<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/JKT-1-SIDANG-KABINET-PERDANA-MERAH-PUTIH-FED-18JPG-1779032593.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabumi Raka memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabumi Raka memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto sangat bertekad meningkatkan perekonomian nasional, terutama ekonomi rakyat. Sikap itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan Prabowo terhadap pengusaha pribumi dan UMKM. Dua kelompok usaha itu serasa mendapat angin segar dan berharap diprioritaskan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang&nbsp;Komarudin, Prabowo Prabowo benar-benar ingin mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bebas dari cengkeraman oligarki. Terlebih, selama ini ekonomi Indonesia telah dikuasai oleh hanya segelintir elite, politisi, dan oligarki. Padahal sudah selayaknya kekayaan alam Indonesia dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. "Ya saya melihatnya apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya, ingin keluar dari itu semua, keluar dari oligarki dan kepentingan elite yang sudah mencengkram Indonesia di bidang ekonomi," kata Ujang di Jakarta pada Kamis (24/10). Dikatan Ujang, ekonomi yang dikuasai sebagian elite atau oligarki sangat merugikan rakyat, anak bangsa, dan masyarakat kecil. Namun, untuk mengubah kebiasaan itu bukan sebuah hal yang mudah. Membutuhkan keberanian dari Prabowo. "Kalau Pak Prabowo punya keberanian untuk menomorsatukan pengusaha-pengusaha di luar oligarki, itu sesuatu yang bagus. Sesuatu yang positif," tegasnya. Ujang mencontohkan perekonomian di Malaysia berjalan karena mengutamakan pengusaha pribumi. "Di Malaysia itu kebijakan ekonomi kebanyakan kepada pengusaha-pengusaha Malaysia dan sukses. Di Indonesia pengusaha pribumi banyak yang mati. "Oleh karena itu, kita tunggu kiprah Prabowo untuk mendorong pengusaha-pengusaha lokal untuk berkiprah di negaranya sendiri," tambah Ujang. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto seusai dilantik di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Ketua HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman mengatakan, HIPPI sebagai penggiat ekonomi nasional, sangat mendukung Prabowo memerhatikan pelaku UMKM yang jadi roda penggerak perekonomian di Indonesia. Menurut dia, para 'penggawa ekonomi' dalam Kabinet Merah Putih sangat pas. Pos-pos ekonomi di Kabinet Merah Putih diisi oleh anak-anak bangsa yang sebelumnya telah menunjukkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas. "Mereka kaya pengalaman dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; kata Uchy. &ldquo;HIPPI yakin orkestra ekonomi yang dipimpin oleh Prabowo mampu memperdengarkan syair dan melodi yang pas dalam sebuah simfoni nan merdu, yang tentunya menggugah hasrat dan menyejukkan pertumbuhan ekonomi di republik ini," tambah Uchy. Khusus untuk pengusaha pribumi yang sebagian besar menjadi pelaku UMKM, pihaknya yakin pemerintahan Prabowo bakal memberikan perhatian penuh terhadap UMKM. Mengingat peran UMKM sangat besar bagi perekonomian negara, seperti berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Belum lagi, 90 persen tenaga kerja di Indonesia dipekerjakan oleh UMKM. "Insya Allah, Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan berbagai masalah dan kendala yang saat ini tengah dihadapi oleh para pngusaha pribumi Indonesia," tutur Uchy. Ada beberapa poin yang Uchy catat dari pidato Prabowo. Salah satunya ketika Prabowo mengatakan, "hanya dengan persatuan dan kerja sama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa yang&nbsp;gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, bangsa&nbsp;yang&nbsp;baldatun toyyibatun warobbun ghofur".&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto sangat bertekad meningkatkan perekonomian nasional, terutama ekonomi rakyat.

