<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/HIDAYAT-NUR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu sebagai peringatan dan penghormatan terhadap hadirnya kembali NKRI melalui mosi integral yang disampaikan oleh Mohammad Natsir di Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), pada 3 April 1950.</p> <p>Terlebih, dahulu Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikan oleh Sumitro Djojohadikusumo, Ayah dari Presiden Prabowo, juga termasuk partai yang secara aklamasi mendukung mosi Integral Natsir itu.</p> <p>&ldquo;Selama ini sudah ada Hari Nasional seperti Hari Pancasila pada 1 Juni dan Hari Konstitusi pada 18 Agustus dan lain-lain, sebagai pilar-pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka penting Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya bisa menetapkan hari NKRI pada 3 April," kata HNW kepada wartawan, Sabtu (5/3).</p> <p>HNW mengungkapkan, usulan ini sebenarnya telah disampaikan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai legacy di akhir masa jabatannya, tetapi ternyata Jokowi tidak mengambil momentum tersebut.</p> <p>Oleh karenanya, Presiden Prabowo dapat mengambil langkah mensejarah di awal pemerintahannya, apalagi memang kerap menggaungkan keharusan persatuan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan. &nbsp; &nbsp;</p> <p>&ldquo;Dengan ditetapkan Hari NKRI pada tanggal 3 April ini, maka semakin memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo menjaga NKRI dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa, termasuk tidak melupakan jasa para Bapak Bangsa yang telah menyelamatkan NKRI,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa mosi integral yang disampaikan oleh Natsir selaku pimpinan Partai Islam Masyumi ini juga menunjukkan bahwa komitmen kelompok Islam di Indonesia terhadap NKRI sangatlah kuat.</p> <p>&ldquo;Sehingga, dengan penetapan tanggal 3 April sebagai hari NKRI, semakin menegaskan hal tersebut, ke depan tidak ada lagi upaya memecah belah kesatuan nasional dengan adu domba kelompok Islam dengan kelompok nasionalis lainnya karena menuduh umat Islam sebagai anti terhadap NKRI, padahal justru Partai Islam Masyumi melalui Ketuanya M Natsir yang selamatkan NKRI,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk menetapkan 3 April sebagai Hari NKRI.

