<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kakbah-antara.jpg" alt="Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb" width="100%">
<figcaption>Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pendaftaran haji bagi warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana sudah ditutup. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan sebanyak lebih dari 558 ribu jamaah telah mendaftar untuk mengikuti proses ibadah haji 1442 H. "Dari data yang dirilis Saudi, total ada 558.270 orang yang mendaftar sebagai jamaah haji tahun ini. Mereka adalah warga Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana," ungkap dia dalam keterangan resminya, Jumat (25/6). Dari angka 558 ribu itu, laki-laki mendominasinya dengan jumlah sekitar 329.220 orang. Sementara, jamaah wanita jumlahnya sekitar 228.780 orang. "Dari jumlah itu, 59 persen laki-laki, 41 persen perempuan," sambungnya. Menurut Endang, pihak Arab Saudi akan melakukan seleksi calon jamaah haji untuk memilih 60 ribu jamaah sesuai kuota yang telah ditetapkan. Proses seleksi itu didasarkan pada sejumlah persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu usia 18-65 tahun, belum pernah berhaji selama lima tahun terakhir, sudah divaksin, dan membayar biaya registrasi. "Calon jamaah yang terpilih, hanya diberi waktu 3 jam untuk menyelesaikan pembayaran," tegasnya. Adapun, mereka yang tidak melakukan pembayaran, akan dianggap gugur atau mengundurkan diri. Endang menambahkan, Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan biaya haji dengan jumlah berbeda-beda, yaitu Paket 1 sebesar SAR (Saudi Riyal) 12.113, Paket 2 SAR 14.381 dan Paket 3 SAR 16.560. "Biaya ini belum masuk Pajak 15 persen," tandas Endang.

Kuota Jamaah 60 Ribu, 558 Ribu Orang Daftar Ibadah Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210608-WA0000.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik kuota haji yang belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi membuat publik di tanah air menyampaikan kekecewaannya. Pemerintah Arab Saudi dianggap tidak konsisten. Di antara masyarakat yang menunjukkan kekecewaannya adalah Sekretaris Jenderal Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia, Bintang Wahyu Saputra.  Dia menyarankan sebaiknya pemerintah Arab Saudi menyerahkan pengelolaan haji kepada negara-negara Organiasasi Kerja Sama Islam (OKI). Pemerintah Arab Saudi dinilai tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima.  "Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” ujar Bintang kepada wartawan, Selasa (8/6).  Makkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi umat Islam. Jutaan orang datang ke Makkah dan Madinah. Melihat Baitullah adalah impian setiap orang Islam Indonesia dan dunia.  “Tidak sedikit umat Islam Indonesia yang ikhlas menabung bertahun-tahun untuk bisa mewujudkan mimpinya beribadah Haji. Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan Haji orang tuanya. Ini cermin Ibadah Haji menjadi prioritas dalam hidup umat Islam Indonesia. Duta Besar Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Jangan politicking menggunakan Haji,” katanya.  Kata Bintang, Duta Besar Arab Saudi, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politik terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan Hoax.  Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat kuota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi.  “Dalam surat Dubes Saudi kepada Ketua DPR disebutkan jelas, Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ini politik. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik quota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,” tutur Bintang.  Seharusnya, lanjut Bintang, kuota Haji untuk Indonesia tidak akan jadi polemik jika pemerintah Arab Saudi tegas dari awal tidak plin plan. Pejabatnya menyebut hanya sebelas negara yang bisa masuk ke Saudi tanpa penjelasan masuk ke Saudi untuk urusan apa. Karena disampaikan menjelang Haji, informasi yang tidak lengkap ini dianggap hanya sebelas negara yang mendapat quota haji. Faktanya tidak demikian.  "Sebagai bentuk protes kami, hari Rabu kami akan melakukan aksi usir dubes Arab Saudi dari Indonesia dan menekan OKI mengambil alih pengelolaan mekkah dan madinah agar lebih profesional," pungkasnya.

