<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220111-WA0056-01.jpg" alt="Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemerkosaan terhadap 13 santriwati Herry Wirawan. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herry Wiryawan pelaku pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat telah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung. Padahal Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar yang sebelumnya menuntut Herry Wirawan hukuman mati.  Terkait putusan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku kecewa. Karena itu, Sahroni berharap, hakim memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera kepada pelaku pidana yang serupa.  “Saya melihat putusan ini kurang fair, mengingat apa yang sudah pelaku lakukan terhadap para korban. At least ada hukuman kebiri dan angka denda pidana maupun restitusi yang lebih besar bagi para korban. putusan ini menurut saya sudah mencederai perasaan para korban maupun keluarganya, karena kurang ssesuai dan jauh dari apa yang sudah pelaku perbuat,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (15/2).  Karena itulah, legislator Partai Nasdem itu memberikan dukungannya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat jika akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.  “Update terakhir kan Pak Kajati bilang akan pikir-pikir terkait mau banding atau tidak. Saya sebagai Wakil Ketua komisi III sangat mendukung jika Pak Kajati mau banding, terutama untuk hukuman kebiri kimianya. Karena tentu harus kita perjuangkan hukuman maksimal bagi para pelaku biadab predator seksual seperti Herry Wirawan ini,” katanya.  Sebelumnya pelaku pemerkosaan 13 santri asal Garut Herry Wirawan divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam persidangan yang digelar pada pagi ini, Selasa 15 Februari 2022.  Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar yang sebelumnya menuntut Herry Wirawan hukuman mati.

Herry Wirawan Divonis Penjara Seumur Hidup, Komisi III Mengaku Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-6-3.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta hukuman bagi pelaku kejahatan seksual agar dapat memberikan efek jera, sehingga kekerasan dan kejahatan tersebut tidak terjadi berulang.  "Wapres meminta bagaimana hukuman terkait kejahatan seksual itu bisa menimbulkan efek jera," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, saat memberikan keterangan pers melalui konferensi video Zoom, Minggu (16/1) malam dikutip dari Antara.  Terkait tindak kejahatan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan Islam dengan asrama yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan, Masduki mengatakan Wapres merasa sangat prihatin dengan kasus tersebut.  "Wapres sangat prihatin dengan kondisi kejahatan seksual seperti itu. Plus Wapres minta pelaku dihukum seberat-beratnya," tambahnya.  Terlepas dari kontroversi terkait hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut, Masduki mengatakan Wapres meminta sanksi dan hukuman kepada Herry Wirawan harus memberi efek jera.  "Terlepas dari Wapres tidak mau masuk ke wilayah kontroversi setuju atau tidak setuju hukuman mati, tapi hukuman itu harus memberi efek jera agar tidak terjadi berulang," katanya.  Herry Wirawan, seorang pendidik dan pemilik Madani Boarding School di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, didakwa melakukan perbuatan asusila terhadap 13 santriwati atau murid di sekolah tersebut.  Perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan sejak 2016 hingga 2021 tersebut menyebabkan korban hingga melahirkan. Terdakwa Herry Wirawan dituntut hukuman mati dan membayar denda sebesar Rp500 juta serta membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp331 juta.  Pertimbangan tuntutan hukuman mati tersebut didasarkan atas kejahatan terdakwa Herry yang dilakukan kepada anak asuhnya ketika dia memiliki kuasa sebagai pemilik sekolah.  Terdakwa Herry Wirawan dituntut bersalah sesuai Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Wapres: Hukuman Pelaku Kejahatan Seksual Timbulkan Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hukuman kebiri tidak direkomendasikan pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur untuk Herry Wiryawan, pimpinan pondok pesantren di Bandung yang memperkosa dan menghamili 12 santri.  Menurut Fungsionaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jatim KH Romadhon Khotib, pelaku zina atau mereka yang telah melanggar hukum dan melakukan tindakan asusila telah dibahas dalam Alquran surat An-Nur ayat 61.  ”Maknanya untuk takzir sendiri merupakan hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Sedangkan secara istilah, takzir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan,” papar KH Romadhon Khotib di Kantor PWNU Jatim, Minggu (12/12).  Batasan takzir itu, disebut Ramadhan tidak bisa digantikan dengan uang maupun harta benda. Pelaku pelecehan seksual atau tindakan asusila itu, menurut Alquran harus diganjar hukman berat.  ”Salah satunya adalah kebiri. Namun menurut pandangan fikih, masih menyalahi karena menyiksa selamanya. Ini akan kehilangan semuanya. Hukum kebiri nggak sesuai,” tutur KH Romadhon Khotib.  Karena itu, PWNU merekomendasikan Herry Wiryawan dihukum seumur hidup atau hukuman mati. ”Prinsipnya, PWNU Jatim tidak merekomendasikan hukuman kebiri. Tapi hukuman seumur hidup atau hukuman mati,” tegas KH Romadhon Khotib.  Sementara itu, Plt Ketua Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Jawa Timur, KH Abdus Salam Shohib sangat prihatin dengan kasus asusila tersebut. Dia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi.  Pihaknya akan membuat sertifikasi pada pondok pesantren untuk menjamin keamanan dan kenyamanan santri dan menggandeng pihak-pihak eksternal untuk mengantisipasi kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota terkait.  ”Bagi NU, ini waktunya introspeksi dan cari solusi. Langkah konkretnya akan memberi sertifikat pesantren yang sehat dan aman,” jelas KH Abdus Salam.

