<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/yAY93YOCUAbYKhPxYdU4xwo5R9Rwb9R6fVtsCC04-3611172543.jpg" alt="Dalam agenda COP30, Kemenko Pangan menyebut kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dalam agenda COP30, Kemenko Pangan menyebut kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah menegaskan bahwa memperkuat kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. Hal itu disampaikan Deputi Menteri Koordinator Bidang Aksesibilitas dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti dalam agenda COP30. &ldquo;Perlindungan hutan bukan hanya soal menanam pohon, tetapi memastikan masyarakat yang hidup di sekitar hutan memperoleh manfaat nyata,&rdquo; ujar Nani Hendiarti. Nani menjelaskan, Indonesia bersama Uni Emirat Arab mengembangkan Nature and Climate Partnership yang mencakup konservasi keanekaragaman hayati, penguatan perhutanan sosial, tata kelola yurisdiksional, serta mekanisme pendanaan inovatif. Dalam forum yang sama, APP Group memaparkan komitmen memperkuat solusi iklim berbasis alam dan restorasi hutan tropis melalui pendekatan lanskap terpadu. Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata menegaskan, keberlanjutan menjadi bagian dari strategi perusahaan. &ldquo;Industri pulp dan kertas hanya dapat bertumbuh di atas lanskap yang sehat. Karena itu, investasi pada restorasi, teknologi pemantauan, dan kolaborasi multipihak merupakan strategi bisnis untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, menurunkan risiko operasional, serta membangun kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia,&rdquo; tutur Suhendra Wiriadinata. Melalui platform keberlanjutan Regenesis, APP Group menginvestasikan sekitar US$30 juta per tahun selama satu dekade untuk pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, hingga pengembangan karbon biru. Upaya ini mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 dan penguatan pasar karbon Indonesia melalui IDXCarbon. Efektivitas restorasi hutan tropis, menurut para pemangku kepentingan, membutuhkan perpaduan pendekatan ilmiah, legitimasi sosial, dan pendanaan jangka panjang. Sementara itu, Direktur WWF Indonesia Aditya Bayunanda menekankan pentingnya memilih lokasi yang memiliki nilai ekologis dan sosial tinggi.&nbsp; &ldquo;Pilihlah area dengan habitat penting, keanekaragaman hayati tinggi, atau wilayah dengan jasa lingkungan yang beragam bukan hanya karbon, tetapi juga air dan budaya yang perlu dilindungi. Area-area seperti itu memberikan nilai tambah dan membedakan posisi perusahaan di tingkat global,&rdquo; ungkap Aditya Bayunanda. Pandangan senada disampaikan Theme Leader CIFOR&ndash;ICRAF, Beria Leimona, yang menilai keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. &ldquo;Selain solusi berbasis sains, kita perlu memperhatikan aspek legitimasi. Mendengarkan pengetahuan ekologi lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses negosiasi adalah kunci keberlanjutan. Pada akhirnya, kolaborasi sejati bertumpu pada pemberdayaan,&rdquo; jelas Aditya Bayunanda. Upaya kolaboratif ini diperkuat melalui peluncuran Tropical Forests Forever Facility (TFFF) di Paviliun Indonesia yang melibatkan pemerintah Indonesia, Brasil, Uni Emirat Arab, sektor energi, lembaga internasional, hingga sektor swasta. Adapun dari sisi kebijakan nasional, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menegaskan pentingnya pembiayaan inovatif untuk memulihkan ekosistem.&nbsp; &ldquo;Kita membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan. Pembiayaan karbon dan blended funding dapat menjadi jembatan antara modal global dan aksi lokal. Jika diterapkan dengan integritas, mekanisme ini berpotensi memulihkan jutaan hektare lahan, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan memperkuat kredibilitas solusi iklim berbasis alam,&rdquo; ujar Laksmi Wijayanti. Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, menambahkan bahwa tata kelola iklim tidak bisa bergantung pada satu pendekatan. Tantangan iklim hari ini tidak bisa dijawab oleh satu pendekatan tunggal. Dibutuhkan integrasi antara sains, tata kelola yang kuat, serta kemitraan yang setara dengan masyarakat dan pemerintah. "Melalui kerangka Regenesis, kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti ilmiah, tetapi tetap mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Inilah landasan yang membuat aksi iklim dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan,&rdquo; tegas Laksmi Wijayanti.

