<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/20220928140841_IMG_8298.jpg" alt="I Nyoman Wara saat menjalani kepatutan atau fit and proper test bersama komisi III DPR di gedung Parlemen DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Dua calon kelak dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: Dery R" width="100%">
<figcaption>I Nyoman Wara saat menjalani kepatutan atau fit and proper test bersama komisi III DPR di gedung Parlemen DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Dua calon kelak dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: Dery R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) I Nyoman Wara mengamini agar pegawai KPK secara keseluruhan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan Nyoman Wara dalam melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).  Pernyataan itu juga sempat dilontarkan I Nyoman Wara saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada 2019 lalu. Namun, dirinya tidak terpilih menjadi Komisioner KPK periode 2019-2023.  "Kalau yang lalu kami menyampaikan tentang SDM KPK, di antaranya pada waktu itu kami mengusulkan tentang perubahan status ke PNS dan sebagainya, tapi ini barangkali lebih menyeluruh tentang KPK, tidak hanya SDM KPK," kata Nyoman Wara.  "Kami memberi nama memberantas korupsi untuk membangun negeri yang kami istilahkan sebagai trilogi pemberantasan korupsi," sambungnya.  Menurut Nyoman, KPK sebagai lembaga antikorupsi sudah mempunyai berbagai kewenangan, SDM, sarana, dan prasarana. Sementara dari sisi negara, mengharapkan agar strategi nasional pemberantasan korupsi, mendapat dukungan dari pemerintah, DPR, dan juga lembaga lainnya.  "Oleh karena itu, kami berusaha mengoptimalkan itu semua dalam bentuk trilogi pemberantasan korupsi, yaitu pembangunan kesadaran yang pertama, kedua penguatan sistem, dan yang ketiga penindakan," pungkas Nyoman.  Sebagaimana diketahui, DPR RI menggelar fit and proper test kepada dua calon Wakil Ketua KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Kedua calon itu yakni, I Nyoman Wara dan Johanis Tanak, akan dipilih satu orang untuk menggantikan posisi Lili Pintauli yang sebelumnya mengundurkan diri karena diduga menerima gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika.

I Nyoman Wara Setuju Pegawai KPK Beralih Status jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/DSC07416_1611148774771.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - I Nyoman Wara dan Johanis Tanak dikabarkan merupakan calon pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri. Kedua nama itu diserahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk nantinya dipilih salah satu menjadi Wakil Ketua KPK.  I Nyoman Wara dan Johanis Tanak sempat mengikuti seleksi calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023. Kedua Capim KPK tersebut meraih suara 0 saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI pada September 2019 lalu.  Saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Johanis Tanak mendukung revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang saat itu menimbulkan pro-kontra di publik. Dia saat itu menyebut, revisi UU KPK menjadi bagian dari pembenahan kinerja lembaga antirasuah.  "Terkait revisi UU KPK, saya setuju. Bukan karena ikut-ikutan DPR revisi UU KPK ya atau tidak. Saya setuju karena melihat perlu diatur tentang lembaga ini, perlu direvisi," ungkap Johanis.  Selain itu, Johanis juga merupakan Capim KPK yang tidak setuju dengan metode operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, ada pelanggaran saat KPK sudah mengetahui korupsi lewat penyadapan, lalu menunggu ada transaksi untuk OTT. Padahal undang-undang mengatur siapapun yang mengetahui korupsi harus melapor.  "Ketika mendengar ada informasi dan ada indikasi, undang yang bersangkutan, kemudian minta penjelasan karena belum ada kerugian negara. Kemudian buat pernyataan di atas kertas bahwa benar ada persekongkolan dan siap mengundurkan diri jika terjadi," ungkap Johanis.  Senada juga sempat diungkapkan Capim KPK I Nyoman Wara. Dia mengaku mendukung revisi UU KPK, dalam rangka memperbaiki sistem penanganan perkara yang fungsinya meningkatkan kerja KPK.  Bahkan, I Nyoman Wara mendukung agar pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami bisa simpulkan bahwa permasalahan-permasalahan kepegawaian di KPK akan dapat diminimalisasi jika kepegawaian KPK tunduk kepada UU ASN," ucap Nyoman Wara, pada September 2019 lalu.  Dia mengatakan, banyak manfaat yang diperoleh jika pegawai KPK tunduk kepada UU ASN. Salah satunya kejelasan tentang status kepegawaian.  "Kemudian, pola pembinaan, pola karier, termasuk penghasilannya yang pada akhirnya bisa membuat soliditas dan harmonisasi kepegawaian di KPK," ujar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.  Di samping itu, lanjut Nyoman Wara, manfaat lainnya adalah akan membuat pelaksanaan pekerjaan KPK lebih efisien dan efektif. "Kewenangan mengatur mengenai aparatur, itu harus mengacu kepada UU ASN," pungkas Nyoman.

