<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/images-91.jpeg" alt="Ilustrasi: Hoaks menghambat upaya penanganan Covid-19 di tanah air. (Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hoaks menghambat upaya penanganan Covid-19 di tanah air. (Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski pandemi Covid-19 masih melanda, hal tersebut tak lantas membuat orang-orang tak bertanggung jawab yang biasa menyebarkan hoaks untuk berhenti melakukan aksinya. Malahan, bak tak punya empati, hoaks terkait Covid-19 justru diciptakan dan banyak menyebar di masyarakat.  Dalam upaya melawan peredaran hoaks atau misinformasi terkait Covid-19 yang berpotensi mengganggu upaya penanganannya, Facebook berkomitmen untuk mengatasi misinformasi yang berkaitan dengan Covid-19. Facebook pun menghubungkan orang-orang dengan informasi dari otoritas resmi, agar mereka dapat memanfaatkan media sosial dengan aman dan nyaman untuk berinteraksi dengan komunitas.  Melanjutkan kampanye #TahanDulu, Facebook kembali berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) serta pemuka agama dan kreator konten untuk menghadirkan roadshow virtual di lima kota di Indonesia.  Tujuan utama dari kampanye #TahanDulu, yaitu mengingatkan orang-orang di Indonesia untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang ingin mereka baca dan bagikan secara online. Mengajak masyarakat untuk berpikir kembali dan memeriksa kebenaran sebuah informasi sebelum membagikannya ke orang lain. Sehingga semua orang dapat turut ambil bagian untuk bersama-sama melawan Covid-19.  “Sejak awal pandemi, Facebook telah secara proaktif memerangi misinformasi Covid-19 dan menghubungkan orang-orang dengan informasi yang akurat dari sumber terpercaya termasuk otoritas kesehatan," ujar Rahimah Abdulrahim, Kepala Kebijakan Publik Facebook Asia Tenggara melalui keterangan resminya.  Mengawali roadshow virtual ini, Facebook bersama tiga tokoh muda lintas agama: Habib Husein Ja’far, Pendeta Yerry Pattinasarany, dan Yan Mitha Djaksana, Tokoh Muda agama Hindu, menggelar sesi diskusi bertajuk '#TahanDulu Hoaks itu Dosa' yang disiarkan secara langsung melalui Halaman Facebook Indonesia pada Kamis, 23 September 2021 pukul 19.00 WIB.  Ketiga pemuka agama ini akan mengulas secara mendalam tentang pandangan agama terhadap tindakan menyebarkan hoaks yang membahayakan masyarakat, klaim-klaim yang salah seputar Covid-19, serta tips agar terhindar dari jebakan misinformasi.  Tak hanya bersama pemuka agama, Facebook dan Kemenkominfo juga berkolaborasi dengan kreator konten di beberapa kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Pontianak, Surabaya, dan Makassar untuk berbincang-bincang bersama mengenai misinformasi seputar Covid-19 yang kerap terjadi di kota-kota tersebut.  “Kami berharap melalui roadshow virtual #TahanDulu ini, masyarakat akan semakin memahami bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari misinformasi seputar Covid-19 dan dapat berpikir ulang serta memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima sebelum dibagikan di media sosial," tandas Rahimah.

#TahanDulu, Gerakan Facebook Bersama Kominfo Lawan Hoaks Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/InShot_20210717_192015455.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar sebuah unggahan yang menunjukkan peta sebaran Covid-19 di Jakarta seluruhnya berwarna merah atau hitam. Kabar ini diviralkan oleh akun Facebook, Siti Nurul Qomariyah. Unggahan tersebut setidaknya telah disebarkan kembali oleh warganet sekitar 7 kali dan disukai sebanyak 44 kali.  “Peta Jakarta. Ayolah teman2 semua, ini saatnya semedi, mojok di ruangan kita sendiri2, istighfar memohon ampun padaNya, berdoa memohon pertolonganNya, sambil berusaha mencegah penularan. ?????. Oh ya, yg wilayah2 lain juga harus super hati2 ya, Jakarta ketahuan kayak gitu salah satu penjelasnya adalah tingginya angka test PCR yg dilakukan," tulis akun Siti.  Sementara itu, menurut situs resmi pemerintah covid19.go.id, peta persebaran kasus positif aktif di sebagian wilayah Jakarta saat ini masih berwarna merah dan oranye, bukan merah dan hitam. Update terakhir dari 13 September 2020 dengan 4 warna zona yang digunakan yaitu warna hijau, kuning, oranye, dan merah.  Warna hijau menandakan zona yang tidak terdampak atau tidak ada kasus Covid-19. Warna kuning untuk risiko rendah, warna oranye untuk risiko sedang, dan warna merah untuk risiko tinggi. Tidak ada penggunaan dan arti dari zona hitam.  Pada peta persebaran tersebut dijelaskan bahwa daerah Jakarta dengan zona oranye adalah Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Pusat. Daerah Jakarta dengan zona merah adalah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Fifiy Mulyani telah mengonfirmasi bahwa foto yang memperlihatkan Jakarta zona merah dan hitam adalah hoax. Selain itu, dipastikan tidak ada istilah zona hitam untuk menggolongkan wilayah penyebaran Covid-19.  FAKTA  Tidak benar jika disebut Jakarta tergolong dalam zona merah dan hitam. Yang benar adalah Jakarta masuk zona merah dan oranye. Pemerintah juga tidak mengenal istilah zona hitam untuk menggolongkan peta sebaran Covid-19.

