<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-150215-2304161446.jpeg" alt="Algojo mengeksekusi cambuk terpidana pelanggaran syariat Islam di Kantor Kejari Aceh Utara, Selasa (20/6)." width="100%">
<figcaption>Algojo mengeksekusi cambuk terpidana pelanggaran syariat Islam di Kantor Kejari Aceh Utara, Selasa (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara melakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap enam terpidana pelanggaran syariat Islam dalam beberapa kasus seperti judi hingga pemerkosaan anak. Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Utara Arif Kadarman, Selasa, mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan putusan dari Mahkamah Syariah yang menyatakan bahwa enam terpidana itu secara sah melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. "Keenam terpidana tersebut, yakni MI, 18; H, 33; K, 30; U, 48; DU, 25; dan F, 33," kata Arif di Aceh Utara. Eksekusi cambuk berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Turut disaksikan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Arif menjelaskan bahwa MI merupakan terpidana pemerkosaan terhadap anak pada tanggal 19 November 2022 sehingga melanggar Pasal 34 qanun hukum jinayat dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan 46 bulan kurungan. H terlibat dalam kasus pelecehan seksual dengan hukuman cambuk sebanyak 45 kali. Eksekusi cambuk bagi H dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani selama 5 bulan sehingga hanya menjalani 40 kali cambuk. Selanjutnya, kata Arif, terpidana K menjalani hukuman cambuk sebanyak 24 kali setelah dipotong masa tahanan karena kasus pelecehan seksual terhadap anak. Terpidana U tersandung kasus maisir atau judi online dan dihukum 26 kali cambuk setelah dipotong masa tahanan. Berikutnya terpidana DU dan F masing-masing dihukum cambuk sebanyak 23 kali setelah dipotong masa penahanan karena terbukti melakukan ikhtilath atau berbaur dengan yang bukan muhrimnya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara melakukan eksekusi hukuman cambuk terhadap enam terpidana pelanggaran syariat Islam.

Jaksa Eksekusi Hukuman Cambuk 6 Terpidana Pelanggaran Syariat Islam di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/hukuman_cambuk_acut.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 10 terpidana pelanggaran syariat Islam yang terbukti bersalah melakukan khalwat (mesum) dan maisir (judi).  Hukuman cambuk tersebut tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Kamis (9/3). Hukuman cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon berkisar 15 hingga 100 kali.  "Dari 10 terpidana yang dihukum cambuk tersebut di antaranya delapan terpidana perjudian dan dan terpidana tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak," kata Kejari Aceh Utara Diah Ayu HL Iswara Akbari.  Adapun terpidana maisir menjalani hukuman cambuk yakni Aulia Fouzan, 22; Maimun, 38; Husaini, 31; Fikaryani, 25; Zulkifli, 39; dan Firmansyah, 20. Mereka masing-masing dihukum 33 kali cambukan dikurangi tujuh kali untuk pemotongan masa tahanan selama tujuh bulan penjara.  Selanjutnya, Zulfikar, 25, dengan hukuman 15 kali cambuk setelah potong masa tahanan lima bulan penjara dan Mouli Yandi, 23, dengan hukuman 17 kali cambuk dengan pemotongan masa tahanan tiga bulan penjara.  Sedangkan, dua terpidana khalwat atau pelecehan terhadap anak tersebut yakni Suroto, 64, dengan hukuman 40 kali cambuk dan Karimuddin, 26, dengan hukuman 100 kali cambukan.  "Untuk dua terpidana pelecehan terhadap anak tersebut tidak ada pengurangan hukuman cambuk. Sebab, majelis hakim memutuskan mereka juga menjalani hukuman penjara," kata Diah Ayu.  Diah Ayu menyebutkan pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.  "Hukuman cambuk tersebut merupakan pelaksanaan qanun syariat Islam dengan tujuan memberi efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar nilai-nilai Islam," kata Diah Ayu.

