<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Kepala-BKKBN-Hasto-acara-Adinkes-595291480.jpeg" alt="Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, saat menyerahkan penghargaan itu mengatakan penghargaan kepada desa atau kampung terpilih yang memiliki upaya konsisten atau inovasi yang berdampak." width="100%">
<figcaption>Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, saat menyerahkan penghargaan itu mengatakan penghargaan kepada desa atau kampung terpilih yang memiliki upaya konsisten atau inovasi yang berdampak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 20 desa meraih penghargaan sebagai Desa Bebas Stunting pada 2023. Kedua puluh desa tersebut meraih penghargaan sebagai desa yang memiilki inovasi percepatan penurunan stunting dan dinyatakan bebas stunting dalam empat kategori. Penghargaan kepada 20 desa diberikan pada Pertemuan Nasional Desa Bebas Stunting Award 2023 di Ballroom Hotel Sahid Jaya DI Yogyakarta pada Senin (13/11), yang digagas Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Indonesia berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, saat menyerahkan penghargaan itu mengatakan penghargaan kepada desa atau kampung terpilih yang memiliki upaya konsisten atau inovasi yang berdampak pada penurunan insidensi stunting di wilayahnya.&nbsp; "Selamat kepada para kepala desa yang berhasil membina sehingga desanya berprestasi pada malam hari ini," kata Hasto. Adapun pemenang Desa Bebas Stunting Award 2023 kategori Intervensi Sensitif diraih Desa Bontoloe (Sulsel), Kalurahan Mandarsari (Kalsel), Desa Purwosari (Nagan, Aceh) dan Kalurahan Tanjungpinang Barat (Kepri). Sementara kategori Kawasan Tanpa Asap Rokok diraih Desa Kire (Sulbar), Kelurahan Wonotingal (Jateng) dan Kelurahan Boribellaya (Sulsel). Pemenang kategori pangan lokal diraih Kelurahan Jombangan (Surabaya), Lumban Siagan Julu (Sumut), Desa Pinang Merah (Jambi). Pemenang kategori intervensi spesifik diraih Kelurahan Sidoluhur (Sleman, DIY), Nagari Sinuruik (Sumbar), Desa Ulak Teberau (Sumsel), Kelurahan Jatimulya (Depok, Jabar), Desa Rangkah (Kebumen, Jateng), Desa Kalimatong (NTB), Desa Keban Agung (Muara Enim, Sumsel), Desa Kokoleh (Sulut), Desa Nglandeyan (Blora, Jateng) dan Desa Cileng (Magetan, Jatim). Dalam sambutannya, dr. Hasto mengatakan untuk mencapai kesuksesan dari bonus demografi, perlu untuk memaksimalkan investasi sejak dini yaitu dengan upaya pencegahan stunting. Kaitannya dengan kualitas SDM, tidak hanya sehat raganya tetapi juga sehat jiwa dan mentalnya. Ketika stunting masih tinggi, maka mempengaruhi yang lain, Indeks Pembangunan Manusia. Hasto yang menjadi keynote speaker&nbsp; ini mengatakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan manusia atau disebut Human Capital Index (HCI) Indonesia berada di urutan ke 96 menurut World Bank (2020). Parameter tersebut mengukur sejauh mana organisasi menggunakan, menempatkan, dan mengembangkan kemampuan individu untuk berkinerja dan membuat nilai tambah pada organisasi melalui kompetensi ekspertis dan pengetahuannya, disebut juga intellectual capital. "Masalah kesenjangan stunting ini masih tinggi dan mempengaruhi kualitas SDM sehingga inilah yang menjadi program prioritas. Kita tidak boleh rendah diri, namun harus sadar betul stunting menggerus intellectual skill dan menurunkan IQ. Marilah dengan semangat kesadaran membangun manusia ini penting sekali," ujarnya. Hasto juga menegaskan, dengan menurunkan angka stunting, menurutnya dapat meningkatkan kualitas SDM. Harapannya skill tenaga kerja bisa naik.&nbsp; "Hari ini kita masih low skill-medium skill, itulah urutannya. Masih jauh dari negara tetangga kita, stunting menggerus pendapatan per kapita kita karena jika dibandingkan kelompok stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah," ungkapnya.&nbsp; "Ingat selain stunting, ada mental emotional disorder, saat ini diantara 100 remaja ada 9,8 persen remaja yang error, ada 7 dari 1000 orang yang ODGJ, kasus NAPZA 5,1 persen. Lalu anak-anak muda menyebut toxic relationship, perceraian meningkat pesat. Tahun 2021 ada 581 ribu keluarga, hati-hati," papar Hasto. Lebih lanjut dirinya berpesan kepada seluruh peserta kegiatan untuk suksesnya pembangunan manusia.&nbsp; "Terakhir, saya titip lansia. Begitu umur 32 tahun terjadi proses penuaan, pembuluh darah menyempit, tulang bungkuk. Indonesia angka harapan hidup meningkat sehingga lansia semakin banyak. Ini persimpangan yang serius antara populasi yang muda dan tua, perhatikan dengan baik sebagai dasar membuat kebijakan," ujarnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Adinkes dr. M. Subuh, MPPM mengungkapkan harapannya desa pemenang awards dapat menjadi contoh nasional dan mempertahakan kualitasnya dengan terus berinovasi menurunkan stunting.&nbsp; "Alhamdulillah dari 176 pendaftar kita mendapatkan 20 desa terpilih dari 4 kategori penghargaan," kata Subuh. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah terus melakukan pendampingan. "Saya mengucapkan terimakasih kepada vBKKBN dan Kemendesa PDTT atas kolaborasinya sehingga terselenggara acara ini," ucap Subuh. Dirinya menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran desa atau kelurahan dalam upaya penanggulangan stunting melalui rekognisi praktik baik yang dilakukan.&nbsp; "Pemenang penghargaan tidak harus dari desa yang telah bebas atau nol kasus stunting tetapi lebih kepada desa/kampung/kelurahan/RW yang memiliki inisiatif baik dalam mencegah dan mengendalikan kejadian stunting di wilayahnya," jelasnya.

