<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/hgb-2880650742.jpg" alt="Aplikasi&nbsp;bhumi.atrbpn.go.id&nbsp;yang menampilkan temuan HGB di perairan perbatasan Surabaya-Sidoarjo. (Akun X @thanthowy)" width="100%">
<figcaption>Aplikasi&nbsp;bhumi.atrbpn.go.id&nbsp;yang menampilkan temuan HGB di perairan perbatasan Surabaya-Sidoarjo. (Akun X @thanthowy)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Temuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sempat menghebohkan masyarakat hingga viral di media sosial. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur pun telah memberikan klarifikasi bahwa tiga HGB di atas laut tersebut sudah terbit sejak 1996 dan akan berakhir 2026 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga HGB ini terdaftar atas nama dua perusahaan, yakni dua HGB seluas 285,16 hektare dan 219,31 hektare dimiliki PT Surya Inti Permata, dan satu HGB seluas 152,36 hektare dimiliki PT Semeru Cemerlang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini, keberadaan HGB di atas laut masih menjadi perhatian masyarakat. Termasuk di kalangan akademisi, seperti Ahli Hukum Laut Universitas Airlangga (Unair), Nilam Andalia Kurniasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilam menegaskan bahwa tidak ada konsep hak atas tanah di ruang laut. Regulasi ini tertera jelas pada PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, di mana HGB hanya bisa diterbitkan di wilayah daratan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika suatu wilayah yang semula daratan mengalami abrasi hingga berubah menjadi perairan, maka pemilik tanah tetap memiliki hak untuk melakukan pengurukan sesuai batas-batas sertifikat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berbeda jika sejak awal wilayah tersebut merupakan perairan, maka tidak ada dasar hukum yang mengakui kepemilikan tanah di ruang laut," ujar dosen yang mengajar Fakultas Hukum (FH) Unair itu, Minggu (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengurukan laut, lanjut Nilam, tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, tindakan seperti melakukan pengurukan tanah, memperluas wilayah daratan juga kerap terjadi. Namun dengan catatan dilakukan secara legal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Di luar negeri) ini dilakukan dengan cara yang legal. Jangan sampai perluasan daratan itu, kemudian menjadikan kerusakan lingkungan karena tidak imbang dengan kajian-kajian lingkungannya," imbuh Nilam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai negara kepulauan, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan tata ruang laut dan agraria, sejalan dengan prinsip hukum laut, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan kedaulatan negara.</div>

"Berbeda jika sejak awal wilayah tersebut merupakan perairan, maka tidak ada dasar hukum yang mengakui kepemilikan tanah di ruang laut".

Sengkarut HGB di Perairan Sidoarjo, Dosen Unair: Tak Ada Konsep Hak Atas Tanah di Ruang Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG-20250124-WA0059-2293314826.jpg" alt="HGB di kawasan laut Sidoarjo memicu kekhawatiran terhadap dampak reklamasi terhadap ekosistem pesisir. ( Angger Bondan / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HGB di kawasan laut Sidoarjo memicu kekhawatiran terhadap dampak reklamasi terhadap ekosistem pesisir. ( Angger Bondan / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Temuan terkait adanya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut Sidoarjo memicu kekhawatiran terhadap dampak reklamasi terhadap ekosistem pesisir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Temuan ini disampaikan oleh Thanthowy Syamsuddin, dosen Universitas Airlangga, yang menyebut kawasan seluas 656 hektar tersebut konsisten teridentifikasi sebagai laut berdasarkan data satelit sejak 1984 hingga 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Area tersebut adalah laut, bukan daratan yang timbul karena abrasi atau perubahan garis pantai,&rdquo; tegas Thanthowy di Surabaya. Dia mengaitkan temuan ini dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan potensi reklamasi di kawasan pesisir timur Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015567366/peluang-emas-di-februari-2025-6-weton-mendapat-rezeki-level-atas">Peluang Emas di Februari 2025, 6 Weton Mendapat Rezeki Level Atas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, reklamasi dan proyek besar di pesisir berisiko memperparah masalah lingkungan, seperti abrasi, banjir rob, dan penurunan tanah. &ldquo;Pesisir Surabaya dan Sidoarjo sudah sangat rentan. Jika eksploitasi ini dibiarkan, ekosistem pesisir akan semakin terancam,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proyek-proyek besar yang berdampak pada masyarakat. &ldquo;Kita harus mempertanyakan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Jangan sampai masyarakat pesisir menjadi korban dari kebijakan yang tidak terkendali,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015567592/3-remote-jobs-yang-bisa-dimulai-tanpa-pengalaman-di-tahun-2025">3 Remote Jobs yang Bisa Dimulai Tanpa Pengalaman di Tahun 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Thanthowy menegaskan, pemerintah harus segera melakukan audit terhadap kepemilikan lahan di wilayah pesisir, terutama yang bersinggungan dengan reklamasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini bukan hanya masalah Sidoarjo, tapi masalah nasional. Evaluasi tata kelola laut adalah langkah penting untuk melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat luas,&rdquo; tutupnya.</div>

