<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/3addf87a-a33b-440b-8bdf-f545fcac3b1f-3219485002.jpeg" alt="Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polri terus memperkuat profesionalitas personelnya dengan menggelar workshop Training of Trainer (TOT) Tahun Anggaran 2025. Workshop ini dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dan diikuti oleh 112 peserta dari Mabes Polri serta polda jajaran. Workshop ini menghadirkan sejumlah pemateri berpengalaman, seperti Kaprodi S1 Universitas Pelita Harapan (UPH) Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc; Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera; serta Senior Manager News Gathering SCTV sekaligus Development Head, IGN Satya Panda. Irjen Sandi menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personel dalam bidang kehumasan, khususnya di era digital yang penuh tantangan. Ia berharap para peserta dapat menjadi trainer yang siap mentransfer ilmu ke jajaran lainnya di seluruh tingkatan. &ldquo;Besar harapan saya workshop Training of Trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan. Mereka harus mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat polda, polres, maupun polsek,&rdquo; ujarnya dalam sambutannya, Senin (24/2). Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi ini sejalan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri. Dalam aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya dijalankan oleh anggota kepolisian, tetapi juga oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan keluarga anggota Polri. Sebagai bagian dari penguatan kompetensi, Polri sebelumnya telah meluncurkan E-learning Humas Presisi. Program ini menjadi sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang tersedia di portal Humas Polri. Melalui platform ini, anggota Polri dapat mengikuti berbagai pelatihan, baik untuk kompetensi umum maupun kompetensi khusus. &ldquo;Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,&rdquo; ujar Sandi. Ia menekankan bahwa berbagai langkah ini bertujuan untuk memperkuat profesionalitas jajaran humas. Menurutnya, peran humas dalam institusi kepolisian sangat krusial karena harus selalu hadir di setiap tahapan kerja kepolisian. &ldquo;Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri,&rdquo; pungkasnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membuka workshop Training of Trainer 2025, memperkuat kompetensi humas dalam menghadapi tantangan.

Polri Gelar Workshop Training of Trainer 2025, Perkuat Profesionalitas Humas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/23/dei-4190988672.jpeg" alt="Head of Communication and Chair of Equity, Diversity &amp; Inclusion Board Unilever Kristy Nelwan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Head of Communication and Chair of Equity, Diversity &amp; Inclusion Board Unilever Kristy Nelwan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Inklusi, kesetaraan &nbsp;dan keragaman (Diversity, Equality &amp; Inclusion - DEI) merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Setiap orang berasal dari berbagai latar belakang, usia, minat, begitu pula dengan pemangku kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan mempraktikkan DEI dan memiliki representasi beragam sehingga bisa mengambil keputusan dan menciptakan inovasi yang lebih relevan bagi konsumen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015347126/suswono-sebut-kantongi-dukungan-relawan-anies-baswedan">Suswono Sebut Kantongi Dukungan Relawan Anies Baswedan</a> Hal ini disampaikan oleh Head of Communication and Chair of Equity, Diversity &amp; Inclusion Board Unilever Kristy Nelwan dalam diskusi&nbsp;diskusi The Role of PR and Global Sustainability di ajang World Public Relations Forum 2024 di Nusa Dua, Bali. Ia mengungkapkan, DEI&nbsp;menjadi isu keberlanjutan yang penting karena jika seluruh masyarakat marginal diberdayakan, semua orang akan merasakan manfaatnya. &ldquo;Ada banyak sekali peluang di luar sana yang dapat dibuka hanya jika kita sebagai organisasi, sebagai perusahaan, mempraktikkan dan memahami prinsip-prinsip inklusi, kesetraan dan keragaman. Sebuah data mengatakan bahwa tim dengan gender yang beragam membuat keputusan bisnis yang lebih baik hingga 87%,&rdquo; kata Kristy dalam keterangan tertulisnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015347154/gelar-ott-kpk-ringkus-pejabat-pemprov-bengkulu">Gelar OTT, KPK Ringkus Pejabat Pemprov Bengkulu</a>&nbsp; Kristy menambahkan, tugas humas atau public relations (PR) adalah mengomunikasikan pentingnya hal tersebut dengan cara yang berdampak. Menurut dia, hal yang paling penting bagi praktisi komunikasi adalah untuk &nbsp;belajar bagaimana bisa mengomunikasikan subjek yang penting tapi sulit seperti DEI dan Sustainability dengan cara yang menarik. &ldquo;Selalu ada ruang untuk terus belajar mendalami isu-isu DEI dan keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengobservasi apakah ada kesenjangan? Jika ada, langkah apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut?&rdquo; jelas Kristy. &ldquo;Kita perlu menyertakan lebih banyak orang, untuk memahami dan mengambil tindakan dalam subjek ini. Tidak hanya di antara kita di ruangan ini, namun kita perlu berbicara lebih keras kepada audiens yang lebih luas dan merekrut lebih banyak orang untuk mendorong kemajuan,&rdquo; sambung Kristy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015347128/kemenag-perjuangkan-qari-qariah-dan-hafiz-yang-juara-mtq-internasional-diangkat-jadi-pns">Kemenag Perjuangkan Qari, Qariah, dan Hafiz Yang Juara MTQ Internasional Diangkat Jadi PNS</a> Di sesi yang sama, Direktur Global Alliance Irene Lungu Chipili mengungkapkan, bukan hal yang mudah bagi seorang humas atau PR dalam mengomunikasikan soal keberlanjutan. Karena itu, humas mempunyai peran yang sangat penting agar subject tentang keberlanjutan bisa disampaikan secara lebih luas. &ldquo;Mengomunikasikan agenda keberlanjutan merupakan tantangan utama saat ini. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ini kepada masyarakat dan bisa diterima,&rdquo; kata Irene. &nbsp;

