<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/JKT_-Peresmian-alat-pemindai-peti-kemas-berbasis-AI_Salman-Toyibi_-7JPG-3511457356.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pasa acara peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pasa acara peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) di lokasi bencana di wilayah Sumatera telah disiapkan pemerintah.&nbsp;Purbaya menyebut, saat ini tinggal menunggu program yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Eh kan kalau dari BNPB pasti anggarannya ada, karena kan kita siapkan kan," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12). Purbaya menjelaskan, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat kebutuhan pendanaan lanjutan sebesar Rp 1,3 triliun yang diperlukan pada tahun depan. "BNPB-nya masih ada, sudah mengajukan Rp 1,6 T tambahan, masih ada Rp 1,3 triliun lagi tahun depan diperlukan," jelasnya. Menurut Purbaya, pemerintah telah memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pembangunan huntap dan huntara tersebut. Dengan demikian, proses selanjutnya sepenuhnya bergantung pada kesiapan BNPB dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. "Dan tahun depan dananya sudah, uangnya sudah ada, tinggal mereka buat program," tukasnya. Sebelumnya, BNPB bersama pemerintah daerah memulai peninjauan relokasi hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak di lahan Bukit Parambunan pada Minggu (14/12) di Kecamatan Sibolga Selatan, bekerja sama dengan Tim Budha Tzu-Chi dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, guna memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan layak. Seperti Pemerintah Kota Padang melaporkan telah memiliki sekitar 3,5 hektare lahan yang siap dijadikan lokasi Huntap. Ketiga lahan itu berada di Kecamatan Koto Tangah. Seperti di Bumi Perkemahan di Air Dingin, Balai Gadang. Kemudian di Desaku Menanti di Air Dingin, Balai Gadang, serta di belakang Kantor Camat Koto Tangah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pastikan anggaran untuk hunian tetap dan sementara di Sumatera siap.

Soal Pembangunan Huntara dan Huntap di Sumatera-Aceh, Purbaya: BNPB Tinggal Buat Program!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/perumahan-ilustrasi-1204295519.jpg" alt="Kementrian PKP tetap atau Huntap untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah. (Ist)" width="100%">
<figcaption>Kementrian PKP tetap atau Huntap untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah. (Ist)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan seluruh pembangunan hunian tetap atau Huntap untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah telah rampung dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto berharap sebanyak 5.598 unit Huntap bisa segera dihuni oleh para warga penyintas bencana yang sangat membutuhkan, mengingat mereka telah kehilangan harta benda bahkan nyawa keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah ingin para penyintas bencana alam bisa segera menghuni Huntap," kata Iwan Suprijanto dalam keterangannya, Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015424203/tak-hanya-minta-maaf-ke-korban-lutfi-pelaku-pemukulan-dokter-koas-di-palembang-juga-minta-maaf-ke-keluarga-lady">Tak Hanya Minta Maaf ke Korban Lutfi, Pelaku Pemukulan Dokter Koas di Palembang Juga Minta Maaf ke Keluarga Lady</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat yang sama, Kepala BP2P Sulawesi II Bakhtiar mengatakan, dari target 5.598 unit Huntap yang dibangun oleh Kementerian PUPR saat itu sejak tahun 2020 hingga 2024, kini seluruhnya telah terbangun. Dengan rincian sebanyak 2.991 unit di Kota Palu, 1.238 unit di Kabupaten Sigi, dan 1.369 unit di Kabupaten Donggala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bachtiar menerangkan bahwa dari total Huntap yang sudah terbangun, sebanyak 5.499 unit telah dilakukan serah terima kunci kepada Warge Terdampak Bencana (WTB) dan sebanyak 4.862 unit diantaranya telah dihuni.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara itu, sebanyak 1.679 unit Huntap yang masuk dalam paket 1A dan 1B yang tersebar di Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala asetnya telah diserahkan ke pemda masing-masing. Untuk sisanya, tengah dilakukan proses kelengkapan berkas serah terima asetnya di Sesditjen Perumahan," jelas Bakhtiar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wamen PU Diana memastikan, kawasan permukiman Huntap yang dibangun meliputi rumah RISHA, jalan &amp; drainase lingkungan, PJU, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 8 (SPALDT), infrastruktur persampahan, RTH, serta kolam retensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Prasarana tersebut dibangun dengan memenuhi persyaratan Standar Bangunan Tahan Gempa dan Universal Access dengan berorientasi pada aspek lingkungan," pungkas Diana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kementrian PKP tetap atau Huntap untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah.

