<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/antisipasi-JAMAAH.jpg" alt="Ilistrasi Jemaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah di Jamarat, Mina. (AFP)" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi Jemaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah di Jamarat, Mina. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fase Arafah, Muzadalifah, dan Mina (Armuzna) sudah mendekati akhir. Hari ini, Senin (11/7) sebagian jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal akan kembali ke hotel masing-masing di Makkah.  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas keberhasilannya dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Dia berpesan kepada seluruh petugas untuk tetap komitmen melayani jemaah dan siap sambutnya di Makkah.  "Jadwal lontar jumrah jemaah haji Indonesia hari ini dimulai sejak pukul 06.00 sampai selesai. Biasanya, jemaah yang mengambil nafar awal, usai melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah, langsung kembali ke hotel, terutama yang tinggal di kawasan dekat jamarat, seperti Raudhah dan Syisah," kata Gus Yaqut di Makkah.  Gus Yaqut meminta kepada petugas untuk bersiap di sekitar tempat menginap jemaah untuk memberikan layanan yang maksimal. "Saya minta petugas haji Makkah untuk siaga di pemondokan, dan bersiap sambut jemaah," imbuhnya.  Diketahui, Nafar Awal adalah jemaah yang mengambil pilihan untuk keluar dari Mina pada 12 Zulhijah sebelum terbenamnya matahari. Bagi jemaah yang akan tetap menginap sampai 13 Zulhijah, disebut Nafar Tsani.  Sekembalinya ke hotel di Makkah, jemaah akan menjalani Rukun Haji Thawaf Ifadlah dan Sa'i di Masjidil Haram. "Beberapa hari ke depan, kepadatan aktivitas jemaah akan bergeser ke Masjidil Haram. Saya juga sudah minta ke Sektor Khusus untuk bersiap di posnya masing-masing untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah yang menjalani Ifadhah dan Sa'i," jelas Gus Yaqut.  "Meski demikian, saya mengimbau jemaah istirahat di hotel terlebih dahulu sampai bus shalawat kembali beroperasi," lanjutnya.  Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, jemaah Nafar Awal akan kembali ke hotel di Makkah pada 11 Juli 2022. Jemaah Nafar Tsani sehari berikutnya. Sementara bus shalawat akan mulai beroperasi kembali pada 13 Juli 2022.  "Jadi, begitu sampai di hotel, jemaah sebaiknya memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan beribadah di pemondokan. Ifadlah bisa dilakukan setelah bus shalawat beroperasi," ujar Hilman.

Selesai Fase Armuzna, Jemaah Haji Kembali ke Makkah untuk Thawaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211212-WA0032.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji, Selasa (5/7). Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta.  "Benar, Wapres akan melaksanakan ibadah haji," kata Masduki.  Masduki mengatakan, Wapres akan berangkat besok Selasa (5/7) dan akan berada di Tanah Suci hingga tanggal 13 Juli 2022. Selama di Mekkah, Wapres akan fokus beribadah haji.  "Wapres akan fokus ibadah haji. Kalau ada kegiatan lain sifatnya suplementer (tambahan) saja," ujar Masduki.  Masduki menyampaikan dalam kegiatan menunaikan ibadah haji, Wapres akan didampingi istri Wury Ma’ruf Amin serta para pejabat yang melekat pada Wapres.