Sebanyak 20 desa meraih penghargaan Desa Bebas Stunting pada 2023. Kedua puluh desa tersebut meraih penghargaan sebagai desa inovatif

Kepala BKKBN: Program Penurunan Stunting Harus Jadi Prioritas 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/BKKBN-Stunting-643272526.jpeg" alt="Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berharap para dokter ahli kebidanan dan kandungan (obgyn) untuk membantu mencegah lahirnya bayi-bayi stunting baru. Harapan tersebut disampaikan Dokter Hasto pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri &amp; Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 di Hotel Novotel Bandarlampung, Provinsi Lampung pada Rabu (18/10). "Mohon titip teman-teman dari sejawat obstetri sosial yang di NTT, Sulawesi Barat, Papua, NTB, Aceh, Papua Barat, dan seterusnya, ini masih di atas 30 persen stuntingnya. Kami mohon titip untuk ikut bersama-sama mempercepat penurunan stunting di wilayah-wilayah tersebut," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (22/10).&nbsp; Secara detailnya, lanjut Hasto, masih ada beberapa daerah yang naik, ada juga beberapa provinsi yang memprihatinkan. Terkait dengan stunting sebetulnya juga ada korelasi yang sangat signifikan dengan angka atau Total Fertility Rate tadi, bagi yang TFR nya tinggi contoh Sulbar, Papua Barat, NTT stuntingnya masih tinggi. " Termasuk Jambi dan NTB ini masih menjadi daerah yang perempuannya banyak yang hamil dan melahirkan di usia muda," kata Dokter Hasto. Dalam sambutannya, Hasto yang juga spesialis kebidanan dan kandungan itu juga menjelaskan korelasi antara pencegahan stunting dengan angka kematian ibu dan bayi. Hasto juga mengaku dirinya optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan stunting yang terjadi hingga saat ini. Karena itu, ia berharap dari acara PIT HOGSI XV 2023 ini dapat muncul program-program yang mendukung percepatan penurunan stunting. "Karena yang dibutuhkan hari ini adalah ilmu-ilmu yang bisa terimplementasikan ditranslasikan dalam bentuk kebijakan," ujarnya. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya saat membuka acara ini pada Senin (16/10) menyampaikan bahwa pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif. "Alhamdulillah, terkait penanganan stunting yang juga menjadi pembahasan pada pretorian ini, pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan tren yang positif," kata Arinal. Diketahui, acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri &amp; Ginekologi Sosial Indonesia (PIT HOGSI) ke-XV Tahun 2023 ini dimulai dari Pra PIT tanggal 13-15 Oktober 2023 dan PIT tanggal 16-18 Oktober 2023 dan serta telah dilakukan 9 workshop yang diikuti oleh 212 peserta dan 350 peserta yang terdaftar dalam kegiatan Simposium mendatang.&nbsp;

Hasto juga mengaku dirinya optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan stunting.

