<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/ida-27-2810646783.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah (Foto: Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah (Foto: Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan aliran uang suap dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Bahkan, mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, disebut turut menerima aliran uang dari kasus tersebut. Dalam sidang dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer, seorang saksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenaker, Dayoena Ivon Muriono, mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Rp 50 juta yang disebut-sebut ditujukan kepada Ida Fauziyah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) akan mendalami kesaksian tersebut dengan alat bukti serta keterangan saksi lain. &ldquo;Setiap fakta yang terungkap di persidangan akan dianalisis oleh JPU KPK. Keterangan saksi juga akan dikonfirmasi, termasuk dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Semua kemungkinan masih terbuka,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Minggu (8/2). Ia menambahkan, karena proses hukum masih berjalan, tidak tertutup kemungkinan perkara ini berkembang dan menyeret pihak-pihak lain yang namanya muncul dalam persidangan. &ldquo;Perkaranya masih bergulir, sehingga peluang pengembangan kasus tetap terbuka,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, Budi menyatakan hingga kini penyidik belum memeriksa Ida Fauziyah terkait perkara tersebut. &ldquo;Sepengetahuan saya, sampai saat ini yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan,&rdquo; ujarnya. Adapun, dugaan aliran dana tersebut terungkap dari kesaksian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker, Dayoena Ivon Muriono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (6/2). Di hadapan majelis hakim, Ivon mengaku pernah diminta oleh Direktur Bina Kelembagaan Kemnaker saat itu, Heri Sutanto, untuk menyampaikan uang titipan. Permintaan tersebut disampaikan karena atasan Ivon, Dirjen Binwasnaker K3 Haiyani Rumondang, sedang tidak berada di kantor. Jaksa kemudian menanyakan terkait uang Rp 50 juta yang telah ditukarkan ke mata uang euro. Ivon menjelaskan, Heri Sutanto menitipkan uang tersebut kepadanya untuk disampaikan kepada Dirjen dan selanjutnya ditujukan kepada menteri. &ldquo;Beliau meminta saya menyampaikan kepada Ibu Dirjen, dan nantinya akan diberikan kepada Ibu Menteri,&rdquo; ungkap Ivon. Saat ditanya jaksa mengenai identitas menteri yang dimaksud, Ivon menjawab bahwa yang dimaksud adalah Ida Fauziyah. Uang tersebut, kata Ivon, dimasukkan ke dalam amplop cokelat dan disertai bukti penukaran uang euro senilai Rp 50 juta. "Di dalam amplop warna cokelat," bebernya. Dalam perkara ini, eks Wamenaker Noel Ebenezer didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 3,365 miliar, serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban, khususnya dalam proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi K3. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK dalami dugaan aliran dana kasus korupsi sertifikasi K3 ke eks Menaker Ida Fauziyah. Kasus ini melibatkan pengarahan uang Rp 50 juta.