Hoax! Peta Sebaran Covid-19 di Jakarta Masuk Zona Merah dan Hitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-hoaks-hoax.jpg" alt="WAHYU KOKKANG/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>WAHYU KOKKANG/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyebaran berita bohong alias hoaks terkait Covid-19 masih terus bertambah. Hingga 24 November 2020, Bareskrim Polri telah menetapkan 104 orang sebagai tersangka.  "Terkait data hoax Covid-19, dari data yang kami ambil dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim pertanggal 30 Januari sampai 24 November 2020 bahwasanya Bareskrim dan Polda jajaran telah melakukan penindakan terhadap 104 tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono kepada wartawan, Rabu (25/11).  Awi merinci, 104 tersangka yang ditindak tegas terdiri dari 66 tersangka pria dan 38 perempuan. Dari jumlah tersebut hanya 17 tersangka yang ditahan.  "Untuk wilayah yang hoaksnya tertinggi terkait Covid-19 yaitu Polda Metro Jaya sebanyak 14 kasus, Polda Jatim 12 kasus dan Polda Riau sembilan kasus," imbuhnya.  Adapun hoaks yang dibuat para tersangka berbeda-beda. Polri berharap masyarakat tidak lagi menyebarkan berita hoaks. Semua informasi yang diterima harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya.  "Jenis hoaks yang ditangani pertama, korban meninggal akibat Covid padahal bukan, kemudian yang kedua, penyebaran Covid-19 tanpa ada info resmi ketiga, WNA yang ke Indonesia membawa virus keempat, suntingan foto seolah-olah Covid-19 kelima, penghinaan terhadap pejabat negara keenam, penyebaran berita bohong tentang pemerintah," pungkas Awi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bbECprka9e0