Inklusi, kesetaraan  dan keragaman (Diversity, Equality & Inclusion - DEI) merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi.

DEI Dinilai jadi Hal Penting Dalam Berputarnya Sebuah Organisasi, PR Disebut Punya Peran Krusial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/kelas-jurnalistik-1064715224.png" alt="SOLUSI ATASI ISU: Kementerian Keuangan bersama Jawa Pos Media menggelar kelas jurnalistik di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, Selasa (27/2)." width="100%">
<figcaption>SOLUSI ATASI ISU: Kementerian Keuangan bersama Jawa Pos Media menggelar kelas jurnalistik di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, Selasa (27/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hubungan masyarakat (humas) mendapatkan tantangan besar di era digitalisasi tanah air. Salah satunya, makin kencangnya disrupsi informasi sehingga banyak opini yang tak terbentung di dunia maya. Divisi kehumasan di berbagai lembaga dalam naungan Kementerian Kemenkeu pun mencoba memahami strategi kehumasan baru untuk menghadapi tantangan tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan, tantangan di era digitalisasi sudah pasti dialami hampir seluruh lembaga. Dengan adanya akses ke platform media sosial digital, arus informasi sangat kencang tanpa adanya prosedur pengecekan fakta yang cukup. ''Sekarang ini, hampir semua orang berperan sebagai media. Karena itu, hampir semua lembaga, termasuk kemenkeu, menghadapi disrupsi informasi,'' jelasnya. Dengan terbukanya akses informasi dari dan untuk semua masyarakat, alur informasi memang rentan dipenuhi dengan misnformasi dan disinformasi. Sedangkan, humas lembaga di isu yang terkait terkadang kesulitan untuk memerangi arus tersebut. Atau bahkan sekedar untuk melakukan klarifikasi. Salah satu kesulitan bagi pegawai humas adalah bagaimana membumikan bahasa. Sebagai pegawai di lembaga yang mengurus pajak, bea cukai, dan kebijakan keuangan lainnya, terkadang penyampaian humas terlalu teknis. Sehingga, pesan yang diberikan kepada masyarakat luas seringkali tak sampai atau bahkan menghasilkan salah paham. ''Saya sendiri yang sudah bekerja puluhan tahun di Kemenkeu saja kadang tak mengerti saat ada kebijakan lembaga. Apalagi, orang-orang di luar sana,'' jelasnya. Dia mengatakan, acara kelas jurnalistik itu diharapkan bakal memberi ilmu sekaligus sarana silaturahmi antar lembaga di bawah Kemenkeu. Baik antara pusat dan perwakilan daerah maupun antar daerah sendiri. Sehingga, Kemenkeu bisa menghadapi isu-isu kehumasan dengan lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Dana Joyo mengatakan, permasalahan di Kemenkeu justru terjadi karena banyak pegawai yang pintar. Hal tersebut membuat waktu diskusi di saat situasinya sebenarnya sederhana. ''Saya sering bertanya, kalau ada dua sekoci dan satu isinya lima orang pandai sedangkan yang lainnya hanya satu orang pandai dan empat orang biasa, siapa yang paling cepat selamat? Kebanyakan jawaban yang saya dapatkan justru di sekoci yang hanya satu orang pandai karena mereka bakal langsung bertindak,'' jelasnya. Dia menegaskan, 90 persen masyarakat punya pendidikan SMA ke bawah. Karena itu, humas harus mencocokkan pesan mereka agar bisa dimengerti dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran Ibnu Yunianto mengatakan, humas memang harus belajar untuk fleksibel dalam menyampaikan pesan. Pasalnya, setiap medium penyaluran informasi punya aturan tersendiri. Mulai dari media sosial, koran, radio, TV, sampai media siber. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014380944/jungkook-bts-bersinar-di-posisi-10-besar-chart-global-ifpi-dengan-lagu-seven-bersaing-dengan-taylor-swift-dan-sza">Jungkook BTS Bersinar di Posisi 10 Besar Chart Global IFPI dengan Lagu 'Seven', Bersaing dengan Taylor Swift dan SZA </a> ''Kalau misalnya pesan humas bisa dimengerti oleh siswa SMA. Seharusnya, pesan itu bisa dimengerti secara universal,'' jelasnya. Dia pun berpesan agar humas bisa memfilter pesan ke masyarakat. Sebab, informasi yang terlalu rumit akhirnya bisa mengaburkan pesan. Seharusnya, humas bisa menyampaikan pesan yang penting lalu menambahkan informasi-informasi terkait.&nbsp;

