<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/PANGKAL-PINANG-4-B-1581910210.jpg" alt="ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti upacara Hari Korpri ke-52 di halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (4/12/2023)." width="100%">
<figcaption>ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti upacara Hari Korpri ke-52 di halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (4/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti upacara Hari Korpri ke-52 di halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (4/12/2023). Upacara dipimpin oleh Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go dan dihadiri juga jajaran Forkopimda Pangkalpinang. Pemkot Pangkalpinang juga memberikan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2023 dan penghargaan inovasi daerah ke sejumlah OPD. Mie Go mengajak kepada seluruh anggota Korpri agar momentum ini dijadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Korpri dan semua ASN, kata Mie Go, mempunyai peran aktif dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting. Tahun 2024 diharapkan angka stunting dapat turun sesuai target mencapai 14 persen. Dia juga mengingatkan saat ini dunia sudah digerakkan oleh AI (Artifical Inteleigence), IOT (Internet of Thing), big data, system dan algoritna pemprogaman, coding maupun verifikasi biometric sehingga tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama. &ldquo;Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat,&rdquo; kata Mie Go membacakan sambutan Dewan Pengurus Nasional Korpri. Lanjutnya, dua event besar yakni Pemilu dan Pilkada 2024 akan berlangsung. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar du dunia yang harus disukseskan bersama. Korpri dipercaya sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatij untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila dan UUD 1945. &ldquo;Selamat bertugas, pengabdian dan hasil kerja Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa dan negara,&rdquo; ucapnya. Berikut penerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2023 : 1. Kategori masa kerja 30 tahun - Puspa Angriani (Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pangkalpinang) 2. Kategori masa kerja 20 tahun &ndash; Darwin (Kepala Disdukcapil Pangkalpinang) 3. Kategori masa kerja 10 tahun &ndash; dr Desy Arie Pranoto (dokter ahli madya UPTD Puskesmas Tamansari) Penghargaan inovasi daerah OPD Pemkot Pangkalpinang 1. Tinta Indah PGK - Bappeda 2. Pelita Stunting &ndash; Puskesmas Pangkalbalam 3. Ikan Mas &ndash; Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan 4. Appekraf &ndash; Dinas Pariwisata 5. Sinopsis &ndash; Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan 6. Bank Sampah Papin &ndash; Dinas Lingkungan Hidup 7. Balsem &ndash; Kecamatan Gabek 8. Si Mentilin &ndash; BKPSDMD 9. Siamor &ndash; Badan Kesbangpol 10. Sendal Pink PGK &ndash; Dinas Perhubungan 11. ASN Pintar &ndash; BKPSDMD 12. Pedekate Berkah &ndash; Disdukcapil 13. Senyum Bu Peri PGK &ndash; Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Gerbang Surga PGK &ndash; Sekretariat Daerah 15. Sigratasi - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Ketenagakerjaan 16. Geber Saja &ndash; Kecamatan Gabek 17. Kebajik Bukit Intan &ndash; Kecamatan Bukit Intan 18. Simdaratel &ndash; Diskominfo 19. Senyum &ndash; Diskominfo 20. Si Pelangi &ndash; Diskominfo 21. Simonik &ndash; Diskopdag UMKM 22. Siruben &ndash; Disperkim 23. Simasdar &ndash; Dinas PUPR 24. Kilat &ndash; BKPSDMD 25. Paku Bumi &ndash; Puskesmas Girimaya 26. Gerakan Rabu Tanpa BT, Rabu Dengan Senyuman &ndash; Dinas Pangan dan Pertanian 27. Mila Kepang Satu - Dinas Pangan dan Pertanian 28. Sijantan Bertarung Aksi &ndash; Dinas PUPR 29. Berbagi &ndash; Kecamatan Gerunggang

Pemkot Pangkalpinang memberikan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2023 dan penghargaan inovasi daerah ke sejumlah OPD.

Sejumlah OPD Pemkot Pangkalpinang Raih Penghargaan Inovasi Daerah pada upacara Hari Korpri ke-52

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/korpri-desak.jpg" alt="HUT KOKPRI: Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan), Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (dua dari kanan), dan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah (kiri) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (29/11)" width="100%">
<figcaption>HUT KOKPRI: Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan), Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (dua dari kanan), dan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah (kiri) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perubahan skema uang pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) kembali digaungkan. Dalam perayaan HUT Ke-51 Korpri di Jakarta kemarin (29/11), Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh meminta pemerintah segera menerapkan sistem pensiun fully funded.  ”Mohon kiranya melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita bisa segera menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan,” tuturnya.  Saat ini PNS masih menggunakan skema pensiun pay as you go. Yakni, dana pensiun diperoleh dari hasil iuran PNS 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Skema itu juga berlaku bagi TNI-Polri dengan pengelolaan oleh PT ASABRI.  Sementara itu, pada skema pensiun fully funded, pembayaran pensiun berasal dari iuran antara pemerintah dan pegawai itu sendiri. Besarannya ditentukan berdasar jumlah take home pay (THP) PNS setiap bulan. THP berbeda dengan gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.  Artinya, iuran yang dibayar PNS nanti lebih besar daripada iuran saat ini. Dengan demikian, dana pensiun yang diterima pun bakal lebih tinggi daripada besaran saat ini. Bahkan, jumlahnya diperkirakan bisa mencapai Rp 1 miliar.  Skema fully funded itu sejatinya direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Mantan Men PAN-RB Tjahjo Kumolo sempat beberapa kali menyinggung skema tersebut. Diharapkan, skema itu bisa menekan beban APBN atas dana pensiun PNS yang terus membengkak.  Sementara itu, terkait reformasi birokrasi, Korpri terus mendorong perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu telah diawali dengan penerapan digital signature. Pada kesempatan itu, Zudan juga meminta seluruh anggota Korpri melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Caranya, mengubah mindset bahwa ASN bukan orang yang harus dilayani, melainkan yang melayani.  Mendagri Tito Karnavian mendorong Korpri yang memiliki anggota 4 juta PNS ikut menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan mencegah kebocoran-kebocoran, khususnya dari aspek pendapatan negara.