Thanthowy Syamsuddin menyebut kawasan seluas 656 hektar iyu konsisten teridentifikasi sebagai laut berdasarkan data satelit sejak 1984-2022.

Reklamasi dan HGB di Laut Sidoarjo Dinilai Ancam Ekosistem Pesisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/pj-gubernur-jatim-2211365953.jpg" alt="Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono angkat bicara, terkait penemuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di perairan Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo yang belakangan ramai diperbincangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku sudah bertemu dengan Plt Bupati Sidoarjo, Subandi untuk mendiskusikan status HGB. Subandi kemudian memutuskan untuk tidak akan menandatangani perpanjangan HGB yang diajukan pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kewenangan BPN atas rekomendasi dari wilayah Kabupaten//Kota. Bupati Sidoarjo tadi sudah berdiskusi (dengan saya) dan beliau juga tidak menandatangani rekomendasi itu (perpanjangan HGB)," tuturnya, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur mengklarifikasi bahwa 3 HGB di atas laut Sedati sudah terbit sejak 1996 dan akan berakhir para 2026 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga HGB tersebut dimiliki oleh dua perusahaan properti, yakni dua HGB seluas 285,16 hektare dan 219,31 hektare dimiliki PT. Surya Inti Permata, dan satu HGB seluas 152,36 hektare dimiliki. PT. Semeru Cemerlang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Pj Gubernur Adhy Karyono tetap meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, untuk menuntaskan investigasi tiga Hak Guna Bangunan, yang berada di Desa Segoro Tambak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tepatnya berada di titik 7.342163&deg;S, 112.844088&deg;E seluas kurang lebih 219,32 ha; titik 7.355131&deg;S, 112.840010&deg;E seluas kurang lebih 285,17 ha, dan titik 7.354179&deg;S, 112.841929&deg;E seluas kurang lebih 152,37 ha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memang meminta untuk menuntaskan investigasi HGB, yang di dalam data itu, kemudian kita lihat bagaimana lokasinya antara Sidoarjo sampai Surabaya. Kalau kita lihat sampai ujungnya ke dekat Bandara Juanda," imbuh Adhy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, temuan HGB seluas 656 hektare (ha) di atas perairan wilayah Surabaya-Sidoarjo diunggah oleh akun X @thanthowy. Melalui aplikasi&nbsp;<a href="http://bhumi.atrbpn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bhumi.atrbpn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1737708352263000&amp;usg=AOvVaw2BqcgfaExnJCn_0g9zv6De">bhumi.atrbpn.go.id</a>, ia menemukan tiga titik di wilayah tersebut ber-HGB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aku nemu sesuatu di PSN Waterfront Surabaya. Ada area HGB kurang lebih 656 ha di timur Eco Wisata Mangrove Gunung Anyar," tulis pemilik akun yang merupakan Dosen Manajemen di Universitas Airlangga, Minggu (19/1).</div>

"Bupati Sidoarjo tadi sudah berdiskusi (dengan saya) dan beliau juga tidak menandatangani rekomendasi itu (perpanjangan HGB)," tuturnya.