Hidayat Nur Wahid Dorong Presiden Prabowo Tetapkan 3 April jadi Hari NKRI

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/WhatsApp-Image-2024-08-30-at-175257-4181577795.jpeg" alt="Anies Baswedan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang memintanya maju kembali di Pilkada Jakarta 2024 namun akhirnya batal." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang memintanya maju kembali di Pilkada Jakarta 2024 namun akhirnya batal.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mendoakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar sukses terkait wacana membuat partai politik (parpol) baru di Indonesia. Ia menyebut, pembentukan parpol merupakan hak politik dari setiap warga negara Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang adalah pilihan Pak Anies sendiri tidak mau masuk partai atau Pak Anies kemudian tidak ada partai yang mencalonkan dan beliau kemudian akan membuat partai, saya doakan beliau agar sukses dengan partai barunya," kata Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua MPR RI itu menilai, kehadiran parpol yang digagas oleh Anies akan memberikan kontribusi nyata bagi negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015048693/nggak-pakai-mobil-mewah-paus-fransiskus-lebih-pilih-tunggangi-toyota-kijang-innova-zenix-saat-tiba-di-indonesia">Nggak Pakai Mobil Mewah, Paus Fransiskus Lebih Pilih Tunggangi Toyota Kijang Innova Zenix Saat Tiba di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai yang beliau akan buat dan saya kira itu satu hal yang wajar dilakukan oleh siapapun yang mempunyai keinginan untuk lebih kuat lagi berkontribusi untuk Indonesia," ungkap HNW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HNW lantas mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan salah satu pendiri partai Demokrat. Meski demikian, ia menegaskan tak semua orang berhasil menduduki jabatan tertentu ketika memiliki parpol.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekalipun memang tidak otomatis bikin partai otomatis akan bisa jadi presiden nggak juga. Kita tahu waktu itu Mas Budiman Sudjatmiko dulu membuat PRD ternyata juga kita tahu bagaimana hasilnya. Kita juga tahu Pak Hary Tanoe Perindo dan bagaimana hasilnya," tegas HNW.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015048679/ibu-han-so-hee-ditangkap-polisi-karena-mengoperasikan-tempat-judi-ilegal-agensi-sang-aktris-angkat-bicara">Ibu Han So Hee Ditangkap Polisi Karena Mengoperasikan Tempat Judi Ilegal, Agensi Sang Aktris Angkat Bicara</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan berencana membangun partai politik. Anies mengutarakan, dirinya banyak menerima aspirasi setelah dua tahun terakhir berkeliling menyerap aspirasi masyarakat secara nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menyatakan, semangat perubahan kini semakin hari semakin terasa. Karena itu, dirinya berkeingin membuat organisasi masyarakat (ormas) atau partai politik, setelah dirinya kalah berlaga di Pilpres 2024 dan gagal maju Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita lihat aja ke depannya, apakah lalu akan buat partai politik baru gini bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakn, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ungkap Anies dalam siaran Youtube Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024, Jumat (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/015048670/canggih-indonesia-beli-dua-kapal-patroli-lepas-pantai-dari-italia-bisa-upgrade-jadi-kapal-fregat">Canggih, Indonesia Beli Dua Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia, Bisa Upgrade Jadi Kapal Fregat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies menuturkan, dirinya tidak ingin tersandera oleh kekuasaan jika harus bergabung dengan partai politik yang ada saat ini. Menurutnya, banyak risiko jika harus bergabung dengan parpol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataan nih," tutur Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015048650/9-pemain-termahal-sepanjang-sejarah-liga-pro-arab-saudi">9 Pemain Termahal Sepanjang Sejarah Liga Pro Arab Saudi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Anies berharap keinginan membentuk parpol bisa segera terwujud. Hal itu untuk mewadahi gerakan-gerakan perubahan yang semakin membesar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah kongkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, denokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Wakil Ketua MPR RI itu menilai, kehadiran parpol yang digagas oleh Anies akan memberikan kontribusi nyata bagi negara.

Anies Wacanakan Bentuk Parpol Baru, HNW: Tidak Otomatis Bisa jadi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/JKT_Deklarasi-Dukungan-Anies-Baswedan_Salman-Toyibi6-2017882010.jpg" alt="Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dari koalisi Perubahan Anies Baswedan (tengah) bersama Ketua Umum Milenial Untuk  Perubahan, Beni Pramula (Kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dari koalisi Perubahan Anies Baswedan (tengah) bersama Ketua Umum Milenial Untuk  Perubahan, Beni Pramula (Kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik untuk diduetkan dengan kadernya, Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, Anies sudah mengetahui rekam jejak yang baik dari Sohibul selama ini, sehingga ia menerima keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan sudah disampaikan lah keputusan dari DPTP dan Pak Anies sambut dengan sangat baik karena ya tadi, beliau sudah sangat terbiasa, sangat tahu dan kualitas dari Pak Sohibul Iman memang juga sangat menjawab," kata pria yang karib disapa HNW itu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, Sohibul banyak menorehkan prestasi saat menjabat Presiden PKS. "Ketika beliau menjadi presiden partai, wah prestasinya dahsyat bung, waktu beliau jadi presiden partai itu PKS suaranya naik dari 8,4 juta pemilih di 2014 menjadi 11,4 juta pemilih, naik 3 juta suara. Dari 40 kursi naik jadi 50 kursi, dahsyat itu," ujar HNW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HNW menegaskan, pihaknya sangat serius untuk mengupayakan duet Anies-Sohibul agar bisa didaftarkan ke KPU pada Pilkada Serentak 2024. "Jadi, kalaupun kami mengajukan Pak Sohibul Iman bukan karena sekedar PKS, ini kader PKS yang sangat unggulan, sangat berkualitas, baik dalam konteks ukuran partai maupun ukuran publik, dan kinerjanya sangat nyata," pungkasnya.</div>

Hidayat Nur Wahid mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik untuk diduetkan dengan Sohibul Iman.