Kepala BKKBN Ajak Dokter Obgyn Ikut Bantu Cegah Lahirnya Bayi Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Mario-Dandy-Satriyo-Dery-Ridwansah-1-2313342570.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mulai kemarin (14/6), AG harus mendekam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang selama 3,5 tahun. Sebab, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan akhirnya melaksanakan eksekusi putusan terhadap gadis 15 tahun itu. &rdquo;Ini sedang proses. Hari ini (kemarin, Red) kami laksanakan eksekusi AG ke LPKA Tangerang,&rdquo; jelas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaeman Nahdi kemarin. Dengan demikian, putusan kasus AG telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Iya, dari MA sudah ada putusannya,&rdquo; katanya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis AG dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan karena terlibat kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, 20, terhadap David Ozora, 17. Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani AG akan dikurangi dari masa pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mewajibkan Mario membayar restitusi Rp 100 miliar kepada David. Itu sebagai konsekuensi penganiayaan yang sidangnya tengah bergulir. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menuturkan, penetapan besaran restitusi itu didasari kajian mendalam. Pertimbangannya, antara lain, kondisi kesehatan korban setelah penganiayaan. Termasuk proses medis yang dijalani korban selama di rumah sakit. &rdquo;Kami sudah lakukan penilaian dan nilainya ini sangat besar ya. Rp 100 M. Karena biaya kesehatan yang riil sudah dikeluarkan dan perhitungan potensi ke depannya, dan juga kerugian-kerugian lain,&rdquo; paparnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jogja di Hotel Royal Ambarrukmo, Jogjakarta, kemarin. Nominal restitusi telah diajukan ke jaksa penuntut umum. Untuk kemudian disebutkan dalam tuntutan yang dibacakan. Berakhir dengan putusan majelis hakim persidangan. &rdquo;Sudah kami ajukan ke jaksa,&rdquo; ujarnya. Namun, pengajuan restitusi itu bukan tanpa kendala. Khususnya terkait realisasi pembayaran kepada David. Sebab, harta Rafael Alun Trisambodo, orang tua Mario, sedang disita KPK. Rafael Alun Trisambodo diketahui tersangkut kasus gratifikasi. Pasca penetapan status tersangka, sejumlah hartanya disita oleh KPK. Itu sebagai bukti sekaligus objek perkara atas kasus yang tengah bergulir. (ygi/dwi/c18/oni)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mewajibkan Mario membayar restitusi Rp 100 miliar kepada David.