Misi Presiden Prabowo Memajukan Ekonomi Rakyat, UMKM dan Pengusaha Lokal Minta Diutamakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-090411-26926888.jpg" alt="Founder sekaligus Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono (kanan)." width="100%">
<figcaption>Founder sekaligus Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) baru saja melantik pengurus baru. Hendy Setiono menjadi salah satu pengusaha yang memasuki jajaran pengurus itu mewakili arek-arek Surabaya. Hendy yang merupakan Founder sekaligus Group CEO Baba Rafi Enterprise tersebut dilantik bersama para pengurus baru lain di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf. Hendy dilantik oleh Ketua Umum HIPPI Ariful Yaqin Hidayat menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat HIPPI Bidang UMKM Koperasi dan Kewirausahaan. Hendy mengungkapkan puji syukur dan bahagia terpilih menjadi dewan pengurus pusat HIPPI. Itu adalah kesempatan untuk andil dalam perkembangan pengusaha asli. &rdquo;Kesempatan ini juga akan saya gunakan untuk bisa mengembangkan bisnis-bisnis UMKM serta koperasi masyarakat, terutama di Surabaya agar lebih berkembang dan diperhatikan,&rdquo; kata Hendy. Selain itu, Hendy berharap bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pengusaha-pengusaha Indonesia agar bisa memajukan ekonomi bangsa. Pria yang merupakan pebisnis asal Surabaya dengan beberapa bisnis makanan seperti Kebab Turki Baba Rafi, Ngikan, Nyapii, dan Foresthree Coffee, itu optimistis bahwa usaha-usaha dalam negeri bisa tumbuh hingga ke kancah global. &rdquo;HIPPI dikhususkan untuk pebisnis yang memulai bisnisnya dari Indonesia dengan harapan bisa berkembang ke skala global,&rdquo; ucap Hendy.

Founder Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono dilantik jadi anggota Dewan Pengurus Pusat HIPPI Bidang UMKM Koperasi dan Kewirausahaan