Kejari Aceh Utara Eksekusi Hukuman Cambuk 10 Pelanggar Syariat Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210413-hukuman-cambuk.jpeg" alt="Ilustrasi Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggar syariat Islam di Provinsi Aceh, Selasa (13/4). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggar syariat Islam di Provinsi Aceh, Selasa (13/4). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Provinsi Aceh, melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana kasus pelecehan seksual, Budiman Sari bin Salehin Don. Hukuman itu dilaksanakan di Alun-Alun Suka Makmue, Ibu Kota Kabupaten Nagan Raya.  ”Budiman Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 46 Qanun (Perda) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Aceh Dudy Mulia Kusumah seperti dilansir dari Antara di Suka Makmue, Selasa (13/4).  Menurut dia, pelaksanaan uqubat hukuman cambuk terhadap terpidana Budiman Sari Bin sebanyak 45 kali dikurangi dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yaitu selama 248 hari. Sehingga hukuman cambuk yang dijalani terpidana Budiman sebanyak 36 kali setelah dikurangi masa penahanan sebanyak 9 kali pidana.  Kajari Nagan Raya Dudy Mulia Kusumah menegaskan, hukuman cambuk terhadap terpidana Budiman Sari tersebut juga berdasar pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang berlaku di Aceh.  Sementara itu, Kepala Bidang Syariat Islam Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Syafaruddin mengatakan, perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan terutama dalam hal agama.  ”Agama dan keimanan merupakan benteng yang sangat ampuh di dalam menangkal segala aspek yang dapat merusak akidah dan menghancurkan norma-norma dalam kehidupan,” kata Syafaruddin.  Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh mengajak kepada seluruh masyarakat agar saling peduli terhadap anak-anak dan generasi muda. ”Sehingga, terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan syariat Islam serta aturan hukum negara,” tutur Syafaruddin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gVpbCr8rFUY

Pelaku Pelecehan Seksual di Aceh Dihukum Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Hukuman-Cambuk-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga terpidana pelanggaran syariah Islam atas nama Zulkhairi, Resky Munanda dan Lita Trisnawati dihukum cambuk masing-masing 100 kali. Ini karena ketiganya divonis bersalah dalam perkara zina oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Pelaksanaan hukuman cambuk dipusatkan di Stadion Tunas Bangsa, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Selasa (6/4).  Kepala Subseksi Penuntutan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Muhammad Doni Siddik mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk tersebut merupakan dari dua perkara zina dengan empat terpidana, yakni dua laki-laki dan dua perempuan.  Namun, kata Muhammad Doni Siddik, seorang terpidana atas nama Rosmawar tidak dapat menjalani eksekusi cambuk karena baru saja melahirkan.  "Terpidana atas nama Rosmawar baru saja melahirkan secara sesar pada 1 April. Menurut surat dokter, terpidana baru dapat menjalani hukuman cambuk setelah 120 hari setelah melahirkan," kata Muhammad Doni Siddik.  Muhammad Doni Siddik mengatakan eksekusi cambuk terhadap terpidana Rosmawar tetap dilakukan pada pelaksanaan hukuman cambuk berikutnya setelah 120 hari melahirkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/03/2021/oknum-pns-di-banda-aceh-dicambuk-18-kali-karena-berbuat-mesum/?page=all">Oknum PNS di Banda Aceh Dicambuk 18 Kali karena Berbuat Mesum</a>  "Para terpidana secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 33 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," kata Muhammad Doni Siddik.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=stAEIXBQito