Besok, Wapres Ma'ruf Amin Berangkat Naik Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/haji-surabaya-1.jpg" alt="Persiapan: Calon jemaah haji (CJH) ketika mengikuti manasik di asrama haji. Keberangkatan CJH akan dibagi ke dalam 10 kelompok terbang. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Persiapan: Calon jemaah haji (CJH) ketika mengikuti manasik di asrama haji. Keberangkatan CJH akan dibagi ke dalam 10 kelompok terbang. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>TAMBAHAN biaya haji mencapai Rp 1,5 triliun, menurut Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro, jangan sampai mengganggu keuangan haji yang ada di BPKH. Itu bisa berdampak pada jemaah yang berangkat di tahun-tahun mendatang.  Pandangan Anda soal adanya tambahan biaya haji yang begitu besar?  Kalaupun ada beban biaya tambahan, sebaiknya tidak mengganggu uang yang ada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Ini sangat sensitif. Karena ini uang yang jadi hak jemaah di daftar antrean.  Ada solusi yang bisa diupayakan pemerintah?  Sejatinya Kemenag harus mencari alternatif pendanaan yang memungkinkan meng-cover biaya yang muncul di akhir-akhir proses persiapan haji ini. Kemenag mungkin punya celah dari anggarannya sendiri atau dari APBN. Yang pasti, saya berharap dihindari untuk menggunakan dana dari jemaah di BPKH.  Apa yang menjadi kekhawatiran ketika kekurangan dana itu diambil dari dana haji di BPKH?  Kita tahu margin hasil pengelolaan dana haji di BPKH sangat tipis. Kalau setiap tahun diambil Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, saya khawatir jemaah yang berangkat 3–5 tahun lagi akan bermasalah. Sebab, uang hasil optimalisasi dana haji di BPKH terkuras. Iya, jemaah yang berangkat sekarang kelihatan tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi masalah seperti kasus First Travel. Jemaah yang belakangan berangkat akhirnya tidak jadi berangkat.  Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari kejadian tak terduga ini?  Intinya, Kemenag bersama DPR harus kembali menghitung biaya haji secara umum. Dicari mana biaya atau cost yang bisa dihemat. Untuk tahun-tahun berikutnya, pembahasan biaya haji harus mempertimbangkan biaya tak terduga seperti ini. Jangan sampai kondisi ini terulang.  Beberapa hari lagi calon jemaah haji diberangkatkan. Ada pesan dari IPHI?  Calon jemaah haji 2022 hendaknya mempersiapkan diri dengan skala kesehatan prima. Situasi di Saudi saat ini sangat tidak kondusif. Cuaca di sana panas. Jemaah harus cukup minum, vitamin, dan rutin cek kesehatan sebelum berangkat. Jangan sampai saat tiba di Saudi, bukannya beribadah di Masjid Nabawi atau Masjidilharam, tetapi masuk rumah sakit sampai musim haji selesai.  Kepada petugas haji, apa harapannya?  Petugas harus benar-benar kompeten. Petugas harus berpengalaman dan ngemong kepada jemaah. Harus betul-betul membantu, melayani, dan mendampingi jemaah. Jangan malah menjadi masalah pada jemaah. Petugas harus mengatasi persoalan jemaah. Tidak melulu setiap ada masalah jemaah, dikatakan supaya sabar karena ujian dari Allah.

Jangan Mengganggu Jemaah di Daftar Antrean

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Haji-Indonesia-antara.jpg" alt="Bus Shalawat di Mekkah. Bus ini beroperasi pulang pergi selama 24 jam secara shuttle untuk mengantar jemaah dari hotel di Mekkah menuju Masjidilharam." width="100%">
