<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71811_91099_rls161-jawapos.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya bersama rimbawan dalam salah satu kunjungan kerjanya ke daerah." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya bersama rimbawan dalam salah satu kunjungan kerjanya ke daerah.</figcaption>
</figure>MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengajak seluruh rimbawan untuk terus meningkatkan integritasnya, karena tantangan ke depan di sektor tugas dan tanggungjawab mereka akan semakin berat. Terutama dalam pengendalian degradasi fungsi kawasan, perubahan iklim, legalitas perdagangan hasil hutan, penyelesaian masalah sosial, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, tata kelola berkelanjutan dan sebagainya. &#39;&#39;Namun saya yakin, semua tantangan ini pasti akan bisa kita lewati untuk melakukan kerja terbaik bagi Indonesia,&#39;&#39; kata Menteri Siti. Dikatakannya, cita-cita untuk mampu menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia semestinya bukan sekedar mimpi yang tidak bisa diwujudkan. Tekad untuk mewujudkannya harus dimiliki mulai dari sekarang. Ia meyakinkan para rimbawan, bahwa sektor kehutanan tetap memiliki peluang pengembangan perekonomian melalui pemanfaatan yang berkelanjutan disertai dengan upaya pemulihan sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan yang potensial meningkatkan ketahanan ekonomi, pangan maupun energi. Inilah tantangan bagi para Rimbawan ke depan. Karena itu Rimbawan Indonesia juga harus memiliki kecakapan berkomunikasi dan memiliki integritas tinggi untuk membangun bangsanya. Untuk mencapai artikulasi yang tepat dan berbagai situasi yang ada secara nasional, maupun di berbagai daerah, diperlukan sinergi semua elemen dalam jajaran kehutanan dan lingkungan, dengan rimbawan sebagai penggeraknya (prime mover). &#39;&#39;Sumber daya alam yang kita miliki merupakan berkah sekaligus musibah jika kita salah dalam mengelolanya,&#39;&#39; ujar Menteri Siti. Maka sebagai rimbawan hendaknya sudah memahami, bahwa hutan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi bagi pembangunan. Tidak hanya dari sisi ekonomi saja melainkan juga dari sisi sosial dan ekologi, hutan memiliki peranan memajukan bangsa. &#39;&#39;Namun kita harus akui bahwa kita telah terjerat dalam permasalahan sektor kehutanan yang menyebabkan hutan kita rusak dan masyarakat sekitar hutan tidak kunjung sejahtera. Inilah yang menjadi pekerjaan kita saat ini,&#39;&#39; katanya. Adapun sumber permasalahan kehutanan itu bersumber pada kurang tepatnya pemahaman para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Seperti pemahaman dan pemaknaan yang salah tentang sistem alam, kebijakan yang tidak tepat, dan pengelolaan hutan yang tidak lestari. Kesalahan-kesalahan itu telah menimbulkan musibah-musibah bertubi-tubi yang mendera sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Seperti praktik penebangan liar, penyelundupan dan perdagangan hasil hutan illegal, kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi, masalah sosial, masalah tenurial, perambahan kawasan hutan, perdagangan illegal satwa yang dilindungi, dan lain lain. &#39;&#39;Kondisi ini haruslah disikapi secara positif serta dijadikan tantangan yang harus mampu diurai agar kekayaan sumberdaya hutan justru dapat dimanfaatkan dengan baik, tetap memelihara kelestarian hutan dan ekosistem lingkungan,&#39;&#39; ujar Menteri Siti. Sudah saatnya para rimbawan yang masih kurang kokoh dalam komitmen, disiplin dan kesungguhan bekerja karena berbagai faktor seperti kapasitas, integritas dan profesionalitas harus berubah. Rimbawan harus mampu menunjukkan peran fungsinya di berbagai posisi dan profesi secara nyata serta mampu menjaga dan mendayagunakan sumberdaya hutan dengan baik dan benar. (rls)