KPK Pastikan Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Korupsi Sertifikasi K3 ke Eks Menaker Ida Fauziyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/iykXObkNTXuCD9iCkgS4BdDBhFX9tcGs7NmtK1o2-1515135059.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit motor bermerk Harley Davidson dari mantan staf khusus (stafsus) Menaker era Ida Fauziyah, Rishayudi Triwibowo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit motor bermerk Harley Davidson dari mantan staf khusus (stafsus) Menaker era Ida Fauziyah, Rishayudi Triwibowo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit motor bermerk Harley Davidson, yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Motor roda dua itu disita dari mantan staf khusus (stafsus) Menaker era Ida Fauziyah, Rishayudi Triwibowo. "Pada Senin (21/7), KPK melakukan penyitaan satu unit kendaraan roda dua, terkait perkara Kemenaker. Penyitaan dari Sdr. RYT (mantan Stafsus Menteri)," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (23/7). Penyitaan aset itu dilakukan sebagai upaya mengumpulkan alat bukti dan pemulihan hasil tindak pidana korupsi. Motor Harley Davidson berkelir merah hitam itu saat ini telah berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK. "Saat ini unit kendaraan sudah ditempatkan di Rupbasan KPK," tegas Budi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya sudah ditahan lembaga antirasuah, pada Kamis (17/7). Keempat tersangka yang ditahan itu antara lain, Suhartono (S) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta &amp; PKK) Kemnaker periode 2020&ndash;2023; Haryanto (HY) Dirjen Binapenta periode 2024&ndash;2025 sekaligus Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan; Wisnu Pramono (WP) mantan Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2017&ndash;2019; serta Devi Angraeni (DA), Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemnaker periode 2024&ndash;2025. Sementara empat lainnya belum ditahan. Mereka yakni, Gatot Widiartono (GW) Koordinator Bidang Analis dan Pengendalian TKA 2021-2025; Putri Citra Wahyoe (PCW) Staf Direktorat PPTKA 2019-2024; Jamal Shodiqin (JS) Staf Direktorat PPTKA 2019-2024; Alfa Eshad (AE) Staf Direktorat PPTKA 2019-2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, RPTKA merupakan dokumen perizinan penting bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing. Pengurusan izin ini dilakukan di Direktorat PPTKA, di bawah Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Namun dalam praktiknya, proses tersebut diduga menjadi ajang pemerasan oleh sejumlah oknum pejabat dan pegawai. &ldquo;Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kemnaker diduga melakukan pemerasan kepada para pemohon," ucap Setyo. Menurut Setyo, pemerasan dilakukan melalui berbagai modus, seperti memberi informasi kekurangan berkas kepada pemohon yang sudah memberi atau berjanji memberi uang. Sementara pemohon yang tidak membayar, tidak diberi informasi atau bahkan tidak diproses.&nbsp; &ldquo;Petugas di Kemnaker juga secara aktif menawarkan &lsquo;bantuan&rsquo; untuk mempercepat pengesahan RPTKA dengan imbalan sejumlah uang, yang kemudian disetorkan ke rekening tertentu,&rdquo; ungkapnya. Bahkan, pemohon yang tidak membayar juga dipersulit dalam proses wawancara via Skype yang menjadi syarat dalam penerbitan RPTKA.&nbsp; &ldquo;Jadwal wawancara dengan TKA diatur manual. Jika tidak memberi uang, jadwal tidak diberikan, dan ini bisa menghambat izin kerja dan tinggal TKA,&rdquo; ujar Setyo. Akibat keterlambatan tersebut, perusahaan dikenakan denda Rp 1 juta per hari, yang akhirnya membuat banyak pemohon terpaksa membayar uang pelicin. Total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. KPK menyatakan akan terus mendalami perkara ini, termasuk menelusuri aliran dana serta menindak tegas pihak-pihak yang masih berperan aktif dalam praktik korupsi di lingkungan Kemnaker.&nbsp; &ldquo;KPK tidak akan mentoleransi tindakan korupsi yang menyusahkan masyarakat dan pelaku usaha yang ingin menjalankan kewajiban administratifnya secara sah,&rdquo; pungkasnya.

KPK menyita motor Harley Davidson milik mantan stafsus Menaker terkait dugaan pemerasan TKA, menyita aset sebagai bukti.

KPK Sita Satu Unit Motor Harley Davidson Milik Eks Stafsus Menaker Era Ida Fauziyah Terkait Dugaan Pemerasan TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-3982715974.jpg" alt="Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%." width="100%">
<figcaption>Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal tuntutan buruh untuk menaikan upah minimum (UM) 2025 hingga 10 persen. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam penentuan UM, pihaknya tetap mengacu pada aturan yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PP 51/2023 acuan kami," ujarnya pada Jawa Pos, dikutip Minggu (29/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putri pun tak memberi jawaban pasti apakah ada kemungkinan naik ketika perhitungan upah minimum kembali menggunakan rumus dalam PP tentang Pengupahan tersebut. Pasalnya, kata dia, perhitungannya masih harus menunggu data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan UM sesuai PP 51/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum tau dan belum tentu. Karena menunggu data data masuk," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UM Kabupaten/Kota (UMK) maupun UM Provinsi (UMP) sebesar 8-10 pada tahun 2025. Pasalnya, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5 persen sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Sehingga, jika digabungkan, totalnya sekitar 7,7 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen. Namun, KSPI mengusulkan penambahan 2 persen sehingga kenaikannya menjadi 10 persen untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan," paparnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kenaikan ini layak diberikan pemrrintah mengingat selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, UM tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia. Efeknya, terjadi penurunan daya beli buruh. Dalam dua tahun terakhir bahkan disebutnya, kenaikan UM berada di bawah angka inflasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek, inflasi mencapai 2,8 persen namun kenaikan upah hanya 1,58 persen. Artinya, buruh harus nombok setiap bulannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun secara nominal upah mengalami kenaikan setiap tahun, kenyataannya upah riil buruh terus menurun," keluhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sepuluh tahun terakhir, lanjut dia, upah riil buruh turun sekitar 30 persen. Upah riil ini merupakan upah nominal yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen. Di mana, dalam 10 tahun ini, kenaikan harga barang justru jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah nominal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga lagi-lagi, buruh terus terbebani dan daya beli mereka merosot tajam," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, kata dia, dasar hukum PP 51/2023 adalah omnibus law UU cipta kerja yang saat ini sedang digugat melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan belum ada putusan resmi. Sehingga harusnya pemerintah tak menggunakan aturan tersebut dalam penentuan UM 2025.</div>

