<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/1cb8e9a8-3dd9-4e21-ac7b-46d57a0aca36-3302338420.jpeg" alt="Jemaah naik bus shalawat dari hotel menuju Masjidil Haram. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Jemaah naik bus shalawat dari hotel menuju Masjidil Haram. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mulai muncul persoalan dalam penyelenggaraan haji 2025. Yaitu, banyak rombongan satu kelompok terbang (kloter) yang terpisah hotel. Bahkan kejadian ini tidak menutup kemungkinan ada pasangan jamaah haji yang terpisah hotel.&nbsp; Terpisahnya hotel tempat jamaah itu terjadi karena kebijakan Arab Saudi. Mereka menentukan dalam satu hotel hanya boleh dikelola satu syarikah atau perusahaan pelayanan haji. Sementara untuk jamaah Indonesia, ada yang lebih dari satu syarikah dalam satu kloter. "Tahun ini Kemenag bekerja sama dengan delapan syarikah," kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis Hanafi dari Makkah kemarin.&nbsp; Kemenag menyebut kloter yang terdiri dari beberapa syarikah sebagai kloter campuran. Kemenag menyebut kloter campuran muncul akibat keterlambatan visa, perubahan manifes, dan sinkronisasi data. Sehingga membuat satu kloter terdiri atas jamaah dari lebih dari satu syarikah.&nbsp; Meskipun demikian, panitia haji memastikan bahwa jamaah tetap mendapatkan hak layanannya secara penuh. &ldquo;Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jamaah. Meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,&rdquo; ujar Muchlis.&nbsp; Sementara untuk penempatan hotel di Makkah berdasarkan syarikah. Ketentuan ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Muchlis mengatakan hingga hari ke-10 operasional, layanan dasar seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk tetap berjalan lancar. Secara bertahap, jamaah memperoleh kartu tersebut. Terkait adanya kloter campuran, Kemenag memastikan penataan berbasis syarikah tidak mengurangi hak-hak jamaah. Semua jamaah, tanpa memandang syarikah yang menaungi, tetap mendapatkan layanan akomodasi sesuai kontrak. Termasuk konsumsi tiga kali sehari, transportasi antarlokasi, dan bimbingan ibadah. Seluruh proses layanan juga diawasi ketat oleh petugas PPIH untuk menjamin kualitas dan kesetaraan layanan di seluruh titik. (wan)&nbsp;

Kemenag menjelaskan masalah terpisahnya jamaah haji dalam kloter akibat kebijakan Arab Saudi dan memastikan layanan tetap terjaga.

Penjelasan Kemenag soal Banyak Jamaah Haji dalam Kloter yang Sama Hotelnya Terpisah  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/03/Pemberangkatan-Haji-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-3-2184514068.jpg" alt="Jamaah calon haji menuju pesawat saat pemberangkatan di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jamaah calon haji menuju pesawat saat pemberangkatan di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jamaah terpisah dari rombongan. Lupa jalan pulang ke hotel merupakan peristiwa yang kerap dijumpai setiap musim haji di Tanah Suci. Mengantisipasi kejadian serupa, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau para jamaah menyimpan alamat lengkap hotel atau pemondokan selama berada di Makkah maupun Madinah.&nbsp; Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis Hanafi mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk menyimpan alamat lengkap hotel atau pemondokan tempat menginap selama berada di Madinah maupun Makkah. Hal ini untuk mengantisipasi ketika ada jamaah yang terpisah dari rombongan. &ldquo;Langkah ini penting untuk menghindari kebingungan dan memudahkan identifikasi jika jamaah terpisah dari rombongan,&rdquo; ujar Muchlis Hanafi pada Senin (5/5). Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan 300 hotel untuk pemondokan jamaah haji selama di Arab Saudi. Jumlah ini terdiri dari 205 hotel di Makkah dan 95 hotel di Madinah. Jumlah ini hanya untuk melayani 203.320 jamaah haji reguler.&nbsp; Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk di Makkah, seluruh hotel berada dalam radius maksimum 4,5 kilometer dari Masjidil Haram. Pemerintah menyediakan layanan bus shalawat untuk membantu mobilitas jamaah menuju dan dari Masjidil Haram.&nbsp; Sementara itu, untuk di Madinah semua hotel terletak di Markaziyah, area paling dekat dengan Masjid Nabawi. Karena lokasi yang cukup dekat ini, maka jamaah diimbau untuk tidak terburu-buru kembali ke hotel usai menunaikan salat. &ldquo;Manfaatkan waktu di masjid Nabawi untuk memperbanyak zikir atau ibadah lain,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/015962671/presiden-prabowo-resmikan-terminal-khusus-haji-umrah-di-bandara-soetta-siang-ini">Presiden Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji-Umrah di Bandara Soetta Siang Ini</a> Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi kepadatan antrean lift hotel. Mengingat, hotel di Madinah umumnya memiliki lobi yang tidak terlalu besar dan lift terbatas. &ldquo;Karenanya, untuk menghindari kepadatan saat usai salat lima waktu, tidak perlu terburu-buru kembali ke hotel. Manfaatkan waktu untuk berzikir di Masjid Nabawi,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Di samping itu, lanjut Muchlis, suhu di Madinah diperkirakan mencapai 34&deg;C dengan kelembapan sekitar 14 persen yang kemudian menciptakan kondisi panas dan kering. Dalam menghadapi cuaca ekstrem ini, jamaah haji juga diimbau untuk menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu di Masjid Nabawi secara bijak. Dia menambahkan, saat ini Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah tersebar di berbagai titik siap memberikan bantuan kapan pun dibutuhkan. &ldquo;Jangan ragu untuk bertanya dengan petugas haji Indonesia bila mengalami kesulitan di Tanah Suci. InsyaAllah seluruh petugas siap untuk melayani,&rdquo; tuturnya. (mia)

