<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/WhatsApp-Image-2025-03-27-at-101539-1518518377.jpg" alt="Rutan Kelas I Salemba komitmen memerangi peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rutan Kelas I Salemba komitmen memerangi peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Rutan Kelas I Salemba kembali menunjukkan komitmen memerangi peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal di dalam institusi pemasyarakatan. Sebanyak 300 narapidana dipindahkan dalam semalam ke berbagai Lapas di Jawa Barat dan Banten pada Selasa (25/3). Pemindahan ini dipimpin Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo.</p> <p>Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemindahan ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi</p> <p>&rdquo;Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan,&rdquo; ujar Wahyu Trah Utomo.</p> <p>Pemindahan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi over kapasitas di Rutan Salemba, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, diharapkan lingkungan pemasyarakatan menjadi lebih kondusif serta meminimalkan potensi gangguan keamanan di dalam rutan.</p> <p>Sejak November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Kelas I Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai Lapas di Jawa Barat dan Tangerang. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan.</p> <p>Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat oleh anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan. Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa Lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan masing-masing.</p> <p>Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pemasyarakatan sekaligus menjaga ketertiban di dalam Lapas, pemerintah juga telah menyediakan Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus).</p> <p>Fasilitas ini memungkinkan warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga secara aman dan terkendali, tanpa harus menggunakan ponsel ilegal. Wartelsus menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi warga binaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pemasyarakatan.</p> <p>Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali sehingga pelayanan terhadap warga binaan lebih optimal. Selain itu, langkah ini juga mendukung pencapaian 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan pemasyarakatan.</p> <p>Program akselerasi yang dicanangkan pemerintah mencakup berbagai aspek, termasuk reformasi dalam pengelolaan lapas, peningkatan kapasitas pembinaan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemasyarakatan. Dengan langkah konkret seperti pemindahan warga binaan dan penyediaan Wartelsus ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta warga binaan itu sendiri.</p>

Rutan Salemba komitmen memerangi peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal. Sebanyak 300 narapidana dipindahkan dalam semalam