Meningkatkan Integritas Rimbawan demi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71809_91097_rls16-jawapos.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-22 di Marrakech, Maroko." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-22 di Marrakech, Maroko.</figcaption>
</figure>INDONESIA mempertegas posisi pentingnya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang perubahan iklim Conference of Parties (COP) atau COP-22 di Marrakesh, Maroko, pada pertengahan November 2016. COP-22 membahas pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim (Paris Agreement) COP-21 yang diselenggarakan tahun 2015. Paris Agreement merupakan puncak upaya negosiasi negara-negara PBB untuk pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Paris Agreement sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016. Disamping keputusan formal melalu COP22/CMP12/CMA1, hasil penting dari pertemuan tahunan ini berupa deklasari &ldquo;Marrakech Action Proclamation for Our Climate and Sustainable Development&rdquo;. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya menegaskan bahwa deklarasi tersebut merupakan sinyal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera beranjak dari fase komitmen menuju realisasi aksi penanganan perubahan iklim melalui implementasi Perjanjian Paris, serta mobilisasi means of implementation yaitu pendanaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas. Seperti yang diketahui bersama,&nbsp; Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan telah menyampaikan first Nationally Determined Contribution yang berisi garis-garis besar pelaksanaan pengendalian perubahan iklim pada 30-50 tahun mendatang. &#39;&#39;Dari hasil COP 22 ini,&nbsp; Indonesia bersama Negara lain siap mengimplementasikan Perjanjian Paris guna memenuhi target yang ambisius, melalui upaya inklusif, yang merefleksikan prinsip-prinsip equity, common but differentiated responsibilities, respective capabilities, dengan memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing negara,&#39;&#39; jelas Menteri Siti. Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai langkah nyata dalam implementasi Perjanjian Paris. Pada agenda transparency framework,&nbsp; Indonesia telah memberikan contoh dengan telah selesainya penyusunan MRV framework serta peluncuran Sistem Registrasi Nasional. Pada bagian peningkatan kapasitas,&nbsp; Indonesia bersama China menjadi wakil dari Asia Pacific sebagai anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB) dimana akan menentukan program-program peningkatan kapasitas di negara berkembang termasuk di Indonesia Demikian juga halnya dengan adaptation communication, dimana Indonesia berhasil memberikan masukan agar lebih simple dan fleksibel untuk setiap Negara agar tidak menjadi beban baru. Pada acara puncak penutupan COP 22, perwakilan Indonesia menyampaikan tujuh pesan utama untuk menjadi perhatian COP Presiden pada negosiasi mendatang, yaitu: 1. Mendorong pencapaian target penurunan emisi dan agenda adaptasi sebelum tahun 2020 sebagai landasan kuat untuk pelaksanaan komitmen negara-negara pasca 2020. Secara khusus kepada negara-negara maju yang telah meratifikasi &ldquo;Doha Amendment&rdquo; untuk menuntaskan kewajiban menurunkan emisinya. &nbsp; 2. Perhatian yang sama terhadap program-program adaptasi,&nbsp; mitigasi dan dukungan pendanaan,&nbsp; alih teknologi dan peningkatan kapasitas harus sama rata. Indonesia juga mendorong agar perlakukan yang sama ini harus berlanjut pada implementasi NDC dengan mempertimbangan kapasitas yang berbeda-beda di masing-masing negara. 3. Mendorong pencapaian target dukungan pendanaan 100 milar USD sampai tahun 2020 dengan memperhatikan antara janji (pledges) dan realisaasi.