Wakili Arek Suroboyo, Hendy Setiono Masuk Jajaran Pengurus HIPPI Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-161833-3426084944.jpeg" alt="Ketua Umum HIPPI periode 2023-2028 Erik Hidayat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum HIPPI periode 2023-2028 Erik Hidayat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyongsong bonus demografi pada 2045. Yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6-8 persen. Target itu agar Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid ada ancaman yang serius, pengusaha nasional atau pribumi harus dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Apalagi di era keterbukaan saat ini, ada kekhawatiran pengusaha atau perusahaan asing bakal menguasai perekonomian Indonesia pada 2045. "Indonesia perlu menerapkan sistem ekonomi pancasila sebagai penyeimbang dari sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis, sehingga terwujud pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Arsjad Rasjid saat melantik Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) periode 2023-2028 di Ruang Balairung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, pada Senin (20/5). Arsjad menambahkan, ada ancaman serius jika pengusaha nasional tidak dapat mengambil peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Di era keterbukaan seperti saat ini ada kekhawatiran pengusaha atau perusahaan asing bakal menguasai perekonomian Indonesia di 2045. CEO Indika Energi itu menyebut, 98 persen pengusaha di Indonesia adalah UMKM. 90 persen dari UMKM itu berada di level mikro. Penghasilannya dari Rp 20 juta per tahun atau kurang dari Rp 2 juta per bulan. &ldquo;Ini adalah PR kita bersama untuk menaikkan level pengusaha dari usaha mikro menjadi kecil dan pengusaha kecil ke menengah," tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum HIPPI periode 2023-2028 Erik Hidayat mengatakan, HIPPI siap ditugaskan KADIN untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. HIPPI berkomitmen ikut berkontribusi untuk meningkatkan pengusaha level menengah nasional menjadi 2 persen dari total penduduk Indonesia. "Perlu ada keseimbangan antara investasi asing dan dukungan serta perlindungan Pemerintah kepada pengusaha nasional," tegas Erik. Erik mengatakan, HIPPI akan menjadi organisasi yang aktif melakukan check and balance terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Sikap HIPPI itu agar Pemerintah memiliki keberpihakan pada pengusaha nasional serta sistem ekonomi yang menekankan keberlanjutan atau sustainability daripada keuntungan jangka pendek saja. "20 Mei 2024 merupakan hari pengusaha pribumi sebagai motivasi untuk pengusaha pribumi bangkit," harapnya. Dia menyebut, jumlah pengusaha menengah-kecil masih memprihatinkan. Sebagai contoh, pengusaha nasional Ciputra pernah mengungkapkan dari 50 pengusaha properti di Indonesia, hanya 1 dari pribumi. Data lain diungkapkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh pengusaha nasional Jusuf Kalla menyatakan dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya 1 pribumi. Dalam catatan Prof. Didin Damanhuri, Indonesia hanya memiliki 9 pengusaha pribumi yang masuk dalam Top 50 Daftar Orang Terkaya Indonesia. Dari 50 orang terkaya tersebut, nilai total kekayaan bersih mencapai USD 102,2 miliar atau sekitar Rp 1.582,67 triliun. Sementara total kekayaan 9 pengusaha pribumi hanya mencapai USD 11,3 miliar atau 11,1 persen.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyongsong bonus demografi pada 2045. Yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan Ketum Kadin untuk HIPPI, Pengusaha Nasional Harus Berperan dalam Perekonomian Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-Larangan-TikTok-Shop-SALMAN-TOYIBI-5JPG-3679763808.jpg" alt="Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Diakuisisinya Tokopedia oleh raksasa teknologi besutan Bytandce, Tiktok, menjadi perhatian serius bagi kalangan pengusaha. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Erik Hidayat, berpandangan langkah Tiktok mengenggam mayoritas saham Tokopedia sebagai ancaman nasional. "Hal ini bisa dianggap ancaman bagi keamanan nasional. Saya sangat menyesalkan Super App ini kembali dimiliki pihak asing. Hal ini sangat menyesakkan, karena sebagai pemilik saham mayoritas, GoTo sudah dapat dikatakan dikuasai oleh perusahaan asal Tiongkok itu. Sementara kita orang Indonesia tidak punya apa-apa," kata Erik kepada media, Rabu (13/3). Kekhawatiran Erik bukan tanpa alasan. Selain Tiktok digunakan ratusan juta pengguna di Indonesia, data konsumen yang yang dimiliki Tokopedia tentu otomatis akan diketahui perusahaan asal Tiongkok tersebut. Belum lagi data pengguna Gojek yang juga dimiliki Goto- perusahan induk yang terafiliasi dengan Tokopedia. "Pasalnya, semua data baik itu pergerakan orang alias di aplikasi (contoh lain) Gojek, kemudian penyimpanan uang pengguna di Go Pay, hingga karakter belanja seluruh warganet Indonesia dan data-data lainnya, sudah bisa dikuasai oleh TikTok," kata dia. "Database yang dimiliki Tokopedia dengan sekitar 150 juta pengguna, akan berpindah ke TikTok, dan otomatis data besar konsumen Indonesia akan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang asing," sambungnya. Selain itu, Erik yang juga pengurus pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), ini mempertanyakan konsistensi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tiktok menghidupkan lagi fitur Tiktok Shop dalam aplikasi media sosial mereka dan secara terang-terangan menabrak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023.&nbsp; Seperti diketahui, peraturan yang baru direvisi Oktober lalu, jelas-jelas menyatakan pemisahan fungsi media sosial dan e-Commerce tidak boleh digunakan dalam satu aplikasi. "Ini terkesan diakal-akali. Saat ini memang Tokopedia sebagai platform lokapasar sudah memiliki izin, akan tetapi dengan mudahnya diakali dengan membeli Tokopedia-nya," kata dia. "Mereka harus klarifikasi, gemas juga saya," tutur Erik. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sempat kaget setelah mengetahui adanya satu aplikasi yang berhasil memancing 123 juta orang dalam hitungan bulan karena ada pembelian yang sangat masif. Ia memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing. &ldquo;Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,&rdquo; kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (4/10). Presiden yang tak ingin menyebutkan napa aplikasi itu menyatakan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar saja dan harus menjadi produsen. Ia mengatakan negara perlu pemain yang mau bekerja keras karena dipacu dengan waktu. Pernyataan ini menyusul kebijakan pemerintah yang melarang TikTok Shop untuk menyediakan layanan penjualan. Aturan itu dimuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).&nbsp; Pemerintah melarang TikTok Shop atau media sosial lainnya berjualan dengan alasan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini bermula dari pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menanggapi masalah sepinya pusat penjualan tekstil dan garmen Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. &nbsp;

Diakuisisinya Tokopedia oleh raksasa teknologi besutan Bytandce, Tiktok, menjadi perhatian serius bagi kalangan pengusaha lokal.