Rutan Salemba Pindahkan 300 Napi dalam Semalam, Wujud Perangi Narkoba dan Penggunaan HP Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/IMG-20241009-WA0021-2583555132.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Merah Putih KPK, Jakarta. (Foto: Dokumen MPK)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Merah Putih KPK, Jakarta. (Foto: Dokumen MPK)</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":4ws" class="ii gt"> <div id=":4wr" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen memperbaiki tata kelola rumah tahanan (rutan). Hal itu dilakukan guna mencegah adanya praktik-praktik yang berpotensi merugikan para tahanan dan sistem peradilan secara keseluruhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rangka pengawasan dan peningkatan integritas di lingkungan rutan KPK, melakukan inspeksi mendadak (sidak). Bahkan, dalam sidak itu tim KPK menggunakan alat pendeteksi sinyal untuk mengantisipasi adanya alat komunikasi ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah sidak dan penggeledahan rutin telah dilaksanakan, di antaranya pada awal dan pertengahan September 2024. KPK menggelar sidak di Rutan Merah Putih menggunakan alat pendeteksi sinyal untuk mengantisipasi adanya alat komunikasi ilegal," kata Kepala Biro Umum KPK, Tomi Murtomo kepada wartawan, Rabu (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015177465/kokoh-secara-finansial-berikut-6-shio-yang-akan-menikmati-kemakmuran-hingga-usia-senja">Kokoh Secara Finansial, Berikut 6 Shio yang Akan Menikmati Kemakmuran hingga Usia Senja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Penggeledahan lainnya juga dilakukan di Rutan C1. Penggeledahan ini bersifat rutin, tidak terjadwal, dan dilakukan setidaknya satu kali setiap bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran kecil terkait kebersihan, dan tahanan diminta untuk segera membersihkan serta merapikan ruang rutan," ungkap Tomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain sidak, KPK juga menggelar dialog langsung dengan pengunjung dan tahanan di Rutan MP di awal bulan lalu. Dialog ini dilakukan secara mendadak guna mendapatkan masukan langsung terkait pelayanan rutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil dialog, baik pengunjung maupun tahanan memberikan apresiasi atas ketegasan petugas dalam menjaga tata tertib, dan tetap memastikan pelayanan berjalan baik," papar Tomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK tidak menginginkan lagi adanya aksi pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Karena itu, perbaikan pada sisi pengawasan dan fasilitas terus dilakukan di Rutan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun menyiapkan kotak aduan yang diletakkan di ruang publik pada area rutan, untuk menampung pengaduan, kritik maupun masukan dari berbagai pihak yang ada di sekitar rutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015177438/jadwal-lengkap-tes-cpns-kemenag-2024-berikut-penjelasan-tahapan-seleksinya">Jadwal Lengkap Tes CPNS Kemenag 2024, Berikut Penjelasan Tahapan Seleksinya!</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari pengawasan, lanjut Tomi, KPK juga telah memasang standing banner di lokasi registrasi pengunjung dan ruang tatap muka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banner ini mengimbau pengunjung dan tahanan untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar (pungli) melalui saluran pengaduan yang tersedia," tutur Tomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, terus berupaya memperkuat pengawasan di rutan dengan berbagai cara, termasuk rotasi berkala petugas untuk menjaga integritas dan mencegah penyimpangan. Bahkan pada pakta integritas pegawai rutan saat ini telah ditambahkan ketentuan, dimana pegawai rutan diwajibkan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang ditemui di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Langkah-langkah ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memastikan bahwa tata kelola rutan berlangsung dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,&rdquo; tegas Tomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Tomi memastikan akan terus melakukan upaya perbaikan tata kelola rutan, termasuk penguatan pengawasan, dialog dengan pengunjung dan tahanan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengawasan intensif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan rutan yang lebih baik dan berintegritas," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Dalam rangka pengawasan dan peningkatan integritas di lingkungan rutan KPK, melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Cegah Kembali Terjadinya Pungli, KPK Sidak Rutan Gunakan Alat Pendeteksi Sinyal Antisipasi HP Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMEI-2.jpg" alt="IMEI 2" width="100%">
<figcaption>IMEI 2</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Rencana pemblokiran <em>handphone</em> yang memiliki nomor IMEI (<em>international mobile equipment identity</em>) ilegal membuka fakta lain.</p> <p>Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim mendalami kemungkinan gerai resmi yang menjual <em>handphone</em> dengan IMEI ilegal.</p> <p>Dirtipid Siber Bareskrim Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, setelah masyarakat mengakses aplikasi untuk mengetahui IMEI-nya resmi atau tidak, petugas akan mendalami dari mana mereka mendapatkan <em>handphone</em>.</p> <p>&rdquo;Bisa jadi malah beli dari gerai resmi,&rdquo; paparnya. Petugas akan memastikan bagaimana gerai resmi bisa menjual <em>handphone</em> ilegal. &rdquo;Ini salah satu yang kami ingin ketahui dengan pelaporan IMEI,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Beda cerita bila ternyata konsumen membelinya dari <em>black market</em> atau konter <em>handphone</em> tidak resmi. Dia mengatakan, nanti konsumen tinggal menjalankan langkah-langkah yang diberikan petugas agar tidak terblokir. &rdquo;Kami berupaya konsumen tidak dirugikan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dalam kasus tersebut, lanjut dia, masih ada potensi bertambahnya tersangka. Dia mengatakan bahwa penambahan tersangka itu sangat dimungkinkan, baik dari pihak swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). &rdquo;Tunggu perkembangannya, nanti kami rilis lagi,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dittipid Siber Bareskrim akan membuka aplikasi untuk memastikan <em>handphone</em> masyarakat dengan IMEI ilegal atau tidak. Setelah mengetahui status IMEI, konsumen yang ber-IMEI ilegal bisa melaporkan ke petugas kepolisian.&nbsp;</p>

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim mendalami kemungkinan gerai resmi yang menjual handphone dengan IMEI ilegal.