<figcaption>Bus Shalawat di Mekkah. Bus ini beroperasi pulang pergi selama 24 jam secara shuttle untuk mengantar jemaah dari hotel di Mekkah menuju Masjidilharam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sabtu (4/6) pekan depan calon jemaah haji (CJH) Indonesia mulai diterbangkan ke Arab Saudi. Untuk gelombang pertama, rute penerbangannya dari tanah air mendarat di Madinah. Setiba di Madinah, CJH bisa langsung menjalani ibadah arbain di Masjid Nabawi.  Keterangan tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid. Saat dihubungi kemarin (26/5), Subhan sedang berada di Saudi untuk menyiapkan teknis layanan haji. Dia mengatakan, pada 4 Juni nanti ada delapan kloter jemaah yang diterbangkan menuju Madinah.  ’’Tanggal 4 itu gelombang pertama akan mendarat di Madinah. Langsung masuk hotel, kemudian memulai ibadah arbain,’’ tuturnya.  Ibadah arbain adalah salat wajib 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi. Subhan mengatakan, hotel-hotel untuk CJH di Madinah berada di dekat pintu 6 sampai 25 Masjid Nabawi. Sementara itu, di Makkah jemaah akan terbagi di lima wilayah. Wilayah paling dekat dengan Masjidilharam adalah Jarwal. Lokasinya hanya radius 850 meter dari Masjidilharam. Yang terjauh berada di wilayah Syisyah dengan radius sekitar 4,2 km dari Masjidilharam.  Penempatan wilayah hotel berdasar embarkasi keberangkatan merujuk pada musim haji 2019 lalu. ’’Untuk tahun ini, seberapa pun jauhnya akan kita dekatkan dengan angkutan bus salawat,’’ tuturnya. Bus itu beroperasi 24 jam dengan rute dari hotel ke Masjidilharam.  Subhan mengatakan, CJH yang masuk dalam porsi pemberangkatan 2020 dan tidak bisa berangkat karena usia otomatis akan menjadi jemaah tahun keberangkatan selanjutnya. Dia berharap tahun depan tidak ada pembatasan usia seperti saat ini. Subhan meminta seluruh jemaah untuk disiplin sehingga penyelenggaraan haji pada masa pandemi kali ini berjalan dengan baik.  ’’Semoga tahun depan kuota haji kembali normal. Sekaligus Indonesia mendapatkan tambahan kuota,’’ katanya. Subhan mengatakan, pemerintah Indonesia terus melobi Saudi supaya mendapatkan tambahan kuota haji. Jika lobi itu berhasil, lama antrean akan berkurang.  Dalam situasi normal, Kemenag sebenarnya memiliki regulasi untuk mempercepat pemberangkatan jemaah usia lanjut. Namun, kebijakan itu tetap harus memperhatikan aturan penerbangan internasional. Sebab, aturan penerbangan internasional menyebutkan bahwa jumlah jemaah lansia maksimal 30 persen.  Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta Kemenag betul-betul memastikan kuota haji terpenuhi. Sebab, masih ada 2.531 kuota haji yang tersisa. Memang, kata dia, ketika menggunakan siskohat, otomatis merujuk pada list nama di bawahnya. Namun, harus tetap dipastikan mereka yang masuk daftar cadangan juga siap. Baik itu pelunasan maupun soal batasan usia. ”Dengan limit yang ada ini, kuota jangan disia-siakan. Harus dimaksimalkan,” ujarnya.  Kemenag juga diminta menyosialisasikan syarat usia maksimal 65 tahun itu kepada masyarakat. Pasalnya, banyak yang salah persepsi mengenai syarat tersebut. Masyarakat menganggap syarat itu dijadikan aturan baku selamanya. Padahal, batasan usia hanya diberlakukan untuk tahun ini. ”Saya nyaris setiap hari dihubungi masyarakat. Mereka nangis-nangis karena merasa tidak bisa berangkat selamanya gara-gara usianya lebih dari 65 tahun. Padahal, aturan itu hanya berlaku tahun ini,” paparnya. Kondisi tersebut, lanjut dia, memperlihatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Kemenag masih kurang. Tidak menyentuh masyarakat hingga kelas terbawah.  Meski demikian, dia menyebut bahwa persiapan haji saat ini sudah on the track. Namun, ada sejumlah catatan. Misal, mengenai penginapan atau hotel yang bakal digunakan oleh para CJH. Kemenag harus memastikan hotel siap ditempati oleh para CJH. Sebab, hotel-hotel itu sudah lama tak ditempati sejak pandemi Covid-19. ”Hotel ditinggal dua tahun dikhawatirkan tidak layak langsung huni. Harus ada perbaikan,” ingatnya.