150 Juta Data Tokopedia akan Dipegang Tiktok, HIPPI: Ini Ancaman Keamanan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_RENCANA-WFH-SAAT-CUACA-EKSTREM_MIFTAHUL-HAYAT-02.jpg" alt="Pengendara motor menepi saat hujan turun di kawasan jalan Gatot Subroto, Jumat (9/12/2022).Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya akan mengkaji penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini berkaitan dengan ar" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor menepi saat hujan turun di kawasan jalan Gatot Subroto, Jumat (9/12/2022).Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya akan mengkaji penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal ini berkaitan dengan ar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau pihak swasta atau pengusaha memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Rabu (28/12). Hal itu untuk mengantisipasi dampak dari potensi cuaca ekstrem di ibu kota.  Saran itu disambut oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta. Ketua Umum HIPPI DKI Uchy Hardiman. “Demi keselamatan semua warga dan pekerja karena ada kemungkinan banjir dan pohon tumbang,” kata Uchy saat dihubungi wartawan, Rabu (28/12).  Menurut Uchy, mengizinkan karyawan bekerja dari rumah karena ada potensi cuaca ekstrem adalah saran yang bijak. Pekerja bisa tetap produktif dengan kondisi psikis yang baik, karena berada di dalam rumah.  “Saya yakin produktivitas karyawan tidak akan berkurang dengan WFH. Malahan bisa tambah produktif,” tegasnya.  Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempersilakan perusahaan menerapkan WFH alias bekerja dari rumah, menyusul potensi badai dahsyat yang diprediksi terjadi pada Rabu (28/12).  Uchy berharap seluruh pengusaha yang tergabung di HIPPI DKI Jakarta juga dapat mengikuti imbauan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus ditangani langsung, kemungkinan golongan karyawan seperti itu yang masih diwajibkan datang ke kantor.  Sejalan dengan itu, seluruh warga DKI Jakarta diminta untuk tetap berdoa agar cuaca ekstrem yang diprediksi tidak terjadi atau berdampak buruk terhadap masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-28-at-12.46.36.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Uchy Hardiman. (DOK. HIPPI) <h3>Ada Potensi Banjir dan Badai Besar, Pj Gubernur DKI Kembali Imbau WFH</h3> Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengimbau agar perusahaan memberlakukan Work From Home (WFH) untuk mengurangi dampak dari peringatan badai dan banjir besar yang berpotensi terjadi pada Rabu (28/12).  "Kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH menghindari kemacetan, bencana, pemborosan, dan lainnya lah," ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/12).  Dia mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI sudah sering menyampaikan informasi terkait potensi kebencanaan. Dengan begitu, diharap agar perusahaan dapat menyesuaikan pola kerja bagi karyawannya.  "Kemarin sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai 2, itu parsial kita imbau," jelasnya.  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan telah membahas Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) terkait dengan imbauan cuaca ekstrem yang akan terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) besok Rabu (28/12).  Diketahui potensi cuaca ekstrem tersebut disampaikan Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim, dan Atmosfir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin. Ia mengatakan ada potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang esok hari.  "Jadi, kami Pemprov DKI Jakarta kerja sama dengan BNPB, BRIN, TNI AU, kami akan membahas kemungkinan modifikasi cuaca apabila terjadi cuaca ekstrem di Jakarta," ujar Isnawa kepada wartawan, Selasa (27/12).  Untuk informasi, TMC merupakan sebuah upaya dan usaha manusia dengan menerapkan teknologi yang mempengaruhi sistem awan untuk mengkondisikan cuaca agar berperilaku lebih mengarah sesuai dengan yang dibutuhkan daerah tertentu.

HIPPI: Produktivitas Karyawan Tidak Berkurang dengan WFH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kepala-Sekretariat-Presiden-Kasetpres-Heru-Budi-Hartono.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono terpilih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.  Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sudah sangat tepat dan sesuai harapan pelaku usaha.  Ia menjelaskan, fokus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global.  "Semoga di bawah kepemimpinan pak Heru sebagai Pj Gubernur,proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik, mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Minggu (9/10).  Menurutnya, mengawal pemulihan ekonomi menjadi penting mengingat Jakarta selain menjadi ibu kota Negara dan pusat Pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional.  Dilihat dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia,jauh diatas provinsi lain.  "Disektor keuangan Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional," lanjutnya.  Selain itu, transaksi non tunai di Jakarta tercatat mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar Rp 7.361 triliun. Bahkan, ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata.  Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 2021, ia mencatat, nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar, sedangkan investasi dalam negeri mencapai Rp 9,26 triliun.  Oleh sebab itu, HIPPI berharap nantinya di masa kepemimpinan Heru Budi Hartono, Pemprov DKI bisa mendengar berbagai masukan, saran dan pandangan pelaku usaha. Hingga kemudian, dapat di implementasikan dalam sebuah kebijakan agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif.  "Sehingga diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini diangka 8 persen dan kemiskinan diangka 4,69 persen," pungkasnya.  &nbsp;