Buru Gerai Resmi Jual HP Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230324_134110.jpg" alt="abid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Auliansyah Lubis (kiri) dan Kasubdit Industri Perdagangan (Indag) saat menunjukkan barang bukti kasus penyelundupan" width="100%">
<figcaption>abid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Auliansyah Lubis (kiri) dan Kasubdit Industri Perdagangan (Indag) saat menunjukkan barang bukti kasus penyelundupan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya melalui Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap kasus percobaan penyelundupan 535 karung pakaian bekas, 577 unit ponsel, dan 27 unit tablet ke pasar dalam negeri.<br /> <br /> "Kami berhasil menyita 535 karung bal pakaian bekas, 577 unit ponsel, dan 27 unit tablet ilegal, " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Auliansyah Lubis saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/3).<br /> <br /> Auliansyah menjelaskan pengungkapan tujuh kasus berbeda ini dilakukan dalam periode 27 Februari - 22 Maret 2023 dengan dua tersangka yaitu JM, 34, kasus handphone/ tablet dan OW kasus pakaian bekas, 24.<br /> <br /> "Untuk handphone ilegal kami amankan di Jakarta Barat, kemudian untuk pakaian bekas di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Tangerang, dan Bogor," katanya seperti dikutip <em>Antara</em>, Kamis (24/3).<br /> <br /> Auliansyah menambahkan untuk kasus pakaian bekas tersangka memakai modus membeli pakaian dan barang bekas lain dari importir dan penjual lain di Indonesia kemudian dipilah, dibersihkan, dan dibungkus menjadi pakaian siap jual.<br /> <br /> "Selain itu modus lainnya yaitu melakukan impor pakaian, sepatu, dan barang bekas lainnya dari luar negeri melalui toko daring (e-commerce) internasional dan dijual kembali, " katanya.<br /> <br /> Auliansyah menjelaskan untuk modus penyelundupan ponsel dan tablet ilegal mereka menggunakan nomor IMEI ganda dari ponsel yang telah terdaftar.<br /> <br /> Polisi mengenakan tersangka JM dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik maksimal hukuman 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Sedangkan tersangka OW dikenakan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maksimal hukuman 5 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas dan Hp Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200704_182620_HDR.jpg" alt="Ilustrasi: Sentral penjualan ponsel di pusat perbelanjaan. (RianAlfianto/JawaPos.com). " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sentral penjualan ponsel di pusat perbelanjaan. (RianAlfianto/JawaPos.com). </figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan penangkapan Putra Siregar atau PS yang diketahui merupakan pemilik toko PS Store. PS disangkakan dengan kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal.<br /> <br /> Seperti diketahui, PS Store sendiri adalah toko ponsel yang kerap mengendorse selebgram atau YouTuber. Harga produk ponsel yang ditawarkan pun sangat-sangat miring.<br /> <br /> Toko yang memiliki beberapa toko fisik di Batam, Jakarta, dan Tangerang ini menjual gadget atau ponsel yang diketahui ilegal alias <em>black market</em> (BM). Walaupun beberapa ada juga yang legal dengan garansi resmi.<br /> <br /> Terkait dengan penangkapan tersebut, pengamat industri gadget Lucky Sebastian menilai, pengungkapan dan penangkapan PS hanyalah satu dari ribuan bisnis serupa. Pekerjaan rumah (PR) pemerintah dikatakan maish banyak. Dirinya menilai, masalah barang BM atau ilegal ini adalah masalah menahun yang tak kunjung rampung khususnya untuk bidang produk IT.<br /> <br /> "Kalau saya lihat PS Store ini kan hanya satu dari ribuan. Masih banyak yang lainnya, ini seperti fenomena gunung es lah. PS Store hanya dipermukaan, yang dibawahnya masih banyak," ujar Lucky dihubungi<em> JawaPos.com</em>.<br /> <br /> Lucky yang juga pendiri komunitas gagdet Gadtorade ini menilai, masih banyak sindikat penjual gadget atau ponsel ilegal lainnya di Indonesia yang mendapatkan produk dalam jumlah besar dari luar. Dirinya meyakini, tindakan ini tak mungkin dilakukan sendirian atau dalam kelompok kecil.<br /> <br /> "Ini pasti kan (dimasukkan) dalam jumlah besar. Kondisinya bisa bermacam-macam, bisa barang rekondisi, barang curian atau gabungan (mix). Namun saya lihat ini langkah yang bagus, PS Store bisa jadi terapi kejut bagi yang lainnya, dengan ditangkap yang besar dan menonjol dulu, mudah-mudahan pemerintah konsisten membersihkan produk ilegal ini," tandas Lucky.<br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya, PS ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. PS disangkakan dengan kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal. Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie sebelumnya juga membenarkan penangkapan PS yang juga diketahui merupakan pemilik toko telepon seluler (ponsel) PS Store itu.<br /> <br /> Ricky menuturkan, pihaknya telah lama melakukan pengawasan pada tersangka. Pengawasan itu juga diperkuat dengan adanya berbagai informasi aduan dari masyarakat terkait bisnis ponsel yang dilakoninya.<br /> <br /> “Kami melakukan penelusuran dan kedapatan ada transaksi penjualan handphone itu. Lalu kami lakukan penegahan dan dilakukan proses penyidikan yang cukup panjang,” ujarnya kepada Jawa Pos.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=NN-w4uq1tEA<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=k24ZDybq7xQ

Pengamat: PS Store Hanya Satu Dari Ribuan, PR Pemerintah Masih Banyak

hp ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hp ilegal

Berita Terkini

Rutan Salemba Pindahkan 300 Napi dalam Semalam, Wujud Perangi Narkoba dan Penggunaan HP Ilegal

Cegah Kembali Terjadinya Pungli, KPK Sidak Rutan Gunakan Alat Pendeteksi Sinyal Antisipasi HP Ilegal

Buru Gerai Resmi Jual HP Ilegal

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas dan Hp Ilegal

Pengamat: PS Store Hanya Satu Dari Ribuan, PR Pemerintah Masih Banyak

Download Aplikasi JawaPos.com