<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/saeful-bahri-995309407.jpg" alt="Saeful Bahri menjadi saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Saeful Bahri menjadi saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan politikus PDI Perjuangan Saeful Bahri mengakui Harun Masiku memiliki kedekatan dengan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Saeful Bahri. "Izin mengingatkan, keterangan saudara nomer 44. Saudara ditanya oleh penyidik agar saudara jelaskan bahwa apakah Harun Masiku memiliki kedekatan dengan pejabat MA, gitu kan? Dapat saudara jelaskan bahwa saudara Harun Masiku pernah mengatakan kepada saya memiliki kedekatan dengan pejabat MA, yaitu Hatta Ali Ketua MA," tanya jaksa mengonfirmasi BAP dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/5). Saeful menjadi saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.&nbsp;"Harun masiku biasa menyebut panggilan kepada Hatta Ali opung atau kosong 1. Harun Masiku juga pernah mengirimkan foto kedekatan dengan Hatta Ali ketika Harun Masiku berfoto di ruangan Hatta Ali bersama dengan Hasto Krisityanto dan Djan Faridz," sambungnya. Tak hanya itu, Saeful Bahri juga mengamini BAP yang dibacakan oleh jaksa. Namun, Saeful tidak mengetahui secara rinci apakah kedekatan Harun dengan Hatta Ali menjadi salah satu upaya PDIP ingin Harun Masiku menjabat sebagai anggota DPR. "Apakah karena ini yang kemudian jadi alasan bahwa harun masiku diperjuangkan untuk gantikan Riezky Aprilia?," tanya jaksa. "Yaitu saya nggak bisa jawab, kan itu dasarnya dari pleno DPP. Kan saya tidak ikut plenonya. Adapun harun selalu sampaikan dia itu orangnya opung itu, pak Hatta Ali ya memang betul setelah begitu," jawab Saeful. "Ini kemudian didukung dengan adanya foto itu? Ketika disitu ada harun, ada pak djan faridz dan terdakwa disitu?," cecar jaksa. "Iya," imbuh Saeful. Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Saeful Bahri mengungkapkan kedekatan Harun Masiku dengan Hatta Ali dalam persidangan kasus suap Hasto Kristiyanto.

Saeful Bahri Ungkap Kedekatan Harun Masiku dengan Eks Ketua MA Hatta Ali, Biasa Panggil Opung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200930_215227.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan eksepsi atau nota pembelaa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan eksepsi atau nota pembelaa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pinangki Sirna Malasari diketahui mengirimkan surat permohonan maaf untuk mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupuluditulia, pun menyebut, surat tersebut ditulis tanpa ada tekanan dari pihak manapun.  Dengan kata lain, permohonan maaf yang disampaikan lewat selembar surat murni dilakukan berdasarkan kemauan jaksa Pinangki. Surat itu sengaja ditulis, lantaran Pinangki tidak pernah menyebut langsung nama keduanya.  "Tidak ada tekanan," kata Aldres kepada JawaPos.com, Kamis (1/10).  "Iya (atas kemauan Pinangki Sirna Malasari, Red)," cetus Aldres.  Permohonan maaf yang ditulis melalui Pinangki diketahui disampaikan kepada awak media usia menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi ditulis atas kemuan Pinangki. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono pun mengetahui,  permohonan maaf tersebut, yang ditujukan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA, Hatta Ali.  "Secara garis besar kita semua sudah dengar bahwa pada pokoknya penasihat hukum menolak dakwaan JPU. Termasuk ada tulisan pribadi terdakwa, pada intinya bahwa terdakwa tidak pernah menyebut nama kalau tidak salah pak Hatta ali dengan pak Burhanuddin," ujar Hari.  Menurut Hari, jaksa penuntut umum (JPU) akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Pinangki melalui tim kuasa hukumnya. Tanggapan Jaksa akan dibacakan pada Rabu (7/10) mendatang.  "Mari kita tunggu pada persidangan berikutnya, nanti pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020. Sekali lagi, karena ini adalah proses persidangan maka tentu jawaban atau pendapat terhadap eksepsi akan dilakukan oleh JPU pada persidangan berikutnya," tandas Hari.  Sebelumnya, usai menjalani persidangan Pinangki Sirna Malasari membuat sepucuk surat permintaan maaf kepada mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.  Pinangki tidak berkomentar lebih jauh soal surat tersebut. Dirinya langsung meninggalkan ruang persidangan, usai menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/9).  Berikut isi surat permohonan maaf dari Pinangki Sirna Malasari:  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saya tegaskan sangat menyesal terkait adanya nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini.  Saya tidak pernah sekalipun menyebut nama-nama tersebut dalam pemeriksaan karena memang saya tidak pernah mengetahui action plan. Apalagi lagi membuat action plan tersebut.  Namun saya meminta maaf kepada Bapak Hatta Ali dan Bapak Burhanudin yang namanya disebut sebut dalam permasalahan hukum yang saya hadapi.  Waalaikumsalam WR. WB.  (Pinangki)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4Bcfz5Oztbk  &nbsp;