Dua Calon Pengganti Lili Sempat Nyatakan Dukung Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma" width="100%">
<figcaption>Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, mengungkapkan dua nama yang telah dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon pengganti Lili Pintauli dari posisi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini setelah Lili Pintauli memutuskan mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK.  Menurut Desmond, dua nama itu ialah mereka yang sebelumnya pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon pimpinan KPK, untuk periode 2019-2023 di Komisi III DPR.  “Pokoknya dua nama (yang dikirimkan) itu satu orang Bali,” kata Desmond kepada wartawan, Rabu (21/9).  Senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Dia menyebut, dua nama yang telah diserahkan Presiden ke DPR yakni, I Nyoman Wara dan Johanes Tanak. Kedua nama tersebut sebelumnya telah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, namun tidak terpilih.  “Yang saya dengar kan namanya Pak Johanes Tanak kalau enggak salah, sama Pak Nyoman Wara kalau enggak salah ya yang dari BPK ya," pungkas Arsul.  Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan, sudah menyerahkan surat presiden (Surpers) ke DPR RI terkait pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Surpres tersebut diserahkan pihak istana kepresidenan pada pekan lalu.  "Sudah disampaikan ke DPR surpresnya, ada surpresnya sudah disampaikan ke DPR. Seminggu yang lalu," kata Pratikno di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).  Meski demikian, Pratikno tidak menjelaskan secara rinci terkait nama-nama yang disodorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI. Nantinya, Komisi III DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada pengganti Lili tersebut. "Tanya ke DPR," singkat Pratikno menandaskan.

I Nyoman Wara dan Johanes Tanak Calon Pengganti Lili Pintauli di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma" width="100%">
<figcaption>Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capim KPK, I Nyoman Wara menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR. Dalam fit and proper test tersebut Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan audit dari BPK terhadap kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  Nah kebetulan, I Nyoman adalah salah satu auditor dalam kasus SKL BLBI tersebut. Sehingga independensi Nyoman dipertanyakan saat menjalani fit and proper test tersebut. "Masih ingin menyoroti audit BPK tahun 2017 terkait dengan kasus BLBI, ini memang menjadi konsen, ini persoalan dasar yang menyangkut independensi bapak selaku auditor," ujar ujar Arsul di ruang Komisi III DPR, Rabu (11/9) malam.  Oleh sebab itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta kepada Nyoman untuk menjelaskan secara detail mengenai apa yang terjadi sebenarnya audit dari BPK di SKL BLBI. "Nah saya kira bapak harus mengklarifikasi secara sejelas-jelasnya di forum ini, apalagi yang bertanya paling tidak 3 orang tadi," katanya.  Adapun, pada tahun 2017, BPK diminta oleh KPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara kasus korupsi SKL BLBI. Nyoman Wara merupakan salah satu auditornya.  Atas hasil auditnya itu, BPK dan Nyoman digugat perdata oleh pihak Sjamsul Nursalim. Sebab, dari hasil audit Nyoman dalam kasus BLBI, terdapat kerugian negara sejumlah Rp 4,53 triliun. Padahal di audit BPK di tahun 2002 dan 2006, tidak terdapat kerugian negara atas penerbitan SKL BLBI.  Menanggapi hal tersebut, Nyoman membenarnya terlah digugat oleh Sjamsul Nursalim dalam kasus audit BPK. Dia tidak mempermasalahkan laporan hukum tersebut. "Kami tidak bisa melarang orang lain untuk gugat kami siapapun bisa gugat hasil pekerjaan kami," ujar Nyoman.  