<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/ruu-KESEHATAN-132320787.jpg" alt="Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT" width="100%">
<figcaption>Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pada Kamis (29/2), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan penolakan uji formil Undang-Undang 17/ 2023 tentang Kesehatan. Pemohon uji formil yang diajukan pada September tahun lalu ini adalah organisasi profesi kesehatan.</p> <p>MK menilai, pembentuk undang-undang telah berupaya menjaring keterlibatan masyarakat. MK juga menilai penyusunan UU Kesehatan telah sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang yang baik, mengikuti metode omnibus.</p> <p>Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu pemohon uji formil ini pun memberikan tanggapan. &rdquo;Kami sangat hormati putusan MK,&rdquo; kata Ketua PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT kemarin (3/3).</p> <p>Adib juga mengapresiasi perhatian para hakim MK. Terlihat ada empat hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Empat hakim tersebut adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur. &rdquo;Artinya, apa yang kami perjuangkan ini mendapat perhatian dari hakim konstitusi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Namun, dia menegaskan bahwa perjuangan organisasi profesi kesehatan tidak akan berhenti. Sebab, setelah ini mereka melakukan uji materiil. Adib menyatakan, uji materiil ini akan substantif dari sudut pandang lima organisasi profesi. Yakni, IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI. &rdquo;Uji materiil nanti masuk pada materi substantif yang kami anggap melanggar konstitusi,&rdquo; bebernya.</p> <p>Organisasi profesi kesehatan belum terbuka tentang apa yang akan dibawa dalam uji materiil. Sebab, mereka masih melakukan kajian. &rdquo;Ada beberapa pasal yang nanti bersinggungan di antara organisasi profesi,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Adib menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran. Misalnya, terkait dengan marwah profesi, pembinaan, dan perlindungan pasien (patient safety). &rdquo;UU ini bukan hanya kepentingan organisasi profesi, tapi juga kepentingan rakyat,&rdquo; ungkap Adib. Dia menegaskan, rakyat harus mendapatkan layanan kesehatan yang sama. <strong>(lyn/c14/oni)</strong></p>

MK membacakan putusan penolakan uji formil Undang-Undang 17/ 2023 tentang Kesehatan. MK menilai penyusunan UU Kesehatan telah sesuai.

Uji Formil UU Kesehatan Ditolak MK, Organisasi Profesi Kesehatan Bakal Ajukan Uji Materiil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/stunting-2603168781.jpg" alt="BKKBN Blitar menggelar edukasi tentang stunting, menggandeng Dexa Group." width="100%">
<figcaption>BKKBN Blitar menggelar edukasi tentang stunting, menggandeng Dexa Group.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mengalokasikan Rp 186,4 trilliun atau 5,6 persen untuk sektor kesehatan dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2024. Salah satu fokus utamanya adalah mencapai target penurunan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada 2024.</p> <p>Terkait dengan ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mendorong penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dalam mengatasi stunting dan aktif dalam edukasi pencegahan stunting. Salah satunya yakni program edukasi melibatkan&nbsp;Dexa Group yang telah digelar di Blitar, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.</p> <p>"Kami berterima kasih karena Dexa selalu mengajak agar sukses menyusui. Ini penting sekali, hari ini anak-anak muda jika tidak diberikan informasi menyusui, bagaimana menjadi ibu yang ASI-nya sukses," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/8).&nbsp;</p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong pencapaian target penurunan stunting 2024. "Saya berterima kasih kepada Dexa sudah memberikan produk lokal. Sekarang arahan pemerintah harus produk lokal," lanjut Hasto.</p> <p>Dalam kesempatan sama, Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan bahwa untuk mencegah stunting bisa menggunakan bahan-bahan lokal dari daerah sendiri sebagai nutrisi. "Tadi sudah makan ikan kutuk, ikan gabus itu bagus untuk stunting," katanya.</p> <p>Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 14,5 persen dan pada 2022 turun 0,2 persen pooin. "Saya berharap kasus stunting di Kabupaten Blitar bisa ditekan lagi sehingga bisa<em> zero stunting</em> di 2023," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Ibu Christine Indrawati menuturkan,&nbsp;Kabupaten Blitar memutuskan membeli bahan herbal untuk mendukung produksi ASI. Salah satunya yaitu HerbaAsimor. Menurutnya, ini sejalan dengan program pemerintah untuk berbelanja produk dalam negeri dengan TKDN tinggi, minimal 25 persen.</p> <p>"Maka kami cari bahan-bahan dengan kandungan TKDN tinggi. Pada 2022 kami belanja HerbaAsimor yang kami bagikan kepada ibu-ibu menyusui. Sasaran pemberian HerbaAsimor kepada 1.462 orang dan diberikan selama 6 bulan. Hasilnya, 80 persen produksi ASI meningkat," terangnya.</p> <p>Corporate Affairs Director Dexa Group Tarcisius Tanto Randy mengatakan,&nbsp;pihaknya berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), dan Ikatan Bidan Indonesia dengan mengedukasi para bidan, salah satunya di Kabupaten Blitar. Menurut Head of Corporate Communications Dexa Group Bapak Sonny Himawan, target penurunan stunting merupakan implementasi salah satu <em>core value</em> perusahaan, yaitu&nbsp;<em>deal with care</em>.</p> <p>"Untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen memerlukan kolaborasi pentahelix. Sejak tahun 2022 Dexa Group dan BKKBN telah berkolaborasi dengan lebih dari 5.500 bidan di 7 wilayah untuk melakukan edukasi pencegahan stunting," ungkap Sonny.</p> <p>&nbsp;</p>

