<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Hastuti-Naibaho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PANDEMI Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi kemerosotan ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar sehingga tidak dapat bertahan. Perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja karena permintaan dan daya beli masyarakat terhadap produk atau jasa juga mengalami kemerosotan.  Setelah lebih dari dua tahun mengalami krisis akibat pandemi, keadaan Indonesia mulai stabil dan dampak Covid-19 mulai dapat dikendalikan. Berbagai strategi pemulihan ekonomi mulai dijalankan oleh pemerintah dan perusahaan. Pastinya, strategi-strategi tersebut hanya akan mencapai hasil seperti yang diharapkan jika strategi-strategi tersebut dieksekusi oleh sumber daya manusia yang kompeten.  Pada 2030, berdasarkan karakteristik jumlah penduduk dan usia penduduk, Indonesia akan menikmati bonus demografi. Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup akan dapat membantu pemerintah dan perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, bonus demografi ini akan dapat dinikmati jika tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.  Berdasarkan data dari website Badan Pusat Statistik tentang tingkat pengangguran di Indonesia, terdapat kenaikan persentase tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan sarjana (universitas) dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu 5,67 persen tahun 2019 menjadi 5,73 persen di tahun 2020. Peningkatan persentase ini juga terjadi pada jenjang pendidikan Diploma, yaitu 5,99 persen pada tahun 2019 menjadi 6,76 persen tahun 2020.  Sementara tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SMA dan SMK mengalami penurunan. Persentase pengangguran pada tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SMA adalah 7,92 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6,77 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada jenjang pendidikan SMK, yaitu dari 10,42 persen (tahun 2019) menjadi 8,49 persen (tahun 2020).  Realita ini dapat menimbulkan terbentuknya persepsi masyarakan bahwa mencari kerja dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi lebih sulit daripada mencari kerja pada lulusan SMA/SMK. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusannya agar dapat bersaing mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya dan jenjang pendidikannya.  Selain dari faktor jumlah pencari kerja lulusan perguruan tinggi yang banyak, faktor lain yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi pencari kerja yang baru lulus kuliah (fresh graduate) adalah terdapat persepsi dari perusahaan bahwa fresh graduate adalah pelamar kerja yang “SIAP untuk LANJUT KULIAH” bukan pelamar kerja yang “SIAP untuk BEKERJA”.  Khususnya pada kondisi saat ini yang mana perusahaan memasuki masa pemulihan ekonomi setelah krisis akibat pandemi covid-19, perusahaan membutuhkan karyawan yang siap untuk lari kencang agar progam-program pemulihan ekonomi dapat tercapai. Permasalahan utama pencari kerja fresh graduate adalah perusahaan tidak memiliki jaminan atas kesiapan pencari kerja untuk dapat mengamplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di tempat kerja.  Berbeda dengan pencari kerja yang sudah memiliki pengalaman kerja, perusahaan dapat mencari informasi latar belakang pelamar dari perusahaan sebelumnya sehingga dalam proses perekrutan karyawan, perusahaan mencapat informasi yang lebih banyak untuk memprediksi perilaku kerja (kinerja) dari pencari kerja.  Universitas juga melihat kondisi ini serta berusaha untuk melengkapi lulusannya dengan berbagai program agar dapat memberikan jaminan kompetensi siap kerja bagi lulusannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh universitas adalah dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui perolehan lisensi LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui LSP yang dimiliki oleh universitas, setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian “sertifikasi kompetensi teknis” sesuai dengan skema yang dimiliki oleh LSP dari Universitas tersebut yang sudah mendapat lisensi/validasi skema dari BNSP.  Rujukan skema sertifikasi yang disetujui oleh BNSP dapat bersumber dari standar kerja kompetensi nasional (SKKNI), standar kerja kompetensi khusus (SKKK), dan standar kerja kompetensi internasional (SKKI). Ujian sertifikasi kompetensi teknis atas sebuah skema yang dimiliki oleh LSP mencakup seperangkat unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja atas sebuah pekerjaan yang tersedia di industri yang mencakup uji pengetahuan, ketrampilan kerja dan sikap.  Setiap mahasiswa yang sudah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi teknis dari LSP yang dimiliki oleh universitas tersebut dan hasil ujian dinyakatan “KOMPETEN” akan mendapat sertifikat kompetensi yang dikelurkan oleh BNSP. Sertifikat kompetensi ini adalah produk hukum sehingga setiap sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP di bawah pengawasan negara (BNSP).  Hal ini akan menambah daya saing pencari kerja fresh graduate karena mereka memiliki dokumen yang dapat memberikan jaminan atas kompetensi teknis mereka kepada perusahaan bahwa mereka siap bekerja untuk jenis pekerjaan yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang dimilikinya. Melalui sertifikasi kompetensi ini, perusahaan juga dapat melakukan validasi informasi dari pencari kerja fresh graduate dengan melakukan pengecekan pada website BNSP atas LSP yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi tersebut serta pengecekan pada website LSP terkait detail informasi kompetensi teknis yang diujikan atas sebuah skema. Kemitraan antara BNSP dan Universitas melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang dimiliki universitas akan memberikan kebermanfaatan yang signifikan sebagai penghubung antara industri dan universitas.  <hr />  *) Dr. Hastuti Naibaho, M.Si., PMA, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas Pembangunan Jaya