Arab Saudi Belum Umumkan Kuota Haji 2021, OKI Diminta jadi Penengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji 2021. Hal ini menyusul belum adanya kepastian kuota haji dari Arab Saudi.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat informasi terkait alasan Arab Saudi belum mengumumkan informasi resmi apapun terkait haji.  Menurut Endang, berdasarkan penjelasan yang disampaikan Plt Menteri Media/Penerangan Saudi Majid bin Abdullah Al-Qashabi, mutasi virus Covid-19 dan kelangkaan vaksin menjadi salah satu alasannya.  "Mutasi virus Covid-19, kelangkaan vaksin, dan perkembangan wabah Covid-19 menjadi alasan Arab Saudi belum mengumumkan mekanisme penyelenggaraan haji tahun ini," jelas Endang dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (8/6).  "Plt Menteri Media memang secara berkala memberikan penjelasan melalui konferensi pers terkait perkembangan Covid-19. Dan penjelasan tentang alasan belum umumkan teknis operasional haji disampaikan dalam konferensi pers," sambungnya.  Endang mengatakan, penjelasan Arab Saudi ini mengkonfirmasi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam jumpa pers pada 3 Juni 2021, bahwa sampai saat ini belum ada informasi resmi apapun dari Arab Saudi terkait operasional haji.  "Indonesia sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah tahun ini. Keputusan itu diambil setelah proses persiapan dan diplomasi panjang. Faktanya, pandemi global masih belum terkendali dan Arab Saudi juga tak kunjung beri informasi," tandasnya.

Arab Saudi Belum Umumkan Mekanisme Ibadah Haji 2021, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan penyelenggaraan haji 2021 banyak mendapatkan respons positif. Mulai dari calon jamaah sampai travel penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK).  Di antara calon jamaah yang menyambut positif keputusan Kemenag itu adalah Sri, warga Jember, Jawa Timur. Dia mengatakan sejak awal merasa khawatir jika harus berangkat haji di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Apalagi sebagai seorang guru, dirinya sampai saat ini belum menerima vaksin Covid-19.  "Alhamdulillah (tidak jadi berangkat, Red). Waktunya sekarang juga sudah mepet," tuturnya saat dihubungi Kamis (3/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/pembatalan-haji-disebut-terkait-utang-menag-hoaks-berita-sampah/">Pembatalan Haji Disebut Terkait Utang, Menag: Hoaks, Berita Sampah!</a>  Sri mengatakan mendaftar haji pada 2011 lalu melalui fasilitas dana talangan. Saat ini dana talangannya sudah lunas. Dia juga sudah melunasi biaya haji pada 2020 lalu. Sri mengatakan tidak ingin menarik biaya haji yang sudah dia setor.  Respons positif kebijakan pembatalan haji juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur. Dia mengatakan AMPHURI menghormati keputusan pemerintah yang membatalkan penyelenggaraan haji 2021. Apalagi pembatalan tersebut disebabkan karena mengutamakan keselamatan jamaah haji.  Firman mengatakan keputusan pembatalan haji tentunya didasari banyak faktor. Di antaranya adalah tidak adanya kepastian pemberian kuota haji dari Arab Saudi sampai saat ini. Kondisi ini diperparah dengan masa pelaksanaan haji yang semakin mendekat. "Semoga ini menjadi keputusan terbaik yang bisa diterima," katanya.  Dia menambahkan, Kemenag, asosiasi travel umrah, dan pemangku kebijakan lainnya sudah mempersiapkan penyelenggaraan haji semaksimal mungkin. Tetapi dia menegaskan pemerintah tidak bisa terus berlarut menunggu kepastian pemberian kuota dari Arab Saudi.  Di antara wujud keseriusan pemerintah menyiapkan penyelenggaraan haji di tengah pandemi adalah menyusun protokol kesehatan untuk jamaah. Protokol kesehatan itu disusun secara detail. Mulai dari jamaah harus karantina dahulu di asrama haji. Kemudian karantina setibanya di Saudi sebelum berhaji. Termasuk ketika pulang ke tanah air, dikarantina kembali di asrama haji.  Firman berharap pemerintah tidak kendur dalam menjalankan diplomasi dengan Arab Saudi. Dia ingin pemerintah melobi Saudi supaya Indonesia segera dikeluarkan dari daftar negara yang di-suspend. Sehingga ada peluang mengirim jamaah umrah ke depannya.

Demi Keselamatan, Jamaah dan Travel Sambut Baik Pembatalan Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji 2021. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.  Atas keputusan itu, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan bahwa pihaknya serta jamaah haji lega pemerintah telah mengumumkan pembatalan haji 2021.  "Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu dari asosiasi dan calon jamaah yang bersangkutan, kepastian ini sudah menjadi satu ketetapan di mana kita jadi yakin tidak ada lagi tahun ini. Terlepas itu persyaratannya, macam-macam hoaks, itu tertutup dengan keputusan ini," terang dia kepada JawaPos.com, Kamis (3/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/pembatalan-haji-disebut-terkait-utang-menag-hoaks-berita-sampah/">Pembatalan Haji Disebut Terkait Utang, Menag: Hoaks, Berita Sampah!</a>  Pembatalan ini juga sebelumnya sudah dia duga, mengingat dari segi persiapan operasional yang memiliki waktu yang sempit. Biaya tambahan pun juga tidak diumumkan oleh pemerintah.  "Memaksakan untuk suatu keberangkatan haji dari semua unsur visa haji, baik itu yang regular dan haji khusus, karena akan menimbulkan biaya tinggi. Terutama bagi PIHK khusus, karena jumlahnya semakin sedikit dan bebannya ini semakin tinggi. Kalau cuma sedikit ya kesulitan juga. Digabungin dengan program dan harganya beda, jadi ribet," jelas dia.  Melihat dari pemerintah Arab Saudi yang masih mencantumkan Indonesia ke dalam daftar blacklist penerbangan internasional, hal ini menjadi bukti kuat Indonesia akan membatalkan pemberangkatan ibadah haji.  "Iya dari tanda dan persyaratannya masih belum ada peluang untuk diberangkatkan dari negara kita, pembatalan dari termasuk negara yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi, di 20 negara sudah ada 11 yang diperbolehkan, 9 belum termasuk kita," pungkasnya.