Terbukti Zina, Tiga Warga Aceh Dihukum Cambuk 300 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20201024-anggota-DPRA-Teuku-Raja-Keumangan.jpg" alt="Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan. Teuku Dedi Iskandar/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan. Teuku Dedi Iskandar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan mendukung penerapan hukuman cambuk bagi pemain game daring Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) di Aceh. Sebab, dianggap sebagai pelanggar syariat Islam di daerah berjuluk Serambi Mekkah itu.  ”Sebagai wakil rakyat, saya sangat sependapat dengan pernyataan ulama bahwa pelanggar syariat Islam di Aceh seperti pemain game PUBG agar mendapatkan sanksi sesuai aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh,” kata Teuku Raja Keumangan seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Teungku Abdurrani Adian menegaskan, setiap pemain game daring Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya yang mengandung unsur kekerasan atau peperangan, layak dihukum cambuk di depan masyarakat sebagai pelanggar syariat Islam di Aceh.  Pernyataan itu menyikapi keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh pada Juni 2019 yang telah mengeluarkan fatwa haram memainkan permainan daring player unknown battle ground atau PUBG dan sejenisnya. Fatwa tersebut dikeluarkan sebab permainan daring tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya generasi muda. Sebab, permainannya mengandung kekerasan peperangan. Sehingga, dikhawatirkan berdampak terhadap akhlak dan psikologis pemain game dimaksud.  Menurut Teuku Raja Keumangan, setiap masyarakat yang tinggal di Provinsi Aceh wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku di Aceh termasuk dalam hal penerapan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, rencana pemberian hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam di Aceh harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Termasuk dilakukan pembahasan antara ulama, DPRA dan Pemerintah Aceh, agar ketika aturan ini diberlakukan, masyarakat sudah tahu dan memahami konsekuensinya.  ”Sebagai wakil rakyat, saya juga mendorong agar Pemerintah Aceh menyikapi keinginan ulama yang telah mengharamkan game PUBG di Aceh, agar masyarakat yang melanggar fatwa tersebut juga mendapatkan sanksi,” ujar Teuku Raja Keumangan.  Menurut dia, jika melihat kondisi terkini kehidupan generasi muda di Aceh akibat pengaruh teknologi seperti perkembangan permainan daring, sudah sepantasnya generasi muda di Aceh segera diselamatkan. Agar ke depan tidak ada generasi muda di Aceh yang melanggar ajaran agama Islam, termasuk melanggar syariat Islam.  ”Jadi tidak hanya game PUBG saja, kalau misalnya ada game daring lain yang berpotensi melanggar syariat Islam, juga harus mendapatkan perhatian penuh dari ulama dan pemerintah daerah,” terang Teuku Raja Keumangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EUZqF6WPL1Q&ab_channel=jawapostvofficial

Anggota DPRA Dukung Penerapan Hukuman Cambuk Pemain Game PUBG di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hukuman-cambuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arab Saudi bakal menghapus cambuk sebagai bentuk hukuman, menurut dokumen mahkamah agung yang dilihat Reuters pada Jumat (24/4). Keputusan Komisi Umum Mahkamah Agung yang diambil pada April ini akan membuat hukuman cambuk digantikan dengan vonis penjara atau denda, atau dua-duanya.  "Keputusan itu merupakan perpanjangan dari reformasi HAM yang diperkenalkan di bawah arahan Raja Salman dan diawasi langsung oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman," bunyi dokumen tersebut, dilansir dari Antara, Sabtu (25/4).  Cambuk diterapkan untuk menghukum berbagai kejahatan di Arab Saudi. Tanpa sistem hukum yang digolongkan supaya sejalan dengan ayat-ayat untuk membentuk hukum syariah atau hukum Islam, hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan ayat agama dan menentukan keputusan mereka sendiri.  Kelompok-kelompok pembela HAM telah mendokumentasikan kasus-kasus pada masa lalu, yaitu ketika hakim Arab Saudi menghukum cambuk para penjahat berbagai pelanggaran, termasuk mabuk di tempat umum dan pelecehan. "Reformasi ini merupakan langkah maju penting dalam agenda HAM Arab Saudi dan satu dari banyak reformasi baru-baru ini di Kerajaan tersebut," kata presiden Komisi HAM (HRC) yang didukung negara, Awwad Alawwad, kepada Reuters.  Bentuk lain hukuman fisik, seperti potong anggota tubuh bagi pencuri atau penggal kepala bagi pembunuh dan pelaku terorisme, belum dilarang. "Ini adalah perubahan yang disambut baik tetapi seharusnya sudah dilakukan dari sejak dulu," kata Adam Coogle, Wakil Direktur Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch. "Tak ada yang menghalangi Arab Saudi agar mereformasi sistem peradilannya yang tak adil."  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