Heru Budi Hartono Pj Gubernur DKI, HIPPI: Sesuai Harapan Pelaku Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusaha-usul-kenaikan-ump-dki-kisaran-45-5-persen_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Kadin DKI Sarman Simanjorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Kadin DKI Sarman Simanjorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Jakarta (HIPPI) menyatakan belum menerima salinan revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022. Pasalnya, dalam revisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikan UMP menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667.  "Kami baru hannya membaca pemberitaan dari Media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.1395 Tahun 2021," kata Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis, Senin (20/12).  Sarman menjelaskan, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sempat mendapat penolakan karena dianggap terlalu kecil, yakni 0,85 persen. Serikat Pekerja pun melakukan demo di Balai Kota Jakarta atas keputusan tersebut.  Gubernur DKI Jakarta kemudian menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor 533/85.15 tertanggal 22 November 2021. Surat tersebut berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.  "Nah yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat Gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan," kata Sarman.  "Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja,karena merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan deng an penetapan UMP," pungkasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.  Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.  Menurut Anies, keputusan menaikan UMP DKI Jakarta ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian sejumlah kajian. Salah satunya adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi juga akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).  “Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).  Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

UMP Jakarta Direvisi Naik Jadi Rp 225 Ribu, Pengusaha Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/supermarket-new-normal.jpg" alt="TERUS BERSIAP: Suasana di dalam salah satu mal di Jakarta kemarin. Sejumlah mal di Jakarta telah melakukan persiapan new normal. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERUS BERSIAP: Suasana di dalam salah satu mal di Jakarta kemarin. Sejumlah mal di Jakarta telah melakukan persiapan new normal. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku usaha berharap sektornya bisa keluar dari tekanan pembatasan mobilitas dan operasional usaha yang selama ini diterapkan. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simoranjang mengatakan, pelonggaran yang diberikan pemerintah pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat perpanjangan PPKM darurat jilid I terbukti meningkatkan optimistis.  "Karena itu, yang kita butuhkan saat ini, bagaimana supaya kelangsungan usaha perlahan bangkit dan masyarakat kembali percaya diri untuk melakukan konsumsi," ujar Sarman Senin (2/7).  Sarman menyebutkan, daya konsumsi masyarakat penting untuk ditumbuhkan. Salah satunya melalui program vaksinasi yang harus terus didorong.  "Khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang merupakan wilayah penggerak ekonomi nasional," tambahnya.  Di sisi lain, pelaku usaha juga menyoroti terkait momen pemerintah untuk mengutak-atik regulasi perpajakan di tengah pandemi. Menurut Sarman, wacana seperti kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen perlu momen yang tepat.  "PPN ini dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Sebab, saat ini konsumsi rumah tangga masih minus," bebernya.  Sarman menambahkan, ketika ekonomi pulih, pemerintah baru dapat berfokus untuk menggenjot penerimaan negara dengan menaikkan jumlah wajib pajak atau membuat kebijakan baru. "Menurut hemat kami, momennya harus tepat sehingga efektivitasnya dapat dirasakan pemerintah," pungkasnya.