Surat Maaf Pinangki ke Hatta Ali dan Burhanuddin Dibuat Tanpa Paksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/jaksa-pinangki-sidang-1.jpg" alt="TERDAKWA: Pinangki Sirna Malasari sebelum mengikuti sidang kasus suap pengurusan pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERDAKWA: Pinangki Sirna Malasari sebelum mengikuti sidang kasus suap pengurusan pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari membantah dirinya pernah menyebut nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Hal ini disampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta.  Seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Eksepsi itu sendiri dibacakan tim kuasa hukum, Jefri Moses dalam persidangan, Rabu (30/9). “Perihal nama Bapak Hatta Ali dan Bapak ST Burhanudin yang ikut dikait-kaitkan namanya belakangan ini dalam permasalahan hukum terdakwa, sama sekali tidak ada hubungannya,” ujarnya.  “Dan terdakwa tidak pernah menyebut nama beliau, dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara terdakwa,” sambungnya.  Dijelaskan pula bahwa Pinangki tidak mengenal secara personal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Hatta Ali. Sementara ST Burhanuddin, hanya dikenal Pinangki sebagai atasannya di Kejaksaan Agung. “Namun tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan beliau,” kata Jefri.  Menurut Jefri, penyebutan nama-nama tersebut bukan didasarkan oleh pernyataan Pinangki dan diduga ada pihak yang ingin mempermasalahkan kliennya. “Namun karena ada orang-orang yang sengaja mau mempersalahkan terdakwa, seolah-olah dari terdakwa-lah yang telah menyebut nama pihak-pihak tersebut,” sambung Jefri.  “Terdakwa sejak awal dalam penyidikan menyampaikan tidak mau menimbulkan fitnah bagi pihak-pihak yang namanya selalu dikait-kaitkan dengan terdakwa,” kata dia.  Jefri menduga, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggunakan kasus ini untuk kepentingan tertentu. Khususnya kepada nama-nama yang disebutkan dalam action plan. Dia khawatir, perkara yang membelit Pinangki dijadikan alat untuk menjatuhkan kredibilitas pihak-pihak lain.  Sementara, Pinangki Sirna Malasari menyampaikan permintaan maaf kepada ST Burhanuddin dan Hatta Ali. Permintaan maaf itu disampaikan melalui sepucuk surat.  Berikut ini isi surat permohonan maaf dari Pinangki Sirna Malasari:  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  saya tegaskan sangat menyesal terkait adanya nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini.  Saya tidak pernah sekalipun menyebut nama-nama tersebut dalam pemeriksaan karena memang saya tidak pernah mengetahui action plan. Apalagi lagi membuat action plan tersebut.  Namun saya meminta maaf kepada Bapak Hatta Ali dan Bapak Burhanudin yang namanya disebut sebut dalam permasalahan hukum yang saya hadapi.  Waalaikumsalam WR. WB.  (Pinangki)