Pemerintah menekankan pentingnya solusi berbasis masyarakat dalam restorasi hutan di COP30, didukung oleh APP Group dan WWF

Perkuat Kesehatan Ekosistem, Kemenko Pangan Sebut Solusi Berbasis Masyarakat yang Terpenting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/IMG-20251106-WA0128-1762490344.jpg" alt="Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo dalam KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo dalam KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan oleh Presiden Luiz In&aacute;cio Lula da Silva di Belem, Brasil. Langkah ini sebagai komitmen terhadap aksi iklim global.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo dalam KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit) dan Leaders Forum peluncuran TFFF mendukung mekanisme pembiayaan inovatif untuk konservasi hutan tropis dunia.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi global lintas pemangku kepentingan dalam menjaga hutan tropis, paru-paru bumi yang sangat vital bagi pencapaian target suhu 1,5&deg;C dan tujuan bersama di bawah Perjanjian Paris,&rdquo; ujar Hashim dalam keterangannya, Jumat (7/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Indonesia yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia menganggap TFFF sebagai skema pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, mampu memberi insentif langsung bagi upaya konservasi, khususnya yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh komunitas adat.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016804084/pln-epi-dan-timas-suplindo-kolaborasi-bangun-pipa-gas-wnts-pemping-dorong-ketahanan-energi-nasional">PLN EPI dan Timas Suplindo Kolaborasi Bangun Pipa Gas WNTS-Pemping, Dorong Ketahanan Energi Nasional</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia untuk menyamai kontribusi Brasil terhadap TFFF. Indonesia mendorong negara maju dan para mitra global untuk berpartisipasi aktif mendukung TFFF, tidak hanya melalui pendanaan, tetapi juga dengan transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Indonesia tetap berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional, dan siap bekerja sama dengan semua negara untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius," imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Hashim mengatakan,&nbsp; Presiden Prabowo berkomitmen mencapai net zero emission paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat, serta menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Komitmen ini tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, yang menargetkan pengurangan emisi hingga 1,2&ndash;1,5 gigaton CO₂ pada tahun 2035. Pilar utama komitmen tersebut adalah program Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, yang menargetkan pengurangan bersih 92&ndash;118 juta ton CO₂ pada 2030.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pemerintah juga terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan, biofuel, serta teknologi rendah karbon seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Presiden Prabowo baru-baru ini menetapkan Peraturan Presiden No. 109 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pembiayaan dekarbonisasi nasional.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian deforestasi, dengan tingkat deforestasi tahunan rata-rata turun 75 persen sejak 2019, terendah dalam dua dekade terakhir. Indonesia juga berkomitmen memperkuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain hutan daratan, Indonesia menjaga sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia (setara 3,4 gigaton CO₂) yang penting untuk mitigasi iklim dan ketahanan pesisir.</div>

Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan oleh Presiden Lula.

Indonesia Dukung Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis, Kejar Target Net Zero Emission 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/ikn_ser_01-1024x640-2522160654.jpg" alt="Ilustrasi IKN Nusantara (Dok. Urbanplus)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi IKN Nusantara (Dok. Urbanplus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya reforestasi atau penanaman kembali kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bakal melibatkan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Jumat (9/8). "Kami hitung ada tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia yang akan melakukan. Kami mengatakan sebagai 'pilot' ya, mereka ini akan melakukan konsep reforestasi," kata Thomas di sela agenda Bulaksumur Roundtable Forum 2024 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIJ, sebagaimana dilansir dari Antara. Dari ketujuh kampus itu, lanjut Thomas, UGM melalui pengelola hutan pendidikan Wanagama dinilai paling siap unuk dilibatkan saat ini. "Wanagama sudah siap untuk melakukan reforestasi di IKN dan itu sebagai organisasi atau institusi perguruan tinggi pertama yang akan intervensi terkait lingkungan di IKN," kata dia. Thomas menjelaskan, dalam konsep reforestasi, KIPP IKN yang tadinya adalah hutan tanaman industri (HTI) bakal dipulihkan menjadi hutan tropis. Sehingga kawasan yang tadinya ditanami tanaman sejenis atau monokultur akan diperbaiki seperti kondisi semula. "Lahan sudah disiapkan, kami sudah menentukan di mana lokasinya, perizinan pun sudah kami siapkan," tutur Thomas. Bila sudah ada persetujuan dari Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ketujuh PTN itu akan melakukan pilot project reforestasi di IKN.

Upaya reforestasi atau penanaman kembali kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN akan melibatkan 7 PTN.

Reforestasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Libatkan 7 PTN, OIKN Sebut Bakal Kembali Jadi Hutan Tropis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/IMG-20230921-WA0000-778343201.jpg" alt="Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) menandatangani MoU di Ibu Kota Nusantara." width="100%">
<figcaption>Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) menandatangani MoU di Ibu Kota Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) sepakat bekerja sama menjaga ekosistem terutama di hutan tropis. Hal itu tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Kemitraan Program Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Ekosistem Perairan Serta Pulau Kecil di Ibu Kota Nusantara. Maksud dan tujuan dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung dalam memberikan manfaat bagi bangsa, khususnya di wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara. &ldquo;Ada banyak hal yang ingin kami wujudkan bersama YAD, salah satunya dengan membuat kejayaan bagi hutan tropis kita dengan terus mengawasi lingkungan yang ada. Sehingga dengan kerja sama ini, diharapkan semua orang bisa melihat Nusantara sebagai model. Sebuah langkah kecil bersama YAD, tapi puluhan tahun lagi akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan,&rdquo; ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9). Kerja sama antara OIKN dan YAD ini bukan hanya meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung dan ekosistem perairan serta pulau kecil di IKN, namun juga memberikan pemahaman dan penyadartahuan masyarakat di kawasan lindung Ibu Kota Nusantara, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. &ldquo;Sebagaimana diketahui, YAD adalah Yayasan keluarga yang berkecimpung di dunia pendidikan, budaya dan lingkungan hidup. Di bidang lingkungan hidup, sejak tahun 2017 YAD telah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,&rdquo; kata Ketua YAD, Hashim Djojohadikusumo. &ldquo;Setelah MOU ini ditandatangani, akan dilaksanakan kesepakatan tiga pihak yaitu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, OIKN dan YAD agar cita-cita berdirinya Suaka Orangutan di Pulau Kelawasan bisa segera terwujud," imbuh Hashim. Adik dari Prabowo Subianto ini berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dapat menjadi langkah baru bagi YAD untuk terus mendukung program pemerintah Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kerja sama antara OIKN dan YAD diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memberdayakan masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan, agar tercapai tujuan pembangunan yang adil dan merata.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) sepakat kerja sama menjaga ekosistem terutama di hutan tropis

Jaga Ekosistem Ibu Kota Nusantara, OIKN Teken Kerja Sama dengan YAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-mpr-dukung-kolaborasi-lintas-agama-jaga-pelestarian-hutan-tropis_m_.jpg" alt="Ketua MPR Zulkifli Hasan saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Zulkifli Hasan saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta masyarakat Indonesia untuk melindungi hutan tropis sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Sebab di dalamnya terdapat beragam flora dan fauna, bahkan yang hampir punah ada di hutan-hutan Indonesia. "Kami MPR memberikan apresiasi tinggi dan mendukung penuh upaya-upaya elemen masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan hutan tropis Indonesia,&rdquo; kata Zulhas dalam acara Peluncuran Prakarsa Lintas Agama Untuk Perlindungan Hutan Tropis di Indonesia, Kompleks Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/10). Selain berperan sebagai penyeimbang alam dan ekosistem nasional, kata Zulhas, hutan Indonesia juga berperan sebagai &lsquo;paru-paru&rsquo; dunia. &ldquo;Tentu saja kami MPR RI dan kita semua elemen bangsa Indonesia mendukung pelestarian hutan serta perlindungan hutan sebab perannya yang sangat luar biasa tersebut," paparnya. Peluncuran Prakarsa Lintas Agama Untuk Perlindungan Hutan Tropis di Indonesia adalah acara pembacaan deklarasi bersama &lsquo;Kolaborasi Lintas Agama Mendukung Pelestarian Hutan Tropis Indonesia&rsquo; dan acara penanaman secara simbolik bibit-bibit pohon khas Indonesia di area Peace Park. Program tersebut merupakan kerja sama antara MPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi). Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Tokoh Muhammadiyah dan Ketua Inter-Religious Council (IRC) Indonesia Din Syamsuddin, serta perwakilan dari Ormas lintas agama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman).

Ketua MPR Dukung Kolaborasi Lintas Agama Jaga Pelestarian Hutan Tropis

hutan tropis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hutan tropis

Berita Terkini

Perkuat Kesehatan Ekosistem, Kemenko Pangan Sebut Solusi Berbasis Masyarakat yang Terpenting

Indonesia Dukung Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis, Kejar Target Net Zero Emission

Reforestasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Libatkan 7 PTN, OIKN Sebut Bakal Kembali Jadi Hutan Tropis

Jaga Ekosistem Ibu Kota Nusantara, OIKN Teken Kerja Sama dengan YAD

Ketua MPR Dukung Kolaborasi Lintas Agama Jaga Pelestarian Hutan Tropis

Download Aplikasi JawaPos.com