<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/bahlil-tambang-4111199720.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8). Bahlil menyebut, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap PAD dinilai belum optimal.&nbsp; "Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?" ujarnya di hadapan kader Partai Golkar dan pejabat daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu&nbsp;menekankan, salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi tambang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberi nilai tambah sekaligus pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah. "Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya. Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam distribusi izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini lebih banyak dikuasai perusahaan besar berbasis di Jakarta. Menurutnya, masyarakat lokal kurang mendapat ruang.&nbsp; "Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri," tegas Bahlil. Dalam revisi UU Minerba terbaru, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, BUMD, hingga ormas keagamaan. Skema ini diharapkan membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk lebih terlibat dalam pengelolaan tambang.&nbsp; "Kita harus membangun konglomerat baru di daerah. Jangan konglomerasinya Jakarta terus. Kita butuh sinergi agar pemerataan bisa terwujud," tambahnya. Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat PAD Sulawesi Tengah, salah satunya perbedaan aturan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Ia memperkirakan, jika seluruh potensi PAD ditarik secara maksimal, Sulteng bisa memperoleh tambahan Rp 2 triliun dari sektor tambang. "Kalau APBD sekarang sekitar Rp 5,5 triliun, tambahan Rp 2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah. Saya janji ini jadi tugas utama saya dan akan saya laporkan langsung kepada Presiden," pungkasnya.

Bahlil Lahadalia dorong optimalisasi PAD melalui pengelolaan tambang di Sulawesi Tengah, fokus pada hilirisasi dan keadilan distribusi IUP.

Bahlil Ingin Ciptakan Konglomerat Baru di Daerah Lewat Pengelolaan Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/FREEPORT-22-1180472712.jpg" alt="Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik menjadi contoh upaya besar dalam mendorong hilirisasi mineral tembaga. (Foto: Freeport Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik menjadi contoh upaya besar dalam mendorong hilirisasi mineral tembaga. (Foto: Freeport Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan hilirisasi tambang sebagai strategi utama mencapai visi Indonesia Emas 2045. Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul "Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika" mengungkapkan, dengan fokus pada komoditas mineral seperti tembaga, bauksit, dan pasir silika, kebijakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga berpeluang menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi inklusif. Hingga tahun 2024, pembangunan smelter di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah, telah menunjukkan hasil nyata. Smelter-smelter ini tidak hanya memproses bahan mentah menjadi produk bernilai tambah seperti katoda tembaga dan alumina, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. &ldquo;Hilirisasi bukan sekadar transformasi ekonomi. Ini adalah upaya untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka jalan bagi pembangunan sosial,&rdquo; kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), Nur Kholis, melalui keterangan tertulis. Nur Kholis yang juga Ketua Tim Pelaksana riset mengatakan kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak sosial yang signifikan, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Di daerah hilirisasi seperti Gresik, Sumbawa Barat, Mempawah, dan Batang, sejumlah indikator sosial menunjukkan perbaikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang didukung oleh pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Asli Daerah (PAD). Peningkatan di sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Indikator seperti Umur Harapan Hidup (UHH) dan penurunan angka stunting menunjukkan progres yang menggembirakan. &ldquo;Dengan hilirisasi, kami melihat peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Pendapatan daerah yang dihasilkan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ujarnya menjelaskan. Selain itu, hilirisasi tambang juga memberikan peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di banyak wilayah hilirisasi, seperti Gresik (Jawa Timur), Sumbawa Barat (NTB) Mempawah (Kalimantan Barat) dan Batang (Jawa Tengah), UMKM mendapat manfaat dari program-program pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi oleh perusahaan hilirisasi industri tambang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). "UMKM mendapatkan peluang besar untuk terlibat dalam rantai pasok industri yang lebih besar. Dengan adanya larangan ekspor mineral mentah dan pembangunan industri hilir, UMKM memiliki kesempatan untuk bekerja sama melalui kemitraan dengan perusahaan smelter. Hal ini diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan daya saing produk domestik, sekaligus memperkuat ekonomi lokal di berbagai daerah lokasi hilirisasi," kata Nur Kholis.

Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan hilirisasi tambang sebagai strategi utama mencapai visi Indonesia Emas 2045.

FEB UI Sebut Hilirisasi Tambang Membangun Masa Depan Ekonomi Inklusif di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/hilirisasi-gresik-2217026009.png" alt="SKALA NASIONAL: Proyek pembangunan smelter hilirisasi tembaga milik PT Freeport Indonesia yang berada di JIIPE. Akan ada industri hilir timah yang dibangun di Gresik." width="100%">
<figcaption>SKALA NASIONAL: Proyek pembangunan smelter hilirisasi tembaga milik PT Freeport Indonesia yang berada di JIIPE. Akan ada industri hilir timah yang dibangun di Gresik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program hilirisasi industri tambang. Hingga tahun 2024, program ini telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika. Hilirisasi bahkan menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang dilakukan. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika. Hal itu diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul "Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika". "Sedangkan yang menjadi syarat cukupnya agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter, untuk dihilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir," kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), Nur Kholis, melalui keterangan tertulis. Nur Kholis mengatakan bahwa hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika&mdash;seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor&mdash;kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru. &ldquo;Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan kita menuju kemandirian ekonomi. Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,&rdquo; ujar Nur Kholis. Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. "Kami juga menemukan bahwa, selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Nur Kholis yang juga Ketua Tim Pelaksana riset. Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastuktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversivikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional. "Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang. Pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi. " paparnya.

Program hilirisasi komoditas tambang telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah.

Riset UI: Hilirisasi Jadi Prasyarat Sektor Industri Menuju Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/Screenshot_20240926_222041_Gallery-1371732978.jpg" alt="Tembaga yang merupakan produk utama dari pabrik peleburan dan pemurnian atau smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang baru-baru ini diresmikan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tembaga yang merupakan produk utama dari pabrik peleburan dan pemurnian atau smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) yang baru-baru ini diresmikan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah didorong untuk tak menyetujui ekspor tembaga mentah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah pada 2025 adalah kebijakan yang tepat. &rsquo;&rsquo;Jangan ada celah untuk kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga yang bernilai tambah rendah. Justru momentum saat ini baik untuk mendorong perbaikan tata kelola hilirisasi tembaga dan bauksit,&rsquo;&rsquo; ujar Bhima di Jakarta, Selasa (14/1). Dia menjelaskan, sejak terbitnya UU Minerba No.4 Tahun 2009, perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia sudah diberikan waktu cukup lama mempersiapkan smelter. Artinya, itulah saatnya menjalankan hilirisasi secara konsisten. Hingga akhir 2024, kapasitas produksi smelter tembaga baru di dalam negeri belum mencapai 100 persen. Belum lagi smelter tembaga yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur belum bisa beroperasi 100 persen pada Januari 2025 karena kebakaran. &rsquo;&rsquo;Insiden kebakaran yang terjadi di pabrik smelter Gresik perlu dijadikan bahan evaluasi, tapi bukan alasan ekspor konsentrat dibuka kembali,&rsquo;&rsquo; lanjut Bhima. Tak berbeda jauh dengan tembaga, nasib hilirisasi bauksit juga memerlukan reformasi di berbagai aspek. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia. Sayang, Bhima menyebut kinerja ekspor industri pengolahan bauksit cenderung melemah pada 2023. Berdasarkan data terakhir, volume ekspor industri pengolahan logam dasar bauksit pada 2023 hanya 396,1 ton. Turun 41,6 persen dibanding 2022 (year-on-year). Kemudian nilai ekspornya turun 55,6 persen (yoy) menjadi USD 448,4 ribu. Soal hilirisasi bauksit, yang kali pertama dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah menyelesaikan banyaknya smelter yang mangkrak. Kementerian ESDM mencatat terdapat sebanyak 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi. &rsquo;&rsquo;Salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya mencari pendanaan. bank domestik belum banyak tertarik dalam mendanai proyek hilirisasi bauksit,&rsquo;&rsquo; kata Bhima. Beberapa langkah bisa diambil untuk memperkuat sektor hilirisasi tembaga dan bauksit. Pertama, Bhima menyebut perlunya konsistensi kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tambang konsisten, tidak berubah-ubah, dan memiliki arah jangka panjang. Kedua, insentif investasi. Menurut dia, perlu ada insentif fiskal secara selektif dan terukur kepada investor yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Dengan catatan memiliki rencana transisi energi dan pengolahan limbah yang baik. &rsquo;&rsquo;Ketiga, sanksi tegas. Pemerintah harus memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter sesuai tenggat,&rsquo;&rsquo; jelas Bhima. Kemudian, perlunya akses energi dengan membangun infrastruktur energi yang memadai. Seperti pembangkit listrik dari energi terbarukan untuk mendukung operasi smelter yang membutuhkan energi besar (energy intensive industry). Pemerintah, imbuh Bhima, juga harus memperbaiki jaringan transportasi untuk memastikan kelancaran pengangkutan bahan baku dan produk hilir. Pemerintah juga harus mewajibkan transfer teknologi dari investor asing ke tenaga kerja dan perusahaan lokal. &rsquo;&rsquo;Pengembangan SDM juga diperlukan dengan melatih tenaga kerja lokal untuk menguasai teknologi pengolahan tembaga dan bauksit. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing,&rsquo;&rsquo; tutupnya.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah pada 2025 adalah kebijakan yang tepat.