&nbsp; Indonesia juga mendorong agar target-trget yang dibicarakan bukan hanya pre 2020 tapi juga pasca 2020 termasuk pendanaan adaptasi. 4. Menfasilitasi implementasi dan pemenuhan (Compliance) program mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk mendukung pencapaian target Indonesia dan negara berkembang lainnya. Indonesia menekankan agar &ldquo;Compliance&rdquo; merupakan kunci dan harus dilanjutkan dengan prinsif facilitative, non punitive dan non adversarial. 5. Peran dari transparency framework tidak ternilai harganya.&nbsp; Indonesia mengajak agar memperhatikan keseimbangan aspek substantive dan pengorganisasian pembahasannya serta keseimbangan pada transparansi aksi dan dukungan pendanaan,&nbsp; alih teknologi dan peningkatan kapasitas.&nbsp; Hal ini sangat penting untuk eveluasi pencapaian melalui global stocktake di tahun 2023 mendatang. 6. Menegaskan pentingnya tindaklanjut semua mandat dari COP-22, CMP-12 dan CMA-1 termasuk submisi negara anggota dan aspek substansi lainnya,&nbsp; dan menyetujui penetapan waktu kelanjutan persidangan CMA-1.&nbsp; Indonesia juga mendukung pelaksanaan Facilitative Dilogue di tahun 2018 untuk menilai kesiapan setiap negara dalam menjalankan NDC-nya masing-masing. 7. Indonesia menegaskan prinsip inklusifnes, transparan, terbuka dan leaving no one behind dalam proses negosiasi mendatang. Sementara itu ditekankan, bahwa sangat penting masyarakat Indonesia mengetahui tindak lanjut pertemuan Marrakesh, karena dampak dari perubahan iklim sudah nyata dirasakan. Cuaca ekstrim yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, menjadi salah satu bukti nyata pengaruh dari perubahan iklim. Untuk itulah Pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi,&nbsp; peneliti, tokoh masyarakat, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat,&nbsp; masyarakat umum bahkan sampai individual memiliki peran masing-masing yang secara simultan dapat berkontribusi dalam upaya Nasional mengendalikan perubaan iklim. Menteri Siti menambahkan, di Indonesia juga sudah banyak dilakukan berbagai kegiatan penanganan perubahan iklim yang dimulai dari inisiatif masyarakat, disamping juga kebijakan secara Nasional dalam hal pengelolaan hutan dan lahan, serta energi dan fiscal. Salah satu upaya nyata adalah berbagai aksi penanaman pohon secara rutin di berbagai daerah. Bahkan penanaman serentak 238 ribu pohon di Tuban beberapa waktu lalu, berhasil memecahkan Guiness Book of World Record. Sistem adopsi pohon juga sudah banyak diprakarsai masyarakat, seperti di Cianjur, Jawa Barat dan daerah lainnya. Juga prakarsa masyarakat, para tokoh dan BUMN, seperti pendirian pusat mangrove dan arboretum jenis tanaman lowland, coastal di Indramayu. Beberapa kebijakan kunci fiscal juga dilakukan, seperti mengurangi subsidi BBM di APBN, aturan OJK untuk tidak memberikan fasilitas keuangan bagi perusahaan yang tidak melindungi lingkungan hidup, dan dukungan pengembangan listrik dari sampah. Selain itu dengan melakukan moratorium gambut dan hutan primer, moratorium sawit dan restorasi gambut, moratorium batubara walau masih terbatas, serta kebijakan hutan sosial yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat, karena secara langsung mereka bisa menjaga hutannya dari dekat. (rls16)

Langkah Nyata Indonesia Untuk Perubahan Iklim Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71816_91104_rls13-jawapos.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com PULANG PISAU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menyempurnakan format yang ideal bagi kebijakan atas pengelolaan hutan. Format tersebut akan dimasukkan dalam program KLHK. Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya, format idealnya adalah hutan tanaman rakyat akan memberikan pendapatan lebih masyarakat pemilik kebun. Pernyataan ini disampaikan Menteri Siti saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/12). Menteri Siti menjelaskan sudah ada 12,7 juta hektar lahan yang dibuka pemerintah pusat untuk HTR yang di dalamnya juga ekowisata dan agroforestry untuk tahun 2016. Dan jumlah itu kemungkinan akan bertambah karena ada 1,7 juta lagi lahan yang masuk dalam permohonan di KLHK. &nbsp; &quot;Apabila contoh dari HTR seperti di Kalimantan Tengah ini terlihat, maka Gubernur dan Bupati lainnya akan mengajukan permohonan,&quot; kata Menteri Siti. Dalam peninjauan lokasi rencana pembangunan pabrik pengolahan kayu milik PT Naga Bhuana di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, ia mengatakan, bahwa usaha terkait dengan kehutanan harus memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat. &quot;Sejak tahun 1980an, pemerintah sudah melepaskan tanah yang katanya untuk rakyat. Namun, setelah status kawasan hutan dilepaskan, rakyat masih tidak mendapatkan apa-apa,&quot; ucapnya. Produk HTR masyarakat ini harus didukung dengan adanya industri yang menjadi mitra, sehingga petani akan mendapatkan pendapatan bukan saja dari nilai pohonnya tetapi diberdayakan menjadi officer di lapangan. Banyak hal yang bisa menjadi pendapatan masyarakat dari program HTR ini. Dia mengakui pendirian pabrik di daerah itu tidak terlepas dari kegigihan dan kerja keras Bupati H Edy Pratowo dan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui program HTR. &quot;Apabila segi industrinya sudah terlihat, maka masyarakat nantinya langsung bisa merasakan manfaatnya,&quot; tandas Siti. Ia menambahkan, selama ini program kehutanan masih belum memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat setempat, karena masyarakat sebelumnya hanya disuruh menanam saja. HTR dengan para pelaku dari kelompok masyarakat ini, nantinya dilakukan pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pihak universitas dan diberikan ruang, kapasitas manajemen seperti koorporasi, karena jika seperti plasma saja tidak cukup. Kelompok tani dengan pihak industri juga harus membuat semacam pola kejasama atau memorandum of understanding (MoU), sehingga petani jelas mendapatkan hasil dari program HTR tersebut. Pada kunjungan kerjanya itu, Siti Nurbaya yang didampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo meninjau lokasi helipad di PLTU 2x60 MW di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir yang direncanakan untuk persiapan kedatangan Presiden RI Joko Widodo di daerah setempat. (rls18) &nbsp;

Menteri Siti: Efek Kehutanan Harus Memberikan Kesejahteraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71016_90275_hutan-bakar-jawapos.jpg" alt="PP Perlindungan Gambut Direvisi untuk Mencegah Karhutla. Tampak salah seorang warga yang berupaya untuk memadam api." width="100%">
<figcaption>PP Perlindungan Gambut Direvisi untuk Mencegah Karhutla. Tampak salah seorang warga yang berupaya untuk memadam api.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang benar-benar diseriusi Presiden Joko Widodo. Kesungguhan sikap dari Presiden Jokowi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 pada tanggal 2 Desember 2016. PP ini adalah perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut, maka kawasan Hidrologi Gambut merupakan kawasan yang tidak boleh terganggu dalam arti digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut. Kenyataan menunjukkan bahwa kebakaran terbesar terjadi di lahan Gambut terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Selatan yang memberikan indikasi&nbsp; kebakaran yang sangat sulit upaya pemadamannya. &ldquo;Latar belakang ini dicantumkan dalam bagian Penjelasan, sebagai latar belakang mengapa PP nomor 71 tahun 2014 perlu dilakukan perubahan,&rdquo; kata Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menjelaskan, proses revisi PP nomor 71 tahun 2014 