Begini Isi Surat Pinangki untuk Jaksa Agung dan Eks Ketua MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/DJOKO-CHANDRA-RIKSA-KEJAGUNG-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra bersama Kuasa Hukumnya Krisna Murti tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (25/9/2020). Usai diperiksa, Djoko Tjandra mengenakan rompi khas Jampidsus berwarna pink dan tangan dib" width="100%">
<figcaption>Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra bersama Kuasa Hukumnya Krisna Murti tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (25/9/2020). Usai diperiksa, Djoko Tjandra mengenakan rompi khas Jampidsus berwarna pink dan tangan dib</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Nama Hatta Ali disebut masuk dalam rencana aksi (action plan) Pinangki Sirna Malasari dalam pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) untuk meloloskan Djoko Tjandra. Namun, mantan ketua MA itu membantah, bahkan mengaku tidak mengenal Pinangki.  ”Saya tidak pernah kenal dengan yang namanya jaksa Pinangki maupun Andi Irfan Jaya (perantara, Red) yang dikatakan dari Partai Nasdem,” kata Hatta dalam keterangan kepada Jawa Pos kemarin.  Di antara tiga nama yang disebut menemui Djoko Tjandra bersama Rahmat di Malaysia, Hatta menyatakan hanya mengenal Anita Kolopaking. ”Pengacara Anita Kolopaking adalah teman alumni S-3 di Unpad,” ungkap dia.  Selain itu, Hatta mengenal Anita lantaran pengacara tersebut termasuk anggota ASEAN Law Association (ALA). Anita juga menjadi salah seorang peserta delegasi dalam konferensi ALA di Phuket, Thailand. Hatta mengakui, pada konferensi yang dilaksanakan November tahun lalu itu, dirinya bertemu dengan Anita. ”Tetapi, tidak ada pembicaraan tentang kasus JT (Djoko Tjandra, Red),” imbuhnya.  Hatta juga tidak membantah pernah bertemu muka dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelum dirinya menanggalkan jabatan ketua MA. Namun, pertemuan tersebut dilakukan tanpa membahas kasus, apalagi kasus Djoko Tjandra.  Dalam permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko, lanjut Hatta, dirinya bertindak sebagai salah seorang hakim anggota. Dia pun masih ingat perkara itu bernomor 100 PK/Pid.Sus/2009 tertanggal 20 Februari 2012. ”Yang antara lain amar putusannya menolak permohonan PK dari pemohon PK atau terpidana Djoko Sugiarto Tjandra,” bebernya.  Karena itu, Hatta menegaskan bahwa mustahil MA menerbitkan fatwa untuk membebaskan Djoko dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bukan hanya itu, karena Djoko dan beberapa terpidana lainnya kabur setelah perkara yang menjerat mereka berkekuatan hukum tetap, dirinya menerbitkan aturan baru dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung (SEMA).  Hatta menerbitkan SEMA tersebut ketika masih menduduki posisi ketua MA. Tepatnya pada 1 Maret 2012. SEMA yang dia maksud adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang diedarkan mulai 28 Juni 2012. Lewat SEMA itu Hatta mengatur supaya siapa pun yang mengajukan PK dalam perkara pidana wajib hadir atau diwakili ahli waris.  ”Tidak bisa hanya dihadiri kuasa hukum,” jelas dia sembari menegaskan bahwa hingga kini SEMA masih berlaku. Sebagai mantan pimpinan MA, tambah Hatta, siapa pun yang menjual namanya harus bertanggung jawab.  Di bagian lain, Komisi III DPR kembali mempertanyakan pengawasan internal Kejaksaan Agung (Kejagung) menyusul bergulirnya penanganan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra. Dalam rapat kerja (raker) secara virtual kemarin, Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menemukan kelemahan dalam pengawasan dan menjadikannya evaluasi ke depan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GevFJ4BZYko  &nbsp;

Hatta Ali Bantah Rencana Aksi Jaksa Pinangki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) bakal menyelenggarakan pemilihan ketua pada Senin (6/4) besok. Penyelenggaran pemilihan itu diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Ketua MA yang ditandatangani oleh Sekretaris MA Pudjoharsoyo.  "Menindaklanjuti keputusan Rapat Pleno MA tanggal 2 April 2020, bahwa pemilihan Ketua MA dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2020, pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Prof. Kusumaatmaja, S.H. Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat," demikian isi surat edaran tersebut, Minggu (5/4).  Kendati demikian, seluruh aparatur peradilan pada satuan kerja dan daerah diimbau untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Mereka hanya diminta menyaksikan penyelenggaran pemilihan secara live melalui akun YouTube resmi MA.  "Pada saat menyaksikan acara melalui live streaming agar memperhatikan protokol penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," tutup Pudjoharsoyo.  Untuk diketahui, kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa purna tugas karena berusia 70 tahun pada 7 April 2020. Hatta Ali menjadi Ketua MA pada 2012 hingga 2017 menggantikan Harifin Tumpa.  Terdapat tiga hakim agung yang berpotensi menggantikan Hatta Ali sebagai Ketua MA, mereka diantaranya Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto.