Layani CJH, Bus Salawat Beroperasi 24 Jam di Makkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/riyadh.jpg" alt="Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan ibadah haji di Kota Mekkah, Arab Saudi (Saudi Ministry of Hajj/Reuters/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Manag) Yaqut Cholil Qoumas bertolak ke Arab Saudi, pada Rabu (18/5). Perjalanan ini untuk memastikan layanan yang akan diberikan ke jamaah haji sudah siap. Yaqut mengatakan, pelayanan kepada jamaah haji harus pria. Mengingat sudah 2 tahun tak ada pemberangkatan haji dari Indonesia. "Ini adalah pemberangkatan jamaah haji kali pertama setelah tertunda dua tahun karena pandemi. Saya ingin memastikan seluruh layanan untuk jemaah sudah siap," kata Yaqut. Yaqut didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Staf Khusus dan Tenaga Ahli dalam perjalanan kali ini. "Kita akan cek kesiapan layanan katering, transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, dan lainnya. Intinya jamaah haji harus terlayani dengan sebaik mungkin," jelasnya. Yaqut meminta tiga aspek penyelenggaraan haji, yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah, harus dipegang teguh. "Jangan kecewakan jamaah. Jadikan ibadah haji tahun ini sebagai pengalaman terbaik mereka. Jadikan diri kita sebagai supporting system untuk melayani dan membantu para jamaah haji mencapai kepuasan maksimal dan mampu menjadi haji yang mabrur. Lakukan ini semaksimal mungkin," tandasnya. Sebelumnya, Indonesia akhirnya mendapat kepastian kuota haji tahun 2022. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, tahun ini akan memberangkatkan 100.051 jamaah haji. Hal ini disampaikan Menag dalam sambutannya pada Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan, di Jakarta, pada Selasa (19/4) malam. "Setelah dua tahun, kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena Covid-19, alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan kembali memberangkatkan jamaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut. "Insya Allah akan kita berangkatkan kloter pertama tanggal 4 Juni 2022," sambungnya.

Pastikan Layanan Haji 2022 Sudah Siap, Menag Terbang ke Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Asrama-Haji-Pondok-Gede-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas merapikan kamar untuk jemaah umrah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (1/12/2021). Kementerian Agama menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat karantina jemaah umrah dan akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan jem" width="100%">
<figcaption>Petugas merapikan kamar untuk jemaah umrah di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (1/12/2021). Kementerian Agama menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede sebagai tempat karantina jemaah umrah dan akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan jem</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah membawa misi khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443/2022. Yakni, menurunkan tingkat kematian di angka 1 per mil (per 1.000) jemaah.  Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menyatakan, tingkat kematian jemaah haji Indonesia di Tanah Suci setiap tahun cenderung flat, yakni 2 per mil. Itu terjadi selama 10 tahun terakhir. ”Itu angka yang tinggi. Pesan Pak Menkes, harus diturunkan,” katanya saat paparan dalam bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 1443/2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin.  Terlepas dari Indonesia sebagai negara dengan pengirim jemaah haji terbanyak, lanjut dia, tingkat kematian itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. India, misalnya, 1 per mil. Lalu, Malaysia di angka 0,3 per mil.  Budi memaparkan, penyebab tertinggi kematian jemaah haji berkaitan dengan penyakit jantung dan gangguan saluran pernapasan. Namun, yang paling utama, hal itu dipicu jemaah haji yang kelelahan.  Dia menyebutkan, banyak jemaah yang melakukan aktivitas ibadah berlebihan sebelum fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). ”Bahkan, ada yang sebelum ibadah puncak (wukuf di Arafah, Red) umrah sampai 11 kali,” ungkap Budi.  Hal semacam itu, kata dia, perlu diedukasi. Jemaah diberi pemahaman untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan fisik. ”Banyak yang ngejar sunah, tapi (ibadah) yang wajib belum dikerjakan dia sudah meninggal karena kelelahan,” terangnya.  Selama 72 hari penyelenggaraan ibadah haji, kata Budi, ada fase angka kematian yang sangat tinggi. Salah satunya dimulai pada hari ke-25 sejak kedatangan jemaah yang pertama. ”Lalu, saat fase Armuzna, angka kematian melonjak tinggi,” ungkap Budi.  