Peran Sertifikasi Profesi untuk Meningkatkan Daya Saing Fresh Graduate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Hastuti-Naibaho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GENERASI Millenial (Generasi Y) memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi lain. Mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pendapat mereka karena mereka dibesarkan oleh orang tua yang mengajar mereka untuk memiliki pencapaian tinggi. Mereka memiliki rasa percaya diri tinggi sehingga bagi mereka setiap keputusan yang mereka ambil adalah tepat. Selain itu, generasi millennial cenderung menghindari resiko dan berusaha memanfaatkan setiap peluang (VanMeter et al., 2013). Saat ini, sebagian besar generasi millennial berada pada mahasiswa.  Mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktunya di kampus untuk mengikuti perkuliahan maupun kegiatan non-akademik melalui organisasi Kemahasiswaan. Dinamika sosial dalam organisasi dapat menyababkan mereka menampilkan perilaku disfungsional. Perilaku disfungsional ini dapat terjadi ketika mereka menilai tidak mendapat manfaat dari keanggotaan organisasinya. Padahal mereka adalah generasi yang mencari keuntungan dari setiap peluang yang ada.  Perilaku disfungsional adalah perilaku anggota organisasi yang dilakukan untuk mengganggu fungsi tim atau kinerja organisasi. Perilaku disfungsional bersifat menular karena sesama anggota organisasi akan melihat dan cenderung meniru perilaku orang-orang dalam organisasi. Ketika seseorang melakukan perilaku disfungsional dan perilaku tersebut tidak mendapat konsekuensi negatif dari organisasi maka anggota organisasi lain akan meniru perilaku tersebut jika ada kesempatan untuk melakukannya.  Peluang mahasiswa sebagai generasi millennial untuk melakukan perilaku disfungsional akan lebih tinggi karena akses informasi bukan hanya bersumber dari melihat perilaku mahasiswa lain tetapi mereka juga dapat dengan mudah memperoleh informasi dari mahasiswa lain melalui teknologi seperti grup whatsapp, line, dan sosial media. Ketika perilaku disfungsional mahasiswa tinggi maka hal ini akan merugikan organisasi (universitas).  Penelitian yang dilakukan oleh Naibaho, Suyoto, dan Pitaloka (2021) menemukan beberapa alasan mahasiswa melakukan perilaku disfungsional serta target perilaku disfungsional mereka. Jawaban dari responden penelitian, yaitu mahasiswa dari sepuluh program studi menunjukkan setidaknya mahasiswa melakukan perilaku disfungsional 1-5 kali dalam sebulan. Perilaku disfungsional ini ditujukan pada universitas, himpunan kemahasiswaan, serta rekan mahasiswa lainnya.  Motif untuk melakukan perilaku disfungsional adalah (1) berselisih dengan mahasiswa lain; (2) ketidak sesuaian dengan janji layanan yang diberikan universitas kepada mahasiswa saat mereka mendaftar menjadi mahasiswa; (3) ketidakpuasan terhadap dosen; (4) dipengaruhi oleh teman. Dapat disimpulkan bahwa penyebab perilaku disfungsional secara kolektif karena hendak balas dendam terhadap target perilaku disfungsional dan bentuk soladiritas pada teman kuliah  Konsisten dengan karakteristik Generasi Millenial yang sangat lekat dengan teknologi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media yang sering digunakan untuk menyampaikan perilaku disfungsional mereka adalah media sosial seperti Instagram, FaceBook, dan grup whatsapp. Temuan menarik dari hasil penelitian Naibaho, Suyoto, dan Pitaloka (2021) adalah mahasiswa yang melakukan perilaku disfungsional menyadari bahwa perilaku mereka salah tetapi mereka tidak menyesal telah melakukan perilaku tersebut. Bahkan berencana melakukannya secara terus menerus terhadap target perilaku disfungsional.  Alasannya adalah target perilaku disfungsional layak untuk mendapat tindakan balas dendam sebagai bentuk upaya mereka mendapatkan keadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis merekomendasikan terhadap pentingnya membangun dialog dengan mahasiswa terhadap standar etis perilaku sehingga selama proses perkuliahan mahasiswa memahami bahwa membangun collective power untuk membalas dendam atas kekecewaan yang dialami mahasiswa bukan menjadi solusi tepat karena akan mengarah pada kehancuran/penurunan standar etika. Hal ini akan memberi dampak buruk ketika mereka nantinya masuk dalam dunia kerja. Selain itu, selama proses pembelajaran dipandang perlu untuk memasukkan peningkatan standar etis mahasiswa sebagai salah satu luaran pembelajaran.  <hr />  *) Dr. Hastuti Naibaho, M.Si., PMA, Kepala Jaya Center for Advanced Learning Universitas Pembangunan Jaya dan Dosen Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya  &nbsp;