Baginya, apabila adanya pelaporan kasus hukum terhadap audit. Maka itu sudah menjadi risiko pekerjaan yang mesti dijalaninya. Terpenting dia sudah melakukan mekanisme yang benar dalam melakukan audit. "Dalam melakukan audit sudah menju biasa dalam investigasi perhitungan kerugian negara itu biasa kami menghadapi seperti," katanya.  Nyoman berujar, dia sudah bekerja independen dan bekerja sesuai standar pemeriksaan. Bahkan BPK juga sudah melakukan pemeriksaan internal tidak ada pelanggaran dari audit BPK dari SKL BLBI tersebut. "Sudah periksa internal hasil tidak ada pelanggaran terhadap standard," katanya.  Nyoman menjelaskan kenapa ada perbedaan audi BPK tahun 2002, 2006 dan 2017. Menurutnya ada perbedaan tujuan dengan jenis audit. Tujuan audit akan menentukan jenis audit dan kemudian akan menentukan prosedur audit dan bukti apa yang harus diperoleh.

Jawaban Santai Capim KPK Nyoman saat Dicecar Audit BPK Soal BLBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma" width="100%">
<figcaption>Foto 13: Calon Pimpinan KPK I Nyoman Wara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) disaksikan Wakil Ketua Komisi III DPR Demond Junaidi Mahesa (belakang) dan Erma Suryani Ranik (depan), usai menerima amplop berisi tema ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sudah larut malam, Komisi III DPR terus tancap gas dalam menyelesaikan fit and propper test terhadap lima calon pimpinan KPK ini. Terakhir Capim KPK yang diuji oleh komisi hukum ini adalah ‎Auditor BPK I Nyoman Wara.  Jam sudah menunjukan 23.35 WIB, I Nyoman Wara masih memaparkan pandangan-pandangannya mengenai kinerja KPK. Salah satunya adalah mengenai kerugian negara.  Menurut Nyoman, merujuk pada data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara di tahun 2016 dari kasus korupsi mencapai Rp 6,5 triliun. Sedangkan pengembalian negara hanya sekira Rp 1 trilin. Hal ini pun masih jauh dari harapan mengembalikan uang negara.  "Inilah tantangan ke depan bagaimana KPK tidak lagi fokus terhadap OTT, sehingga bisa fokus menangani kasus-kasus yang bisa merugikan negara dalam jumlah besar. Mislanya kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," ujar Nyoman di hadapan anggota Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9) malam.  Selain itu, Nyoman juga memaparkan konsepnya soal trilogi pemberantasan korupsi. Pertama adalah edukasi, kedua penguatan sistem. Terakhir adalah penindakan.  Dijelaskan Nyoman, soal edukasi dalam pemberantasan korupsi adalah membangun kesadaran penting soal korupsi. Bisa dilakukan melalui pendekatan agama dan juga budaya. Nantinya lewat pendekatan tersebut terus disosialisasikan mengenai korupsi adalah tindakan merugikan negara.  "Jadi menurut saya edukasi ini adalah membangun kesadaran, dan revolusi mental bisa dilaksanakan," katanya.  Kemudian poin kedua, lanjut Nyoman, adalah ‎penguatan sistem. KPK harus terus memantau program penguatan sistem pencegahan tersebut di beberapa lembaga. Nantinya apabila terus dipantau. Maka orang akan berpikir panjang ingin melakukan korupsi.  "Penguatan sistem yang ada perlu di kawal oleh KPK, karena kalau penguatan sistem ini terus ada, maka tidak ada kesempatan orang melakukan korupsi," ungkapnya.  Terakhir yang ketiga menurut Nyoman adalah cara penindakan. Nantinya setelah dua cara itu dilakukan. Barulah mengedepankan tindakan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi.  "Jadi penindakan adalah cara terakhir dalam penanganan korupsi," ujarnya.  Sementara itu terkait revisi Undang-Undang KPK, I Nyoman Wara memilih untuk ‎tidak menanggapinya, meskipun fraksi-fraksi di parlemen sudah menyetujui dilakukannya revisi setelah 17 tahun KPK sendiri.  Nyoman mengatakan, pada prinsipnya apabila dirinya sudah menjadi pimpinan KPK. Maka lembaga antirasuah itu harus patuh terhadap UU.  ‎"Mengenai setuju atau tidak setuju. Maka kewajiban selaku pimpinan adalah menjalankan tugas dan kewenangan UU KPK," ujar Nyoman dalam fit and propertest di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9) malam.  Saat ini, menurut Nyoman, ranah mengenai revisi UU tersebut ada di tangan DPR dan juga pemerintah dalam melakukannya. Sehingga, dia menyerahkan keputusan akhirnya kepada pemerintah dan juga DPR.  "Karena kewenangan revisi atau tidak revisi ada di DPR. Kalaupun ada usulan boleh-boleh saja," ungkapnya.  Selain itu, mengenai adanya pandangan bahwa banyak Capim KPK adalah titipan. Nyoman langsung membantah isu itu dengan tegas. Menurut dia mendaftar sebagai Capim KPK ini adalah kemauan pribadinya.  ‎"Soal capim titipan. Saya itu daftar sendiri," katanya.  Nyoman berujar, dirinya ingin membantu pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sehingga alasan utamannya mendaftar jadi Capim KPK adalah hal tersebut. Dia melihat pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bisa terus dilakukan.  "Saya sudah biasa bantu KPK, polisi, kejaksaan, dan mungkin di KPK saya bisa lebih efektif membantu pemerintah dalam penindakan korupsi," pungkasnya.

‎Bantah Dirinya Calon Titipan, Nyoman Paparkan 3 Jurus Lawan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/I-Nyoman-Wara-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara merupakan salah satu nama dari 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan panitia seleksi ke Presiden Joko Widodo. Pernyataan Wara saat tes wawancara dan uji publik di Gedung Sekretariat Negara pada Selasa (27/8) lalu menjadi sorotan.  Mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eko Sembodo, menyatakan pernyataan I Nyoman Wara dalam tes wawancara dan uji publik tidak profesional. Menurutnya, pelaksanaan audit yang dilakukan Wara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilakukan secara tidak profesional dan bertentangan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).   "Nyoman selaku auditor BPK yang melakukan pemeriksaan investigasi terkait dengan BLBI tidak berpedoman pada SPKN yang dimuat dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017. SPKN merupakan pedoman pemeriksaan dan tolok ukur pelaksanaan pemeriksaan yang wajib digunakan oleh auditor BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan jenis apapun," kata Eko dalam keterangannya, Selasa (3/9).  Eko menuturkan, auditor yang melakukan pemeriksaan yang bertentangan dengan SPKN dapat dikatakan tidak profesional. Pada akhirnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut menjadi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga tidak dapat digunakan.  "Proses konfirmasi atau klarifikasi atau crosscheck, terhadap audit adalah prosedur standar pelaksanaan audit yang harus dan wajib dilakukan. Ini adalah standar yang universal dan menjadi esensi keabsahan dari suatu audit dengan jenis apapun juga," tegasnya.  Sebelumnya, Capim KPK yang juga auditor BPK, I Nyoman Wara mengakui tak meminta konfirmasi dalam mengaudit kerugian negara dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Wara pun mengklaim sudah bekerja sesuai standar dalam mengaudit perkara BLBI.  "Untuk kerugian negara itu pemeriksaan investigatif. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif, karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan. Selain (pemeriksaan investigatif) itu harus kami (minta) tanggapan," ucap Wara di Gedung Sekretariat Negara, Selasa (27/8).  Menurutnya, BPK mengaudit berdasarkan data yang diberikan pihak KPK. Selain itu, kata dia, diatur di perundang-undangan mengenai BPK, penyidik dapat memberikan bukti kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan investigatif mencari kerugian negara.  "Bukan berarti yang menentukan cukup penyidik. (Bukti) kalau kurang minta lagi. Sampai pemeriksa mempunyai keyakinan cukup untuk mengambil kesimpulan ada atau tidak kerugian negara," jelas Wara.