Kemarin pemerintah melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor terkait dengan persiapan haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, pemerintah sudah siap melayani jemaah haji dari berangkat hingga pulang. ”Sudah siapkan skema dari A sampai Z,” ucapnya.  Yaqut menjelaskan, salah satu skema yang disiapkan pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan. Calon jemaah haji (CJH) harus sudah mendapatkan vaksin Covid-19 minimal dosis kedua. ”Kita sudah usahakan terus, ikhtiarkan agar seluruh jemaah haji, calon jemaah haji yang berangkat ke Saudi nanti sudah tervaksin dua kali atau vaksin lengkap,” ucap Yaqut.  Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan, pemerintah siap menyalurkan dana haji kepada pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Agama. Lebih lanjut, dia menjelaskan, biaya riil untuk berhaji Rp 81,7 juta per jemaah. Namun, per jemaah cukup membayar rata-rata Rp 39,9 juta. Kekurangannya ditanggung BPKH menggunakan dana hasil pengelolaan biaya haji yang telah disetor jemaah se-Indonesia.  Sementara itu, periode masuknya CJH ke asrama haji semakin dekat. Sesuai dengan kalender Kemenag, CJH mulai masuk ke asrama haji pada 3 Juni. Kemudian, pada 4 Juni, CJH kloter pertama diterbangkan menuju Madinah. Sejumlah pengelola asrama haji menyampaikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/asrama-haji-cjh_masuk-750x319.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SIAP DITEMPATI: Tim dari Kementerian Agama memeriksa kelayakan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. (KEMENAG UNTUK JAWA POS)  Kesiapan asrama haji tersebut disampaikan Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab saat meninjau kesiapan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin. ”Alhamdulillah, semua sudah siap,” katanya. Beberapa yang dilihat adalah fasilitas kamar jemaah dan sarana pendukung lainnya.  Dia menyatakan, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, disiapkan lima gedung untuk menginap jemaah. Yaitu, gedung D1, D2, D3, D4, dan E. Selain itu, disiapkan tiga unit gedung cadangan. Menurut Mujab, kesiapan asrama haji tidak hanya berupa fasilitas fisiknya. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah kesiapan SDM-nya.  Kepada seluruh pengelola asrama haji, dia mengingatkan misi pemberangkatan haji semakin dekat. Karena itu, persiapan harus dilakukan sebaik-baiknya. Khususnya mengenai protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. (fal/lyn/wan/c19/oni)

CJH Masuk Asrama Haji Mulai 3 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah mengumumkan nama-nama jemaah haji reguler yang berhak berangkat tahun ini. Dari nama-nama tersebut, sebanyak 97,2 persen atau 89.685 orang jemaah telah memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 minimal dua dosis.  Meski capaian sudah tinggi, Dirjen PHU Hilman Latief tetap meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat dan menyosialisasikan pemberian vaksin kepada jemaah haji. Dengan begitu, seluruh calon jemaah haji (CJH) bisa berangkat sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. ”Kemenkes bisa mempercepat pemberian vaksin dosis lengkap kepada jemaah,” ungkap Hilman dalam keterangan resminya kemarin (10/5).  Kemenkes juga diminta menyusun skenario tes PCR bagi para jemaah. Sebab, CJH wajib negatif Covid-19 dalam kurun waktu 72 jam sebelum bertolak ke Saudi. ”Sehingga saat keberangkatan ke Tanah Suci sudah klir,” tegasnya.  Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana menyanggupi permintaan itu. Namun, dia meminta agar dibuatkan surat edaran (SE) pemberian vaksin Covid-19 dan meningitis kepada CJH. Sebab, CJH sering meminta ditunjukkan apakah ada surat edaran dari Kemenag terkait pemberian vaksin tersebut.  Kendati capaian vaksinasi untuk CJH sudah 97,2 persen, Budi mengaku akan melakukan akselerasi. Dengan begitu, sisa 2,8 persen bisa segera mendapat vaksin yang disyaratkan. ”Setelah pelunasan, seluruh jemaah harus sudah mendapatkan full vaccinated, minimum dua dosis. Petugas kesehatan terus mendorong jemaah segera melengkapinya,” katanya kemarin (10/5).  Selain itu, Kemenag dan Kemenkes menyepakati vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat penerbitan surat panggilan masuk asrama (SPMA). Hal ini diharapkan bisa membuat CJH segera melengkapi vaksinasinya.  Selain vaksinasi, Puskeshaji telah mengidentifikasi CJH dengan risiko tinggi (risti). Hingga saat ini, setidaknya ada 56 persen yang terdeteksi perlu mendapat perhatian khusus saat melakukan ibadah haji. Kondisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah jemaah risti lebih banyak daripada nonristi.