Korpri Desak Segera Ubah Skema Pensiun PNS ke Sistem Fully Funded

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) harus terus bergerak mencari terobosan dan melakukan inovasi. Seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, serta berorientasi hasil.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh anggota Korpri sigap dan tanggap dalam merespons perubahan global. ”Dalam suasana pandemi ini, anggota Korpri tidak boleh lengah. Inovasi adalah ruhnya birokrasi. Anggota Korpri harus menjadi motor penggerak birokrasi yang inovatif,” ungkap Khofifah menyambut peringatan HUT Korpri ke-49 pada Minggu (29/11).  Khofifah juga mengapresiasi kerja seluruh ASN Jawa Timur yang dinilai sudah cukup baik dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikatornya adalah sejumlah penghargaan yang berhasil diboyong Pemprov Jatim dalam hal pelayanan publik.  Misalnya, lanjut Khofifah, Penghargaan Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 Kategori Pengelolaan Aspek dengan Keberlanjutan Inisiatif Terbaik. Selain itu, Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 untuk Klinik BUMDes, dan masih banyak lagi.  ”Penghargaan ini harus menjadi pelecut dan motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Khofifah.  Dia menyebut, saat ini, pelayanan publik di Jatim sudah sangat smart, profesional, dan mudah diakses masyarakat. Contohnya, pembuatan kartu keluarga, e-KTP, pembuatan akte kelahiran, pembayaran pajak kendaraan, serta administrasi lain. Semua bisa didapatkan tanpa harus bertatap muka di kantor pelayanan publik melainkan bisa melalui anjungan Dukcapil Mandiri.  ”Lompatan inovasi ini mengisyaratkan bahwa seluruh anggota Korpri harus fasih dalam menggunakan peralatan pelayanan secara digital, harus mahir mengoperasikan sistem dan berbagai aplikasi layanan berbasis internet. Poinnya, dengan teknologi yang semakin canggih, cara bekerja juga harus berubah,” tutur Khofifah.  Selain itu, dia juga berharap Korpri mampu menjadi agen perubahan serta perekat nilai patriotisme di masyarakat. ”Harus menjadi agen perubahan dalam masyarakat, menjadi perekat nilai-nilai patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI. Hal tersebut harus menjadi  jati diri anggota Korpri yang tak boleh lekang oleh waktu,” ujar Khofifah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nRG8UOXzfQ4

Pelayanan Publik di Jatim Smart, Profesional, dan Mudah Diakses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/hut-korpri-ke-46-asn-harus-melayani-masyarakat_m_171388.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri (Korpri) DKI Jakarta, Saefullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri (Korpri) DKI Jakarta, Saefullah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri (Korpri) DKI Jakarta, Saefullah mengimbau kepada seluruh anggota Korpri DKI Jakarta untuk menjaga harkat dan martabat keprofesian masing-masing. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kalau Kopri adalah pelayan masyarakat. Saefullah yang juga menjabat sebagai Sekertaris Kepala Daerah (Sekda) DKI ini juga meminta agar Korpri DKI Jakarta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan setulus hati dan ikhlas. "Dengan begitu, harkat dan martabat Korpri hadir di hati dan kehadirannya dirasakan di tengah masyarakat," katanya Saefullah usai Upacara HUT Korpri ke 46 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Tema peringatan HUT Korpri 2017 adalah "46 Tahun Korpri Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa". Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Monas. Saefullah menambahkan sesuai dengan arahan Presiden RI saat menjadi pembina upacara, Korpri diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik. Pasalnya, saat ini pejabat harus sadar kehadiran mereka sebagai pelayan publik. "Sekarang sudah dibalik, Korpri adalah pelayan masyarakat. Selamat HUT Korpri DKI dan Pusat ke 46," kata dia.

HUT Korpri ke-46, ASN Harus Melayani Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tantangan-makin-berat-ini-wejangan-jokowi-buat-para-asn_m_171373.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo meminta Apatur Sipil Negara (ASN) harus mengejar ketertinggalan dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Hal itu disampaikannya dalam pidato Upacara HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Rabu (29/11). Jokowi mengatakan, di era persaingan terbuka saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari. "Tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jokowi di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Presiden mengatakan, dunia swasta telah menyadari hal tersebut dan mulai berlari dengan sangat cepat. Karena itu, aparatur sipil negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi. "Korpri harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan yang penuh ketidakpastian. Tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasar Pancasila," papar Jokowi. Jokowi menambahkan, setiap anggota Korpri harus terus memperbaiki diri, meninggalkan cara-cara rutin, dan memperkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. "Sebagai sebuah korps profesi, Korpri mempunyai tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusianya agar menjadi aparatur yang profesional," katanya. Selain itu, kata dia, Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi, dan golongan.

Tantangan Makin Berat, Ini Wejangan Jokowi buat Para ASN

hut korpri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hut korpri

Berita Terkini

Sejumlah OPD Pemkot Pangkalpinang Raih Penghargaan Inovasi Daerah pada upacara Hari Korpri ke-52

Korpri Desak Segera Ubah Skema Pensiun PNS ke Sistem Fully Funded

Pelayanan Publik di Jatim Smart, Profesional, dan Mudah Diakses

HUT Korpri ke-46, ASN Harus Melayani Masyarakat

Tantangan Makin Berat, Ini Wejangan Jokowi buat Para ASN

Download Aplikasi JawaPos.com