Tarcisius Tanto Randy mengatakan, pihaknya berkontribusi mengatasi stunting bersama BKKBN, Forkompinda, dan IBI mengedukasi para bidan.

Bantu Pemerintah Capai Target Penurunan Stunting, Dexa Group dan BKKBN Gelar Edukasi di Blitar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Megawati-stunting-1798958900.jpg" alt="Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan sebagai inspirator dan penggerak cegah stunting di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan sebagai inspirator dan penggerak cegah stunting di Indonesia.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan sebagai inspirator dan penggerak cegah stunting di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penghargaan itu merupakan salah satu program bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh nasional yang berjasa dan peduli pada gerakan cegah stunting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Megawati, turut hadir menerima penghargaan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Emi Nurjasmi serta Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita.</div> <div dir="auto">Penyerahan penghargaan dihadiri langsung oleh Megawati Soekarnoputri di Palmerah, Jakarta, Senin (17/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati sebagai penerima penghargaan inspirator dan penggerak cegah stunting dinilai telah berhasil menggerakkan seluruh kepala daerah di Indonesia serta para kader perempuan untuk bergotong royong dan bersama-sama mencegah stunting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011769788/puan-bantah-rumor-renggangnya-hubungan-megawati-prabowo-jelang-pilpres-2024">Puan Bantah Rumor Renggangnya Hubungan Megawati-Prabowo Jelang Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">CEO Tribun Network Dahlan Dahi sebagai pihak penyelenggara menyampaikan langsung pemberiaan penghargaan kepada Megawati Soekarnoputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan bangga, memberikan penghargaan sebagai Inspirator dan Penggerak Cegah Stunting kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap Dahlan Dahi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahlan Dahi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi di lapangan mengenai tokoh-tokoh inspirasi pencegah stunting. Terutama, tokoh perempuan hebat yang menginspirasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011768205/prabowo-disebut-siap-temui-megawati-apabila-senggang">Prabowo Disebut Siap Temui Megawati Apabila Senggang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dahlan, tokoh tersebut adalah Megawati Soekarnoputri. Ia mengungkapkan, Megawati memberikan pengaruh besar terhadap bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seorang Ibu dengan pengaruh yang begitu besar memberikan perhatian pada masalah strategis bangsa ini, yaitu stunting, menginspirasi para pejabat dan para pengusaha kader partai para aktivis untuk bersama-sama mencegah stunting," ujar Dahlan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dahlan juga menegaskan, pihaknya akan terus melakukan upaya mendorong pencegahan stunting di seluruh Indonesia untuk bersama-sama pemerintah menurunkan angka stunting menjadi hingga 14 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dengan bangga memberikan penghargaan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri bersama beberapa tokoh yang menjadi penggerak cegah stunting di negara ini," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Megawati sebagai penerima penghargaan inspirator dan penggerak dinilai telah berhasil menggerakkan kader dalam mencegah stunting.

Megawati Diganjar Penghargaan Sebagai Inspirator dan Penggerak Cegah Stunting di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/Demo-Dokter-Tolask-RUU-Kesehatan-3988266187.jpg" alt="Massa Aksi yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan akhirnya turun ke Jalan menolak RUU Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Massa Aksi yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan akhirnya turun ke Jalan menolak RUU Kesehatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ribuan massa aksi penolak RUU Kesehatan di Gedung Kementerian Kesehatan meminta agar dapat bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendengarkan aspirasi dari para massa aksi.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kita maunya ketemu sama pak menteri, kita gak mau ketemu pak wamen," ujar salah satu orator di mobil komando, Senin (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga pukul 13.30 WIB, tak ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang menemui massa aksi. Namun, kemudian akhirnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi mau menemui massa aksi, tetapi hanya dari para perwakilan masing-masing organisasi profesi saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Info terbaru, perwakilan dari lima organisasi profesi akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk bernegosiasi," kata orator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada para perwakilan dari IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI, dipersilakan masuk," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, para perwakilan masuk ke halaman Gedung Kementerian Kesehatan diiringi yel-yel penolakan RUU Kesehatan dari para massa aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tuntutan kami cuma satu minta menteri kesehatan menyetop pembahasan RUU Kesehatan, masih banyak substansi yang belum masuk!" tegas orator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Juru Bicara Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan dr. Beni Satria menyatakan bahwa pihaknya menolak RUU Kesehatan lantaran merasa bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan saat ini sudah cukup mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ikuti UU yang ada dan itu sudah cukup memberikan. Apabila pmerintah punya program yang sangat baik pasti kita sangat dukung," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, program-program itu, kata dr. Beni tak usah dimasukkan dalam bentuk RUU Kesehatan. Menurutnya hal itu cukup dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program itu cukup di salurkan melalui program pemerintah melalui Perpres, melalui Permenkes atau Perda,' tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam aksi demonstrasi ini, menurut pengakuan Beni ada sebanyak 15 ribu massa yang terus bertambah dari berbagai lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkiraan kita ada di 15 ribu massa dari seluruh organisasi profesi. Dan tidak hanya organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, perwakilan dari seluruh asosiasi-asosiasi rumah sakit," tandasnya.</div>