Tiga HGB di Laut Sidoarjo Berakhir 2026, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Pastikan Tak Ada Perpanjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara soal penemuan laut bersertifikat di laut Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menyebut, dari 656 hektare luasan laut yang ditemukan bersertifikat di Sidoarjo, sekitar 437,5 hektare diantaranya telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan temuan SHGB seluas 656 hektare di perairan Sidoarjo, status yang diduga memiliki HGB di laut seluas 437,5 hektare," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga ia menyebut bahwa luasan laut yang memiliki SHGB tersebut berada di zona pengelolaan ekosistem pesisir hingga zona bandar udara. "Landasan hukumnya pada Perda 10/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur lokasi HGB berada di zona-zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona perikanan tangkap dan zona bandar udara," sambung Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, landasan hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66/2022 tentang mRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). Di mana, kata Trenggono, lokasi pagar laut HGB berada pada zona RD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut ia juga mengungkap dua perusahaan yang menguasai luasan HGB di perairan laut Sidoarjo itu. Mulai dari PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keduanya diketahui telah memegang sertifikat HGB sejak tahun 1996 yang kemudian berakhir pada 2026 mendatang. "Kondisi existing berupa perairan rdp terindikasi dibawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB terbit 1996, berakhir 2026," pungkas Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, netizen yang merupakan Dosen Manajemen Universitas Airlangga mengungkapkan penemuan pagar laut bersertifikat di timur Ekowisata Mangrove Gunung Anyar. Bahkan ia mengebut ada tiga lokasi yang memiliki HGB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, titik koordinat 7.342163&deg;S, 112.844088&deg;E seluas kurang lebih 219,32 ha; titik 7.355131&deg;S, 112.840010&deg;E seluas kurang lebih 285,17 ha, dan titik 7.354179&deg;S, 112.841929&deg;E seluas kurang lebih 152,37 ha. Temuan itu dia dapat dari situs resmi BPN, yakni&nbsp;<a href="http://bhumi.atrbpn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bhumi.atrbpn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1737707761137000&amp;usg=AOvVaw1LHHItGuyggImPjSzN0yuk">bhumi.atrbpn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut sampai juga kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia menegaskan, secara teritorial, perairan yang terdapat HGB tersebut bukan wilayah Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pulau itu separo ikut Surabaya, separo ikut Sidoarjo. Saya (sudah) koordinasi dengan BPN. Ada informasi, ternyata itu bukan di Surabaya, tetapi di Sidoarjo, bisa klarifikasi di sana," tuturnya Selasa&nbsp;(21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, tidak mungkin ada HGB di atas perairan Surabaya. Sebab, hal itu melanggar putusan MK 85/PUU-XI/2013 dan UUD 1945. Apalagi Pemkot Surabaya berkomitmen menjaga ruang terbuka hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ini ingin mempertahankan mangrove menjadi tempat untuk menahan aliran air laut ke Kota Surabaya. Sehingga selalu saya katakan, kita akan mempertahankan ruang terbuka hijau," tegas Eri.</div>

Sakti Wahyu menyebut bahwa luasan laut yang memiliki SHGB tersebut berada di zona pengelolaan ekosistem pesisir hingga zona bandar udara.