Dorong Perbaikan Tata Kelola Hilirisasi Tambang, Pemerintah Diminta Tak Restui Ekspor Tembaga Mentah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/freeport-1-1663691780.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia berambisi besar untuk menggenjot nilai tambah dari sektor pertambangan. Ambisi itu butuh kerja sama banyak pihak, termasuk dari kalangan dunia usaha. Dengan bekal sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga tembaga, Indonesia memang diuntungkan dalam hiirisasi. Namun, sumber daya alam tersebut akan sia-sia jika tidak ada tangan-tangan dunia usaha yang juga ikut berperan besar. Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia (PTFI). &bull; 12 Februari 2024 Smelter PTFI Capai 32 Juta Jam Kerja Selamat Pencapaian 32 suta Jam Kerja Selamat Simelter PTFI digelar pada penutupan peringatan Bulan Keselamatan Kesehatan Kerja Nasional (BK3N) 2024. &nbsp;&bull; 13 Juni 2024 Pengiriman Perdana Konsentrat Tembaga ke Smelter Gresik PTFI melakukan pengiriman perdana konsentrat tembaga tari pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika Papua Tengah ke fasilitas pengolahan dan pemurnian Smelter baru di Kawanan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/FREEPORT-2-625788454.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &nbsp;&bull; 15 Juni 2024 Smelter PTFI Capai 50 Juta Jam Kerja Selamat Pencapaian 50 juta jam kerja selamat berkat dedikasi dan tanggung jawab para pekerja yang menerapkan nilai K3 pada setiap aspek operasional. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/FREEPORT-3-2488717507.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &bull; 21 Juni 2024 Konsentrat Tembaga Perdana Tiba di Smelter Baru PTFI Kapal pengangkut konsent tembaga Perdana dan Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Papua Tengah bersandar di Pelabuhan Smelter PTFI, Gresik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/FREEPORT-4-4066688078.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &nbsp;&bull; 27 Juni 2024 Smelter Freeport Resmi Beroperasi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia didampingi Presiden Direktur PTFI Tony Wenas meresmikan beroperasinya Smelter PTFI di Gresik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/FREEPORT-5-3282061903.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &bull; 23 September 2024 Presiden Joko Widodo Resmikan Produksi Smelter PTFI Peresmian produksi smelter PTFI menandai babak baru dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Menjadikan PTFI sebagai perusahaan tambang tembaga terintegrasi dari hulu ke hilir terbesar di dunia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/FREEPORT-6-4204952814.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &bull; 7 November 2024 PTFI dan ANTAM Tanda Tangani Perjanjian Jual Beli Emas Dalam perjanjian ini Antam akan membeli 30 ton emas per tahun dari PTFI yang akan dijadikan produk logam mulia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/FREEPORT-7-3618781209.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dengan bekal sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga tembaga, Indonesia memang diuntungkan dalam hiirisasi.