Besok, Mahkamah Agung Gelar Pemilihan Ketua Gantikan Hatta Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bamsoet-Jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi capaian kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019. Salah satu keberhasilan MA adalah menurunkan perkara mangkrak dari sebelumnya sejumlah 20.275 perkara menjadi 217 pada tahun 2019.  “Prestasi MA tersebut patut diacungkan jempol. Di tahun 2019, MA berhasil menyelesaikan puluhan ribu perkara yang masuk. Dan, dalam sejarah MA berdiri, baru kali ini jumlah perkara yang mangkrak bisa ditekan serendah ini. Tidak salah bila lembaga peradilan lain belajar dari MA,” ujar Bamsoet saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2019, di Jakarta, Rabu (26/2).  Hadir dalam acara ini antara lain Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkum HAM Yasonna Laoly, Seskab Pramono Anung, Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta para hakim agung.  Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini juga mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang terus melakukan pembenahan. Khususnya dalam mewujudkan E-Court, yang memanfaatkan teknologi informasi dalam modernisasi sistem peradilan.  "E-Court yang berbasis pada e-Filing (pendaftaran perkara online di pengadilan), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online), e-Summons (pemanggilan pihak secara online), dan e-Litigation (persidangan secara online), membuat sistem peradilan di Indonesia semakin modern. Sekaligus mempercepat akses informasi, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara serta menghindari potensi korup aparatur peradilan,” jelas Bamsoet.  Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan Mahkamah Agung jangan lantas cepat berpuas diri. Masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara lain menyangkut kemudahan akses informasi sistem peradilan, kecepatan sekaligus ketepatan penanganan perkara, serta masih adanya mental korup pada aparatur peradilan.  “Jangan sampai akibat lambannya pembenahan yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai leading sector peradilan, membuat rakyat mencari keadilan di jalan. Karenanya Mahkamah Agung harus senantiasa berani melakukan otokritik, pembenahan, sekaligus tak imun jika dikritik berbagai pihak,” kata Bamsoet.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, sesuai konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Menandakan bahwa setiap aktivitas penyelenggara negara maupun warga negara, senantiasa berdasarkan koridor hukum. Bukan atas keinginan pribadi maupun golongan.  "Karenanya dalam negara hukum, hakim dan institusi peradilan ditempatkan sebagai 'wakil Tuhan' di bumi. Tanggungjawabnya dunia akhirat. Bukan semata kepada manusia, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehatnya dunia peradilan akan membuat harmonisnya kehidupan bangsa dan negara," tandas Bamsoet.  Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga mengingatkan para hakim agar senantiasa bijak dalam memutuskan perkara. Disamping asas keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan atau pemberian hukuman kepada pelanggar hukum, proses pencapaian keadilan juga mengenal restoratif justice (keadilan restoratif) berupa penyelesaian tindak pidana dengan mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum lainnya.  "Restorative justice bukanlah memberikan impunitas kepada korban. Melainkan sebaliknya, justru melindungi korban dan pelaku agar tak terjebak dalam labirin represif hukum sehingga hukuman yang diberikan bukan semata sebagai pembalasan, melainkan juga bagian dari pengajaran dan menciptakan solusi keselarasan hidup masyarakat," pungkas Bamsoet.

Ketua MPR Apresiasi Capaian Kinerja Tahunan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Herman-Herry-komisi-III-DPR-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk terus melakukan inovasi dalam penanganan perkara hukum di tanah air. Sudah saatnya, lembaga yudikatif tertinggi itu memberikan solusi dan kemudahan kepada masyarakat dalam keadilan hukum.  "Semua ini tak lain agar akses masyarakat pencari keadilan semakin mudah," ujara Herman Herry usai menghadiri penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (26/2).  Politikus senior PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu juga mengatakan, MA dibawah pimpinan Ketua MA Hatta Ali berhasil memutus 20.058 kasus sepanjang 2019. Jumlah ini menjadi rekor tersendiri dalam jumlah perkara yang diputus MA dalam periode setahun.  Diketahui, rasio produktivitas perkara MA pada 2019 mencapai angka 98,93 persen. Dimana, MA memutus perkara dalam kurun waktu tiga bulan dengan total 19.373 perkara atau 96,58 persen. Efektivitas ini membuat total tunggakan perkara turun ke angka 217.  "Efektivitas ini tentu patut diapresiasi. Jangan lupa bahwa MA pada tahun lalu mengalami keterbatasan jumlah Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc. Karena pada 2019 saja, terdapat tiga Hakim Agung yang purnabakti dan dua Hakim Agung yang meninggal dunia," kata Herman.  Dalam acara tersebut, turut dihadiri Presiden Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, serta sejumlah tokoh nasional.