Hubungan masyarakat (humas) mendapatkan tantangan besar di era digitalisasi tanah air. Salah satunya, makin kencangnya disrupsi informasi.

Upaya Adaptasi Divisi Humas Kemenkeu di Tengah Disrupsi Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMIGRASI-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bidang hubungan masyarakat (humas) menjadi ujung tombak instansi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Terutama, instansi yang membidangi urusan pelayanan publik. Karena itu, fungsi kehumasan harus lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Tidak sebatas membangun citra positif.  Hal itu menjadi topik utama dalam diskusi bertajuk Diseminasi Peran Strategis Kehumasan dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Era 4.0 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (21/6).  Acara yang merupakan kerja sama antara Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jatim dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim itu membedah fungsi-fungsi serta problematika bidang kehumasan. Ketua PWI Jatim M. Luthfil Hakim bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi Mahmud Suhermono hadir sebagai pembicara.  Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Chicco A. Muttaqin mengungkapkan bahwa sinergisitas antara instansi pemerintah dan pers perlu ditingkatkan. Tujuannya, informasi yang diberikan bisa sampai kepada masyarakat. ”Sering kali kami membuat inovasi pelayanan, tetapi tidak sampai ke masyarakat,” kata Chicco.  Menurut dia, bidang humas harus bisa bekerja secara profesional. Yang dikerjakan tidak hanya membangun citra positif suatu instansi. ”Yang lebih penting, bagaimana menyampaikan informasi yang baik ke masyarakat. Itulah pentingnya komunikasi dengan pers,” ucapnya.  Hal senada diungkapkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Jatim Hendro Tri Prasetyo. Dia menilai, humas memiliki peran penting agar masyarakat mendapat akses informasi yang tepat dan akurat. Jika tidak, instansi tersebut akan dianggap tidak informatif. ”Menyampaikan kebijakan dan mengedukasi masyarakat juga menjadi tugas penting bidang kehumasan,” tuturnya.  Luthfil berharap kerja sama atau sinergisitas antara instansi dan insan pers bisa ditingkatkan. Yang tidak kalah penting, instansi terkait juga harus lebih terbuka dengan tetap memfilter media-media yang digandeng.  ”Kita memiliki aturan, mulai undang-undang sampai peraturan Dewan Pers. Itulah yang menjadi filter bagi kami,” jelasnya.