ini telah melalui proses yang panjang. Tim KLHK sangat mengapresiasi dukungan kementerian lainnya, sebagai upaya bersama mewujudkan arahan dan komitmen Presiden. &ldquo;Proses revisi PP ini sudah sejak Februari 2016 berlangsung intensif. Alhamdulillah, telah ditandatangani Presiden,&rdquo; ujar Bambang. Inti dari revisi PP ini adalah diaturnya secara permanen moratorium pemanfaatan lahan gambut. PP nomor 57 tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. &ldquo;PP nomor 57 tahun 2016 menunjukkan komitmen nyata dari Presiden Joko Widodo dalam hal perlindungan ekosistem gambut,&rdquo; ujar San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait areal gambut di dalam konsesi korporasi yang terbakar, PP nomor 57 tahun 2016 mengatur bahwa Pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran yang dilakukan melalui verifikasi. &ldquo;PP nomor 57 tahun 2016 ini lebih mempertegas lagi regulasi pengambilalihan areal terbakar pada konsesi korporasi yang telah diatur dalam PermenLHK nomor 77 tahun 2015. Misalnya, disebutkan hasil verifikasi dapat berupa pengurangan areal perizinan usaha,&rdquo; ujar Karliansyah. Sedangkan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak, salah satunya apabila muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan. Penambahan &ldquo;pada titik penataan&rdquo; yang dicantumkan dalam PP nomor 57 tahun 2016 ini mencakup karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air. Suksesi alami merupakan salah satu cara pemulihan ekosistem gambut yang telah dicantumkan dalam PP nomor 57 tahun 2016, di samping rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. &ldquo;Suksesi alami artinya pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia,&rdquo; jelas Karliansyah. Bambang mengingatkan, PP nomor 57 tahun 2016 ini juga telah mempertegas sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, yakni bisa dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah ataupun pembekuan izin lingkungan. &ldquo;Pemerintah tidak akan menanggung beban biaya restorasi pada areal konsesi korporasi, namun Pemerintah yang menentukan zonasi dalam areal konsesi korporasi (pada lahan gambut),&rdquo; ujar Bambang. San Afri menegaskan, pemerintah bukan hanya menerbitkan regulasi, namun juga secara intensif melakukan monitoring atas kerja restorasi gambut. Menteri LHK Siti Nurbaya telah menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Monitoring Operasi Lapangan Restorasi Gambut yang diketuai oleh Dirjen PTKL San Afri Awang. &ldquo;Pemerintah tidak main-main. Kami terus melakukan monitoring dan akan menerapkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Ini bukti keseriusan komitmen Pemerintah dalam monitoring restorasi gambut,&rdquo; tegas San Afri. (JPG)

PP Perlindungan Gambut Direvisi untuk Mencegah Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70959_90215_rls142-jawapos.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komposisi pemanfaatan hutan selama beberapa waktu lalu masih mengalami ketimpangan, antara usaha besar dan kecil. Komposisinya adalah 97 persen untuk usaha besar dan 3 persen untuk usaha kecil. Pemerintah saat ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan perspektif baru menyongsong kemajuan industri pengolahan kayu Indonesia. Konsepnya ialah pengembangan bisnis-bisnis kayu rakyat yang dibina, misalnya dalam bentuk koperasi dengan manajemen korporat. &#39;&#39;Tentu dalam rantai bisnis akan mengait kepada HTI&nbsp; baik yang sudah ada ataupun yang baru misalnya&nbsp; dalam bentuk off-taker atau dalam bentuk pembinaan lainnya,&#39;&#39; ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya. Dengan demikian selain diperoleh keadilan fasilitasi bagi pelaku&nbsp; HTR serta keadilan keamanan&nbsp; dan kenyamanan bisnis bagi pelaku HTI, dengan