Arab Saudi Bakal Hapus Hukuman Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisah-dua-perempuan-malaysia-berhubungan-seks-kini-mereka-dicambuk_m_.jpg" alt="Malaysia mempunyai dua hukum ganda, yang membolehkan adanya hukuman syariah." width="100%">
<figcaption>Malaysia mempunyai dua hukum ganda, yang membolehkan adanya hukuman syariah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua perempuan Malaysia dihukum cambuk, Senin (3/9). Bukan tanpa sebab, keduanya melanggar hukum Islam karena berhubungan seks sesama jenis (lesbian). Hukuman cambuk tersebut rupanya memicu kemarahan para aktivis. Mereka menganggap hukuman tersebut tak manusiawi dan merendahkan martabat. Saat menerima hukuman, kedua perempuan itu mengenakan gaun putih. Masing-masing diberi enam cambukan di sebuah pengadilan syariah. Salah satu dari mereka menangis dan menjerit. Sebagaimana dikutip dari AFP, para aktivis mengatakan bahwa hukuman cambuk terhadap perempuan ini pertama kalinya terjadi di Malaysia. Pelaku dianggap melanggar peraturan syariah yang melarang hubungan sesama jenis. Menurut opini mereka, kasus ini menjadi buruk bagi kaum sesama jenis di negara mayoritas Muslim. Malaysia menjalankan sistem hukum jalur ganda. Pengadilan Islam dapat menangani masalah agama dan keluarga bagi warga Muslim, serta kasus-kasus seperti perzinaan. Kedua perempuan berusia 22 dan 32 tahun itu ditangkap pada April oleh petugas penegak hukum Islam. Ketika itu mereka ditemukan di sebuah mobil di lapangan umum di Terengganu, salah satu wilayah paling konservatif di negara itu. Pasangan yang identitasnya belum diungkap itu mengaku bersalah karena melanggar hukum Islam pada Agustus lalu. Keduanya pun dijatuhi hukuman cambuk dan denda 800 USD atau sekira Rp 11,8 juta. Mereka dicambuk di Pengadilan Tinggi Syariah di ibu kota negara bagian Kuala Terengganu. Hukuman itu memicu rentetan kritik dari Organisasi Hak Perempuan. Kelompok hak asasi manusia juga mengaku marah dan terkejut oleh pelanggaran berat ini. "Tindakan seksual antara dua orang dewasa yang saling menyetujui tidak boleh dikriminalisasi, apalagi dihukum dengan cambukan," kata organisasi tersebut dalam keterangan persnya dilansir dari AFP.