PKS Klaim Anies Baswedan Sambut Baik Diduetkan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

<div id="m#msg-f:1792592119865433365" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid memastikan, kelima fraksi di DPR RI pengusung hak angket sejauh ini masih solid untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui legislasi. Kelima fraksi tersebut yakni PKS, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan masih lima fraksi yang komitmen. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang mengatakan tidak komit," kata Hidayat usai diskusi Forum Ka'bah Membangun (FKM) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (4/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hidayat menjelaskan, beberapa fraksi di DPR masih mempersiapkan untuk mengajukan hak angket. Seban, pada Selasa (5/3) besok, DPR akan menggelar Rapat Paripurna usai sebelumnya memasuki masa reses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua MPR RI itu menekankan,</div> <div dir="auto">pihaknya mengantisipasi untuk menghindari suara lima fraksi di DPR agar tidak gembosi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya semuanya akan berjalan sesuai, nanti akan memutuskan bagaimana teknisnya, a b c d e f-nya, bahwa hak angket akan diajukan ketika masa sidang DPR ya disitulah akan terjadi di masa sidang DPR itu. Detail tentang itu, besok akan anda lihat,&rdquo; pungkas Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Kan masih lima fraksi yang komitmen. Belum ada satu fraksi dari lima itu yang mengatakan tidak komit," kata Hidayat.

Elite PKS Klaim Lima Fraksi di DPR Solid Usut Kecurangan Pemilu Melalui Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Surat suara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perhitungan suara untuk calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 masih berlangsung di tingkat KPU. Rekapitulasi suara pileg sempat diwarnai dengan kontroversi karena masalah aplikasi sirekap.</p> <p>Meski demikian, ada indikator lain untuk melihat caleg-caleg yang berpotensi duduk di legilatif. Khususnya untuk tingkat DPR RI. Di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri memperebutkan tujuh kursi.</p> <p>Di aplikasi X merilis tujuh caleg DKI II yang berpotensi duduk di Senayan. Komposisinya, dari PDIP (2), PKS (1 kursi), Gerindra (1), PAN (1),Golkar (1), dan PKB (1).</p> <p>Menariknya dari akun X yang dikutip pada Senin (4/3) itu, nama-nama yang berpotensi lolos DPR RI berlatar yang sangat beragam. Semuanya nyaris nama-nama beken. Mulai dari politikus senior dan artis.</p> <p>Mereka adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) dari PKS, Himmatul Aliyah (Gerindra), Once Mekel (PDIP), Prasetyo Edi Marsudi (PDIP), Uya Kuya (PAN), Abraham Sridjaja (Golkar), dan Ida Fauziyah (PKB).</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/c1-maret-42619498.jpeg" alt="Prediksi caleg yang lolos ke DPR RI dari dapil DKI 2." width="100%">
<figcaption>Prediksi caleg yang lolos ke DPR RI dari dapil DKI 2.</figcaption>
</figure> <p>Akun X itu menyatakan bahwa nama-nama itu dihitung dari perhitungan C1, "Pertarungan caleg di Dapil DKI Jakarta II cukup menarik, di tengah polemik Sirekap yg bermasalah, tak terdengar pemberitaan perhitungan C1 Hasil".</p> <p>Akun tersebut mengklaim bahwa perhitungan C1 sangat valid. "Hasil yg paling valid &amp; utama, karena Si Rekap adalah Alat Bantu."</p> <p>Sementara itu, jika berdasarkan laman Pemilu 2024 KPU versi Sabtu (2/3) pukul 16.00, progres rekapitulasi suara baru mencapai 60,07 persen atau 5.913 dari 9.844 tempat pemungutan suara (TPS).</p> <p>Menurut versi tersebut, suara tertinggi berdasarkan partai politik (parpol) diraih oleh PKS sebanyak 183.498 suara, diikuti PDIP (166.214), Gerindra (136.993), Golkar (105.610), PAN (93.222), dan PKB (78.714).</p> <p class="class-paragraph">Adapun perolehan suara para caleg tersbut sebagaimana yang tertulis di laman Pemilu 2024 KPU untuk Nur Wahid dari PKS: 86.540; Himmatul Aliyah (Gerindra): 35.670; Once Mekel (PDIP): 25.193; Prasetyo Edi Marsudi (PDIP): 13.907; Uya Kuya (PAN): 42.307; Abraham Sridjaja (Golkar): 28.302; dan Ida Fauziyah (PKB): 28.290.</p>

Ada indikator lain untuk melihat caleg-caleg yang berpotensi duduk di legilatif. Khususnya untuk tingkat DPR RI. Di dapil DKI 2 ada 7 kursi.