demikian akan kita dapatkan konfigurasi bisnis yang lebih ideal dan dapat membawa kemajuan. &nbsp; &#39;&#39;Saya minta kerjasama yang baik untuk langkah-langkah itu bagi kebaikan semua dan untuk mencapai cita-cita keadilan yang dimaksud Bapak Presiden,&#39;&#39; kata Menteri Siti. &nbsp; Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan Menteri akan melibatkan dunia usaha dimana terdapat kewajiban pada setiap perijinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan maka dikembangkan program kemitraan masyarakat pada seluas 20 persen area. Dalam kaitan ini, maka ditempuh langkah-langkah lebih lanjut untuk percepatan penyelesaian regulasi, identifikasi areal, identifikasi konflik (untuk bisa menjadikan instrumen ini sebagai solusi konflik juga), pengembangan format tanaman seperti tanaman kehidupan (yang telah dialokasikan hanya terealisasi 9 persen saja dari tanaman unggulan). Tanaman unggulan (lokal) diminati oleh masyarakat dan tanaman kehidupan bisa dialokasi untuk kebutuhan 20 persen tersebut. Menurut Permenhut P.35 ada 235 jenis yang bisa dimasukan ke wilayah kayu dan non kayu. Selain itu dilakukan penerapan agroforestry dan tumpangsari dalam HTI yang mengharuskan ada pelibatan masyarakat. Dalam kaitan dengan kawasan yang dipergunakan untuk pemegang izin menjadi HTI energi harus terkait dengan ESDM dan sedang dikembangkan aturan-aturan bersama Kementerian ESDM. Dukungan untuk energi dilakukan dengan kebijakan pembangunan HTI untuk Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Terbarukan. Untuk itu, sudah ada Peraturan Menteri LHK tentang Kebijakan pembangunan HTI untuk Dukungan Progam Pangan. Dan sedang terus dikembangkan langkah-langkah untuk energi terbarukan. Salah satu uji coba yang akan dikembangkan nanti dalam HTR juga berupa HTR energi bio-mass dengan Caliandra. &nbsp; Pengembangan lain dalam konfigurasi baru bisnis kehutanan terutama pada areal tidak produktif, adalah Restorasi Ekosistem (RE). Menteri Siti memahami bahwa RE lebih bersifat voluntary terutama pada awalnya antara 10 sd 15 tahun untuk bisnis yang panjang hingga mencapai 80 tahun atau lebih. Karena sifatnya yang berupa restorasi, maka pada tahap awal di 10 tahun pertama upaya-upaya yang dilakukan tentu lebih pada langkah-langkah untuk mengembalikan landscape kepada ecology aslinya. Seperti kita pahami&nbsp; bahwa RE ini juga dapat berlangsung tidak hanya di kawasan hutan produksi tetapi juga pada kawasan konservasi. Tentu saja ini bukanlah quick yielding. &#39;&#39;Kita harus sudahi pola-pola kerja quick yielding yang merefleksikan rasa ketidakadilan dimasyarakat. Pemerintah sudah melihat seluruhnya dan terus mengembangkan upaya-upaya perbaikannya dengan prinsip-prinsip, selamatkan ekosistem, dukungan kesejahteraan rakyat, kurangi&nbsp; kemiskinan, serap tenaga kerja dan untuk berpenghasilan serta atasi kesenjangan, ketimpangan di masyarakat,&#39;&#39; jelasnya. (rls141)

Wujudkan Keadilan Rakyat di Sektor Kehutanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70953_90208_rls141.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus melakukan pemantapan grand strategy industri pengolahan kayu dari hulu hingga hilir. Dari hasil bedah kinerja yang dilakukan oleh KLHK, melemahnya poduktivitas industri selama ini akibat berbagai faktor fisik maupun sosial ekonomi. Beberapa masalah mendera, seperti persepsi publik belum positif,&nbsp; inter-link industry&nbsp; hulu-hilir belum cukup ideal dan diantaranya juga berciri paradoxi;&nbsp; rantai bisnis&nbsp; serta dukungan-dukungannya belum cukup kuat seperti infrastruktur dan sumber bahan bahan baku serta finansial. &nbsp; Apalagi bila&nbsp; dikaitkan dengan cukup banyaknya distorsi atau peristiwa-peristiwa lokalitas konflik tenurial yang sedikit banyak diantaranya dapat