Kisah Dua Perempuan Malaysia Berhubungan Seks, Kini Mereka Dicambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditangkap-polisi-2-irt-penjual-miras-terancam-hukuman-cambuk_m_208719.jpeg" alt="Polres Kota Lhoksemawe berhasil menangkap dua orang ibu rumah tangga (IRT) penjual minuman keras (miras) di Kawasan Jalan Pelabuhan, Desa Kampung Jawa, kota setempat." width="100%">
<figcaption>Polres Kota Lhoksemawe berhasil menangkap dua orang ibu rumah tangga (IRT) penjual minuman keras (miras) di Kawasan Jalan Pelabuhan, Desa Kampung Jawa, kota setempat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Kota Lhoksemawe, Aceh berhasil menangkap dua orang ibu rumah tangga (IRT) inisial DP, 56 dan AS, 58. Keduanya mejual minuman keras (miras) di Kawasan Jalan Pelabuhan, Desa Kampung Jawa, kota setempat. Sebanyak 76 botol miras diamankan polisi. Terdiri dari 45 botol merk Colombus dan 31 botol merk sea Horse’s. Kabag Ops Polres Lhokseumawe Kompol Ahzan mengatakan, kedua penjual miras ini ditangkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Di kawasan tersebut sering menjadi tempat transaksi jual beli miras. Usai mendapat laporan, polisi kemudian menyelidikinya lebih jauh dan pada Jumat (27/4). Lalu, tim Resnarkoba Polres Lhokseumawe bersama aparat Denpom IM/1 Lhokseumawe menggeledah dan berhasil menangkap DP seorang IRT di rumahnya di Desa Kampung Jawa, Lhokseumawe. Darinya, disita sebanyak 16 botol miras jenis Sea Horse’s. “Kita lakukan penyelidikan. Kemudian melakukan penangkapan terhadap DP dengan didampingi anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe. Petugas juga menyita 16 botol miras,” kata Ahzan kepada, Senin (30/4). Setelah berhasil menangkap DP, polisi selanjutnya melakukan pengembangan. Berdasarkan informasi yang didapat petugas berhasil menangkap AS juga Desa Kampung Jawa. Dari tangan AS, sebanyak 45 botol miras jenis Colombus dan 15 botol jenis Sea Horse’s disita. Kedua jenis miras ini diketahui memiliki kan kandungan yang berbeda. Ahzan menerangakan, berdasarkan pengakua keduanya, puluhan botol miras itu dikirim melalui jasa pengangkutan dari Medan, Sumatera Utara (Sumut). Lalu mereka menjual kepada pembeli dengan harga Rp 90 per botol. Ia menegaskan, apapun jenis dan model miras sudah jelas dilarang beredar dan diperjualbelika di Aceh karena peraturannya sudah ditetapkan. Kedua penjual ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku dan terncam dihukum cambuk. “Total miras yang kami sita ada 76 botol. Untuk itu, mereka tetap kita proses dan kita sangkakan dengan Peraturan Daerah Aceh yakni Qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” jelas Ahzan.

Ditangkap Polisi, 2 IRT Penjual Miras Terancam Hukuman Cambuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-palestina-dukung-pelaksanaan-hukum-cambuk-di-aceh_m_206112.jpeg" alt="HUKUMAN CAMBUK: Para pelanggar syariat Islam dihukum di halaman Masjid Jami, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (20/4)." width="100%">
<figcaption>HUKUMAN CAMBUK: Para pelanggar syariat Islam dihukum di halaman Masjid Jami, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (20/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan dan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh menyita perhatian banyak pihak. Hingga kini Aceh konsisten mengeksekusi pelanggar syariat dengan memberlakukan hukum cambuk di muka umum.&nbsp; Kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat luar, seperti Mahmud, 20, mahasiswa asal Palestina. Menurutnya, sudah selayaknya para pelanggar harus dihukum cumbuk demi menegakkan syariat Islam. "Hukum Syariah itu bagus untuk semua umat Islam. Semua muslim harus dihukum seperti ini (cambuk). Karena ini hukum dari Allah bukan dari manusia," ujarnya usai menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk di Banda Aceh, Jumat&nbsp;(20/4). Mahmud mengatakan, setiap orang yang melanggar syariat Islam harus dicambuk. Keputusan ini bukan hal buruk dan menakutkan. Ini hal yang lebih baik. "Karena kita orang muslim dapat hukum dari Allah dan Alquran. Kita harus melaksanakannya. Di Palestina tidak ada seperti ini. Mereka yang melanggar syariat dikenakan hukum negara, dipenjara," ujar mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia di FKIP Unsyiah, Banda Aceh ini. Mahmud mengaku sudah berada enam bulan di Aceh dan baru kali pertama menyaksikan secara langsung pelaksanaan hukum cambuk. Ia menyatakan sangat setuju dan mendukung Aceh melaksanakan aturan ini. "Ini baru pertama kali melihat dengan langsung," imbuhnya. &nbsp; Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan hukaman cambuk di halaman masjid dengan mengacu pada aturan yang ada dalam Qanun Jinayat. Informasi yang diterima pihaknya, pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) belum siap ihwal bagaimana tata laksana cambuk di dalam Lapas.&nbsp; "Kita tetap menganut dan mematuhi aturan yang ada. Kita bukan berarti tidak melawan Pergub, tetapi kita tetap mengacu dan berpedoman pada pendapat ulama," kata Zainal. Hingga kini belum ada tata laksakan hukum cambuk yang diatur di dalam Lapas, meski Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sudah mengeluarkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Tak hanya itu, hukum cambuk di Aceh juga dinilai menjadi daya tarik wisata religi bagi wisatawan mancanegara khusunya muslim. Ini menarik minat wisatawan untuk menyaksikan. Sebelumnya, Ramli wisatawan asal Malaysia yang tengah berkunjung ke Kota Banda Aceh ikut menyaksikan hukum cambuk yang dilakukan di muka umum. "Proses hukuman cambuk ini merupakan suatu daya tarik tersendiri agar wisatawan datang ke Aceh. Tujuannya bukan hanya melihat, tapi mencari keinsafan dan kesadaran atas perbuatan terlanggar yang telah dilakukan," kata Ramli di halaman Masjid Babussalam, Lampaseh Aceh, Banda Aceh, Selasa (27/2). Menurut Ramli, penerapan dan pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan hal yang sangat baik dan positif. Karena bertujuan menegakkan dan menjalankan tuntutan agama Islam dan allah SWT.