Kemenag mengimbau jamaah haji Indonesia untuk menyimpan alamat hotel mereka di Arab Saudi guna menghindari kebingungan saat terpisah.

Antisipasi Terpisah dari Rombongan, Jamaah Haji Diimbau Simpan Alamat Hotel Secara Cermat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/toko-madura-2677006848.jpg" alt="Toko Madura merambah sampai di hotel tempat jamaah haji Indonesia menginap di Makkah. Foto : dokumentasi BPKH" width="100%">
<figcaption>Toko Madura merambah sampai di hotel tempat jamaah haji Indonesia menginap di Makkah. Foto : dokumentasi BPKH</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Belakangan toko atau kios Madura banyak jadi perbincangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran toko Madura menyerbu kawasan Jabodetabek. Keberadaan mereka hampir di setiap jalan raya. Kini toko Madura juga hadir di sejumlah hotel yang ditempati jamaah haji Indonesia di Makkah.&nbsp; Hadirnya toko atau kios Madura di hotel para jamaah haji di Makkah itu, adalah salah satu bentuk investasi langsung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi langsung pada ekosistem perhajian itu, dilakukan BPKH melalui anak usahanya yang BPKH Limited. Mengawali musim haji 2024 ini, BPKH Limited bekerjasama dengan pemilik hotel, untuk menghadirkan UMKM dari Indonesia. Termasuk diantaranya adalah toko Madura.&nbsp; Diantara gerai UMKM dari Indonesia yang membuka toko di lobi atau restoran hotel jamaah haji, terlihat di Hotel Kiswah di Makkah. Dari foto yang dikirim BPKH Limited, toko Madura yang buka di sana bernama Kios Madura Bunda Risma. Sama seperti di Jakarta dan sekitarnya, toko Bunda Risma itu menjual kebutuhan sehari-hari jamaah haji, termasuk makanan.&nbsp; Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan mereka mulai menjajaki investasi langsung di sektor akomodasi jamaah haji. Pada tahun pertama ini, mereka baru bisa mengelola space di restoran atau sekitar lobi hotel untuk UMKM Indonesia. Saat ini BPKH Limited memberikan kemudahan bagi UMKM Indonesia untuk menyewa area restoran di 120 unit hotel yang dihuni jamaah haji di Makkah.&nbsp; "Total alhamdulillah tahun ini kita sudah menyewakan lebih dari 120 lokasi yang kita sewakan ke beberapa UMKM dan rata-rata memang UMKM diaspora Indonesia," ujar Sidiq dalam keterangannya Senin (10/6). Seperti diketahui WNI atau diaspora Indonesia di Arab Saudi, khususnya di Kota Makkah sangat banyak. Mereka bisa menyewa lahan di dalam hotel melaluu BPKH Limited untuk berdagang kebutuhan jamaah.&nbsp; Menurut Sidiq, jumlah hotel yang disewakan ke UMKM ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu. Dia mengatakan tahun lalu, yang bisa disewakan hanya 18 unit hotel saja. Dia menuturkan BPKH Limited sebelumnya melakukan pemetaan dulu sejumlah hotel di Makkah. Menurutnya upaya investasi tersebut merupakan langkah efisiensi. Caranya dengan mengoptimalkan sejumlah area dalam hotel yang bisa dikomersialkan. "Kalau di lobi itu bisa digunakan untuk toko-toko, toko souvenir, toko kebutuhan harian," katanya. Sementara itu untuk area restoran disewakan kepada para pengusaha UMKM yang kebanyakan mereka adalah diaspora dari Indonesia. Mereka berjualan produk-produk seperti makanan khas Indonesia. "Ada soto seger Boyolali, bakso Mang Udin, dan lainnya," beber Sidiq. Sidiq menegaskan apa yang dilakukan BPKH Limited itu, dalam rangka efisiensi dari komponen biaya akomodasi pelaksanaan haji tahun ini. "Selain itu, kita ingin menghadirkan makanan khas Nusantara yang itu mungkin bisa mengobati para jemaah haji kita yang merindukan taste makanan yang khas Nusantara," tandasnya.&nbsp; Seperti diketahui tahun ini BPKH Limited terus melebarkan sayap investasi langsungnya di Saudi. Sebelumnya mereka mengirim 76 ton bumbu dari Indonesia untuk kebutuhan katering jamaah haji. Kemudian tahun depan mereka akan mengelola sejumlah hotel untuk ditinggali jamaah Indonesia. Manfaat atau hasil investasi langsung tersebut, juga bisa untuk menambah subsidi dana haji.&nbsp; &nbsp; Seperti diketahui BPKH diberi tugas mengelola dana haji. Dana ini terkumpul dari setoran awal pendaftaran haji, yaitu Rp 25 juta per orang. Saat ini dana haji di BPKH sudah mencapai Rp 160 triliun lebih. Oleh BPKH, dana tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi. BPKH juga mulai berinvestasi langsung, sehingga bisa mendapatkan hasil pengelolaan dana haji yang optimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014744045/target-dividen-tercapai-martin-manurung-apresiasi-kinerja-erick-thohir">Target Dividen Tercapai, Martin Manurung Apresiasi Kinerja Erick Thohir</a>&nbsp; Hasil pengelolaan dana haji itu, dikembalikan kepada jamaah lewat subsidi bisaya haji. Jadi jamaah tidak harus membayar biaya haji sesuai dengan ongkos riilnya. Seperti diketahui tahun ini ongkos riil haji adalah Rp 93 jutaan/jamaah. Dari jumlah tersebut, jamaah hanya dibebani Rp 56 jutaan saja. Sisanya disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji.