mengguncang&nbsp; usaha. Sementara dari sisi pengusaha (APHI),&nbsp; disebutkan beberapa masalah yang juga cukup signifikan yaitu permasalahan distorsi harga kayu bulat, biaya produksi, daya saing industri yang rendah, konflik lahan, serta indikasi ketidak-pastian&nbsp; usaha. Yang paling serius menyangkut konflik tenurial dan claim-claim atas tanah dan claim-claim mengaku masyarakat lokal seperti yang sedang terjadi sekarang ini. &nbsp; &#39;&#39;Dari kerja one map policy, terindikasi bahwa satu poligon wilayah perijinan terindikasi tumpang tindih. Saya sudah meminta jajaran teknis untuk menata dengan sebaik-baiknya, bangun rule-base atau aturan mainnya untuk menjadi bahan diskusi yang harus dipimpin oleh pemerintah sebagai simpul negosiasi,&#39;&#39; tegas Menteri LHK, Siti Nurbaya. Rule base ini sangat penting untuk dibangun sebelum nanti akan diundang entitas-entitas bisnis yang berada dalam satu poligon&nbsp; untuk penyelesaiannya. &#39;&#39;Posisi pemerintah sangat jelas yaitu sebagai simpul negosiasi segala kepentingan. Oleh karena itu pemerintah akan berada pada posisi sesuai sasaran pembangunan nasional,&#39;&#39; jelasnya. Menteri Siti kembali menegaskan, bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap industri pengolahan kayu,&nbsp; dan industri kehutanan secara menyeluruh. Namun harus dapat betul-betul diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional secara utuh, tidak dapat lagi berdiri sendiri tanpa keterkaitan. Perkembangan demokratisasi kata Menteri Siti, menuntut kita pada upaya-upaya pembangunan termasuk pembangunan industri pengolahan kayu dan industri kehutanan secara menyeluruh&nbsp; dan pendekatan yang holistik&nbsp; dengan satu konsep pada pemerintah yang&nbsp; sekarang yaitu konsep keadilan. Maknanya bahwa kemajuan industri dalam hal ini industri pengolahan kayu harus sekaligus menunjukkan dan nyata-nyata membawa dan mengangkat kemajuan masyarakat. Kemajuan dalam arti tidak hanya pendapatan tetapi juga menjadikan usaha kecil masyarakat atau menengah sebagai skala industri yang sistematis dan memiliki technical know how serta mengarah dan menuju dan sampai pada ciri manajemen sistematis dan modern. &nbsp; Dalam 10 tahun terakhir komposisi pemanfaatan hutan antara usaha besar dan kecil di Indonesia tidak berubah. Komposisinya adalah 97 persen untuk usaha besar dan 3 persen untuk usaha kecil. Ditambah lagi dengan terjadinya degradasi dan konversi hutan negara. Skema perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA), hutan tanaman (IUPHHK-HT), dan tambang melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IUPPKH), secara de facto telah mewujudkan konversi hutan alam secara sistematis. Peran IUPHHK-HA dalam menghasilkan kayu bulat selama 10 tahun terakhir telah digantikan oleh IUPHHK-HT. Dalam waktu yang sama juga terjadi peningkatan usaha tambang (IUPPKH). Data APHI 2013 menunjukkan sejumlah 179 perusahaan IUPHHK-HA dan 139 perusahaan IUPHHK-HT mengalami penurunan dahsyat. Apabila ini benar terjadi akan terdapat 39 juta ha hutan produksi menjadi open access. &#39;&#39;Kondisi ini akan semakin mempermudah usaha-usaha masuk di hutan produksi, dan menambah masalah,&#39;&#39; jelas Menteri Siti. Oleh karena itu, kebijakan alokasi sumberdaya alam termasuk hutan yang selama ini mendapat stigma lebih berpihak kepada korporasi, telah mulai ditata oleh pemerintah, dengan melakukan koreksi akan keberpihakan dalam pengembangan kebijakan alokatif sumberdaya lahan, khususnya hutan. &#39;&#39;Kebijakan ini harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan bagi rakyat banyak,&#39;&#39; tegasnya. Untuk itulah, salah satu dari skema perhutanan sosial yang sedang dikembangkan oleh pemerintah akan mengait sangat erat dengan entitas bisnis. &#39;&#39;Karena kita mau tidak mau sekarang sudah harus mengajak usaha masyarakat (small holders) kedalam pola bisnis korporat dan fasilitasi kita bersama untuk mengangkat small holders bergerak maju seiring dengan kemajuan entitas bisnis, dunia usaha perkayuan kita.