<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/mutasi-pemprov.jpg" alt="BERI SELAMAT: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalami satu per satu pejabat yang mengikuti pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Minggu (20/11). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI SELAMAT: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalami satu per satu pejabat yang mengikuti pelantikan di Gedung Negara Grahadi, Minggu (20/11). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gerbong mutasi pejabat eselon II (setara kepala dinas) di lingkungan Pemprov Jatim kembali bergerak. Minggu, 19 pejabat pimpinan tinggi pratama dipindah untuk menempati pos baru.  Namun, tidak semua jabatan eselon II di pemprov sudah terisi pejabat definitif. Karena itu, pascamutasi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan bakal menggelar open bidding atau seleksi terbuka dalam waktu dekat.  Dalam mutasi kemarin, tercatat ada 19 pejabat yang dirotasi. Di antaranya, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (DPUSDA) Isa Ansori yang kini menjabat kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Jatim.  Sementara itu, posisi kepala DPUSDA diisi Baju Trihaksoro yang sebelumnya menjabat kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya (DPRKPCK).  Tak hanya melibatkan pejabat eselon II pemprov lama, mutasi kemarin juga melibatkan wajah baru. Yakni, masuknya mantan Sekkota Surabaya Hendro Gunawan menjadi staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM. ’’Mutasi itu merupakan bagian penyegaran yang menjadi salah satu kebutuhan organisasi,’’ kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa seusai pelantikan.  Terkait masuknya Hendro, orang nomor satu di Jatim tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya itu bukan yang pertama. Sebab, sebelumnya ada pejabat luar pemprov yang masuk seperti mantan Sekda Jombang Jazuli.  Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga mengakui bahwa masih ada sejumlah jabatan eselon II yang kosong. ’’Kekosongan yang masih ada di beberapa jabatan segera dilakukan open bidding dalam waktu dekat,’’ ucapnya.  Dalam rolling kemarin, memang masih ada sejumlah jabatan dalam pelantikan kemarin. Di antaranya, posisi kepala DPRKPCK yang ditinggalkan Baju Trihaksoro. Selain itu, ada posisi kepala dinas komunikasi dan informasi (diskominfo), dinas pertanian (disperta), dua direktur dan wakil direktur RSUD milik pemprov, dua kepala biro, serta dua bakorwil.  Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indah Wahyuni menjelaskan, persiapan proses seleksi terbuka sudah dimulai. Ditargetkan, lelang jabatan eselon II yang masih lowong itu bisa selesai pada Desember nanti.  ’’Akhir 2022 ditargetkan selesai agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan lancar,’’ katanya.

19 Pejabat Dimutasi, Mantan Sekkota Surabaya Jadi Staf Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/hendro-gunawan2.jpg" alt="BIROKRAT BERPENGALAMAN: Hendro Gunawan setelah acara serah terima jabatan di Graha Sawunggaling. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BIROKRAT BERPENGALAMAN: Hendro Gunawan setelah acara serah terima jabatan di Graha Sawunggaling. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ke mana Sekkota Hendro Gunawan setelah dimutasi? Hingga kemarin memang masih menjadi pertanyaan publik. Ada yang menyebut bahwa Hendro kini menjadi staf ahli.  Meski demikian, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut jabatan Sekkota tidak akan kosong terlalu lama. Jumat (14/10) rekomendasi pejabat baru bakal keluar.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut tidak ada posisi Plt untuk jabatan strategis itu. Proses pemilihan nama baru yang duduk di kursi penting tersebut sudah diajukan kepada gubernur. Dia meminta agar menunggu hasil proses administrasi di Pemprov Jatim itu.  ”Kami enggak bisa nunjuk Plt. Kami serahkan Bu Gubernur nanti yang milih. Besok (hari ini) Insya Allah sudah turun kok,’’ kata Eri.  Namun, dia enggan menyebut siapa saja nama yang diajukan kepada gubernur Jatim itu. Dia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Termasuk soal RAPBD 2023 tidak akan bermasalah.  ”Camat, lurah sing wis suwe, tiga tahun bahkan delapan tahun menjabat, harus diputar. Untuk regenerasi. Terus ben enggak bosen,’’ ujar Eri saat ditemui kemarin.  Sementara itu, posisi Hendro Gunawan sekarang masih simpang siur. Namun, salah satu narasumber Jawa Pos di lingkungan Pemkot Surabaya menyebut posisinya saat ini staf ahli. ”Di lantai 5 sekarang. Jadi staf ahli,’’ ujar narasumber tersebut singkat.  Sementara itu, calon sekretaris kota (Sekkota) langsung menyeruak. Suksesor mantan Sekkota Hendro Gunawan mengerucut ke tiga nama. Yaitu, Kepala Inspektorat Ikhsan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Erna Purnawati, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rachmad Basari.  Sumber Jawa Pos menyebutkan, tiga nama itu sudah diusulkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ketiga pejabat dianggap sudah memenuhi syarat administratif untuk diusulkan sebagai Sekkota. Di antaranya, pernah menjabat kepala di dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda. ”Sudah diusulkan ke gubernur. Menunggu asesmen,’’ kata sumber tepercaya di lingkungan DPRD kemarin.  Sumber itu menyebut dari tiga figur tersebut, calon terkuat adalah Ikhsan. Mantan kepala dinas pendidikan (Kadispendik) itu dinilai sebagai figur yang paling tepat. ”Karena faktor kedekatan dan chemistry. Kan yang paling merasakan cocok adalah wali kota sendiri,’’ paparnya.  Sebetulnya, ada satu lagi figur yang dilirik oleh wali kota. Yaitu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Lilik Arijanto. Hanya, dia belum memenuhi syarat secara administratif karena baru menjabat sekali sebagai kepala OPD. ”Mungkin setelah itu baru Pak Lilik,’’ paparnya.  Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pemilihan pejabat di lingkungan pemkot merupakan hak prerogatif wali kota. Termasuk jabatan Sekkota. ”Kami menghormati kewenangan wali kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,’’ kata Awi, sapaan karibnya.  PDIP sebagai partai pengusung, jelas dia, sama sekali tidak melakukan intervensi. Termasuk mengusulkan nama calon Sekkota baru. Pihaknya hanya menyampaikan masukan yang bersifat prinsip. Misalnya, kriteria Sekkota adalah sosok yang kapabel.  Dapat menangani persoalan, menguasai problem birokrasi. Termasuk membangun komunikasi yang baik dengan legislatif. ”Masukan kami tidak bersifat personal. Tapi, hal-hal yang prinsip saja,’’ papar ketua DPC PDIP Surabaya itu.  ROTASI, GENJOT KINERJA  - 320 ASN dirotasi, termasuk Sekkota.  - Beberapa PR belum tuntas saat jabatan Sekkota kosong, seperti RAPBD 2023.  - Pemkot pastikan pembahasan RAPBD tidak akan mundur.  - Figur Sekkota baru diharapkan bisa lebih inovatif dan mampu menjadi jembatan komunikasi dengan legislatif.  - Pergantian Sekkota diharapkan bisa meningkatkan kinerja OPD. Komunikasi antar-OPD juga lebih rapi.