Kios Madura di hotel para jamaah haji di Makkah itu, adalah salah satu bentuk investasi langsung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Setelah Menyerbu Jabodetabek, Toko Madura Muncul di Hotel Jamaah Haji di Makkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tas-jamaah-haji-dilarang-ditempatkan-kursi-bus_m_.jpg" alt="Sri Ilham memantau kondisi bus yang akan mengantar CJH dari Madinah ke Mekkah." width="100%">
<figcaption>Sri Ilham memantau kondisi bus yang akan mengantar CJH dari Madinah ke Mekkah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah-tengah proses pemberangkatan CJH Indonesia dari Tanah Air, Kementerian Agama (Kemenag) terus memantau kondisi pelayanan terhadap tamu Allah Swt itu di Arab Saudi. Jumat (3/8), Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis melakukan sidak. Tujuan sidaknya ke Hotel Nebrass Al Shahba, Madinah. Ketika itu dia ingin mengetahui kesiapan transportasi dan akomodasi yang melayani jamaah haji. Sri Ilham melihat langsung kesiapan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/03/08/2018/tak-sesuai-kontrak-ppih-tegur-perusahaan-bus-saudi" target="_blank">bus</a> yang akan mengangkut jamaah ke Makkah. Seluruh bagian bus diamati. Mulai dari bagasi, kabin, hingga kondisi toilet di dalam bus milik SAPTCO itu. Dalam sidak tersebut, Sri Ilham mengetahui jika pemerintah Arab Saudi melarang CJH meletakkan tas di atas kursi maupun di lorong <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/03/08/2018/angkut-jamaah-haji-sopir-bus-asal-indonesia-meninggal-usai-kecelakaan" target="_blank">bus</a>. "Karena itu, sebaiknya ditempatkan di bawah kursi," katanya. Khusus untuk koper besar harus diletakkan di bagasi yang berada di bagian bawah bus. Sempat beredar kabar bahwa larangan meletakkan tas di kursi adalah bagian dari budaya yang berlaku di Arab. Sebab, kursi hanya untuk diduduki penumpang, bukan untuk barang. Namun, Sri Ilham mengaku tidak mengetahui tentang budaya tersebut. Menurut dia, larangan tersebut semata-mata untuk keselamatan jamaah. "Ada kekhawatiran jika sopir mengerem mendadak, tas besar akan jatuh dan menciderai jamaah," katanya. Begitu juga dengan larangan meletakkan tas di lorong bus. Aturan tersebut bertujuan agar pergerakan jamaah di dalam bus tidak terganggu. Selain meninjau bus, Sri Ilham juga memantau kondisi kamar yang dihuni jamaah. Dari hasil dialog dengan beberapa CJH, Sri Ilham merasa gembira karena kondisi <a href="https://www.jawapos.com/features/03/08/2018/cerita-cjh-yang-takut-masuk-angin-kena-ac-di-tanah-suci" target="_blank">hotel</a> sesuai yang diharapkan. "Apalagi hotel ini sangat dekat dengan Masjidilharam," ujarnya. Sri Ilham juga memantau makanan yang disajikan untuk para CJH. Menurut dia, menu yang disajikan kepada CJH sudah memenuhi unsur cita rasa Indonesia. "Makanan di sini langsung habis dikonsumsi jamaah. Bagus itu," katanya. Makanan juga bisa dipanaskan di heater yang disediakan di masing-masing kamar.