Kementerian PKP Pastikan Pembangunan Huntap untuk Korban Bencana Gempa di Palu Rampung Seluruhnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/JKT_-Hunian-Tetap-Penyintas-Korban-Tanah-Bergerak-Di-Sukabumi_MIFTAHUL-HAYAT09-3812402289.jpeg" alt="Anak-anak melintas di dekat hunian tetap penyintas bencana tanah bergerak di Kampung Haji BPKH, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (14/8/2024)." width="100%">
<figcaption>Anak-anak melintas di dekat hunian tetap penyintas bencana tanah bergerak di Kampung Haji BPKH, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (14/8/2024).</figcaption>
</figure> Salah satu RW di Kampung Gunung Batu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, sekarang menjadi kampung mati. Seluruh penghuninya direlokasi akibat bencana alam tanah bergerak. Bertahun-tahun menempati hunian sementara (huntara), kini mereka menghuni hunian tetap (huntap) yang dibangun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). M. HILMI SETIAWAN, Sukabumi --- DI SELA menjalankan tugas sebagai KPPS Pemilu 2019 di Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, konsentrasi Deden Mulyana terpecah. Selain harus bekerja untuk kelancaran pesta demokrasi, dia harus memikirkan nyawanya beserta keluarga yang terancam karena rumah retak-retak akibat fenomena tanah bergerak. &rsquo;&rsquo;Setiap hari retakannya bertambah,&rsquo;&rsquo; kata Dede kepada Jawa Pos Kamis (12/9) lalu. Hingga akhirnya kawasan seluas satu RW itu dinyatakan masuk zona merah ancaman longsor. Tidak ingin ada korban jiwa, seluruh warga dievakuasi ke tenda pengungsian yang berjarak sekitar 1 kilometer dari kampung. Deden masih ingat, saat itu warga mulai dievakuasi pada 25 April 2019. Ratusan warga tinggal di tenda pengungsian sekitar tiga bulan. Setelah itu, mereka direlokasi ke hunian sementara. Bangunannya mirip seperti barak tentara yang berjejer panjang. Setiap keluarga mendapatkan jatah ruangan berukuran 4 x 4 meter. &rsquo;&rsquo;Ruangannya kotak begitu saja, tanpa sekat. Kalau mau disekat jadi kamar-kamar, disekat sendiri,&rsquo;&rsquo; kenangnya. Pria 38 tahun itu menceritakan, kondisi selama tinggal di huntara tersebut jauh dari kata layak. Apalagi, ada beberapa keluarga yang tinggal ramai-ramai dalam satu ruangan. Bahkan ada yang sampai tiga kepala keluarga (KK). Semula oleh pemerintah setempat warga dijanjikan tinggal di huntara sekitar dua tahun saja. Pertimbangannya adalah menunggu lokasi dan pembangunan huntap. Tetapi, setelah ditunggu sampai dua tahun, janji adanya unit huntap tidak kunjung tercapai. Deden bersama warga lainnya bahkan sampai membentuk semacam paguyuban. &rsquo;&rsquo;Tujuannya mengawal realisasi adanya huntap untuk warga,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Bapak dua anak itu bertugas sebagai humas di paguyuban tersebut. Berkali-kali mereka melakukan dengar pendapat bersama jajaran Pemkab Sukabumi. Apalagi, warga mulai merasa hidup tidak nyaman di dalam huntara. Sebab, jumlah warga semakin banyak. Ada anggota anyar yang baru lahir. &rsquo;&rsquo;Akhirnya ada angin segar,&rsquo;&rsquo; katanya. Pada 2023, mereka dipertemukan dengan DT Peduli sebagai mitra kemaslahatan BPKH. Tahun itu juga ada kesepakatan pembangunan huntap untuk warga Kampung Gunung Batu. Urusan pembiayaan menggunakan dana kemaslahatan BPKH yang bersumber dari hasil pengelolaan dana abadi umat (DAU) di BPKH. Kemudian, Pemkab Sukabumi bertugas melakukan pengerasan lahan serta penyediaan drainase. Lahan yang digunakan berstatus hak guna usaha (HGU) milik pemerintah. &rsquo;&rsquo;Pembangunan rumahnya dilakukan secara gotong royong oleh warga penghuni sendiri,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Setelah dilakukan pendataan final, total terdapat 161 KK. Tetapi, rumah yang dibangun 129 unit saja. Sebab, ada beberapa yang tinggal dalam satu dokumen KK. Setiap KK mendapatkan lahan seluas 7 x 13 meter dengan ukuran bangunan 5 x 7 meter. Ruangan rumah terdiri atas dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Kemudian, satu ruang tamu yang gandeng dengan ruang keluarga yang terasa lega. Dapur ada di bagian belakang. &rsquo;&rsquo;BPKH tidak membangun dapur. Jadi, warga membangun sendiri,&rsquo;&rsquo; katanya. Untuk kebutuhan air, pasokannya didapat dari sejumlah tandon yang terhubung ke satu unit sumur saja. Di dalam kompleks huntap itu juga dibangun masjid. Saking mencoloknya bangunan di Kampung Haji BPKH itu, banyak orang yang kebetulan lewat mampir untuk salat di masjid. &rsquo;&rsquo;Bahkan ada yang sempat tanya, apakah masih ada unit yang kosong. Karena dikira ini perumahan umum,&rsquo;&rsquo; tutur Deden, lantas tertawa. Kepala BPKH Fadlul Imansyah bersyukur bisa membantu warga korban tanah bergerak untuk bisa tinggal di huntap yang benar-benar layak huni. Dia mengatakan, salah satu bentuk penyaluran dana kemaslahatan DAU adalah untuk penanganan bencana alam. &rsquo;&rsquo;Kami berharap Kampung Haji BPKH ini dapat menjadi berkah bagi penghuninya serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (*/c19/dio)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membangunkan hunian tetap (huntap) untuk korban tanah bergerak di  Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Dibangun BPKH, Kampung Hunian Tetap Korban Tanah Bergerak Sukabumi Dikira Perumahan, Banyak Orang Tanya Unit Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/wapres-di-huntap.jpg" alt="DIALOG: Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>DIALOG: Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban erupsi Semeru akhirnya selesai. Sedangkan pembangunan hunian sementara (huntara) ditargetkan tuntas dalam tiga bulan ke depan.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pembangunan huntap di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kemarin (2/6). Dia juga berdialog dengan warga. ’’Saya minta (huntap, Red) jangan dijual,’’ pesan Ma’ruf.  Dia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ada yang tertarik membeli huntap tersebut. Apalagi, lingkungannya asri, suasananya enak, bersih, dan menarik. Selain itu, aman dari potensi erupsi Semeru.  Ma’ruf lantas meminta agar pembangunan huntara dikebut. Dia menginginkan pembangunan selesai dalam waktu tiga bulan. ’’Sehingga masyarakat yang tertampung dapat lebih banyak lagi,’’ jelasnya.  Sementara itu, menurut catatan Kementerian PUPR, total 1.951 unit rumah telah dirampungkan untuk pengungsi Semeru. Sekitar 300 unit sudah dihuni sejak Idul Fitri awal Mei 2022. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, setiap unit huntap berukuran 6 x 6 meter pada tanah seluas 10 x 14 meter untuk setiap kepala keluarga (KK). Lokasinya menyatu dengan huntara. ”Desain dan spesifikasi teknis huntap menggunakan prinsip build back better dengan konsep rumah tahan gempa sistem RISHA. Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri,’’ kata Iwan kemarin (2/6).  Kompleks huntap Lumajang dibangun dengan anggaran Rp 350,55 miliar oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya. Huntap mulai dibangun pada Januari 2022. Para penerima berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang. Yakni, Desa Sumbersari, Kebondeli Utara, Kebondeli Selatan, Curah Koboan, Gumukmas, Kamarkajang, dan Kajar Kuning.