Tiga Nama Masuk Bursa Sekkota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/hendro-gunawan.jpg" alt="TUGAS BARU: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menyalami Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan saat pelantikan pejabat di jajaran pemerintahan Kota Surabaya, Rabu (12/10). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) menyalami Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan saat pelantikan pejabat di jajaran pemerintahan Kota Surabaya, Rabu (12/10). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemkot dirotasi Rabu (12/10). Tak terkecuali, Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan.  Hendro dilantik Tri Rismaharini yang saat itu menjabat wali kota pada 2013. Sebelum duduk di kursi Sekkota, Hendro menjalani peran sebagai kepala bappeko. Ketika itu Eri Cahyadi yang kini menjadi wali kota berstatus pelaksana tugas di dinas cipta karya dan tata ruang.  Namun, jabatan yang disandang Hendro setelah dirotasi belum diketahui. Sejumlah kepala dinas memilih irit bicara. Pergantian Hendro disayangkan di kalangan dewan.  Sebab, selama ini Hendro adalah jembatan komunikasi eksekutif dan legislatif. Hubungan dua lembaga itu juga adem ayem selama ini berkat Hendro.  Belum diketahui pengganti Hendro. Kabarnya, Wali Kota Eri akan memilih M. Ikhsan yang selama ini menjabat kepala inspektorat.  Ditemui seusai pelantikan, Eri menyebutkan, total ada 320 pejabat yang dirotasi. Ada beberapa alasan sehingga dia merotasi ratusan pejabat tersebut. Pertama, mendekatkan tempat kerja dengan rumah masing-masing. Menurut dia, pelayanan publik akan maksimal jika pejabat didekatkan dengan rumah atau wilayahnya.  Yang kedua, dorongan untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan. Eri menyatakan, kini pelayanan publik harus berhenti di kelurahan. ”Kalau rumah pejabat dengan tempat kerjanya dekat, saya yakin bisa makin maksimal melayani warga,” jelasnya.  Mantan kepala bappeko tersebut menambahkan, rotasi pejabat juga dilakukan untuk memberikan nuansa baru. Para pejabat yang dipindah rata-rata memiliki masa kerja di atas 3,5 tahun. Eri menjelaskan, jika sudah lima tahun bertugas di satu jabatan yang sama, potensi bosan bakal besar.  Di akhir pidato, dia berpesan kepada para pejabat yang lama dan baru. Ketika ada keluhan dari masyarakat, pejabat pemkot tidak boleh terkatung-katung. ”Nanti saya sampaikan ke pemkot kalau ada keluhan dari warga. Pejabat kok ngomong ngono,” ujarnya.  Eri mengimbau, jika ada masalah, warga disuruh duduk. Masyarakat jangan disuruh muter-muter. Pejabat yang menghubungi dinas.  Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya Rachmad Basari mengungkapkan, banyak kursi pejabat di Kasi kecamatan dan kelurahan yang kosong. Sebab, para pejabat telah purnatugas.  Disinggung mengenai posisi Hendro, Basari bungkam. Dia enggan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait dengan rotasi yang menimpa Hendro. ”Wis, itu nanti,” katanya singkat.  Berdasar informasi yang dihimpun dari salah seorang narasumber di luar eksekutif, rotasi untuk Hendro sebetulnya disiapkan sejak lama. Narasumber yang enggan namanya disebutkan itu belum bersedia menyampaikan posisi baru Hendro.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Mochamad Machmud menanggapi rotasi yang dilakukan Eri. Politikus Demokrat itu menilai, rotasi menjadi wewenang wali kota. ”Tahun depan tahun politik. Jabatannya ya jabatan politik,” ujar wakil ketua DPC Demokrat tersebut saat dihubungi tadi malam.  APA TUJUAN ROTASI PEJABAT?  - Tidak ada oknum-oknum yang berkuasa di satu wilayah. Apalagi oknum yang menjadi spesialisasi masalah. Misalnya, si A bertahun-tahun mengurusi pertanahan. Maka, pejabat itulah yang akan menangani pertanahan terus.  - Merasakan beragam karakter masyarakat di tiap-tiap wilayah.  - Memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk bekerja lebih prima.