PT Freeport Indonesia dan Kontribusi Besar Dari Sektor Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/smelter-3560355561.png" alt="KURANGI EMISI: Foto smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Pengolah tembaga yang beroperasi pada Juni mendatang itu mendapat pasokan energi ramah lingkungan." width="100%">
<figcaption>KURANGI EMISI: Foto smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Pengolah tembaga yang beroperasi pada Juni mendatang itu mendapat pasokan energi ramah lingkungan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui kajian terbarunya mengungkapkan perkembangan positif dalam pembentukan ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia. Temuan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, dalam paparan hasil kajian di Jakarta hari ini. "Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta tembaga global dengan kepemilikan sekitar 3% dari cadangan tembaga dunia. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia dan produsen tembaga terbesar di Asia Tenggara," ungkap Esther. Menurut kajian INDEF, momentum ini diperkuat dengan tren global menuju transisi hijau yang membuka peluang besar bagi Indonesia. Konsumsi tembaga global diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2035 dengan pertumbuhan rata-rata 14% sejak 2016, terutama didorong oleh perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan. "Hilirisasi tembaga memiliki nilai strategis yang signifikan. Peningkatan nilai tambah dari hulu ke hilir sangat substansial, mulai dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat yang meningkat 2 kali lipat, hingga produk akhir berupa kabel listrik yang bisa mencapai 71 kali lipat nilai tambah," jelas Esther. Dari sisi ekonomi, pengembangan industri hilir tembaga memiliki potensi dampak yang besar, mulai dari nilai ekspor yang mencapai 282 juta USD, penciptaan lapangan kerja (253.583 lapangan kerja) dengan kontribusi terhadap GDP sebesar 34,9 juta USD. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, &nbsp;Tri Winarno, menekankan bahwa hilirisasi tembaga wajib memberikan manfaat kepada negara. Menurutnya hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Kita ingin proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi)," katanya. Selain itu INDEF mencatat bahwa pembentukan ekosistem menjadi aspek krusial dalam pengembangan hilirisasi industri tembaga. "Tanpa adanya ekosistem yang terintegrasi, sulit untuk mendorong hilirisasi karena membutuhkan keterkaitan antar sektor yang kuat," kata Esther. Kajian INDEF menunjukkan bahwa ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia mulai terbentuk dengan baik, terutama setelah implementasi UU Minerba. Hal ini terlihat dari terbentuknya rantai nilai yang melibatkan berbagai aktor utama, dari produsen hulu hingga pemain hilir, termasuk industri kabel listrik. "Peran negara melalui kebijakan yang tepat terbukti krusial dalam membentuk ekosistem hilirisasi. Ini membuktikan pentingnya state-led development dalam transformasi industri. Kebijakan pemerintah telah berkembang dari penetapan dasar hukum hingga penguatan ekosistem industri yang terintegrasi, dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi,&rdquo; kata Esther menjelaskan. Seperti diketahui, salah satu Langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah dengan membangun smelter baru di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024, merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain single-line terbesar di dunia, mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun menjadi sekitar 600.000 ton katoda tembaga. Investasi sebesar Rp58 triliun dalam pembangunan smelter ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan tembaga nasional tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya industrialisasi di Indonesia, khususnya di area Gresik, Jawa Timur. Beroperasinya smelter ini diperkirakan akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja, terdiri dari 1.200 pekerja kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta tembaga global dengan kepemilikan sekitar 3% dari cadangan tembaga dunia.