Butuh Gandeng Pers, Eratkan Sinergisitas Sampaikan Informasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dengan-anggaran-terbatas-humas-tetap-harus-bekerja-cerdas_m_.jpg" alt="Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jawa Barat ketika menjamu kunjungan studi komparatif Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, Selasa (18/12) lalu." width="100%">
<figcaption>Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jawa Barat ketika menjamu kunjungan studi komparatif Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, Selasa (18/12) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Biro Humas menjadi garda terdepan dalam mengelola informasi. Bahkan, citra baik dan buruknya suatu daerah tergantung bagaimana pola Humas mengatur ritme pemberitaan yang tak lepas dari peran media massa. Sehingga, alangkah lucunya, jika bidang Humas suatu daerah tidak bisa membina hubungan baik dengan media massa. Model pengelolaan informasi dan kerja sama dengan media massa ini menjadi hantaran pembuka Biro Humas dan Protokoler Pemprov Jawa Barat ketika menjamu kunjungan studi komparatif Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, Selasa (18/12) lalu. "Biro Humas dan Protokoler Jabar membawahi tiga bagian. Pelayanan media dan informasi, bagian publikasi peliputan dan dokumentasi, serta bagian keprotokolan. Ketiganya bekerja dengan program-program menyesuaikan dengan gaya Gubernur Ridwal Kamil yang sangat melek teknologi," kata Kepala Bagian Publikasi Peliputan dan Dokumentasi Pemprov Jabar Aziz Zulficar Aly Yusca. Diantara program itu adalah Jabar Quick Response (JQR). Program ini berupa satu aplikasi yang dapat digunakan masyarakat Jabar untuk melaporkan masalah sosial secara langsung. Seperti pelayanan rumah sakit, dan tempat pelayanan publik lainnya. "Ada juga program Dapur Ngebrek. Di sana, setiap minggu diatur agenda setting yang kemudian diteruskan dalam wujud desain atau video grafis untuk memperkuat basis media sosial Pemprov Jabar," katanya. Lalu, sub bagian peliputan juga memiliki ragam tugas dan program untuk mendukung kerja lapangan. Seperti membuat Photoboot di setiap iven yang diperlukan setiap kedinasan, memgelola program Jabar Punya Informasi (Japri) dengan model Presscon Kekinian, di mana konferensi pers digelar di hadapan masyarakat dan para wartawan di ruang terbuka dan ditemani secangkir kopi punteng khas Jawa Barat. "Kami merangkul mahasiswa di universitas, komunitas-komunitas, dan tenaga kreatif non-ASN untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Ini agar semua pihak merasakan betul bahwa Jabar ini milik bersama dan harus diurus bersama," ucapnya. Soal kerjasama, pihaknya memastikan bahwa media massa yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar telah terverifikasi lengkap oleh Dewan Pers dan informasi media melalui lembaga Nielsen juga ikut menjadi bahan pertimbangan. Di sisi lain, kata Aziz, semua program tersebut memang didukung anggaran yang cukup besar dari APBD Jabar. Setidaknya dalam setahun, Biro Humas Pemprov Jabar menerima dan mengelola anggaran hingga Rp50 miliar. Pembagiannya, sekitar Rp40 miliar digunakan di dua bidang selain keprotokolan. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengaku kagum atas seabrek program yang telah dilaksanakan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Jabar. Sementara, Biro Humas Pemprov Sumbar sendiri, masih pada tahap memaksimalkan anggaran terbatas dengan target kerja tinggi. "Humas Pemprov Sumbar posisinya lebih ke juru bicara pemerintah provinsi. Sedangkan untuk pengelolaan informasi berbasis digital dan sebagainya, termasuk PPID berada di bawah Dinas Kominfo," kata Jasman yang memboyong 23 wartawan asal Sumbar untuk ikut dalam kunjungan studi komparatif ke Jawa Barat. Meski begitu, kata Jasman, keterbatas anggaran Humas Pemprov Sumbar tentu bukan alasan untuk tidak merealisasikan target dan meraih prestasi. Salah satu upaya memaksimalkan kinerja Humas Pemrpov Sumbar dalam keterbatasan anggaran diantaranya, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kerja para wartawan media massa yang berposko di Kantor Gubernur Sumbar untuk ikut Ujian Kompetensi Wartawan (UKW). Lalu, ikut mengorbitkan Pergub Nomor 30 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menjaga profesionalitas kerja media massa sebagai rekan pemerintah dalam pembangunan. "Jabar sendiri dengan banyaknya PAD yang diterima tentu anggaran yang dapat dimaksimalkan menjadi program sangat banyak dan fleksibel. Tapi segala yang mungkin diterapkan oleh Humas Pemprov Sumbar, itu akan kami pertimbangkan. Pemprov Jabar pun menyatakan keinginannya untuk menelurkan aturan resmi terkait profesionalitas media massa, sebagaimana Sumbar telah menerapkan Pergub Nomor 30 tahun 2018," kata Jasman. Biro Humas Pemprov Sumbar bersama 23 orang wartawan Sumbar saat menggela studi kooperatif ke Biro Humas Pemprov Jawa Barat

Dengan Anggaran Terbatas, Humas Tetap Harus Bekerja Cerdas

humas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#humas

Berita Terkini

Polri Gelar Workshop Training of Trainer 2025, Perkuat Profesionalitas Humas

DEI Dinilai jadi Hal Penting Dalam Berputarnya Sebuah Organisasi, PR Disebut Punya Peran Krusial

Upaya Adaptasi Divisi Humas Kemenkeu di Tengah Disrupsi Informasi

Butuh Gandeng Pers, Eratkan Sinergisitas Sampaikan Informasi Publik

Dengan Anggaran Terbatas, Humas Tetap Harus Bekerja Cerdas

Download Aplikasi JawaPos.com