Pesan Wapres untuk Korban Semeru, Tolong Huntap Jangan Dijual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami yang melanda pulau Sulawesi tahun 2018 lalu menunjukan progres yang baik. Berdasarkan data terkini, pembangunan hunian tetap (huntap) di masing-masing kabupaten/kota terdampak sudah di atas 50 persen, bahkan ada yang hampir tuntas.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, progres pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana untuk Kota Palu sudah 57 persen, Kabupaten Donggala 52,22 persen, Kabupaten Parigi Moutong 80,82 persen, dan Kabupaten Sigi 90,27 persen.  “Perkembangannya cukup baik, kira-kira progresnya sudah di atas 50 persen. Memang masih ada tersisa beberapa, sekitar 1.600-an rumah sedang dan akan dibangun, sedangkan yang sudah jadi itu ada 2.005 unit huntap,” ujar kata Muhadjir, Rabu (23/3).  Muhadjir menyebut, dari sekitar 2 ribu huntap yang sudah terbangun di wilayah relokasi sebagian sudah dihuni oleh warga pengungsi. Padahal, huntap tersebut belum secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.  Ia menjelaskan, serah terima kepada pemerintah daerah setempat sangat penting agar bangunan huntap tidak menjadi liar karena telah dihuni secara tidak resmi. Malah, dikhawatirkan tidak tertata dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana pembangunan awal.  Sedangkan, apabila sudah diserahterimakan maka pemerintah daerah akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan bangunan dan kawasan wilayah relokasi huntap. Sebab ditemukan beberapa huntap sudah diubah oleh warga pengungsi.  “Saya kira ini tidak betul. Untuk perubahan-perubahan harus diatur betul sehingga tidak menjadi wilayah kumuh. Desain PUPR sudah sangat bagus sekali, jalannya sudah sangat bagus, sanitasinya, sistem pengairannya sudah bagus. Nanti menjadi terganggu atau menjadi tidak baik kalau tidak segera dikelola oleh Pemkot,” pungkas Muhadjir.

Pascabencana 2018, Pembangunan Huntap di Sulawesi Sudah Di Atas 50%

huntap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#huntap

Berita Terkini

Soal Pembangunan Huntara dan Huntap di Sumatera-Aceh, Purbaya: BNPB Tinggal Buat Program!

Kementerian PKP Pastikan Pembangunan Huntap untuk Korban Bencana Gempa di Palu Rampung Seluruhnya

Dibangun BPKH, Kampung Hunian Tetap Korban Tanah Bergerak Sukabumi Dikira Perumahan, Banyak Orang Tanya Unit Kosong

Pesan Wapres untuk Korban Semeru, Tolong Huntap Jangan Dijual

Pascabencana 2018, Pembangunan Huntap di Sulawesi Sudah Di Atas 50%

Download Aplikasi JawaPos.com