Tas Jamaah Haji Dilarang Ditempatkan Kursi Bus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jangan-khawatir-pemerintah-buka-tahap-kedua-pelunasan-biaya-haji_m_210087.jpeg" alt="Pemerintah membuka tahap kedua pelunasan biaya haji" width="100%">
<figcaption>Pemerintah membuka tahap kedua pelunasan biaya haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jamaah haji reguler tahap I ditutup Jumat (04/05) pukul 15.00 WIB. Kendati demikian, pemerintah membuka BPIH reguler tahap kedua. Pasalnya, masih ada 15.044 kuota haji yang belum terlunasi. "Karena masih ada sisa kuota, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan membuka pelunasan BPIH Reguler tahap II pada 16-25 Mei mendatang," kata Kasubdit Pendaftaran Haji Kemenag, Noer Aliya Fitra di Jakarta, Sabtu (5/5). Menurut Noer Aliya, pelunasan tahap BPIH tahap kedua diperuntukkan bagi jamaah dengan kriteria tertentu. Antara lain mengalami kegagalan sistem pada pelunasan BPIH tahap kesatu. Berstatus pernah berhaji yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian pengajuan penggabungan suami atau stri atau anak kandung/orang tua terpisah yang salah satunya telah melunasi di tahap 1. Pengajuan lanjut usia minimal 75 tahun yang dapat disertai dengan ssatu orang pendamping. "Serta cadangan yang berasal dari Jemaah Haji yang berhak lunas tahun 1440H/2019M sebanyak 5 persen," papar Noer Aliya. Sebelumnya, masih ada 15.044 kuota haji yang belum terlunasi. Kuota itu terdiri atas 13.532 kuota jamaah haji reguler dan 1.512 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Jamaah haji Indonesia yang sudah melunasi BPIH pada pelunasan tahap I berjumlah 188.956 atau 92.63 persen.

Jangan Khawatir, Pemerintah Buka Tahap Kedua Pelunasan Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kalinya-hotel-jamaah-haji-disewa-dengan-sistem-satu-musim_m_199972.jpeg" alt="Untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia melakukan sistem sewa hotel bagi jamaah haji, secara semusim penuh." width="100%">
<figcaption>Untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia melakukan sistem sewa hotel bagi jamaah haji, secara semusim penuh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati kontrak penyediaan akomodasi di Makkah dan Madinah. Penandatanganan kontrak berlangsung di KUH-KJRI Jeddah oleh Staf Teknis Haji (STH) I Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Ahmad Dumyathi Basori. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis menilai bahwa hal ini merupakan awal yang baik untuk memastikan ketersediaan akomodasi calon jamaah haji (CJH) Indonesia tahun 1439H/2018M. &ldquo;Sampai hari ini, kita sudah menyelesaikan kontrak dengan 96 hotel di Makkah dengan kapasitas 113.835 orang dan di Madinah, dengan 32 hotel dengan kapasitas 28.022 orang,&rdquo; terang Sri Ilham, Jeddah, Kamis (28/3). &ldquo;Kontrak 32 hotel di Madinah tersebut, tahun ini dilakukan dengan sistem sewa satu musim (full musim),&rdquo; sambungnya. Menurutnya, ini kali pertama Indonesia melakukan sewa hotel full musim di Madinah. Dia pun menjelaskan bahwa hotel-hotel yang ditempati akan dekat dengan Masjid Nabawi. &ldquo;Tahmil watanzil atau pengangkutan barang bagasi jamaah juga akan dilakukan petugas hotel dari lobi sampai kamar,&rdquo; tambah Sri Ilham. Berdasarkan informasi, Tim Akomodasi berada di Arab Saudi sejak 14 Februari 2018. Mereka akan bertugas hingga Mei nanti untuk menyediakan akomodasi bagi sekitar 204 ribu jamaah haji Indonesia.

Pertama Kalinya, Hotel Jamaah Haji Disewa dengan Sistem Satu Musim