Sejak Awal 2020, Polri Tetapkan 104 Tersangka Penyebar Hoaks Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Facebook-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebentar lagi, saat anda membagikan artikel terkait virus Korona atau Covid-19 di Facebook, Anda akan melihat tanggal dan sumber cerita sebelum anda mempostingnya. Sebab platform media sosial populer itu, baru saja meluncurkan fitur pemberitahuan Covid-19 baru, dengan harapan membendung gelombang informasi yang salah tentang virus tersebut.  John Hegeman, wakil presiden Feed and Stories di Facebook, menulis dalam sebuah posting blog bahwa mereka ingin memastikan orang-orang memiliki konteks yang mereka butuhkan, untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang akan dibagikan di Facebook, terutama terkait konten Covid-19. Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk membantu orang memahami ketepatan waktu dan keandalan konten sebelum mereka membagikannya dan juga akan mengarahkan pengguna ke Pusat Informasi Covid-19 di Facebook.  Namun, kiriman dari otoritas medis yang diakui seperti Organisasi Kesehatan Dunia tidak akan ditandai dengan pemberitahuan tersebut. Pada 2018, Facebook menambahkan tombol konteks untuk memberikan informasi tambahan tentang artikel di Feed Berita-nya.  Baca juga: <a href="https://Sempat Sebut Virus Korona Hoaks dan Konspirasi, Pria AS Kena Batunya">Sempat Sebut Virus Korona Hoaks dan Konspirasi, Pria AS Kena Batunya</a>  Dan tahun lalu, perusahaan meluncurkan pemberitahuan untuk menandai artikel yang berusia lebih dari 90 hari. "Penerbit berita secara khusus telah menyatakan keprihatinan tentang cerita lama yang dibagikan di media sosial sebagai berita terkini, yang dapat menyalahartikan keadaan saat ini," kata Hegeman.  Meskipun perintah muncul saat pengguna mencoba membagikan kembali cerita yang lebih lama, mereka masih dapat melakukannya jika dianggap relevan. Facebook sendiri telah menghadapi kritik di masa lalu karena mengizinkan teori konspirasi, hoaks, dan penipuan virus Korona menyebar secara online.  Awal bulan ini, Facebook juga diketahui menghapus video yang diposting di halaman pribadi Presiden Donald Trump di mana ia mengklaim anak-anak 'hampir kebal' terhadap Covid-19. Dalam video tersebut, wawancara yang Trump berikan kepada Fox News, presiden mengatakan Anak-anak memiliki sistem kekebalan yang jauh lebih kuat daripada orang dewasa.  Terkait hal tersebut, seorang juru bicara Facebook mengatakan postingan tersebut melanggar kebijakan platform 'seputar misinformasi Covid-19 yang berbahaya. 'Sementara CEO Facebook Mark Zuckerberg menyatakan bahwa situs tersebut tidak boleh menjadi 'penengah kebenaran,' perusahaan mulai menindak informasi yang salah tentang Covid-19 pada bulan Januari.  Posting dihapus jika mereka membuat klaim palsu "tentang penyembuhan, perawatan, ketersediaan layanan penting atau lokasi dan tingkat keparahan wabah," kata Facebook. Raksasa media sosial itu juga telah menghapus postingan yang mengklaim jarak fisik tidak membantu mencegah penyebaran virus dan melarang iklan yang menyiratkan suatu produk dijamin dapat mencegah atau menyembuhkan Covid-19.  Pada bulan Maret, ketika pandemi pertama kali diumumkan, Facebook meluncurkan Pusat Informasi Covid-19, dengan pembaruan waktu nyata dari otoritas kesehatan nasional dan global seperti WHO dan CDC. Perusahaan juga mengumumkan akan memberikan ruang iklan gratis kepada WHO dan lembaga kredibel lainnya untuk berbagi informasi penting.  Facebook juga meningkatkan upaya untuk menyensor konten jenis lain. Pada bulan Juni, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan, platform tersebut akan menghapus postingan yang mendorong kekerasan atau penindasan pemilih dan membubuhkan label pada postingan yang melanggar ujaran kebencian atau kebijakan lainnya. Minggu ini, perusahaan mengumumkan larangan menyeluruh pada teori konspirasi wajah hitam dan antisemit.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3-1dSAdcRbY

Tangkal Hoaks Terkait Covid-19, Facebook Bakal Ingatkan Pengguna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hoax-gubug.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan penyebaran virus Covid-19. Namun, selain penyebaran virus pandemi tersebut, ada hambatan lain seperti munculnya infodemik seputar Covid-19.  Infodemik sendiri mengarah pada informasi berlebih terhadap sebuah masalah. Sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.  Pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Harry Sufehmi mengatakan, saat ini istilah infodemik sudah mengglobal. Pasalnya, hal ini turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali.  "Kita saat ini di situasi pandemi, wabah global, bukan lokal. Infodemik tidak menolong situasi yang parah ini," ujarnya dalam video conference di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (18/4).  Di samping itu, infodemik juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal Covid-19.  Informasi tersebut malah membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan.  "Misalnya informasi mengenai obat tapi hoaks. Jadi (narasinya bilang) lengah enggak apa-apa. Kalau kena, tinggal kasi bawang putih. Padahal sebetulnya hoaks," tuturnya.  Di sisi lain, Harry juga menjelaskan bahwa sesungguhnya para ulama zaman dahulu telah menyusun hadist untuk melawan hoaks. Saat itu banyak beredar hadist palsu.  Harry merujuk anjuran para ulama, mengatakan, hadist yang soheh harus punya dasar sanad dan mata. Yaitu mengetahui asal atau sumber dan bunyi makna dan pemahaman tentang isinya.  "Dasarnya simpel untuk membantah atau mendeteksi hoaks, yaitu sanad dan matan. Sanad itu sumber, matan itu konten," ungkapnya.  "Jadi maksudnya, kita cek kalau kita dapat berita, sanadnya apa nih, sumbernya dari mana. Kalau cuma forward-an Whatsapp yang enggak jelas sumbernya sama sekali, ya kita anggap hoaks aja sampai terbukti. Jadi, aman," imbuhnya.  Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah mencatat infodemik berupa hoaks atau informasi yang tidak benar seputar Covid-19 di Indonesia mencapai 566 kasus. Sementara itu, hingga Jumat (17/4) pukul 22.00 WIB, Mafindo mencatat misinformasi dan disinformasi seputar Covid-19 sebanyak 301 berita.