&nbsp; Ini memang harus kita lakukan, dengan prinsip dari bapak Presiden Jokowi yaitu prinsip keadilan,&#39;&#39; jelas Menteri Siti. Kemajuan dunia usaha dan bisnis industri pengolahan kayu, harus beriringan dengan kemajuan masyarakat tepi hutan untuk juga dapat maju dari akses kelola kawasan, sebagai salah satu dari skema perhutanan sosial. &nbsp; &#39;&#39;Konstitusi kita menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi manusia yang produktif juga merupakan salah satu dari unsur hak azasi manusia. UUD 1945 menjamin hal tersebut. Jadi kebijakan perhutanan sosial, bukan hanya soal perizinan semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola hutan menuju kesejahteraan,&#39;&#39; jelasnya. (rls141)

Menteri LHK: Hutan Untuk Rakyat, Tidak Hanya Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71812_91100_menteri-siti-radar-solo.jpg" alt="JAGA ALAM: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tanam pohon di kampus UNS dalam suatu kesempatan" width="100%">
<figcaption>JAGA ALAM: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tanam pohon di kampus UNS dalam suatu kesempatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama-sama industri untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik. Pengelolaan itu dilakukan dengan berinovasi dengan prinsip ekonomi hijau. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Karliansyah mengatakan, tahun 2016 ada 247 perusahaan dengan 260 inovasi. Menurutnya, inovasi itu berasal dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh peringkat Proper Hijau dan Emas. &quot;Atau dua peringkat tertinggi dari Proper karena dianggap telah mampu mengelola lingkungan hidup dengan baik,&quot; kata Karliansyah kepada wartawan saat menjelaskan mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) di Jakarta, Selasa (6/12). Inovasi berbentuk upaya efisiensi energi sebanyak 63 inovasi, efisiensi beban pencemaran air sebanyak 16 inovasi, penurunan emisi sebanyak 44 inovasi, 3R (&quot;reuse&quot;, &quot;reduce&quot;, &quot;recycle&quot;) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 33 inovasi, dan lain-lain. Hasil inovasi dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan Proper 2016 secara kuantitatif yaitu efisiensi penggunaan energi 249.808.268 giga Joule, efisiensi air 447.463.288 meter kubik, penurunan emisi 75 juta ton CO2 ekuivalen, penurunan beban air limbah 3.568.536 ton, dan Rp976 miliar dana pemberdayaan masyarakat. KLHK akan terus mendorong perusahaan untuk mengembangkan inovasi dan mematenkan hasil inovasi tersebut sehingga industri yang berbasis pengetahuan dan kekayaan intelektual berkembang pesat di Indonesia. Proper sendiri merupakan program tahunan yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup,kata Karliansyah. Proper 2016 dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi yang lebih ramah. Tahun 2016, peserta Proper mencapai 1.930 perusahaan dari 111 jenis industri. Tingkat ketaatan Proper tahun ini mencapai 84 persen, atau meningkat 11 persen dari ketaatan peserta Proper tahun lalu. Peraih peringkat Proper secara berurutan dari yang terbaik adalah Emas sebanyak 12 perusahaan, kemudian peringkat Hijau 172 perusahaan, Biru 1422 perusahaan, Merah 284 perusahaan, Hitam lima perusahaan, 13 perusahaan dalam proses hukum, dan 22 perusahaan tutup atau tidak beroperasi. Peringkat tertinggi atau Emas diraih oleh perusahaan yang telah secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis yang beretika, dan program pemberdayaan masyarakat. (rls17) &nbsp;

Perusahaan Didorong Berinovasi Mengelola Lingkungan