Menteri KKP Ungkap Dua Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB 437,5 Hektare di Laut Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/IMG-20240727-WA0024-1410178488.jpg" alt="Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan. (Dokumentasi pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan. (Dokumentasi pribadi)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan secara blak-blakan menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditemukan di atas perairan Sedati, Kabupaten Sidoarjo itu janggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari regulasi yang ada, HGB seluas 656 hektare itu lemah dasar hukum. PP No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.18 Tahun 2021, sudah jelas menegaskan bahwa HGB hanya bisa diterbitkan di wilayah daratan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu RTRW Sidoarjo 2019 (Perda No. 4 Tahun 2019). Di sana menegaskan bahwa wilayah pesisir dan laut Sedati sebagai kawasan perlindungan mangrove dan perikanan," tutur Wahyu kepada JawaPos.com, Rabu (22/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015558748/ramalan-zodiak-23-januari-2025-cara-terbaik-menghadapi-tantangan">Ramalan Zodiak 23 Januari 2025: Cara Terbaik Menghadapi Tantangan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada RTRW Jawa Timur 2023 (Perda No. 10 Tahun 2023, juga ditegaskan bahwa Sedati bukan zona reklamasi, melainkan ditetapkan sebagai kawasan tangkapan ikan, zona pertahanan, keamanan, termasuk dalam pengembangan Bandara Juanda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tertulis dengan jelas bahwa pemerintah seyogyanya mengutamakan konservasi kawasan laut. Utamanya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.</div> <div dir="auto">Melalui Putusan MK No. 3/PUU-VIII Tahun 2010, ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) jug secara resmi dibatalkan, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya kalau boleh saya bilang, penemuan HGB di wilayah laut Sedati, Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya ini menjadi bukti nyata, betapa buruknya pengelolaan tata ruang di Jawa Timur," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Wahyu menyoroti pernyataan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, yang menyebut HGB di atas perairan Sedati, Sidoarjo sudah terbit sejak 1996 dan dimiliki oleh dua perusahaan properti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015558740/exxonmobil-indonesia-resmi-investasi-senilai-usd-10-miliar-untuk-bangun-proyek-ccs-dan-pabrik-petrokimia">ExxonMobil Indonesia Resmi Investasi Senilai USD 10 Miliar untuk Bangun Proyek CCS dan Pabrik Petrokimia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab dilihat dari citra satelit, wilayah yang menjadi lokasi Hak Guna Bangunan (HGB) jelas berada di wilayah laut. Bahkan sejak 2002 kawasan tersebut tidak pernah berupa daratan, seperti yang disebutkan pihak BPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Klaim sebelumnya merupakan daratan (kemudian terjadi abrasi) harus dibuktikan secara transparan oleh Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur kepada publik," tutur Wahyu Eka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walhi Jatim mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera mencabut izin HGB di perairan Sedati. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja ATR/BPN. Termasuk usut tuntas praktik korupsi penerbitan izin HGB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengelolaan tata ruang yang transparan dan berorientasi pada keberlanjutan adalah kunci melindungi kawasan pesisir. Mari hentikan pengrusakan ekosistem laut demi masa depan generasi mendatang," tandas Wahyu.&nbsp;</div>

WALHI Jatim secara blak-blakan menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditemukan di atas perairan Sedati, Kabupaten Sidoarjo janggal.