Hasil Hitungan C1: Menteri, HNW, Once Mekel, Uya Kuya, hingga Ketua DPRD DKI Berpotensi Lolos ke DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/HIDAYAT-NUR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meyakini bahwa masyarakat sudah dapat menilai sendiri ke mana arah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Silakan kepada masyarakat untuk menilai dan menyikapi apa dampak dari keputusan MK tersebut," katanya kepada wartawan usai pertemuan dengan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Lebak Bulus, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa PKS sebelumnya sudah menyatakan bahwa putusan MK cacat logika jika meloloskan gugatan soal batas usia capres-cawapres ini. Pasalnya, sebelum gugatan ini, ada gugatan serupa yang sudah ditolak sebelumnya oleh MK, yaitu batas usia kepala daerah pada 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013082212/tak-mau-praperadilan-usai-jadi-tersangka-kamaruddin-simanjuntak-ayo-limpahkan">Tak Mau Praperadilan Usai Jadi Tersangka, Kamaruddin Simanjuntak: Ayo Limpahkan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu itu MK tolak. Jadi kalau untuk kepala daerah usia muda ditolak, bagaimana untuk capres dan cawapres? Itu logika hukum yang kami sampaikan," ungkapnya HNW.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia mengatakan bahwa PKS memahami bahwa putusan MK sudah final dan bersifat mengikat. Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa setidaknya sudah mengingatkan MK untuk menjalankan tugasnya sesuai undang-undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKS sudah menyampaikan sikap bahwa hendaknya MK betul-betul menjadi teladan di dalam menjaga dan mengawal konstitusi," pungkas HNW.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013082204/jika-gibran-digandeng-jadi-cawapres-usai-putusan-mk-begini-respons-anies">Jika Gibran Digandeng Jadi Cawapres Usai Putusan MK, Begini Respons Anies</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan itu diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar berpendapat, MK berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut dan menilai para pemohon memilki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. "Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagiannya," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013082189/jokowi-klaim-tak-intervensi-putusan-mk-soal-syarat-kepala-daerah-bisa-maju-pilpres-2024">Jokowi Klaim Tak Intervensi Putusan MK Soal Syarat Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, jika sudah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," pungkas Anwar.</div>

Hidayat Nur Wahid (HNW) meyakini bahwa masyarakat sudah dapat menilai sendiri ke mana arah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

PKS Soal Putusan MK Batas Usia Capres-cawapres: Masyarakat Bisa Nilai Sendiri

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) memastikan, partainya tak akan meninggalkan Anies Baswedan. Hal ini setelah bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres.</p> <div dir="auto">"Belum ada opsi meninggalkan pak Anies. Majelis Syura hanya akan membahas usulan bakal cawapres Cak Imin dari PKB," kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis (7/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua MPR RI ini memastikan, PKS konsisten mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Konsitensi itu telah disepakati PKS bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat, sebelum hengkang dari KPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012944062/pks-belum-putuskan-soal-cak-imin-anies-pastikan-itu-hanya-soal-waktu">PKS Belum Putuskan Soal Cak Imin, Anies Pastikan itu Hanya Soal Waktu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKS masih komitmen dan konsisten dengan nilai-nilai dan kesepakatan yang dulu ditandatani oleh tiga ketum partai koalisis (Nasdem, Demokrat dan PKS). Karenanya PKS tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan bakal capresnya Anies Baswedan," ucap Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Hidayat tetap berharap Partai Demokrat bisa kembali mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab, Anies dinilai sebagai tokoh perubahan sebagaimana sebelumnya digaungkan PKS dan Demokrat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012940925/nasdem-harap-pks-segera-putuskan-cak-imin-sebagai-bacawapres-anies-baswedan"> NasDem Harap PKS Segera Putuskan Cak Imin Sebagai Bacawapres Anies Baswedan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKS tetap berharap Partai Demokrat kembali bersama koalisi yang bakal capreskan Anies Baswedan ini, karena beliaulah Capres yang lebih dekat dengan spirit perubahan dibanding bakal capres lainnya," ujar Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dipilihnya Cak Imin sebagai bakal cawapres, lanjut Hidayat, pihaknya menghormati keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan. Oleh karena itu, PKS akan membahas keputusan dipilihnya Cak Imin sebagai bakal cawapres, ke dalam Majelis Syura PKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKS akan membahas usulan baru soal bakal cawapres ini bersama lembaga tertinggi partai yang diberi kewenangan, yaitu Majlis Syura," pungkas Hidayat.</div> <p>&nbsp;</p>