Memahami Penyebab dan Target Perilaku Disfungsional Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Hastuti-Naibaho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ORGANISASI tidak dapat menghindari perubahan, khususnya jika perubahan itu bersumber dari lingkungan eksternal. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal akan mengakibatkan organisasi tersebut tidak dapat bertahan (selection out).  Konsep kecocokan antara lingkungan dan organisasi sejak lama menjadi perhatian peneliti organisasi. Child (1972, 1997) dalam strategic choice theory yang dia bangun mengemukakan bahwa lingkungan eksternal memiliki kekuatan yang besar untuk mengendalikan organisasi. Agar dapat cocok (fit) dengan lingkungan eksternal, desain struktur organisasi harus mempertimbangkan (mengadaptasi) faktor kontingensi operasional, yaitu lingkungan eksternal.  Jika terjadi ketidakcocokan, organisasi akan kehilangan peluang. Biaya akan naik dan keberlangsungan organisasi terancam. Lingkungan memiliki kekuasaan untuk mengontrol organisasi (environmental selection). Sehingga jika tidak fit dengan lingkungan, organisasi tersebut akan terancam (Child, 1972).  Implikasi teori ini sangat nyata terlihat saat ini. Semua organisasi sedang melakukan perubahan agar dapat bertahan (survive) dari krisis ekonomi yang bersumber dari pandemi Covid-19. Krisis kali ini memang menyerang semua organisasi, baik skala besar maupun kecil. Bahkan, organisasi yang sudah sangat stabil dari sisi pangsa pasar (market share) dan memiliki sistem pengelolaan organisasi yang sudah didukung teknologi mengalami guncangan akibat serangan pandemi Covid-19. Dapat dikatakan organisasi belum siap menghadapi guncangan yang datang secara tiba-tiba ini.  Organisasi berusaha secara cepat untuk dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan eksternal dengan melakukan berbagai perubahan. Sayangnya, kecepatan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal yang bersumber dari pandemi Covid-19 tidak secepat perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal tersebut.  Beberapa organisasi mampu melewati adaptasi yang lebih pendek dari organisasi lainnya sehingga mampu melewati masa krisis yang lebih cepat dari organisasi lain. Jika ada organisasi yang mampu melewati masa krisis pandemi Covid-19 lebih cepat, pertanyaannya adalah ”apa yang mengakibatkan organisasi ini dapat lebih unggul mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19?”  Secara teori, jawaban atas pertanyaan itu, organisasi tersebut memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dari organisasi lain. Kemampuan adaptasi organisasi (organizational adaptability) adalah kemampuan secara cepat menangkap (mengeksploitasi) peluang-peluang baru dan melakukan adaptasi secara cepat untuk merespons kondisi pasar yang bergejolak (Birkinshaw and Gibson, 2004).  Contoh organisasi yang berhasil cepat keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah perusahaan pembuatan pakaian yang sebelumnya tidak memproduksi alat pelindung diri. Sejak terjadinya pandemi Covid-19, mereka melakukan konversi produksi. Perusahaan tersebut melakukan perubahan produk karena permintaan pasar (market demand) yang berubah. Contoh lainnya adalah perusahaan minuman beralkohol yang melakukan perubahan jenis produksi menjadi hand sanitizer.  