Mafindo: Infodemik atau Hoaks tentang Covid-19 Memperburuk Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/menkominfo-3.jpg" alt="Menkominfo, Johnny G.Plate. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo, Johnny G.Plate. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim telah mencatat lebih dari 1.000 hoaks terkait COVID-19 tersebar di platform digital. Oleh sebab itu, Kemenkominfo meminta masyarakat untuk menggunakan ruang digital melalui perangkat digital maupun smartphone secara cerdas di tengah pandemik COVID-19.  Menkominfo, Johnny G.Plat mengingatkan masyarakat untuk tidak memproduksi dan mengedarkan hoaks. Tindakan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum. “Sekali lagi, kami menyampaikan kepada masyarakat. Marilah saatnya kita di momentum saat ini, untuk menggunakan seluruh fasilitas di dalam ruang digital secara cerdas,” kata Johnny saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta pada Rabu (8/4).  Johnny menyampaikan hingga Rabu (8/4) ada 474 isu hoaks secara kumulatif dan tersebar di lebih dari 1.000 sebaran platform digital. Menyikapi situasi ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pelaku platform digital, baik yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan Indonesia, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.  “Kami meminta agar segera melakukan proses take down atau blokir terhadap hoaks dan disinformasi yang berada di platform mereka masing-masing,” kata Johnny.  Sebanyak 1.125 sebaran hoaks telah teridentifikasi, antara lain di Facebook 785 hoaks, Twitter 324, Instagram 10 dan Youtube 6. Sejumlah isu hoaks telah ditindaklanjuti oleh pelaku platform digital tersebut.  Johnny menegaskan bahwa tindakan memproduksi dan menyebarkan hoaks memiliki konsekuensi hukum, termasuk pelanggaran hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Ada 77 tersangka yang sedang diproses, 12 di antaranya sudah ditahan dan 65 masih dalam proses,” tambah Johnny.  Sementara itu, Johnny mendukung pesan yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengenai peran tokoh masyarakat di tingkat RT, RW maupun tokoh nonformal untuk menjelaskan kepada masyarakat.  “Peran RT, RW, kepala desa, kepala kampung menjadi posisi sangat sentral dan strategis di masyarakat, untuk bersama-sama kita mengambil bagian mengikuti seluruh protokol pemerintah,” katanya. Pihaknya berharap dengan upaya semua pihak dapat memutus penyebaran virus SARS CoV-2 penyebab COVID-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ct98IzIOfIg  https://www.youtube.com/watch?v=QyAA0PGVj1w  https://www.youtube.com/watch?v=B15brKCrQwk

Kemenkominfo Klaim Temukan 1.000 Hoaks Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polda-sumut-buru-penyebar-hoaks-surat-suara-tercoblos-01-lainnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran berita hoaks di tengah mewabahnya virus korona jenis baru (Covid-19) kembali bertambah. Jika sebelumnya hanya 45 kasus, kali ini sudah bertambah menjadi 46 kasus.   Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, kasus ini seluruhnya ditangani oleh Polri di tingkat Bareskrim, maupun tersebar di seluruh Polda di Indonesia.  "Berkaitan dengan penanggulangan hoaks virus korona, hingga hari ini bahwa untuk kasus hoaks hari ini ada penambahan satu kasus. Jadi saat ini kita menangani 46 kasus," kata Argo saat dikonfirmasi, Jumat (27/3).  Meski begitu, Argo belum merinci kasus hoaks tambahan ini. Dia hanya menyampaikan akan terus melakukan penegakkan hukum kepada oknum-oknum nakal yang meresahkan masyarakat.  "Sekarang bertambah satu menjadi 46 kasus hoaks. Saat ini masih dalam proses penyidikan, baik di wilayah maupun di Mabes Polri," tegasnya.  Sebelumnya, Argo mengatakan, hingga Selasa (24/3) kemarin, total ada 45 kasus hoaks korona yang sudah masuk meja penyidik. "Penanganan kasus hoaks virus korona sampai dengan hari ini sebanyak 45 kasus," ujar Argo saat dikonfirmasi Rabu (25/3).  Dengan rincian, 4 kasus ditangani Direktorat Siber Bareskrim Polri. Sementara sisanya ditangani oleh Polda-Polda seluruh Indonesia. Penegakkan hukum ini dilakukan untuk membuat jera para pelakunya.

Bertambah, Polri Tangani 46 Kasus Hoax Covid-19

hoaks covid 19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hoaks covid 19

Berita Terkini