89.685 CJH Sudah Penuhi Syarat Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/HAJI-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tidak semua calon jemaah haji (CJH) kuota 2020 yang masuk kuota tahun ini mengambil jatah pergi ke Tanah Suci. Hingga batas waktu pengajuan penundaan berakhir kemarin (26/4), ada 30 CJH yang resmi menunda berhaji tahun ini. Secara otomatis mereka masuk porsi haji tahun depan.  Banyak hal yang melatari penundaan tersebut. Salah satunya adalah pasangan mereka, suami atau istri, tidak dapat berhaji tahun ini. Penyebabnya, berusia lebih dari 65 tahun. Padahal aturannya, CJH yang dapat berhaji tahun ini adalah mereka yang berusia kurang dari 65 tahun.  Mereka menunda dengan harapan, tahun depan regulasi berubah lagi. ’’Mereka berharap semoga sudah tidak ada lagi pembatasan usia tahun depan. Apalagi, pandemi sudah berlalu,’’ kata Kasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo Rohmat Nasrudin kemarin.  Terkait dengan penundaan 30 CJH tersebut, pihak Kemenag belum bisa memastikan apakah porsi mereka dibiarkan kosong atau ada yang mengganti. Sebab, petunjuk teknis (juknis) terkait hal tersebut belum keluar. Termasuk juknis untuk para CJH yang mengajukan penggabungan dan telah melunasi biaya haji pada 2020.  Nasrudin menyatakan, memang saat ini segala sesuatu masih serba berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. ’’Kami selaku pelaksana harus cepat beradaptasi dengan regulasi baru,’’ ujarnya. Para CJH pun harus selalu siap menerima informasi anyar terkait pelaksanaan haji.  Selain penundaan yang disebabkan pasangan tidak memenuhi syarat usia, hal lain terjadi karena kondisi terkini CJH. Misalnya, CJH saat ini tengah hamil.  Dengan begitu, mereka memilih untuk menunda berangkat haji. Bukan hanya jemaah yang hamil, suami mereka pun akhirnya menunda karena ingin berangkat haji bersamaan.  Terkait dengan jumlah petugas haji, sampai saat ini Nasrudin belum memperoleh angka pasti. Masih ada tahapan tes yang harus dilalui para petugas untuk menjalankan tugas di Tanah Suci.

Terganjal Batas Usia, 30 Pasutri di Sidoarjo Tunda Berangkat Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kakbah-antara.jpg" alt="Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb" width="100%">
<figcaption>Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, salah satu tempat pelaksanaan prosesi ibadah haji, lengang di tengah merebaknya wabah COVID-19, Jumat (24/4/2020). Pemerintah Indonesia memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini untuk mencegah penyeb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenag/">Kemenag</a>) tetap bersiap jika <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibadah-haji/">ibadah haji</a> tahun 2022 atau 1443 hijriah bisa diselenggarakan. Meski pun, keputusan penyelenggaraan ibadah haji sampai saat ini belum diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi.  Dirjen Penyelenggaraan <a href="https://www.jawapos.com/tag/haji/">Haji</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/umrah/">Umrah</a> Kemenag, Hilman Latief mengatakan, pemerintah telah menghitung waktu keberangkatan bagi jamaah apabila ibadah haji jadi dilaksanakan. Sehingga proses persiapan harus tetap dilaksanakan walaupun belum ada kepastian pemberangkatan.  "Waktu untuk persiapan penyelangaran ibadah haji berdasarkan asumsi normal, kerberangkatan haji kloter pertama akan berangkat pada 5 Juni 2022," kata Hilman dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/3).  Jika berdasarkan perhitungan tersebut, maka waktu persiapan yang dimiliki <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah/">pemerintah</a> yakni 2 bulan 10 hari dari sekarang. Dengan waktu sesingkat itu, persiapan harus segera dimulai.  