Putri pun tak memberi jawaban pasti apakah ada kemungkinan naik ketika perhitungan upah minimum kembali menggunakan rumus PP Pengupahan.

Buruh Minta Upah Minimum 2025 Naik hingga 10 Persen, Kemnaker..

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/15/IMG-20240915-WA0007-2517050720.jpg" alt="Sidang Pleno ke-4 Kementerian Ketenagakerjaan dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Sabtu (14/9). (Biro Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Sidang Pleno ke-4 Kementerian Ketenagakerjaan dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Sabtu (14/9). (Biro Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keberadaan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dinilai penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.&nbsp; Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Sabtu (14/9). Menaker menyampaikan, pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 yang mengatur formula baru perhitungan upah minimum membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif Depenas. Formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha. Menurut Menaker, PP No. 51 Tahun 2023 merupakan hasil kajian mendalam dan dialog bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Depenas. &rdquo;Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,&rdquo; ujar Ida. Dia juga menekankan bahwa Depenas perlu memantau indikator ekonomi dan ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Dengan pemantauan yang baik, kebijakan upah minimum bisa terus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang demi kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan pertumbuhan usaha. Selain membahas pengupahan, dia juga mengemukakan tantangan ketenagakerjaan di sektor informal serta tingginya angka pengangguran. Berdasar data Sakernas BPS Februari 2024, sebanyak 59,17 persen dari 142,18 juta pekerja berada di sektor informal. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,82 persen, angka terendah dalam lima tahun terakhir. Tantangan lain menurut dia, adalah bonus demografi dan revolusi industri 4.0, yang mengubah pola kerja dan praktik bisnis. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan teknologi digital sering kali menyalahkan kondisi ekonomi. Padahal lanjut Ida, solusi yang tepat adalah melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Dia mengajak Depenas untuk terus memberikan rekomendasi yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan global ini. &rdquo;Saya yakin Depenas mampu berkontribusi besar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berdaya saing, dengan tetap menjaga perlindungan bagi pekerja dan keseimbangan dalam hubungan industrial,&rdquo; ucap Ida.

Depenas dinilai berperan penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan

Menaker Dorong Depenas Berikan Rekomendasi Inovatif dan Adaptif Hadapi Perubahan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/IDA-20-1450217642.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah dalam acara" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah dalam acara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum (UM) 2025. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa penentuan final akan diputuskan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ida mengungkapkan, saat ini proses persiapan penentuan UM sudah berlangsung. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) telah melakukan sejumlah rapat. Pemerintah juga sudah meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung besaran UM tahun depan. Data BPS tersebut berkaitan dengan besaran inflasi hingga pertumbuhan ekonomi dari masing-masing provinsi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ida tidak menjelaskan lebih detail seberapa jauh proses yang berjalan. Dia hanya menyampaikan bahwa pembahasan bakal dilanjutkan pada era pemerintahan yang baru, yaitu yang dipimpin Presiden terpilih-wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. &rdquo;Karena akan diputuskan kan pada November ya. Pada 21 November 2024,&rdquo; ujarnya ditemui seusai acara Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta kemarin (12/9). Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, sejauh ini belum ada perubahan perhitungan skema pengupahan. Saat ini perhitungan masih mengacu pada PP 51/2023 sebagaimana yang digunakan dalam penentuan UM 2024.&nbsp;(mia/wan/c6/dio)

Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa penentuan final upah minimum 2025 diputuskan pada Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penentuan Upah Minimum 2025 Diputuskan Pemerintahan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkatkan-layanan-pasien-prudential-gandeng-omni-hospitals-group_m_224609.jpeg" alt="ilustrasi perawatan pasien rumah sakit" width="100%">
<figcaption>ilustrasi perawatan pasien rumah sakit</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Kementerian Ketenagakerjaan RI mengapresiasi kerja sama antara&nbsp;Binawan Group dan Susie Care yang membuat para perawat Indonesia bisa meniti karir di Belanda. Lewat kerja sama ini,&nbsp;perawat Indonesia diklaim&nbsp;akan lebih mudah untuk berangkat ke Belanda&nbsp;dan berkarir secara&nbsp;internasional dengan gaji puluhan juta rupiah, dikutip dari ANTARA.&nbsp; Menaker Ida Fauziyah melalui Plt. Direktur Jenderal Binapenta Kemenaker Estiarty Haryani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa saat ini&nbsp;Binawan telah menjalin kerjasama dengan Susie Care&nbsp;untuk menyiapkan dan menempatkan perawat Indonesia untuk bekerja di sektor kesehatan dan fasilitas milik pemerintah&nbsp;Belanda. "Saya selaku perwakilan pemerintahan Republik Indonesia tentunya mengapresiasi kerja&nbsp;sama saling menguntungkan yang telah terjalin,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014772405/mencapai-babak-baru-dokter-yoo-ah-in-mengaku-meresepkan-obat-tidur-dengan-nama-palsu-atas-permintaan-aktor">Mencapai Babak Baru, Dokter Yoo Ah In Mengaku Meresepkan Obat Tidur dengan Nama Palsu Atas Permintaan Aktor</a> Melalui kerja sama ini, lanjutnya,&nbsp;perawat Indonesia mendapatkan visa kerja dan&nbsp;berkewajiban mengikuti&nbsp;studi penyetaraan untuk mengambil jenjang yang lebih tinggi. Beberapa waktu lalu, perawat&nbsp;Indonesia yang berhasil bekerja secara legal di Belanda menggunakan visa pelajar, sehingga hanya&nbsp;boleh bekerja paruh waktu. Kerja sama ini akan memudahkan para perawat&nbsp;Indonesia untuk bisa langsung bekerja di fasilitas kesehatan di Belanda penuh waktu atau full timedengan gaji yang lebih menjanjikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014772394/simak-dan-ketahui-ini-rahasia-daun-alpukat-untuk-atasi-7-masalah-kesehatan">Simak dan Ketahui! Ini Rahasia Daun Alpukat Untuk Atasi 7 Masalah Kesehatan</a> &nbsp; Sementara itu, CEO Binawan Group Said Saleh Alwaini&nbsp;menyampaikan&nbsp;bahwa pihaknya&nbsp;berharap kerja sama ini berjalan lancar.&nbsp;"Melalui kerja sama ini,&nbsp;kami optimistis Indonesia bisa menempatkan tenaga kerja kesehatan profesional dalam jumlah&nbsp;banyak ke Eropa, khususnya di Belanda," ujar Said. Menurut Said, saat ini&nbsp;pelatihan perdana untuk perawat Indonesia yang akan ditempatkan di Belanda&nbsp;telah berjalan. "Pelatihan ini&nbsp;bekerja sama dengan Erasmus Huis yang merupakan pusat pelatihan kebudayaan Belanda&nbsp;di Jakarta guna&nbsp;memberikan pembekalan bahasa dan pengetahuan budaya," katanya. Sementara itu, Co-Founder Susie Care, Berend Jan Udink, juga sangat yakin&nbsp;kerja sama ini&nbsp;bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional di sektor kesehatan yang saat ini&nbsp;dihadapi oleh Belanda. "Saya yakin dengan keahlian yang kami&nbsp;miliki dan juga keahlianyang dimiliki oleh Binawan dalam penempatan tenaga kerja internasional, kami&nbsp;bisa menghadapi tantangan ini,&rdquo; tutupnya.

Perawat Indonesia diklaim akan lebih mudah untuk berangkat ke Belanda dan berkarir secara internasional dengan gaji puluhan juta rupiah.