Sekkota Surabaya Hendro Kena Rotasi, Jabatan Baru Belum Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SALURAN-AIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun depan anggaran penanganan banjir ditambah. Pemkot bakal memfokuskan dana tersebut untuk menambah infrastruktur. Misalnya, rehabilitasi saluran dan penambahan rumah pompa baru.  Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Hendro Gunawan memastikan penambahan anggaran tersebut. Menurut dia, banyak PR yang masih dimiliki Surabaya.  Sementara, pengerjaan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. ”Logikanya, luas ruang terbuka di Surabaya ini semakin tahun bukannya makin bertambah, tapi malah berkurang. Saat hujan, air tidak meresap, tapi larinya ke saluran,” ungkapnya.  Praktis, beban drainase akan semakin meningkat. Karena itulah, kebutuhan saluran menjadi penting. Sebab, masih banyak saluran yang luasnya terbatas. ”Nah, ini saluran primer, sekunder, dan tersier yang perlu diperhatikan. Termasuk ditambah lagi,” tuturnya.  Selain itu, ada tambahan infrastruktur lain yang masuk list. Yakni, penambahan kapasitas rumah pompa. Keterbatasan kapasitas, menurut dia, menambah waktu tunggu air yang terbuang ke saluran primer. Faktor itu menyumbang waktu tunggu surutnya air.  ”Yang kami pikirkan adalah mengurangi dampak kerusakan akibat genangan. Misalnya, jalan yang berlubang karena tergerus air,” katanya.  Hendro memandang langkah itu lebih efisien ketimbang setiap tahun mengalokasikan dana untuk penanganan genangan. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto menyatakan, penanganan banjir di setiap wilayah di Surabaya tidak sama dengan wilayah lain.  Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memetakan apa saja kebutuhannya. Misalnya, untuk menangani banjir di kawasan Jambangan dan Pagesangan, perlu ada sudetan langsung menuju ke saluran outlet.  ”Seperti di depan Graha Pangeran itu, kami kerjakan crossing saluran di sana. Kemudian, drainase yang sebelumnya hanya 1 meter kami ganti dengan yang ukuran lebih besar. Seperti di kawasan Kayoon itu, kami garap dan ganti dengan box culvert yang lebih lebar,” terang Lilik.  Selain itu, saluran-saluran peninggalan Belanda yang terkubur diaktivasi lagi. Menurut dia, saluran tersebut bisa membantu pembuangan air menuju Kalimas. Daripada pembangunan saluran baru, cara itu lebih efisien dan hemat waktu.  ”Di Embong Malang dan dekat Siola yang menuju ke Praban sudah ketemu. Diameternya sekitar 80–100 sentimeter. Memang butuh waktu karena informasinya minim sekali. Apalagi, kami tidak memiliki cetak birunya,” ungkap Lilik.

Pemkot Surabaya Tambah Anggaran untuk Rehabilitasi Saluran

Hendro Gunawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hendro Gunawan

Berita Terkini

19 Pejabat Dimutasi, Mantan Sekkota Surabaya Jadi Staf Ahli

Tiga Nama Masuk Bursa Sekkota Surabaya

Sekkota Surabaya Hendro Kena Rotasi, Jabatan Baru Belum Diketahui

Pemkot Surabaya Tambah Anggaran untuk Rehabilitasi Saluran

Download Aplikasi JawaPos.com