NU Jatim Rekomendasikan Herry Wiryawan Dihukum Seumur Hidup atau Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-7-1.jpg" alt="Ilustrasi tahun baru." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahun baru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus pelecehan seksual di salah satu boarding school di Bandung diberi perhatian khusus oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.  Plt Ketua Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) atau Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia, Jawa Timur, KH Abdus Salam Shohib menegaskan, pondok pesantren terkait tidak dibawahi NU. ”Kita semua prihatin dengan kejadian ini. Sebagai anak bangsa, tidak lagi saling menyalahkan. Kalau saling mengklaim, itu bukan solusi,” ujar KH Abdus Salam di kantor PWNU Jatim, Minggu (12/12).  Mengacu pada perdebatan beberapa hari terakhir, Abdus Salam kembali menegaskan, pesantren tersebut bukan dibawahi NU.  ”Bagi NU, ini waktunya introspeksi dan cari solusi. Tapi yang lebih krusial itu bagaimana tanggung jawab untuk mendampingi korban secara hukum, moral, sosial, dan memastikan masa depan. Harusnya begitu daripada menyalahkan,” tegas KH Abdus Salam.  Belajar dari kasus tersebut, PWNU Jatim akan melakukan sertifikasi pondok pesantren. Sertifikasi dilakuakn untuk mencegah tindak kekerasan maupun pelecehan seksual.  KH Abdus Salam mengatakan, akan menggandeng pihak-pihak eksternal untuk mengantisipasi kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota terkait.  ”Kami koordinasi internal dan eksternal. Komunikasi dan koordinasi dengan LBH dan lembaga kesejahteraan warga yang mengatasi perempuan dan anak juga keluarga. Tujuannya supaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi santri,” beber KH Abdus Salam.

Ponpes Pimpinan Herry Wiryawan yang Hamili Santri, Bukan di Bawah NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan biadab yang dilakukan oleh Herry Wiryawan kepada 21 santriwatinya di Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat mendapatkan perhatian publik. Pasalnya, hal ini merupakan aksi terkutuk yang harus dibasmi di dunia pendidikan Indonesia.  Atas hal itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh ke semua lembaga pendidikan madrasah dan pesantren usai mencuatnya kasus asusila tersebut.  "Kita sedang melakukan investigasi ke semua lembaga pendidikan baik madrasah dan pesantren. Kita menurunkan tim untuk melihat semua dengan melibatkan jajaran Kemenag di daerah masing-masing," ungkap dia dalam keterangan resmi dikutip, Minggu (12/12).  Diakui olehnya bahwa kasus ini telah mencoreng nama baik lembaga pendidikan keagamaan. Untuk itu, sebelum bermunculan kasus serupa, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap aktivitas dan perilaku warga madrasah serta pasantren.  "Kalau ada hal serupa kita akan lakukan mitigasi segera. Jadi jangan tunggu kejadian dulu baru bergerak. Semua lembaga pendidikan akan kami lakukan investigasi," ujar Gus Yaqut, sapaannya.  Adapun, pelaku mendapatkan ancaman 20 tahun penjara dan hukuman kebiri kimia atas kasus itu. Menurut Menag, ini menjadi masalah bersama dan perlu mendapatkan perhatian lebih.  "Ini adalah problem bersama dan kita akan atasi bersama-sama. Jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan semua tindakan asusila itu harus disikat," tandas dia.