"Belum ada opsi meninggalkan pak Anies. Majelis Syura hanya akan membahas usulan bakal cawapres Cak Imin dari PKB," kata HNW.

Hidayat Nur Wahid Tegaskan Apa pun yang Terjadi PKS Tak Akan Tinggalkan Anies Baswedan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/HIDAYAT.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid. MPR</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti penanganan pelaporan dugaan pemalsuan akta CV Lestiani dan PT Blue Bird yang ditangani Polri. Apalagi, penegakan hukum yang adil merupakan cita-cita dari kemerdekaan Indonesia.</p> <p>"Harusnya persoalan ketidakadilan di negeri ini bisa diatas. Karena secara filosofis, kata adil itu muncul dua kali kan, dari sila kelima kepanjangannya karena kita sudah berada di posisi 78 tahun Indonesia merdeka, harusnya ada grafik yang kalau pun ada masalah tapi grafiknya menunjukkan naik gitu," kata kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (25/8).</p> <p>Untuk itu, dia mengingatkan agar penanganan hukum yang adil harus dirasakan semua pihak. Termasuk, pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief, yang tengah mencari keadilan ke kepolisian.</p> <p>"Sehingga rakyat percaya bahwa kita berada di alam merdeka dengan penegakan keadilan yang terlihat setiap tahun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ucap dia.</p> <p>Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakkir menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat. Bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum.</p> <p>Salah satunya yang dilaporkan Mintarsih ke Bareskrim Mabes Polri. Dia mengadukan persoalan tersebut dengan didampingi kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak.</p> <p>"Kalau terkait masalah pidana pada umumnya mereka, penegak hukum itu masih timbang-timbang (menimbang), karena kalau diproses harus memerlukan biaya dan biaya yang keluar dari negara juga itu besar. Kalau tidak diproses juga itu kadang-kadang juga itu, apa namanya itu juga (hak) warga negara, jadi di situ dilematis," ujar Mudzakkir.</p> <p>Dia mengamini soal hukum pidana memang tidak didesain untuk memulihkan kembali kerugian aset atau keuangan yang diderita oleh korban.</p> <p>"Tapi adil itu parameternya adalah memasukkan ke penjara," kata dia.</p> <p>Sehingga, kata Mudzakkir, uang atau aset tidak kembali tapi kompensasi dalam bentuk masuk penjara. Namun, seiring waktu tujuan memenjarakan agar kapok itu bergeser dengan lahirnya, restoratif justice. Artinya, jika persoalan bisa diselesaikan dengan cara memulihkan kerugian korban dalam hal ini Mintarsih maka tujuan dari restoratif justice terwujud.</p> <p>"Kalau orang berbuat kejahatan harus nanggung kerugiannya yang terjadi itu kan juga memberi efek jera kepada yang pelakunya, kan begitu. Memulihkan kembali itu yang lebih bagus, itu yang diutamakan," tegas Mudzakkir.</p> <p>Sebelumnya, Mintarsih menekankan dirinya telah memberikan semua bukti terkait laporannya ke polisi. Bukti itu dia serahkan saat ke Bareskrim.</p> <p>"Pada waktu itu sudah saya berikan semua bukti, jadi itu semua bukti asli saya perlihatkan, lalu fotocopy saya berikan dan disitu mulai saya beberkan mulai dari awal sampai akhir dan terkena pasal 266, 372 dan 374, hubungannya adalah dengan masalah awal," kata Mintarsih.</p> <p>"Di mana saya keluar sebagai pengurus, tetapi kenapa kok harta saya dihilangkan, jadi bagi saya itu tidak masuk akal, tapi sekarang pengacara notaris yang membuat akte itu pada saat dipanggil oleh pak Kamarudin, mengatakan sebetulnya harta saya tetap ada, dengan penekanan seharusnya saya sebagai persero bukan semua habis karena saya mundur sebagai pengurus," ucapnya.</p>

Berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat. Bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum.

Wakil Ketua MPR Soroti Perjuangan Mintarsih Menuntut Keadilan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023&nbsp;tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Keyakinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan,&nbsp;agar SEMA itu ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para hakim di seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah MA telah mendengarkan apa yang kami, MUI, dan banyak elemen bangsa kritikkan, terkait fenomena pengadilan negeri yang secara kontroversial mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir. SEMA ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga harus ditaati dan dilaksanakan bersama-sama, oleh seluruh hakim dan lembaga peradilan," kata HNW kepada wartawan, Rabu (19/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi esensi dari SEMA ini juga sesuai dengan Konstitusi dan putusan MK yang menolak pengesahan perkawinan&nbsp; beda Agama,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sikap Ketua MA Muhammad Syarifuddin yang menerbitkan SEMA ini dengan menjadikan UU Perkawinan sebagai rujukan utama, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01442021/pn-surabaya-terima-16-permohonan-perkawinan-beda-agama">PN Surabaya Terima 16 Permohonan Perkawinan Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA itu sejalan dengan pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan UU Perkawinan dan karenanya menolak pengesahan pernikahan beda Agama,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa dengan terbitnya SEMA tersebut, ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang mengakali celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01434068/respons-kemenag-soal-mk-tolak-legalkan-nikah-beda-agama">Respons Kemenag soal MK Tolak Legalkan Nikah Beda Agama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;SEMA ini harus menjadi pedoman bersama di lingkungan Peradilan, bahwa MA sudah menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya melarang pencatatan pernikahan beda Agama karena tak sesuai dengan UU Pernikahan itu&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">HNW yang sejak awal mengkritik sejumlah pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir ini, berharap agar dengan sudah terbitnya SEMA tersebut, maka demi tegaknya hukum dan terlaksananya toleransi beragama secara benar, polemik dan fenomena pencatatan/pengesahan pernikahan beda agama yang bertentangan dengan UU Perkawinan, UUDNRI 1945 dan Putusan MK tersebut bisa diakhiri dan dikoreksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencatat fenomena dalam setahun terakhir ini dimulai pada Juni 2022, dimana Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Selanjutnya seperti bola salju, fenomena yang salah itu juga dilakukan oleh para hakim di sejumlah pengadilan, seperti di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Jogjakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terakhir pada Juni 2023 dilakukan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Alhamdulillah, akhirnya MA mendengarkannya juga kritik dan saran yang kami sampaikan, juga dari MUI dan lain-lain, dengan Ketua MA menerbitkan SEMA yang menjadi pedoman pengadilan negeri ini. Maka SEMA ini penting dijadikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan mengoreksi perilaku dan pemahaman hukum yang menyimpang di kalangan sebagian hakim hingga terjadilah pencatatan pernikahan beda Agama sekalipun tidak sesuai dengan UU Pernikahan dan UUD 1945," pungkasnya.</div>

Ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang mengakali celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama

Mahkamah Agung Larang Perkawinan Beda Agama, MPR Minta Pengadilan Taati SEMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/HIDAYAT-PKS.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak terburu-buru mengubah aturan soal pendirian rumah ibadah. Pria yang kerap disapa HNW ini meminta, Menag Yaqut untuk terlebih dahulu menyelenggarakan dialog lintas pemuka agama dan pimpinan ormas keagamaan, sebelum mengambil keputusan.</p> <p>Hal ini agar aturan yang dibuat benar-benar bisa jadi solusi berkeadilan bagi seluruh umat beragama di seluruh Indonesia. Apalagi, sejumlah pihak sudah mengkritisi bahkan MUI menyatakan penolakan atas usulan Menag yang akan mengubah aturan pendirian rumah ibadah tersebut.</p> <p>&ldquo;Urusan beragama apalagi terkait pendirian rumah ibadah memang kompleks, tidak hanya soal mayoritas dan minoritas, yang berbeda-beda di banyak kasusnya. Hal itu seperti di Bali, NTT, Sulut dan Papua yang mayoritasnya non muslim. Di situ ada unsur tokoh agama, forum umat beragama, masyarakat, ormas keagamaan yang semuanya punya peran untuk harmoni kehidupan beragama melalui pendirian rumah ibadah," kata HNW kepada wartawan, Selasa (13/6).</p> <p>Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menginginkan, kebijakan tersebut benar-benar jadi solusi yang adil dan bisa hadirkan harmoni di antara umat beragama. Karena itu, Menag Yaqut mesti mempertimbangkan fakta sosial keagamaan, juga mencermati dan merujuk pada data resmi yang dikeluarkan oleh Kemenag agar tidak ada pandangan diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah.</p> <p>HNW menjelaskan, jika latar belakang keinginan Menag Yaqut untuk mengubah aturan pendirian rumah ibadah adalah aspirasi dari unsur Gereja melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), maka data Kemenag menunjukkan dibanding jumlah Masjid, maka jumlah Gereja meningkat paling tinggi selama 3 tahun terakhir.</p> <p>Hal itu disebutkan dalam portal &lsquo;Satu Data Kementerian Agama&rsquo;, pada tahun 2021, jumlah Gereja Kristen di Indonesia 72.233 atau meningkat 23,46 persen dari tahun 2019 yang berjumlah 55.287. Jumlah Gereja Protestan pada tahun 2021 berjumlah 13.749 atau meningkat 14,66 persen dibanding tahun 2019 yang berjumlah 11.734. Sementara jumlah Masjid pada tahun 2021 sebanyak 285.631 dengan peningkatan hanya 1,97 persen, dibanding tahun 2019 yang berjumlah 280.006.</p> <p>Secara proporsionalitas dengan jumlah pemeluk agama, umat Islam di tahun 2021 mewakili 86.93 persen populasi, namun jumlah masjid yang didirikan tidak setara, malah jauh dibawah prosentase itu, hanya 74 persen dari total rumah ibadah di Indonesia. Sementara umat Kristen di Indonesia 7,47 persen dan Protestan 3,08 persen dari jumlah Penduduk Indonesia, namun jumlah rumah ibadahnya jauh lebih besar, yakni 18,72 persen (Kristen Katolik) dan 3,56 persen (Kristen Protestan) dari jumlah total rumah ibadah.</p> <p>&ldquo;Ini menunjukkan toleransi di lapangan sudah berjalan, dan secara aturan tidak mendiskriminasi terhadap agama apa pun, termasuk dalam pendirian rumah ibadah. Bahkan agama Konghucu yang mewakili 0,05 persen umat beragama di Indonesia, juga memiliki jumlah Klenteng dengan persentase lebih banyak yaitu 0,15 persen dari total rumah ibadah," sebut HNW.</p> <p>Oleh karena itu, HNW mengutarakan sebelum mengubah aturan pendirian rumah ibadah, penting bagi Menag Yaqut untuk melihat fakta-fakta resmi yang dikeluarkan sendiri oleh Kemenag secara mendalam. Hal ini agar dapat mendudukkan masalah lebih proporsional berkeadilan, dan tidak hanya berdasarkan kasus per kasus saja.</p> <p>"Agar aturan itu benar-benar bisa jadi solusi untuk memperkuat toleransi dan harmoni di antara umat beragama, dan tidak malah menghadirkan keresahan baru,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Dalam membuat aturan  soal rumah ibadah harus benar-benar bisa jadi solusi berkeadilan bagi seluruh umat beragama di seluruh Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hidayat nur wahid

Berita Terkini