Mahasiswa Palestina Dukung Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-psk-online-dihukum-cambuk-masing-masing-11-sabetan_m_206044.jpeg" alt="HUKUMAN CAMBUK: Para pelanggar syariat Islam dihukum di halaman Masjid Jami, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (20/4)." width="100%">
<figcaption>HUKUMAN CAMBUK: Para pelanggar syariat Islam dihukum di halaman Masjid Jami, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (20/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak dua Pekerja Seks Komersial (PSK) online dihukum cambuk di halaman Masjid Jami, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Jumat (20/4). Mereka ialah NA, 22 dan M, 23. Masing-masing dicambuk 11 sabetan. Hukuman yang mereka terima ini dilakukan setelah dikurangi masa tahanan. Eksekusi para pelanggar syariat Islam ini digelar di muka umum dan disaksikan ratusan masyarakat Kota Banda Aceh yang hadir.&nbsp; Warga terlihat antusias menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Tidak hanya itu saja, mereka juga terlihat mengabadikan proses pelaksanaan hukuman cambuk dengan kamera handphone-nya masing-masing.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya kedua PSK ini ditangkap Sat Reskrim Polresta Banda Aceh pada 22 Oktober 2017 lalu. Keduanya dihukum masing-masing 11 kali karena divonis bersalah melanggar pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayah.&nbsp; Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, mengatakan, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan hukaman cambuk di halaman masjid masih mengacu pada aturan yang ada dalam Qanun Jinayat. Informasi yang diterima pihaknya, pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) belum siap ihwal bagaimana tata laksana cambuk di dalam Lapas.&nbsp; "Kita tetap menganut dan mematuhi aturan yang ada. Kita bukan berarti tidak melawan Pergub, tetapi kita tetap mengacu dan berpedoman pada pendapat ulama," kata Zainal kepada awak media. Hingga kini belum ada tata laksakan hukam cambuk yang diatur di dalam Lapas, meski Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sudah mengeluarkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga Pemkot Banda Aceh tetap melaksanakan cambuk di depan umum. "Kita tetap melaksanakan bagaimana aturan yang telah ada. Jadi, kami bukan melawan Pergub tetapi kami melaksanakan sesuai aturan dengan dan teknis yang telah ada," ujarnya. Selain NA dan M, juga terdapat tiga pasangan pelanggar syariat Islam lain yang dihukum cambuk lantaran terbukti berbuat ikhtilat (bercumbu). Mereka ialah PA sebanyak 22 kali, RM sebanyak 22 kali, YA sebanyak 12 kali, RA sebanyak 12 kali. Kemudian ZH dihukum cambuk 17 kali, dan EM sebayak 17 kali.

Dua PSK Online Dihukum Cambuk, Masing-Masing 11 Sabetan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukuman cambuk

Berita Terkini