LPSK Minta Mario Dandy Bayar Restitusi Rp 100 M kepada David Ozora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-LPSK-Hasto-Atmo-Suroyo-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmo Suroyo memberikan keterangan terkait permohonan perlindungan Ibu PC dan Bharada E di Kantor LPSK Jakarta, Senin (15/8/2022). LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan Bharada E dan Menol" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmo Suroyo memberikan keterangan terkait permohonan perlindungan Ibu PC dan Bharada E di Kantor LPSK Jakarta, Senin (15/8/2022). LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan Bharada E dan Menol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan bahwa pendamping dan perwakilan keluarga David Ozora datang ke kantornya pada Jumat (24/2). Yakni, LBH Ansor bersama beberapa saksi. Mereka diterima Wakil Ketua LPSK Achmadi dan Susilaningtias.  Mereka mengajukan permohonan perlindungan terhadap korban dan beberapa saksi yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut. Permohonan perlindungan diajukan dengan harapan penanganan kasus benar-benar tuntas.  Tidak hanya itu, mereka mendorong agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain Dandy, sejauh ini ada Shane yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia merupakan teman Mario Dandy Satrio yang turut andil dalam penganiayaan David.  Hasto menambahkan, LBH Ansor bersama beberapa saksi khawatir dalam proses hukum yang berjalan akan muncul ancaman. Mengingat keluarga tersangka merupakan mantan pejabat di DJP Kemenkeu.  ”Tiga saksi dari pihak keluarga teman korban segera melengkapi permohonan. Karena ada ketakutan dari saksi mengingat keluarga pelaku merupakan pejabat,” ujarnya. Dia pun memastikan, perwakilan David juga akan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.  Sementara itu, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan terus mengembangkan penyidikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Keterangan saksi-saksi akan diuji dengan alat bukti yang telah dikantongi penyidik.  Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sepanjang dibutuhkan dan berkaitan dengan peristiwa penganiayaan terhadap David, pihaknya akan terus menggali keterangan para saksi.  Kemudian, barang bukti seperti rekaman closed circuit television (CCTV), telepon genggam, dan rekaman video akan diuji. ”Akan kami lakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk diuji, diangkat, kemudian ditampilkan kepada para saksi,” kata dia kemarin.  Selain saksi yang mengetahui, melihat, dan mendengar peristiwa penganiayaan pada Senin (20/2) malam itu, kata Ade, pihaknya menghadirkan saksi-saksi ahli. ”Ada beberapa keterangan ahli yang akan kami minta. Kami akan mengusut tuntas kasus ini secara proporsional dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” paparnya.  Terkait peran AG, Ade Ary menegaskan bahwa yang bersangkutan hingga kemarin masih berstatus saksi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, AG disebut-sebut sebagai pihak yang memicu amarah Mario Dandy Satrio (Dandy) sehingga kemudian menganiaya David.  Kemarin AG kembali menjalani pemeriksaan. Belum ada informasi lanjutan terkait materi pemeriksaan tambahan terhadap kekasih Dandy tersebut. Kasihumas Polres Metro Jaksel AKP Nurma hanya membenarkan bahwa AG menjalani pemeriksaan dengan didampingi penasihat hukumnya. ”Iya, masih diperiksa (sampai kemarin malam, Red),” kata Nurma saat dikonfirmasi.

Jadi Saksi, Keluarga Teman David Minta Perlindungan LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ketua-LPSK-Hasto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada Politisi Harun Masiku. Politkus PDI Perjuangan yang kini jadi tersangka otu masih buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).  “Siapa pun bisa, asal memenuhi syarat materil maupun formil,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo usai diskusi bertema “Ada Apa Dengan Wahyu?” di Kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (19/1/2020).  Hasto menerangkan, apabila status Harun adalah tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka yang bersangkutan juga dapat dijadikan Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu, red).  “Iya bisa juga (Justice Collaborator),” terang Hasto.  Adapun syarat formil yang dimaksud Hasto adalah soal kelengkapan identitas. Sementara syarat materilnya adalah ditetapkan sebagai saksi dan korban oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK.  “Bisa juga dia melapor saja ke polisi. Itu bisa menjadi dasar kalau ada perkara pidana yang dia hadapi,” terangnya.  Lebih lanjut Hasto menjelaskan, setelah syarat formil dan materil telah rampung, maka LPSK selanjutnya akan melakukan pengecekan.  “LPSK akan melakukan investigasi apa betul yang bersangkutan memenuhi syarat, kesaksiannya signifikan, atau perkara yang dia mohonkan untuk terlindungi itu berjalan,” tandasnya.  Siapakaha Harun Masiku?  Harun Masiku dikenal sebagai petualang politik atau ‘kutu loncat’. Sebelum menjadi caleg PDIP, Harun yang pernah kuliah di University of Warwick United Kingdom itu tercatat aktif sebagai kader Partai Demokrat.   Bahkan, pada pilpers 2009, ia menjadi Tim Sukses capres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Ia pun pernah maju sebagai caleg dari Demokrat. Tak hanya itu, ia juga dikabarkan pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi III DPR pada 2011.   Harun yang memang memiliki latar belakang pendidikan hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan itu juga aktif sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dan pernah menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom West Midland.  Sekadar informasi, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.  Meski kalah jumlah suara di Pemilu 2019, Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) ingin dilantik dengan cara menyuap Wahyu. Untuk muluskan niat jahat itu, Wahyu diduga meminta Rp 900 juta.  Kasus ini bermula ketika almarhum Nazarudin Kiemas di Dapil Sumsel I menang sebagai anggota DPR. Karena sudah meninggal, suara kedua terbanyak yakni Riezky Aprilia yang dilantik jadi anggota legislatif oleh KPU. Di sini Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan.  Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan dan juga mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, dan Saeful sebagai swasta. Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap.  Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.  Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola Agustiani Tio Fridelina.  &nbsp;  &nbsp;

LPSK Siap Lindungi Politikus PDIP Harun Masiku