Perusahaan-perusahaan itu mampu menangkap peluang dan melakukan perubahan yang radikal (dilihat dari jenis produk yang dihasilkan) untuk dapat keluar dari krisis. Perubahan radikal tersebut tentu berkat adanya pemimpin organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Ia akan menggerakkan organisasi dengan cepat agar bisa beradaptasi terhadap perubahan.  Mereka mampu secara cepat memutuskan tindakan yang harus dilakukan organisasi, berani mengambil risiko untuk melakukan perubahan yang radikal, serta mampu mengelola perubahan tersebut sampai pada tahap keberhasilan melewati masa krisis. Pemimpin yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi adalah pemimpin yang mampu membuat organisasi dan orang-orang di dalamnya beradaptasi terhadap perubahan. Sekaligus melakukan eksploitasi terhadap peluang di pasar sebagai akibat dari perubahan lingkungan eksternal.  Kepemimpinan yang mampu meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi merupakan kunci kesuksesan organisasi menghadapi perubahan-perubahan radikal yang bersumber dari lingkungan eksternal. Contohnya saat terjadi serangan pandemi Covid-19. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan kebutuhan untuk melakukan inovasi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan eksternal serta kebutuhan untuk terus menjalankan/memproduksi produk atau jasa yang sudah diterima pasar.  Pertanyaannya, pemimpin seperti apa yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi? Jawabannya, ia adalah pemimpin yang mampu mengembangkan ide-ide baru, yang bertentangan (conflicting) dengan sistem yang sudah berjalan, untuk dikonfigurasi ulang menjadi ide-ide yang lebih baik. Bisa berupa ide untuk proses, produk atau jasa baru, teknologi baru, hingga segmen pasar baru. Semua itu kemudian diformalkan menjadi sebuah sistem baru.  Bukan pekerjaan mudah ketika seorang pemimpin harus melakukan conflicting process. Sebab, ide-ide yang baru sering kali susah dieksekusi. Organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menerapkan ide baru. Bahkan membutuhkan sumber daya baru yang mungkin belum dimiliki organisasi.  Tetapi, pemimpin yang berani untuk melakukan conflicting and connecting akan membuat organisasi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, yang disebut dengan organizational ambidexterity. Yaitu, kemampuan organisasi untuk melakukan eksplorasi ide-ide baru (kemampuan inovasi yang tinggi) dan kemampuan organisasi untuk melakukan eksploitasi untuk memaksimumkan keuntungan terhadap kondisi yang sedang berjalan.  Organisasi dapat melakukan beberapa hal untuk mendapatkan pemimpin yang mampu meningkatkan kemampuan adaptasi. Pertama, desain sistem kompensasi yang dibuat untuk pemimpin. Sistem kompensasi harus didesain untuk sistem yang dapat menstimulus perilaku pemimpin untuk meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/28/03/2021/menkes-deg-degan-vaksin-sinovac-hanya-tersedia-7-juta-dosis-lagi/">Menkes Deg-degan Vaksin Sinovac Hanya Tersedia 7 Juta Dosis Lagi</a>  Kedua, indikator kinerja (kesuksesan) pemimpin bukan hanya performance outcomes, tetapi memasukkan indikator peningkatan kemampuan adaptasi organisasi. Ketiga, organisasi perlu memberikan pelatihan peningkatan kemampuan pemimpin seperti complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, dan coordinating with others. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi ini berhubungan dengan kepemimpinan untuk beradaptasi organisasi (Uhl-Bien &amp; Arena, 2018). (*)  <hr />  *) Hastuti Naibaho, Direktur Jaya Center for Advanced Learning (JCAL) Universitas Pembangunan Jaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VB0Jy8JIobQ