Namanya Diserahkan ke Presiden, Pernyataan Capim KPK Ini Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/I-Nyoman-Wara-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum I Gde Pantja Astawa menilai pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) I Nyoman Wara dalam tes wawancara dan uji publik yang menyebut tidak perlu melakukan konfirmasi dalam melaksanakan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah tidak benar. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan UU dan peraturan BPK yang berlaku.  “Berdasarkan asas asersi, auditor BPK harus mengkonfirmasi pihak yang diperiksa (auditee) dalam pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang antara lain dalam bentuk pemeriksaan investigatif," kata Pantja Astawa dalam keterangannya, Jumat (30/8).  Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran ini menilai, pernyataan I Nyoman Wara tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK No. 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sebab dalam suatu pemeriksaan itu setidaknya harus memenuhi tiga unsur.  "Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diterbitkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini BPK. Kedua, harus memperhatikan dan menjadikan SPKN sebagai pegangan atau dasar pemeriksaan. Ketiga, harus memperhatikan satu prinsip, yaitu asas asersi," ucap Astawa.  Astawa menuturkan, konfirmasi perlu dilakukan agar pihak yang diperiksa memiliki kesempatan untuk mengkaji hasil audit tersebut. Sebab hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (5) UU BPK. "Jadi kalau 3 hal mendasar ini sudah ditempuh, saya katakan itulah LHP yang sah secara hukum. Kalau asas asersi ini tidak dipenuhi, saya berani katakan LHP dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena norma UU menentukan demikian," tegasnya.  Sebelumnya, Capim KPK yang juga auditor BPK mengakui tak meminta konfirmasi dalam mengaudit kerugian negara dalam kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Wara pun mengklaim sudah bekerja sesuai standar dalam mengaudit perkara BLBI.  "Untuk kerugian negara itu pemeriksaan investigatif. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif, karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan. Selain (pemeriksaan investigatif) itu harus kami (minta) tanggapan," ucap Wara di Gedung Sekretariat Negara, Selasa (27/8).  Menurutnya, BPK mengaudit berdasarkan data yang diberikan pihak KPK. Selain itu, kata dia, diatur di perundang-undangan mengenai BPK, penyidik dapat memberikan bukti kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan investigatif mencari kerugian negara.  "Bukan berarti yang menentukan cukup penyidik. (Bukti) kalau kurang minta lagi. Sampai pemeriksa mempunyai keyakinan cukup untuk mengambil kesimpulan ada atau tidak kerugian negara," jelas Wara.