Hippi: Kenaikan Tarif PPN Harus Tepat Momennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201207_230852.jpg" alt="Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel" width="100%">
<figcaption>Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia usaha mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 dari Indonesia. Sebab, hampir 9 bulan ekonomi Indonesia terpuruk dan stagnan, yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun tajam. Keadaan ini membuat pengusaha terpaksa melakukan PHK bahkan banyak UMKM yang bertumbangan.  Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, resesi ekonomi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartral II dan III-2020 mengalami kontraksi minus.  Namun, ditengah kegelisahan dan kekawatiran pelaku usaha ada secercah harapan dimana vaksin Covid-19 Sinovac  telah tiba ditanah air sebanyak 1,2 juta dosis dan akan menyusul 15 juta vaksin. “Dengan adanya vaksin ini pemerintah akan mempersiapkan program vaksinasi secara nasional bertahap setelah melalui tahapan dan prosedur BPOM,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (8/12). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/12/2020/meski-vaksin-covid-19-tersedia-jokowi-minta-masyarakat-taat-patuhi-3m/">Meski Vaksin Covid-19 Tersedia, Jokowi Minta Masyarakat Taat Patuhi 3M</a></li> </ul> Menurutnya, dengan tibanya vaksin Covid-19 pengusaha merasa lega dan optimis akan percepatan pemuilihan ekonomi nasional. Sebab, akhir-akhir ini psikologi pelaku usaha sudah sangat terganggu melihat jumlah yang terkapar semakin tinggi.  “Namun, dengan datangnya vaksin Covid-19 ditanah air ada keyakinan dan kepercayaan bahwa tahun depan ekonomi kita perlahan akan mulai menggeliat dan tumbuh positif. Psikologi masyarakat akan pulih kembali tidak merasa ketakutan keluar rumah dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya serta kelas menengah kita yang selama ini menyimpan uangnya akan mulai berinvestasi dan berbelanja yang akan meningkatkan daya beli atau konsumsi rumah tangga,” jelasnya.  Pihaknya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan vaksinasi Covid-19 untuk keselamatan dan kesehatan serta masa depan perekonomian. Sebab, dengan suksesnya vaksinasi ini tentu akan meningkatkan kepercayaan pasar dan investor untuk segera masuk menanamkan modalnya di Indonesia.  “Sehingga para karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan dapat bekerja kembali dan yang menganggur juga memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bb8Y-yk9EWQ  &nbsp;

Vaksin Covid-19 Tiba, Pengusaha Optimis Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Banjir-Tomang-Grogol-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Banjir yang melanda Jakarta Rabu (1/1) lalu. Terlihat banjir di Tol Dalam Kota ruas Tomang (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Banjir yang melanda Jakarta Rabu (1/1) lalu. Terlihat banjir di Tol Dalam Kota ruas Tomang (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banjir yang melanda kawasan ibu kota Jakarta sejak Rabu (1/1) kemarin membuat aktivitas bisnis lumpuh. Pasalnya, berbagai akses lalu lintas terhalang banjir serta adanya pemadaman listrik. Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan, awal tahun baru kemarin seharusnya diiringi dengan antusiasme masyarakat yang berbelanja ataupun pergi ke objek wisata. Sayangnya, banjir yang melanda Jakarta membuat hal itu tidak terjadi. "Seharusnya geliat ekonomi di Jakarta di hari libur 1 Januari seyogyanya bergairah karena warga Jakarta akan banyak mengisi liburan ke tujuan wisata seperti Ancol, Kota Tua, Monas, TMII, Kebun Binatang Ragunan, dan pusat-pusat perbelanjaan," terangnya dalam siaran pers, Kamis (2/1). Perayaan tahun baru bersama keluarga seperti makan bersama di hotel, kafe maupun restoran, dengan kejadian ini pun dipastikan terhenti. Termasuk arus logistik yang terganggu ditambah beberapa kawasan di ruas tol yang terkena banjir. "Kejadian banjir ini sangat berimbas terhadap berbagai aktivitas bisnis di Jakarta dan sekitarnya. Hari libur tahun baru seperti ini biasanya omzet restoran, kafe, pusat perbelanjaan termasuk UKM-UKM di tempat tujuan wisata biasanya naik," tuturnya. Akan tetapi, dengan adanya bencana banjir ini dipastikan omzet pendapatan menurun. Meskipun begitu, terkait jumlah kerugiannya masih belum bisa disebutkan. "Kalau kita bicara berapa jumlah kerugian, tentu masih sulit memprediksinya yang pasti omzet anjlok dari yang diharapkan," jelasnya. Dia pun mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Selain itu, diharapkan juga untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang dapat saling bahu membahu mengatasi masalah ini. "Semoga banjir ini cepat surut, sehingga dalam sisa waktu liburan sampai tanggal 5 Januari geliat ekonomi bisa bergairah kembali dan masyarakat dapat memanfaatkan sisa liburannya bersama keluarga," ucap dia.

Jakarta Terendam Banjir, Aktivitas Ekonomi Anjlok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#HIPPI

Berita Terkini