WALHI Jatim Soroti HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo Terbit Sejak 1996, Ada Indikasi Maladministrasi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/IMG-20250121-WA0033-1605193176.jpg" alt="Tangkapan layar aplikasi bhumi.atrbpn.go.id mengenai HGB di perairan Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar aplikasi bhumi.atrbpn.go.id mengenai HGB di perairan Sidoarjo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Keberadaan pagar laut di tangerang terus menjadi polemik di publik. Karena lokasinya dekat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland PIK 2 yang disetujui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keberadaan pagar laut itu dikaitkan juga dengan mantan Walikota Solo tersebut.</p> <p>Menghubungkan keberadaan pagar laut dengan Jokowi tidak hanya karena lokasinya dekat dengan PSN. Tetapi juga karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahannya diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi.</p> <p>Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi merespons tudingan Jokowi terlibat dalam polemik pagar laut di Tangerang. Dia menilai bahwa tuduhan terhadap Jokowi tidak tepat. Atas dasar sejumlah alasan, dia meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi.</p> <p>"Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya," kata Haidar dalam keterangannya Rabu (22/1).</p> <p>Dia menjelaskan pemilik SHGB dan SHM lahan pagar laut di Tangerang, diduga mengarah pada Agung Sedayu Group. Sedangkan pagar laut di Bekasi pemiliknya adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara.</p> <p>Seperti diketahui Agung Sedayu Group dimiliki oleh Aguan. Sementara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dimiliki oleh Yohannes Stanley. Haidar mengatakan kedua pihak tersebut tidak saling terafiliasi.</p> <p>"Kedua, yang disetujui Jokowi bukan pagar laut. Tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," tutur Haidar.</p> <p>Dia menjelaskan, urusan Presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga terkait.</p> <p>Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi Presiden yaitu PSN yang tersebar di banyak daerah. Menurut Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya tetapi terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga terkait. Pasalnya kebijakan teknis menjadi kewenangan kementerian atau lembaga.</p> <p>"Ketiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," lanjut Haidar.</p> <p>Ia mengungkap, PSN Tropical Coastland PIK 2 bukan atas inisiatif pemerintah. Melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan dari pihak swasta.</p> <p>Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Ketua KPPIP adalah Menko Perekonomian.</p> <p class="class-paragraph">"Keempat, ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," imbuh Haidar.</p> <p>Pasalnya, ditemukan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang. Padahal aturannya tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut.</p> <p>"SHGB atau SHM atas nama siapa dan perusahaan apa kan sudah jelas. Jadi siapa yang diuntungkan saya rasa masyarakat sudah tahu," pungkas Haidar.</p>

Dia menjelaskan pemilik SHGB dan SHM lahan pagar laut di Tangerang, diduga mengarah pada Agung Sedayu Group.

Selain di Tangerang juga Ditemukan di Bekasi dan Surabaya, Haidar Alwi Sebut Pagar Laut Tak Terkait Jokowi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/IMG-20250121-WA0033-1605193176.jpg" alt="Tangkapan layar aplikasi bhumi.atrbpn.go.id mengenai HGB di perairan Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar aplikasi bhumi.atrbpn.go.id mengenai HGB di perairan Sidoarjo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Temuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat.</p> <p>Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan mengatakan, temuan HGB seluas 656 hektare menimbulkan kejanggalan. Bahkan secara terang-terangan melanggar regulasi yang ada.</p> <p>Sebagaimana PP No. 18 Tahun 2021 dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional&nbsp;(ATR/BPN) No.18 Tahun 2021, bahwa HGB hanya bisa diterbitkan di wilayah daratan, bukan di atas laut.</p> <p>"Menurut saya, penemuan HGB di wilayah laut Sedati, Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya ini menjadi bukti nyata, betapa buruknya pengelolaan tata ruang di Jawa Timur," tutur Wahyu kepada JawaPos.com, Rabu (22/1).</p> <p>Wahyu kemudian menyoroti pernyataan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, yang menyebut HGB di atas perairan Sedati, Sidoarjo sudah terbit sejak 1996 dan dimiliki oleh dua perusahaan properti.</p> <p>Sebab dilihat dari citra satelit, wilayah yang menjadi lokasi HGB jelas berada di wilayah laut. Bahkan sejak 2002 kawasan tersebut tidak pernah berupa daratan. "Klaim sebelumnya merupakan daratan harus dibuktikan transparan oleh BPN kepada publik," imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut, Wahyu menilai kehadiran HGB ini memperburuk kondisi pesisir dan laut di perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Alih fungsi mangrove, mengancam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.</p> <p>Walhi Jatim mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera mencabut izin HGB di perairan Sedati. Pemprov Jawa Timur juga menegakkan rencana tata ruang, dengan mengutamakan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.</p> <p>"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Kementerian ATR/BPN dan stakeholder terkait. Mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam penerbitan izin HGB," tandas Wahyu.</p>

Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan mengatakan, temuan HGB seluas 656 hektare menimbulkan kejanggalan.

Heboh Temuan HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo, Walhi Jatim: Ini Bukti Buruknya Tata Ruang!