Leadership Yang Jadi Kunci Keluar dari Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Hastuti-Naibaho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERSEPSI konsumen terhadap perusahaan memegang peran yang semakin penting di era bisnis digital saat ini karena konsumen dapat dengan mudah melakukan publikasi atas pengalaman negatif konsumen dengan tenaga penjual melalui media digital seperti sosial media. Ketika konsumen berinteraksi dengan tenaga penjual maka identitas sosial yang dibawa oleh tenaga penjual adalah identitas organisasi sehingga ketika konsumen mengalami ketidakpuasan terhadap layanan tenaga penjual, persepsi negatif yang timbul adalah persepsi negatif terhadap nama perusahaan.  Tenaga penjual merupakan backbone employee karena tenaga penjual yang berinteraksi dengan konsumen untuk menjual produk/jasa perusahaan sehingga ada cash in bagi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku tenaga penjual adalah sistem imbalan (sales reward system) yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap capaian kinerja tenaga penjual. Ketika sistem imbalan seperti bonus didasarkan pada terjadinya transaksi penjualan maka tenaga penjual akan melakukan segala cara agar terjadi transaksi penjualan untuk mendapatkan bonus. Terkadang, tenaga penjual tidak mengungkapkan beberapa informasi kepada calon konsumen yang perkirakan oleh tenaga penjual bahwa informasi tersebut berpotensi membuat konsumen memutuskan lebih lama atau bahkan tidak jadi membeli produk/jasa yang ditawarkan tenaga penjual. Hal ini yang menyebabkan beberapa konsumen kecewa dan merasa tertipu setelah transaksi pembelian terjadi. Pada kondisi ini, yang dirugikan adalah perusahaan (reputasi perusahaan), bukan tenaga penjual tersebut karena konsumen melakukan pembelian didasarkan atas kepercayaan terhadap nama (kredibilitas) perusahaan.  Suyoto, Naibaho, dan Pitaloka (2020) melakukan penelitian tentang sales reward systems, sales ethical behavior dan consumer perception on corporate pada tenaga penjual di perbankan kawasan Jabodetabek. Tenaga penjual dalam penelitian ini adalah tenaga penjual yang menjual produk-produk keuangan perbankan seperti kartu kredit, pinjaman kredit dengan agunan maupun tanpa agunan serta pinjaman kredit untuk rumah. Pada penelitian mereka, kuesioner dibagikan pada tenaga penjual untuk mendapatkan informasi tentang persepsi mereka terhadap sistem imbalan di tempat mereka bekerja dan niat berperilaku etis. Pertanyaan yang diajukan seperti “saya tidak menjawab pertanyaan yang diajukan konsumen ketika saya tidak tahu jawabannya hanya untuk mendapatkan bonus (insentif) dari penjualan. Penelitian ini juga melibatkan konsumen melalui pembagian kuesioner kepada konsumen perbankan untuk mengetahui persepsi dari konsumen terhadap citra perusahaan yang direpresentasikan oleh perilaku tenaga penjual. Pertanyaan yang diajukan seperti “perusahaan mentaati aturan-aturan moral terkait dengan pelayanan konsumen”. Total responden penelitian ini adalah 354 yang terdiri dari 177 responden mewakili tenaga penjual dan 177 responden mewakili konsumen yang berinteraksi dengan tenaga penjual tersebut.  Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sales reward systems secara signifikan mempengaruhi etika tenaga penjual (sales ethical behavior). Hal ini menunjukan bahwa sales reward systems dapat merubah perilaku tenaga penjual, yaitu dapat menimbulkan perilaku tidak etis tenaga penjual dalam menawarkan/menjual produk. Temuan lainnya adalah sales ethical behavior memberikan pengaruh pada persepsi konsumen terhadap kredibilitas perusahaan (consumer perception on corporate). Persepsi konsumen akan perusahaan dapat terbentuk dari perilaku tenaga penjual. Konsumen akan memiliki persepsi positif akan perusahaan jika tenaga penjual menunjukan perilaku etis dalam menawarkan/menjual produk. Salah satu pernyataan dari hasil rekapitulasi jawaban kuesioner menunjukkan bahwa bahwa konsumen banyak merasa terganggu dengan perilaku tenaga penjual karena ketidakjelasan informasi yang diberikan tenaga penjual. Tenaga penjual hanya fokus pada terjadinya transaksi penjualan.  Perusahaan penting untuk memberikan perhatian terhadap persepsi konsumen karena persepsi konsumen akan menentukan perilaku konsumen terhadap perusahaan, seperti pembelian produk. Hawkins &amp; Mothersbaugh (2010) menyatakan bahwa persepsi, pembelajaran, ingatan, motif, kepribadian, emosi dan sikap memiliki pengaruh terhadap terbentuknya perilaku. Persepsi konsumen terhadap perusahaan dipahami sebagai apa yang orang pikirkan tentang atribut-atribut yang melekat pada perusahaan (Schiffman &amp; Kanuk, 2007). Ketika konsumen memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan maka konsumen akan dapat memutuskan untuk tidak membeli produk/jasa perusahaan.  Robertson &amp; Anderson (1993) menyatakan bahwa perilaku dinyatakan etis (tidak etis) apabila perilaku tersebut konsisten (tidak konsisten) dengan norma kemasyarakatan yang diterima secara luas (misalnya, kejujuran dan tanggungjawab). Meskipun perilaku penjualan etis (tidak etis) itu merupakan sesuatu yang tidak mudah dipahami dan sangat sering tergantung pada situasi tertentu (kontekstual). Perilaku etis/tidak etis penjual didefinisi sebagai perilaku tenaga penjualan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan (mengorbankan) pelanggan yang dilayani. Sales ethical behavior adalah tindakan tenaga penjualan untuk meyakinkan konsumen, baik aktual atau potensial, agar konsumen bersedia melakukan pembelian produk yang ditawarkan meskipun menutupi sebagian informasi kepada calon konsumen. Perilaku ini dapat terjadi karena imbalan (kompensasi) yang diharapkan tenaga penjual dapat diperolehnya dari perusahaan untuk transaksi penjualan.  Merujuk pada hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada perusahaan agar berhati-hati dalam mendesain sistem imbalan untuk tenaga penjual agar tidak memberikan peluang terbentuknya perilaku tidak etis. Sistem imbalan yang sangat menarik bagi tenaga penjual seperti pedang bermata dua. Satu sisi dapat memotivasi tenaga penjual untuk mencapai target penjualan tetapi jika prosedur pelaksanaan kerja sesuai dengan etika bisnis tidak dikaitkan dengan sistem/prosedur imbalan maka sistem imbalan ini akan memberikan konsekuensi negatif kepada perusahaan.  <hr />  *) Hastuti Naibaho, Dosen Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya

Etika Tenaga Penjulan dan Persepsi Konsumen Terhadap Perusahaan

Hastuti Naibaho

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hastuti Naibaho

Berita Terkini

Peran Sertifikasi Profesi untuk Meningkatkan Daya Saing Fresh Graduate

Memahami Penyebab dan Target Perilaku Disfungsional Mahasiswa

Leadership Yang Jadi Kunci Keluar dari Pandemi

Etika Tenaga Penjulan dan Persepsi Konsumen Terhadap Perusahaan

Download Aplikasi JawaPos.com