<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ksad-temukan-migor-di-atas-het.jpg" alt="SIDAK: KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek harga migor di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin (1/6). (DISPENAD)" width="100%">
<figcaption>SIDAK: KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengecek harga migor di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin (1/6). (DISPENAD)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran TNI turut dalam pengawasan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng. Kemarin (1/6) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendatangi Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Temuannya, masih ada minyak goreng yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).  Dudung menyatakan, dirinya turun langsung ke pasar-pasar tradisional sesuai dengan arahan Menko Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Oleh Luhut, TNI dan Polri diperintahkan membantu pemerintah daerah untuk menangani persoalan distribusi minyak goreng. Khususnya di Jawa dan Bali.  Hasil pantauan lapangan, Dudung mendapatkan data dan informasi tentang harga minyak goreng curah di angka Rp 18 ribu per liter. Minyak goreng kemasan bahkan dijual Rp 28 ribu per liter. ”Padahal, HET-nya seharusnya Rp 15.500 per kilogram atau setara Rp 14 ribu per liter,” jelas mantan panglima Kodam Jaya tersebut.  Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan mencari solusi bersama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. ”Ada jalan bypass yang tadinya distributor ke agen sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer,” ungkapnya.  Dalam kunjungan ke Pasar Kramat Jati, Dudung memang tidak sendiri. Ada perwakilan dari PD Pasar Jaya, Indomarco, hingga pemerintah daerah dan kepolisian.  Semua pihak sepakat harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati rata sesuai dengan HET yang ditentukan pemerintah. ”Dari distributor harga Rp 13 ribu per liter, pengecer menjual Rp 14 ribu dan Rp 15.500,” jelas Dudung.  Orang nomor satu di TNI-AD itu tidak ingin lagi mendengar kabar harga minyak goreng dijual di atas HET. Apalagi, sampai ada masyarakat yang mengeluh sulit mendapatkan minyak goreng. Dudung ingin penerapan HET berjalan sesuai denga aturan pemerintah di semua daerah.  Menurut dia, distribusi minyak goreng juga harus diperhatikan para pihak terkait. Sebelumnya, KSAD juga melakukan video conference dengan para Pangdam di berbagai daerah. Mereka diminta turun tangan menangani masalah minyak goreng.

KSAD Masih Temukan Minyak Goreng Dijual di Atas HET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pengadaan_migor.jpg" alt="SESUAIKAN TAKARAN: Pedagang mengemas migor curah yang akan diperjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SESUAIKAN TAKARAN: Pedagang mengemas migor curah yang akan diperjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Subsidi minyak goreng (migor) curah kepada pelaku usaha mulai kemarin (31/5) dihentikan. Meski demikian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa penyediaan migor curah tetap berlanjut.  Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, subsidi migor curah distop lantaran harga bahan pangan sudah mulai turun. Kebijakan itu mengacu Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022. Pembiayaan subsidi tersebut hanya sampai 31 Mei 2022.  Menurut Putu, skema pengadaan migor curah akan menggunakan mekanisme domestic market obligation (DMO) serta domestic price obligation (DPO). Dia membeberkan, realisasi pemenuhan kebutuhan minyak goreng sawit (MGS) yang dilaksanakan sejak Maret hingga Mei telah mengalami peningkatan. Dan dari Maret hingga 29 Mei sudah mencapai 441.157,59 ton. ”Pada April, realisasinya mencapai 210.835,14 ton atau lebih banyak dari total kebutuhan, yaitu 194.634 ton,” ujarnya kemarin.  Putu menjelaskan, pengiriman rata-rata per hari kerja juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Pada Maret rata-rata pengiriman MGS hanya mencapai 4.613 ton per hari. Lalu pada April meningkat menjadi 9.166 ton per hari kerja dan Mei 9.159 ton per hari kerja. ”Pada bulan Mei sedikit lebih turun karena banyaknya hari libur sehingga produsen maupun distributor tidak bekerja. Namun, ini masih melebihi target pengiriman per hari,” urainya.  Putu juga menyampaikan, proses pengadaan MGS dibantu oleh 75 produsen, 1.669 distributor, serta 27.449 pengecer. ”Jadi, bukan berarti penyediaan minyak goreng yang terjangkau kepada masyarakat dihentikan, tapi dilanjutkan dengan skema DMO, DPO,” lanjut dia.  Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus mendalami dugaan kartel migor. Rencananya, pekan ini KPPU memanggil puluhan perusahaan produsen migor. Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebutkan, pemanggilan akan dilakukan pada 31 Mei hingga 9 Juni 2022. ”Dalam proses penyelidikan, kita membutuhkan dua alat bukti untuk masing-masing terlapor. Ini harus komprehensif datanya. Kita lihat proses penyelidikan kita dan panggil pihak saksi. Setelah dikumpulkan, kita olah dan minta pendapat ahli,” ujarnya.  Masa penyelidikan KPPU akan berakhir sekitar satu bulan lagi. Dari proses penyelidikan yang dilakukan saat ini, Gopprera membuka opsi untuk melakukan penambahan masa penyelidikan terhadap para terlapor. Namun, dia masih menyimpan sejumlah opsi lainnya untuk pengumpulan bukti dari perusahaan migor. ”Kalau butuh perpanjangan, kita akan minta perpanjangan. Saat ini belum ada disimpulkan, harus mengacu pada proses penyelidikan kita,” pungkasnya.  Sementara itu, memonitor perkembangan harga migor di pasaran, KPPU menyatakan bahwa harga migor kemasan justru naik setelah pemerintah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya sejak 23 Mei 2022.  Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga migor curah yang justru turun setelah larangan ekspor dicabut. ”Ada sedikit perubahan di mana harga minyak goreng curah menurun. Sementara minyak goreng kemasan mengalami kenaikan,” ujar dia. (agf/c9/oni)