Sapuhi Lega Soal Keputusan Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/af_haji_030820.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah calon haji asal Indonesia dipastikan tidak bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag).  "Kita apresiasi Menag untuk pembatalan haji tahun ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jamaah haji sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya karena klaster virus ini terus berkembang," terang dia dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).  Mengingat bahwa virus Covid-19 sudah bermutasi, seperti yang ada di India dan sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Keputusan yang diambil merupakan suatu langkah yang bijak.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/162-jamaah-khusus-dan-569-reguler-batalkan-haji/">162 Jamaah Khusus dan 569 Reguler Batalkan Haji</a>  Untuk itu, MUI menyampaikan tentang dana setoran jamaah haji dan waiting list untuk tidak digunakan. Begitu juga dengan pengembalian dana jamaah agar tidak dipersulit.  "Sesungguhnya ini merupakan kewajiban yang harus kita kembalikan pembiayaannya begitu juga kaitannya dengan daftar tunggu di mana peserta jamaah haji yang dananya di tasyarufkan untuk diinvestasikan kan untuk masa-masa lahat nanti kewenangan BPKH menjawab itu untuk kaitannya untuk maslahat," ujarnya.  Ia meminta kepada Kemenag agar para jamaah yang batal berangkat untuk mendapat prioritas apabila Indonesia mendapatkan kuota haji tahun depan.  "Kalau tahun berikutnya akan diberangkatkan sesuai dengan kondisi Covid-19 yang sudah aman tentu kita prioritaskan kepada Kemenag untuk kita berangkat kan sehingga pemberangkatan jamaah haji ini hanya soal waktu saja," jelasnya.  "Kami MUI mendoakan semoga kita segera keluar dari pandemi Covid-19 dan terus menegakkan protokol kesehatan," sambung Amirsyah.

MUI Minta Calon Jamaah Haji Batal Berangkat Diprioritaskan Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-saya-kira-kedunguan-lsi-akan-berlanjut-di-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci tahun ini harus disikapi dengan baik oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.  Yandri mengatakan, berkaca pada kenyataan ini, pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanannya di masa mendatang. Kemenag perlu berbenah dan tidak meratapi hal ini.  "Mudah-mudahan dengan keputusan ini ada sebuah kepastian bagi calon jamaah haji dan insya Allah harapan kami dengan tertundanya kembali perangkat ini akan meningkatkan pelayanan di masa-masa yang akan datang," ujar dia dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).  Adapun, pembatalan keberangkatan ini juga dipengaruhi besar oleh masih dilarangnya Indonesia melakukan penerbangan ke Arab Saudi. Untuk itu, pemerintah diharapkan terus menggencarkan lobi atau pendekatan ke Arab Saudi.  "Mungkin PR bagi pemerintah Indonesia tetap melakukan lobi supaya penerbangan dibuka," jelasnya.  Jadi, meskipun haji tidak terselenggara, pemerintah bisa melakukan upaya diplomasi agar Indonesia bisa melaksanakan umroh. Setidaknya hal ini bisa mengobati masyarakat Indonesia yang batal pergi ibadah haji.  "Mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk melaksanakan umrah di masa-masa yang akan datang, itu penting dan tentu ini bukan tugas menteri agama, dibukanya penerbangan ini lebih lobi dari menteri luar negeri atau pihak yang lain," tutup Yandri.