Di sisi lain, Kemenag tetap optimis jika ibadah haji digelar tahun ini. Pemerintah terus berkoordinasi dengan kerajaan Arab Saudi untuk mendapat kepastian penyelenggaraan ibadah haji.  "Kami optismis pada 2022 <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah-saudi/">pemerintah Saudi</a> akan selenggarakan ibadah haji dengan mengundang jamaah dari negara lain, walaupun dengan kuota terbatas," jelas Hilman.  Diketahui, Arab Saudi mulai Sabtu (5/3) mencabut semua tindakan pencegahan dan pencegahan terkait dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menghapus syarat karantina. Karantina pada saat kedatangan tidak lagi menjadi persyaratan bagi mereka yang bepergian ke kerajaan.  Akan tetapi, semua penumpang yang tiba di negara itu dengan visa kunjungan diminta untuk memiliki asuransi kesehatan. Hal itu untuk menutupi biaya perawatan dari infeksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/virus-korona/">virus Korona</a> selama masa tinggal di sana.  "Ini adalah tindak lanjut situasi epidemiologis pandemi," kata Saudi Press Agency.  SPA juga menyebutkan kemajuan yang dicapai dalam program vaksinasi nasional dan tingginya tingkat imunisasi dan kekebalan terhadap virus di masyarakat. Dengan demikian, tes PCR dan tes antigen cepat tidak perlu lagi diberikan oleh penumpang yang tiba di kerajaan.  Dilansir dari The National News, Senin (7/3), langkah-langkah jarak sosial di semua tempat, kegiatan, dan acara terbuka dan tertutup juga ditangguhkan, dan mengenakan masker tidak lagi menjadi persyaratan di area terbuka. Jamaah tidak perlu lagi menjaga jarak sosial di masjid termasuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah dimulai dengan salat Subuh pada hari Minggu. Namun, orang-orang harus tetap memakai masker di dalam masjid.

Jika Ibadah Haji 2022 Bisa Dilakukan, Kloter Pertama Berangkat 5 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jamaah-Haji-Indonesia-Hilmi.jpg" alt="Jamaah Haji Indonesia-Hilmi" width="100%">
<figcaption>Jamaah Haji Indonesia-Hilmi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) memberikan penjelasan bahwa pemberangkatan para jamaah haji kloter pertama akan dilaksanakan pada 5 Juni 2022. Namun, hal tersebut masih berupa perkiraan.  Pasalnya, saat ini penandatanganan nota kesepahaman (MoU) belum dilaksanakan antara Pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia. Ia menyampaikan, pihak Saudi masih belum mau membeberkan apakah akan ada kuota haji pada 2022 ini atau tidak, maka dari itu masih belum ada MoU.  "Pemberangkatan awal ibadah haji kloter pertama diperkirakan akan diberangkatkan pada 5 Juni 2022," ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (17/1).  Padahal penandatanganan kerja sama ini seharusnya dilaksanakan pada periode Desember sampai awal Januari. "Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji hanya berkisar 4 bulan," sambung Menag.  Jika melihat waktu persiapan tersebut, Gus Menteri, panggilan akrabnya meragukan dapat menyediakan segala kebutuhan ibadah haji pada waktu yang tepat. Meski begitu, proses persiapan akan tetap dilakukan.  "Mengingat ruang lingkup penyelenggaran haji yang luas, maka ini terbatas dan harus segera dilakukan," terangnya.  Hingga saat ini penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M masih belum menemukan titik terang. "Kepastian ada atau tidaknya ibadah haji pada 2022, apakah ada atau tidaknya ibadah haji belum dapat diperoleh," tandas Menag.

Menag Perkirakan Jadwal Pemberangkatan Kloter Pertama Ibadah Haji 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ibadah haji 2022

Berita Terkini