Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" /> JawaPos.com - Jumlah penduduk di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan. Rencana penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang memperkuat fokus tersebut. Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025, jumlah penduduk di wilayah delineasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa. Jumlah ini setara dengan 43.293 rumah tangga. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, sebaran penduduk IKN saat ini tidak merata. Konsentrasi penduduk tertinggi ada di Desa Samboja Kuala, Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, dan Desa Telemau. Tingkat kepadatan di desa-desa tersebut lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi. "Wilayah-wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas penduduk. Dengan demikian, kawasan ini dapat menjadi prioritas dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara ke depan," ujar Amalia di Jakarta, dikutip Senin (22/12). Dari sisi struktur penduduk, hasil PPIKN 2025 menunjukkan IKN didominasi oleh generasi Z dan milenial. Dari total sekitar 147.430 jiwa, kedua generasi ini mencakup lebih dari setengah populasi IKN. Komposisi ini mencerminkan potensi besar penduduk usia produktif untuk mendukung pembangunan IKN. BPS mencatat, penduduk usia produktif (15&ndash;64 tahun) mencapai 67,91 persen dari total penduduk IKN. Rasio ketergantungan umur di IKN tercatat sebesar 47,25. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 hingga 48 penduduk non-produktif. "Angka rasio ketergantungan yang berada di bawah 50 ini mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Kondisi ini masuk dalam kategori bonus demografi," jelas Amalia. BPS juga mencatat perbedaan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki di IKN lebih banyak dibanding perempuan. Ini diduga dipengaruhi oleh masuknya tenaga kerja, khususnya pekerja konstruksi bangunan. Pembangunan infrastruktur masif di kawasan IKN menjadi faktor utama keberadaan pekerja tersebut. Dari sisi fertilitas, pada tahun 2025 total fertility rate (TFR) IKN tercatat sebesar 2,14. Angka ini menunjukkan rata-rata kelahiran perempuan di IKN selama masa reproduksinya. "TFR sebesar 2,14 ini sudah mendekati replacement level," tutur Amalia. Menurut kelompok umur, puncak kelahiran tertinggi di IKN adalah perempuan usia 25&ndash;29 tahun. Kelompok ini mencatat sekitar 126 hingga 127 kelahiran hidup per seribu perempuan. Untuk indikator mortalitas, angka kematian bayi di IKN pada 2025 tercatat sebesar 14,16. Artinya, terdapat sekitar 14 hingga 15 kematian bayi per seribu kelahiran hidup. "Adapun angka kematian ibu tercatat sebesar 143, atau terdapat 143 kematian perempuan pada masa kehamilan, persalinan, atau nifas per 100 ribu kelahiran hidup," tukasnya. &nbsp;

Penduduk IKN capai 147.427 jiwa pada 2025, didominasi usia produktif dan generasi muda. Temukan data terperinci dari hasil PPIKN terbaru.

BPS Ungkap Jumlah Penduduk IKN Capai 147.427 Jiwa, Usia Produktif Mendominasi

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/desain-komplek-DPR-RI-di-IKN-211490815.jpg" alt="PT Waskita Karya (Persero) Tbk menggarap proyek pembangunan gedung dan kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN). (ANTARA)" /> JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menggarap proyek pembangunan gedung dan kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dengan nilai kontrak sebesar Rp1,84 triliun. Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menjelaskan, proyek tersebut bertujuan menyediakan ruang kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lembaga legislatif dengan luas gedung berkisar&nbsp;85.903 meter persegi (m2). "Pembangunan gedung dan kawasan DPR di IKN merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah. Diharapkan, bangunan tersebut dapat memudahkan para ASN dan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya," kata Ari dikutip Jumat (5/12). Nantinya, lanjut dia, Waskita akan mengerjakan Gedung DPR A, B1, dan C1. Kemudian, Jalan Kawasan Blok DPR I, pintu masuk pejalan kaki dan penunggang sepeda, fasilitas olahraga, serta lanskap Kawasan Blok DPR I. Berbeda dari gedung DPR di Jakarta, Ari menjelaskan kantor legislatif di IKN ini dibangun menggunakan konsep&nbsp;green building&nbsp;karena mengangkat desain&nbsp;Breathing Facade. Lalu, desain fasadnya mengedepankan Wastra Nusantara serta Pilotis dan Serambi. "Wastra Nusantara merupakan seni kain tradisional yang diwariskan oleh keanekaragaman budaya Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Hal itu ditampilkan dengan komposisi garis vertikal, horizontal, dan diagonal pada desain gedung," ujar Ari. Berikutnya, sebagian besar jendela pada fasad dirancang operasional dan fleksibel, guna mengatur aliran udara alami sesuai kebutuhan kenyamanan termal. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan ventilasi, efisiensi energi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta adaptif terhadap perubahan cuaca maupun orientasi bangunan. Sesuai konsep forest city dalam pembangunan IKN, ia menjelaskan, bangunan dan kawasan DPR ini pun mengedepankan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencananya, setiap lantai juga akan dilengkapi dengan berbagai tumbuhan. Sesuai target OIKN, proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua tahun. Waskita Karya berkomitmen menyelesaikannya secara tepat waktu dan tetap memperhatikan mutu.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menggarap proyek pembangunan gedung dan kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berkonsep Green Building, WSKT Garap Gedung dan Kawasan DPR di IKN dengan Nilai Kontrak Rp 1,84 Triliun