Subsidi Dicabut, Pengadaan Migor Curah Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20160209175411acurah.jpg" alt="Minyak goreng curah. Antara" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng curah. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa tantangan pelaksanaan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi cukup kompleks dan beragam. Bahkan, sudah ditemukan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng curah bersubsidi sebanyak 78 ton sejak Maret.  Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke dua distributor (D1 dan D2) yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi, ditemukan adanya repacking minyak goreng curah bersubsidi tersebut menggunakan jeriken lima liter. Minyak goreng tersebut lantas dijual dengan harga Rp 85.000 per jeriken atau Rp 17.000 per liter. Padahal HET sebesar Rp 14.000 per liter.  "Terdapat challenge di semua lini, baik produsen, distributor, maupun pengecer. Itu semua kita upayakan untuk mengurai satu persatu dan mencari solusi dengan cepat. Yang kita temukan tadi adalah salah satu contoh challenge yang ada di lini distributor," jelasnya, Kamis (14/4).  Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menambahkan, selain pelanggaran repacking, juga ditemukan indikasi monopoli distribusi. Hal ini tentu membuat harga tidak bisa mengikuti ketentuan yang ada.  "Distributor D1, D2, serta pengecer dimiliki oleh orang yang sama. Dengan berbagai metode, salah satunya repacking, bisa membentuk harga di atas HET," imbuhnya.  Berdasarkan data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sejak Maret, dalam rantai distribusi ini sudah ada sekitar 400 ton minyak goreng curah bersubsidi yang disalurkan. Namun, ternyata tidak semua disalurkan.  "Hanya sebagian kecil yang dijual ke masyarakat,” jelas Febri.  Karenanya, Kemenperin meminta kepada Kepolisian untuk mendalami aliran distribusi minyak goreng curah bersubsidi itu. "Terhadap pelaku pelanggaran, sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022, serta aturan hukum lain, termasuk yang terkait dengan perdagangan," tegas dia.  Dalam hal ini, pendalaman dan penyidikan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk akan didalami rantai suplai distribusi tersebut. Dari sidak tersebut, juga disita barang bukti berupa 700 jeriken kapasitas 5 liter atau setara tiga ton minyak goreng curah bersubsidi.  Sebagai informasi, Kemenperin mencatat ada 75 industri minyak goreng sawit (MGS) terlibat dalam menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng curah (MGC) bersubsidi bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka juga telah mendapat nomor registrasi dan berkontrak dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  Saat ini, 55 dari 75 perusahaan industri peserta program telah mulai memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi. Sementara 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini.

Selain Repacking, Ada Indikasi Monopoli Distribusi Migor Curah Subsidi

HET migor curah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HET migor curah

Berita Terkini

KSAD Masih Temukan Minyak Goreng Dijual di Atas HET

Subsidi Dicabut, Pengadaan Migor Curah Jalan Terus

Selain Repacking, Ada Indikasi Monopoli Distribusi Migor Curah Subsidi

Download Aplikasi JawaPos.com