Nahdlatul Ulama mereka juga bisa masuk,” ucap Baihaki Siraidjt.  Survei ARCI dilakukan pada 5-12 September di seluruh 38 kabupaten/kota Jatim. Survei menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8 persen.  Berikut hasil survei ARCI elektabilitas parpol di Jatim: <ol> 	<li>PKB: 16,8 persen</li> 	<li>PDI Perjuangan: 16,1 persen</li> 	<li>Gerindra: 15,4 persen</li> 	<li>Golkar 10,2 persen</li> 	<li>Demokrat: 9,7 persen</li> 	<li>NasDem: 6,3 persen</li> 	<li>PPP: 4,1 persen</li> 	<li>PKS: 3,9 persen</li> 	<li>PAN: 2,9 persen</li> 	<li>Perindo: 2,3 persen</li> 	<li>PSI: 1,5 persen</li> 	<li>Gelora: 0,5 persen</li> </ol> Tidak menjawab/tidak mengetahui: 10,3 persen

Pemilu 2024, Partai Gerindra Berpotensi Ungguli PKB dan PDIP di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663647463580.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei elektabilitas partai politik hingga partisipasi publik terhadap pasangan calon gubernur dalam Pilgub Jatim 2024.  Dari hasil itu, sebanyak 40,6 persen warga Jatim masih ingin Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur. Berdasar hasil survei Khofifah masih unggul dibanding nama-nama lain. Sedangkan salah satu nama wakil gubernur pasangan Khofifah muncul nama M. Fawait yang mulai diminati masyarakat.  ”Fawait ini sudah sangat menguasai di daerah tapal kuda, terutama Jember, Lumajang. Hampir tidak ada tokoh di sana yang menyaingi Fawait, untuk kategori milenial,” papar Direktur ARCI Baihaki Siraidjt.  Dia menjelaskan, pasangan Khofifah-Fawait mengalahkan pasangan Emil Dardak-Anik Maslachah diangka 19,6 persen. Kemudian Syaifullah Yusuf-Tri Rismaharini 10,1 persen.  Mayoritas pemilih dalam survei, lanjut Baihaki Siraidjt, didominasi pemilih milenial. Mereka memilih Fawait karena dianggap mewakili suara milenial.  ”Ini era milenial, seandainya Khofifah tidak menggandeng atau pisah dengan Emil, penggantinya pun harus milenial. Karena pemilih milenial mendominasi saat ini. Lah orangnya, tokoh-tokoh milenial itu adalah Fawait dan selanjutnya Eri Cahyadi,” jelas Baihaki.  Pemilih Fawait, lanjut dia, mengkatrol suara emak-emak di Jatim untuk Gerindra. ”Emak-emak itu hampir rata dengan nama Fawait,” terang Baihaki Siraidjt.  Sementara itu, untuk elektabilitas partai di Jatim, Gerindra menduduki posisi ketiga, setelah PKB dan PDIP. Sedangkan, posisi selanjutnya Golkar dan Demokrat.  ”Hari ini, yang sudah di atas 10 persen ada PKB, PDIP, Gerindra, dan Golkar. Demokrat melengkapi lima besar,” ungkap Baihaki.  Gerindra dan Golkar mengalami kenaikan secara elektabilitas. Salah satu penyebabnya karena kedua kader partai itu mulai rajin untuk menyapa masyarakat.  ”Akhir-akhir ini, Gerindra dan Golkar sangat aktif ya membuat berbagai kegiatan dan tokoh parpol rajin turun ke masyarakat. Ini membuat elektabilitas kedua partai naik,” papar Baihaki Siraidjt.

Survei ARCI Sebut Suara Milenial Menentukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hasil survei

Berita Terkini