Pakar Sebut Pernyataan I Nyoman Wara Bertentangan dengan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/I-Nyoman-Wara-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti gugatan tersangka Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara. Sebab Wara menjadi salah satu kandidat Capim KPK yang mengikuti tes wawancara dan uji publik.  Saat memberikan pernyataan di hadapan sembilan Pansel dan dua panelis, Wara menegaskan, pihaknya sudah bekerja sesuai standar saat mengaudit perkara BLBI.  "Kami dilaporkan perbuatan melawan hukum (PMH) dituntut perdata. Kami tak bisa melarang orang menuntut. Tetapi yang bisa dilakukan bekerja sesuai standar sehingga apa kata orang bisa buktikan kerja sesuai standar," kata Wara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).  Wara merupakan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang terkait gugatan penghitungan kerugian negara yang mencapai Rp 4,58 triliun. Gugatan tersebut dilayangkan Sjamsul Nursalim.  Pada 2017, I Nyoman Wara, selaku Auditor BPK, mengaudit investigasi atas dugaan tindakan pindana korupsi di pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI Sjamsul Nursalim.   Pada audit BPK pada 2002 dan 2006 tidak ada kerugian negara. Kerugian negara terkait kasus SKL BLBI baru terdapat pada 2017. Laporan hasil Audit BPK 2017 itu yang kemudian dijadikan dasar KPK menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung atas dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada SN selaku pemegang saham pengendali BDNI.  Dia mengaku digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan itu dilayangkan Sjamsul Nursalim karena tidak melayangkan konfirmasi atau permintaan tanggapan kepada terperiksa.   "Untuk kerugian negara itu pemeriksaan investigatif. Standar pemeriksaan keuangan negara untuk pemeriksaan investigatif, karena sifatnya rahasia tidak perlu minta tanggapan. Memang kami tidak minta tanggapan. Selain (pemeriksaan investigatif) itu harus kami (minta) tanggapan," ucap Wara.  Menurutnya, BPK mengaudit berdasarkan data yang diberikan pihak KPK. Selain itu, kata dia, diatur di perundang-undangan mengenai BPK, penyidik dapat memberikan bukti kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan investigatif mencari kerugian negara.  "Bukan berarti yang menentukan cukup penyidik. (Bukti) kalau kurang minta lagi. Sampai pemeriksa mempunyai keyakinan cukup untuk mengambil kesimpulan ada atau tidak kerugian negara," ungkap Wara.  Apabila ada perbedaan antara audit pada 2002 dan 2006 dengan 2017, kata dia, terdapat perbedaan audit. Dia menegaskan, setiap audit ditentukan tujuan.   "2017 dan 2006 berbeda. Jelas berbeda karena setiap audit ditentukan tujuan. Yang sekarang ditujukan untuk menghitung kerugian negara," ujarnya.  Belakangan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan kasasi yang membebaskan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa korupsi SKL BLBI. Mengenai hal ini, dia menegaskan, bukan kewenangan dirinya mengomentari putusan.   "Bebas atau tidak bukan kewenangan kami itu. Itu kewenangan pengadilan. Ranah berbeda, kami menghitung kerugian negara. Kalau kami baca di media itu bahwa ada perbedaan (pandangan) hakim satu kualifikasi sebagai pidana dan satu administrasi satu perdata, kerugian negara tidak hilang. Tetapi artinya yang kami hitung tetap kerugian negara," pungkasnya.  Untuk diketahui, Pansel Capim KPK memulai rangkaian tes wawancara dan uji publik di Gedung Sekretariat Negara, Selasa (27/8) hari ini. Pada tes kali ini, akan berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (29/8) mendatang.  Untuk hari ini, sebanyak tujuh orang dari 20 orang Capim KPK akan menghadapi tes wawancara dan uji publik. Mereka diantaranya adalah Komisioner KPK periode 2015-2019 Alexander Marwata, perwira Polri Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, dan Firli Bahuri, serta karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Cahyo Wibowo. Kemudian auditor BPN I Nyoman Wara dan penasihat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jimmy Muhammad Rifai.

Capim KPK Sebut Hasil Investigasi Soal Kasus SKL BLBI Sesuai Prosedur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#i nyoman wara

Berita Terkini