Upaya Lobi Pemerintah Harus Ditingkatkan Setelah Haji Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jamaah-puas-dengan-layanan-haji-cuma-ngeluh-soal-toilet_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Secara keseluruhan, jamaah haji puas dengan pelayanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Secara keseluruhan, jamaah haji puas dengan pelayanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk membatalkan Ibadah Haji 1442 H. Mengingat, Indonesia termasuk salah satu negara yang dilarang melakukan penerbangan ke Arab Saudi.  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pun menyampaikan, ada faktor besar mengapa Indonesia belum diizinkan ke Arab Saudi.  "Pandemi yang masih sangat tinggi menjadi pertimbangan khusus pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah," tutur dia dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).  Selain masih di-suspend dalam daftar penerbangan internasional Arab Saudi, kejelasan soal kuota juga tidak kunjung disampaikan. Adapun, Saudi membuka kuota 60 ribu jamaah haji, dengan rincian 15 ribu lokal dan 45 ribu luar negeri.  "Termasuk kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia," tutur dia.  Kata dia, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas keputusan yang disampaikan pemerintah dengan membatalkan ibadah haji 2021. "Yang paling penting adalah keselamatan calon jamaah haji," pungkas dia.

Angka Penularan yang Tinggi jadi Sebab Indonesia Tak Dapat Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan menyelenggarakan Ibadah Haji 2021. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi.  "Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriyah/2021 Masehi," jelas dia dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).  Ia menyampaikan, meskipun penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mulai terlihat bagus, tetapi di belahan dunia yang lain, pandemi Covid 19 ini masih belum bisa terkendali dengan baik.  Atas beberapa pertimbangan tersebut, akhirnya penyelenggaraan haji dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah melakukan diskusi dengan para stakeholder terkait, seperti Komisi VIII DPR RI.  "Kami berkomunikasi juga dengan para alim ulama, dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam dan tentu dengan penyelenggara haji dan umroh khusus (PIHUK), dengan biro perjalanan haji yang kita kenal ya, juga berdiskusi panjang dengan berbagai pihak yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan haji di lapangan," tutur dia.  Yaqut menegaskan, keputusan ini diambil juga dengan mencermati keselamatan jamaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Apalagi, penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19.  "Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia," pungkasnya.

Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/com_JKT1_VAKSINASI-CALON-JAMAAH-HAJI_IMAM-HUSEIN-10.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah haji mengikuti vaksinasi COVID-19 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/3/2021). Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sebanyak 465 jamaah calon haji melakukan vaksinasi sebagai upaya antisipas" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah haji mengikuti vaksinasi COVID-19 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/3/2021). Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sebanyak 465 jamaah calon haji melakukan vaksinasi sebagai upaya antisipas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera menentukan kebijakan dalam pemberangkatan haji tahun 1442 H/ 2021 M. Pasalnya, sampai hari ini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan besaran kuota bagi Indonesia.  Padahal, pada situasi normal, Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.  "Sebelum pandemi, jamaah haji kita kan 221.000 per tahun. Mengelola jamaah sebanyak itu tidak mudah. Kalaupun diberangkatkan tahun ini, tentu tidak bisa semua," jelas dia, Kamis (3/6).  "Pasti ada pengurangan kuota. Nah, kalau ada pengurangan, pasti akan ada masalah teknis untuk memilih siapa di antara para jamaah haji yang akan didahulukan," lanjutnya.  Dengan ketidakjelasan persoalan kuota ini, pemerintah diyakini akan kesulitan memfasilitasi jamaah haji. Andaikata diberangkatkan, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pemondokan, katering, transportasi jamaah, persiapan wukuf dan mabit, dan hal-hal teknis lainnya.  Dikhawatirkan waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengurus hal-hal teknis itu. "Jika memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan haji reguler tahun ini, segera saja diumumkan. Dengan begitu, para calon jamaah haji kita memiliki kepastian," tambahnya.  Apabila tetap diputuskan untuk berangkat haji, semua harus dipastikan aman terlebih dahulu. Aman selama perjalanan, aman ketika melaksanakan ibadah, dan aman pada saat kepulangan.  "Pandemi ini kan sangat mengancam. Semua serba tidak jelas dan akibatnya semua serba tidak aman. Karena tidak aman, mestinya tidak wajib untuk memberangkatkan," ungkapnya.  Kalaupun pemerintah berniat untuk memberangkatkan, menurut dia, cukup dibatasi bagi para calon jamaah haji khusus. Jamaah haji khusus diyakini masih tetap bisa diberangkatkan mengingat pelayanan dan pengurusan kebutuhan mereka adalah biro-biro perjalanan yang telah mengantongi izin resmi Kemenag.  "Dengan begitu, mereka tetap bisa menjadi duta-duta Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun 1442 H ini," tutup Saleh.  Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan, kepastian terkait penyelenggaraan haji 2021 akan diputuskan pada hari ini, Kamis (3/6). Rencana pengumumkan mengenai kepastian haji 2021 ini telah berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI.

Ketua DPP PAN Ragu Ibadah Haji 2021 Dapat Dilaksanakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ibadah haji 2021

Berita Terkini