 INDEF: Ekosistem Hilirisasi Tembaga Indonesia Menunjukkan Perkembangan Positif dan Punya Nilai Strategi yang Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/IMG-20240722-WA0027-3410429661.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Sebelumnya, sistem ini hanya mencakup komoditas batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sistem ini terus mengalami pengembangan untuk menjadi lebih baik. Bahkan ditargetkan bisa mencakup berbagai komoditas lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembentukan Simbara. Menkeu pun menyebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang paling berapi-api menyambut sistem ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terima kasih ke seluruh pihak yang kerja sama terutama dalam hal ini Pak Menko Luhut, sangat berapi-api dan semangat, sejak awal beliau dapat briefing dibangunnya Simbara," ungkapnya dalam acara Peluncuran Simbara di Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu mengatakan, Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara (Minerba) yang terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menilai, Simbara menjadi bentuk kewibawaan pemerintah karena mengintegrasikan 50 dokumen perizinan yang sebelumnya tersebar di 6 kementerian dan lembaga (K/L). Sehingga, perusahaan bisa menerapkan kepatuhan dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengusaha tidak bisa, kemudian kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi,&rdquo; jelasnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan. Karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka,&rdquo; imbuh Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, Simbara yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun sejak diluncurkan pada 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isa merinci, tambahan pendapatan itu berasal dari keberhasilan pencegahan atas praktik tambang ilegal atau ilegal mining sebesar Rp 3,47 triiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, terdapat tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga profil risiko pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang pengusaha dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yakni sebesar Rp 1,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hingga saat ini Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian dan lembaga dan memberikan beberapa dampak positif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu mengatakan, Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

Simbara Diperluas untuk Nikel dan Timah, Sri Mulyani Sebut Pak Luhut Paling Berapi-api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wamen-BUMN-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi mineral tambang. Sebab, tanpa hilirisasi ini, neraca perdagangan akan terus defisit.  Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin mencontohkan ekspor komoditas yang dilakukan oleh PT Inalum (Persero). Ekspor bauksit hanya dihargai USD 30 per ton.  Padahal, setelah itu mereka mengimpor lagi dalam bentuk alumina dengan harga USD 400 per ton. Budi menjelaskan, untuk menghasilkan 1 ton alumina dibutuhkan 3 ton bauksit.  Dengan asumsi ini maka perbandingannya menjadi nilai ekspor USD 90, sedangkan impornya USD 400 per ton. "USD 90 kita ekspor, impornya USD 400. Kan (nilai impornya) 4 kali lipat (nilai ekspor)," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/7).  Mantan bos MIND ID itu pun menyebut hal inilah salah satu yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Budi melanjutkan, jika bisa dilakukan hilirisasi, maka Indonesia tidak perlu mengimpor.  "Waktu dulu pertama kali berhenti dari banker kerja di tambang, saya baru sadar bahwa Inalum itu impor alumina dari luar negeri. Padahal alumina itu dibikin dari bauksit dalam negeri," jelasnya.  Selain itu, dia juga mengimbau agar perusahaan pelat merah mengurangi membelanjakan modalnya ke luar negeri. Tetapi memprioritaskan belanja dalam negeri.  "Pertamina, PLN, tambang, termasuk Telkom, ya kalau bisa uangnya jangan di-spend keluar. Uangnya di-spend ke dalam supaya orang-orang kita yang ekonominya lagi susah, yang gajinya lagi susah mendapatkan kucuran uang tersebut," pungkasnya.

Wamen BUMN Mantan Bos MIND ID Curhat Salah Satu Penyebab Utama CAD