Ketua Komisi III DPR Dorong MA Terus Berinovasi Tangani Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hatta-Ali-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2019. Jenisnya hukuman disiplin berat terhadap 69 orang, hukuman sedang 29 orang dan hukuman ringan 81 orang.  "Jumlah tertinggi terdiri dari 85 orang hakim ditambah satu orang hakim ad hoc, 20 orang panitera pengganti, dan 19 orang staf," kata Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam konferensi pers 'Refleksi Akhir Tahun 2019 di kantornya, Jakarta, Jumat (29/12).  Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), lanjut Hatta, juga aktif melakukan penindakan. Pada 2019, operasi Tim Saber Pungli Badan Pengawasan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.  "Selain untuk menemukan dan menindak pelaku pelanggaran, program ini juga dilakukan untuk shock therapy bagi oknum aparatur peradilan lainnya," ujar Hatta.  Mahkamah Agung sebagai mitra strategis, turut berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim Indonesia. Dia mengklaim, MA 100 persen merespons rekomendasi Komisi Yudisial (KY) tentang penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor sesuai peraturan yang berlaku.  "Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 19 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut masalah teknis yudisial, 5 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi putusan, dan 6 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor sudah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung atas kasus yang sama," pungkasnya.

MA Jatuhkan Sanksi Kepada 179 Hakim Sepanjang 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) turut prihatin atas gugurnya sejumlah hakim dalam menjalankan tugasnya. Sepanjamg 2019, tercatat 59 orang hakim meninggal dunia.  Ketua MA Hatta Ali menyampaikan, para hakim yang meninggal terdiri dari 23 orang hakim peradilan agama, 34 orang hakim peradilan umum, dan dua orang sisanya yaitu hakim agung. Penyebab kematian para hakim sebagian besar adalah masalah kesehatan.  "Untuk itu saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung kembali mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya," kata Hatta dalam konferensi persnya di gedung MA, Jakarta, Jumat (27/12).  Masalah yang membayangi para hakim ini membuat MA berupaya untuk meningkatkan jaminan kesehatan kepada semua hakim. Khususnya para hakim Ad hoc yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.  Para hakim di daerah hanya mendapat jaminan kesehatan setara BPJS. Sehingga penanganan medis serius harus mendapat rujukan terlebih dahulu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kata Hatta, hal inilah yang mempersulit akses kesehatan bagi para hakim.  "Mahkamah Agung tengah berupaya mendorong perubahan regulasi terkait jaminan kesehatan bagi seluruh hakim, agar ke depannya para hakim mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan dan standar bagi hakim," tukasnya.

Jaminan Kesehatan Kurang Layak, Dalam Setahun 59 Hakim Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hatta-Ali-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahakamah Agung (MA) resmi meluncurkan aplikasi e-Litigasi dalam acara peringatan hari jadinya yang ke-74 di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Aplikasi ini diharapkan bisa menekan biaya perkara dan efisiensi di pengadilan.   Ketua MA Hatta Ali menyampaikan, pentingnya aplikasi e-Litigasi dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan. Bahkan membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim atau aparatur peradilan.  "Ini meminimalisir kemungkinan penyimpangan dan pelanggaran Etik. E-litigasi mere-desaign praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju ini," ucap Hatta.  Selain e-litigation, MA juga melumcurkan e-Court yang merupakan upaya migrasi dari sistem manual lama menuju ke arah digital. Upaya ini adalah langkah maju MA menyambut era digital dimana lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet.  "Persidangan secara elektronik yang mulai pada hari ini tanggal 19 Agustus 2019," ucap Hatta.  Merujuk data asosiasi penyelenggara jasa internet pada 2019, kata Hatta, menyebutkan sekitar 64,8 persen penduduk Indonesia atau 171,17 juta jiwa sudah terhubung dengan internet.   "Indeks pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 3 tahun terakhir dinilai terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan," ungkap Hatta.  Hadirnya aplikasi elektronik diperkuat lewat Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Aplikasi e-litigasi.  Sistem elektronik ini meliputi persidangan secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan biaya pemanggilan. Selain itu juga mencakup pertukaran dokumen, pembuktian secara elektronik, pengucapan keputusan secara elektronik dan pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik.

Tekan Biaya Perkara dan Efisiensi Peradilan, MA Luncurkan e-Litigasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hatta ali

Berita Terkini