Kami menolak RUU Kesehatan lantaran merasa bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan saat ini sudah cukup mengakomodasi

Demo di Depan Gedung Kemenkes, 5 Perwakilan Massa Aksi Tolak RUU Kesehatan Negosiasi dengan Menteri

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/Demo-Dokter-Tolask-RUU-Kesehatan-3988266187.jpg" alt="Massa Aksi yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan akhirnya turun ke Jalan menolak RUU Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Massa Aksi yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan akhirnya turun ke Jalan menolak RUU Kesehatan.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ribuan massa aksi penolak RUU Kesehatan meruntuhkan banner-banner pernyataan penyetujuan RUU Kesehatan di depan Gedung Kementerian Kesehatan. Hal itu dilakukan usai orator di mobil komando mengatakan bahwa pernyataan persetujuan dari banner itu hanya dari organisasi profesi yang abal-abal.</p> <p>Dalam banner yang diruntuhkan oleh massa aksi itu, tertulis "Dukung ... Koalisi Organisasi Tenaga Kesehatan Mendukung Pembahasan dan Pengesahan RUU Kesehatan". Kemudian di bawah banner itu tertanda Pemerhati Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.</p> <p>"Itu cuma organisasi boneka, organisasi bikinan, abal-abal! Supaya kita terpecah belah," teriak orator di depan gerbang Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (8/5).</p> <p>Hal itu kemudian disambut dengan teriakan ramai dari para massa aksi dan disertai dengan perobohan banner persetujuan adanya RUU Kesehatan.</p> <p>Sebelumnya, massa aksi yang terdiri daru para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) memenuhi jalanan di depan gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan setelah melakukan demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Terlihat di bahu-bahu Jalan H. R Rasuna Said puluhan bus berjejer yang mengangkut massa aksi dari dokter-dokter di berbagai daerah itu.</p> <p>Dominasi warna putih memenuhi trotoar hingga jalanan di jalan tersebut. Jalanan menjadi sedikit padat dan kepolisian mengatur lalu lintas.</p> <p>Juru Bicara Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan dr. Beni Satria menyatakan bahwa pihaknya menolak RUU Kesehatan lantaran merasa bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan saat ini sudah cukup mengakomodasi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia.</p> <p>"Kita ikuti UU yang ada dan itu sudah cukup memberikan. Apabila pmerintah punya program yang sangat baik pasti kita sangat dukung," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/5).</p> <p>Namun begitu, program-program itu, kata dr. Beni tak usah dimasukkan dalam bentuk RUU Kesehatan. Menurutnya hal itu cukup dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.</p> <p>"Program itu cukup di salurkan melalui program pemerintah melalui Perpres, melalui Permenkes atau Perda,' tegasnya.</p> <p>Untuk diketahui, dalam aksi demonstrasi ini, menurut pengakuan Beni ada sebanyak 15 ribu massa yang terus bertambah dari berbagai lokasi.&nbsp;</p> <p>"Perkiraan kita ada di 15 ribu massa dari seluruh organisasi profesi. Dan tidak hanya organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, perwakilan dari seluruh asosiasi-asosiasi rumah sakit," tandasnya.</p> <p>Adapun lima Organisasi profesi yang menyerukan aksi penolakan itu adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).</p>

Ribuan massa aksi penolak RUU Kesehatan meruntuhkan banner-banner pernyataan penyetujuan RUU Kesehatan di depan Gedung Kemenkes.

Ribuan Dokter dan Nakes Turun ke Jalan, Tolak RUU Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IBI

Berita Terkini

Uji Formil UU Kesehatan Ditolak MK, Organisasi Profesi Kesehatan Bakal Ajukan Uji Materiil

Bantu Pemerintah Capai Target Penurunan Stunting, Dexa Group dan BKKBN Gelar Edukasi di Blitar

Megawati Diganjar Penghargaan Sebagai Inspirator dan Penggerak Cegah Stunting di Indonesia

Demo di Depan Gedung Kemenkes, 5 Perwakilan Massa Aksi Tolak RUU Kesehatan Negosiasi dengan Menteri

Ribuan Dokter dan Nakes Turun ke Jalan, Tolak RUU Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com