Cegah Aksi Bejat di Madrasah dan Pesantren, Menag: Investigasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras tindakan asusila yang dilakukan Herry Wiryawan terhadap 21 santriwati di pondok pesantren miliknya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan, tindakan tersebut merupakan sangat biadab.  "Mengecam keras dan mengutuk tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Herry Wiryawan. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat biadab," kata Helmy dalam keterangannya, Minggu (12/12).  Helmy menyampaikan, pihaknya mendorong dan percaya sepenuhnya kepada Polri untuk menindak tegas perbuatan Herry Wiryawan. Dia meyakini, pihak kepolisian bergerak cepat dan cermat dalam menangani kasus ini.  "Apa yang dilakukan oleh Herry sangat jauh dari akhlak yang diajarkan dan ditradisi oleh kalangan pesantren," cetus Helmy.  Bahkan Helmy mengharapkan, tindakan yang dilakukan Herry harus ditindak dengan hukuman yang seberat-beratnya, termasuk kebiri. Sebab perbuatannya telah merugikan banyak pihak.  "Dia telah menimbulkan trauma dan sekaligus merengggut masa depan korban," tegas Helmy.  Sebelumnya, fakta kasus perkosaan santriwati yang dilakukan Herry Wiryawan cukup mencengangkan. Pasalnya, korban yang awalnya 12 orang kini bertambah menjadi 21 orang.  Hal itu terungkap pada perkembangan kasus pemerkosaan Herry Wirawan yang diungkap Ketua P2TP2A Kabupaten Garut Diah Kurniasari. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendampingan terhadap pada korban perkosaan Herry Wiryawan.  Diah mengungkap, santriwati saat jadi korban pemerkosaan Herry Wirawan itu rata-rata masih di bawah umur. “Mereka rata-rata dipergauli itu umur 13-an, sejak 2016 sampai 2021 mereka belajar di sana. Semuanya sebenarnya ada 21 korban, 8 orang sudah melahirkan,” kata Diah seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group).  Sebanyak 21 korban itu adalah santriwati Madani Boarding School, Cibiru, Kota Bandung. Para korban yang sebelumnya hamil, semuanya saat ini sudah melahirkan.  “Semua bayi berada di ibunya mereka masing-masing yang asalnya dari dua kecamatan di Garut,” bebernya.  Dia menyebut, 21 santriwati korban pemerkosaan Herry Wirawan itu sebagian besar berasal dari Garut, yang merupakan kampung halaman pelaku. Diah mengungkapkan, awalnya para keluarga korban tak terima anaknya yang masih belasan tahun melahirkan bayi hasil perkosaan pelaku.  “Namanya anak bayi dan itu cucu darah daging mereka, akhirnya mereka mau merawatnya,” pungkas Diah.

PBNU Sebut Aksi Biadab Herry Wiryawan Sudah Coreng Akhlak Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/HIDAYAT-NUR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA mendesak agar Herry Wiryawan, guru pesantren pemerkosa 21 santriwati di bawah umur di Bandung, Jawa Barat, diberi hukuman berat. Sesuai ancaman hukuman maksimal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  “Ini adalah kejahatan yang terkutuk, melanggar hukum negara dan agama. Karena itu sudah selayaknya pelaku dihukum dengan pemberatan. Apakah dengan hukum kebiri, atau hukuman pidana seumur hidup, bahkan hukuman pidana mati,” ujarnya.  HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman dengan pemberatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selain mengatur hukuman kebiri, aturan tersebut juga memuat hukuman pidana seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.  Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menunjuk Pasal 81 UU yang mengesahkan Perpu Kebiri tersebut. Ketentuan itu berbunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, ganggungan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”  Sedangkan Pasal 76D berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”  “Salah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman maksimal sudah terpenuhi, karena korbannya adalah anak-anak di bawah umur yang diduga lebih dari satu, yakni ada 12 malah ada yang menyebutkan 21 santriwati,” tukasnya.  Instrumen hukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah cukup memadai, sehingga tinggal keberanian nurani aparat penegak hukum untuk menegakannya seadil-adilnya.  “Kejahatan dan kekerasan seksual di dunia Pendidikan terus terjadi, dan korbannya adalah para perempuan. Sebelum Bandung, sudah ramai jadi perhatian publik soal kekerasan seksual terhadap Mahasiswi Unsri, juga kejahatan dan kekerasan seksual pada Mahasiswi Unibraw. Agar timbulkan efek jera, dan maksimalkan perlindungan bagi Perempuan (Mahasiswi maupun Santriwati), pemberatan hukum ini perlu menjadi pertimbangan polisi, jaksa dan hakim yang akan mengadili dan memutus perkara yang sangat biadab dan menjadi perhatian publik ini,” ujarnya.

Hukuman Yang Pantas untuk Herry Wiryawan, HNW: Kebiri Atau Mati!

herry wiryawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#herry wiryawan

Berita Terkini