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/9qe6xQWUGrk7DdK12U8QU18fKNVQxOpRveTHf9iR-1-1-322894891.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" /> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal pemberitaan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi Kota Hantu. Adapun narasi itu mendadak muncul seiring dengan penurunan anggaran konstruksi di IKN pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Terkait itu, Purbaya meminta untuk tidak takut soal potensi itu dan juga tak mendengar prediksi dari orang luar, karena sering salah. Ia juga memastikan soal anggaran IKN akan tergantung dengan kebijakan dari pemerintah dan kondisi ekonomi ke depan. Tetapi, ia percaya bahwa tidak mungkin IKN akan menjadi Kota Hantu.&nbsp; "Saya enggak tahu kan tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan seperti apa (soal IKN). Kalau (menurut) saya sih enggak akan jadi kota hantu. Kalau ekonominya udah bagus, uang saya (di Kementerian Keuangan) akan banyak nanti. Jadi Anda enggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar. Itu sering salah kok," kata Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).&nbsp; Lebih lanjut, Purbaya juga memastikan bahwa hingga saat ini pembangunan di IKN belum berhenti dan tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, belum lama ini pemerintah telah menyetujui investasi dari perusahaan property swasta untuk membangun rumah di sana.&nbsp; "Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi," ujarnya.&nbsp; Namun ia mengakui, percepatan pembangunan dan pendanaan dari pemerintah tidak sejor-joran dahulu. Terkait itu, ia memastikan akan terus mengikuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Sepertinya enggak berhenti (pembangunan), masih jalan terus. Tapi enggak secepat yang... Kita ikutin sama Pak Presiden (Prabowo) aja seperti apa," tukas Purbaya.&nbsp; Sebelumnya, The Guardian memberitakan bahwa tiga tahun sejak mantan presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius untuk menggantikan Jakarta yang tercemar, padat dan berpotensi tenggelam. Beberapa orang khawatir ibu kota di Kalimantan itu dalam bahaya dan berpotensi menjadi kota hantu yang diagungkan.&nbsp; Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjabat Oktober lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok lebih dari separuhnya. Prabowo, yang belum berkunjung ke IKN sebagai presiden juga diam-diam menurunkan status Nusantara menjadi &ldquo;ibu kota politik&rdquo; pada bulan Mei, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan ke publik pada bulan September.&nbsp; Pada tahun 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi ibu kota mengundurkan diri. Sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi saat ini tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta pada tahun 2030. Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air dan bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kota masih dalam tahap pembangunan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa IKN tidak akan menjadi kota hantu meskipun anggaran menurun.

IKN Disebut Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Jangan Dengar Prediksi Orang Luar Sering Salah!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" /> JawaPos.com - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai pembangunanya di era kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Lantas apa bedanya IKN sebagai ibu kota politik dengan ibu kota negara di Jakarta? Menurut pakar politik Adi Prayitno, terbitnya perpres tersebut merupakan sebuah garansi atau jaminan dari Presiden Prabowo bahwa pembangunan IKN akan tetap berlanjut. Meski pembangunannya tidak secepat ketika Jokowi masih memimpin, namun perpres itu menegaskan bahwa IKN tidak ditinggalkan. Sebaliknya, IKN justru masuk dalam rencana kerja pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. &rdquo;Ini (perpres) jadi penegas sekaligus jaminan IKN tetap lanjut jadi ibu kota politik,&rdquo; ungkap Adi saat diwawancarai pada Sabtu (20/9).&nbsp; Adi tidak menampik bahwa saat ini atensi Presiden Prabowo terhadap IKN tidak seperti atensi yang diberikan oleh Jokowi ketika memulai pembangunan IKN. Menurut dia, itu tidak lepas dari beberapa program prioritas yang dikerjakan oleh Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan program-program lainnya. &rdquo;IKN terlihat tak terlampau gaspol di era saat ini dibanding pemerintahan sebelumnya. IKN bukan prioritas utama, kalah prioritas dibanding Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan lainnya,&rdquo; kata dia. Namun demikian, lagi-lagi perpres yang baru ditandatangani oleh Presiden Prabowo memastikan bahwa IKN tidak ditinggalkan. Namun menjadi ibu kota politik sebagaimana pernah diutarakan sebelumnya. Perbedaan IKN sebagai ibu kota politik dengan Jakarta yang hingga saat ini menjadi ibu kota negara, kata Adi, bergantung penjelasan dari pemerintah nanti. &rdquo;Itu yang ditunggu publik. Apa bedanya ibu kota negara dengan ibu kota politik. Apakah ibu kota politik itu sebutan lain dari ibu kota negara. Jadi, perlu penjelasan lanjutan,&rdquo; kata dia. Yang pasti, Adi menyatakan bahwa keberadaan IKN di Kaltim harus tetap menjadi katalisator pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti keinginan pemerintah selama ini, bahwa setiap daerah di Indonesia harus berkembang. Termasuk sektor ekonominya. Sehingga tidak hanya Jawa, daerah lain di luar Jawa juga tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi nasional. &rdquo;Apapun judulnya dengan resminya IKN jadi ibu kota politik harus bisa jadi katalisator persoalan pemerataan pembangunan ekonomi,&rdquo; ujarnya.

Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menjamin kelanjutan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Prabowo, meski tidak menjadi prioritas utama.

Presiden Prabowo Ingin IKN Jadi Ibu Kota Politik, Apa Bedanya dengan Ibu Kota Negara di Jakarta?