Perawat Indonesia Kini Bisa Lebih Mudah Meniti Karir di Belanda, Kemenaker Beri Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/IMG-20240609-WA0027-3981406456.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah menekankan pentingnya memperkuat dialog sosial dalam menghadapi tantangan global seperti teknologi kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan ekonomi platform." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah menekankan pentingnya memperkuat dialog sosial dalam menghadapi tantangan global seperti teknologi kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan ekonomi platform.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah menekankan pentingnya memperkuat dialog sosial dalam menghadapi tantangan global seperti teknologi kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan ekonomi platform. "Kita perlu memastikan juga ekosistem ketenagakerjaan nasional selaras dengan prinsip kerja layak dan standar internasional," kata Ida saat mengadakan jamuan makan siang bersama delegasi tripartit (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) Indonesia yang mengikuti konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference (ILC) ke-112, Sabtu (8/6/2024). Ida menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada delegasi Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam konferensi ILO. Ida bilang, Indonesia menjadi banyak rujukan negara yang berpartisipasi pada perhelatan konferensi tahunan tersebut. "Saya mengapresiasi semua delegasi Indonesia dalam forum ILC ini. Saya dengar delegasi Indonesia menjadi contoh negara lain dalam keikutsertaan dalam ILC ini sebagai delegasi yang kompak. Semoga kekompakan kita bisa terus dibawa sampai Indonesia," ujar Menaker Ida di Jenewa, Sabtu (8/6). Dalam tema ILC tahun ini yakni "Menuju Kontrak Sosial yang Diperbarui", Menaker Ida berharap dapat menjadi dorongan bagi semua konstituen ILO untuk menyikapi kondisi global saat ini. "Saya mengajak seluruh delegasi Indonesia untuk aktif dalam diskusi dan pembahasan serta membangun jaringan dengan ILO dan negara anggota lainnya," kata Menaker Ida. Isu-isu penting lainnya yang dibahas dalam ILC meliputi ekonomi perawatan dan pelindungan terhadap bahaya biologis. Menaker Ida menegaskan bahwa hasil diskusi ILC akan berdampak signifikan terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia. "Kita harus siap mengimplementasikan hasil-hasil ILC agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi tenaga kerja dan pengusaha di Indonesia," tegasnya. Selain itu, Menaker Ida mengapresiasi dukungan dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam perayaan May Day 2024 yang berlangsung dengan aman dan tertib. "Semoga kemitraan tripartit yang harmonis ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan," harap Menaker Ida. Pada kesempatan itu, Menaker Ida berharap partisipasi delegasi Indonesia dalam ILC tahun ini dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional, mewujudkan kerja layak, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ida menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada delegasi Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam konferensi ILO.

Menaker Ida Fauziyah Tekankan Pentingnya Prinsip Kerja yang Layak dan Berstandar Internasional

<div id="m#msg-f:1801189856851609533" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/IMG-20240607-WA0053-287900907.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah menekankan perhatian khusus terhadap kondisi pekerja Palestina di wilayah terjajah. Ida menyoroti pentingnya dukungan internasional dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pekerja di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ida saat memberikan pernyataan nasional membahas laporan Dirjen ILO mengenai situasi pekerja di wilayah Arab yang diinvasi, Jenewa, Kamis (6/6/2024). Ida juga menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal International Labour Organization (ILO) atas laporan yang menggambarkan penderitaan pekerja di wilayah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan ini dengan jelas menunjukkan skala kehancuran dan kesulitan yang dialami oleh rakyat Palestina, khususnya pekerja. Kami setuju bahwa setiap upaya untuk meringankan penderitaan mereka harus dimulai dengan penghentian permusuhan," ujar Ida.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa penghentian invasi dan pemberian akses tanpa hambatan bagi bantuan darurat adalah langkah pertama yang krusial. "Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan standar ganda dalam menangani isu ini dan secara aktif memperjuangkan keadilan sosial untuk Gaza," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pidatonya, Ida juga menekankan pentingnya dukungan politik yang lebih kuat untuk pengakuan negara Palestina dan mendorong proses perdamaian di bawah naungan PBB. Ia menegaskan bahwa mewujudkan kedaulatan Palestina adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita semua harus berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hak asasi manusia, untuk melindungi warga sipil di wilayah yang diinvasi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi pentingnya implementasi Strategi Ketenagakerjaan Nasional Palestina 2021-2025 yang dirancang bersama dengan ILO. Strategi ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat tata kelola pasar tenaga kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendesak perluasan langkah-langkah perlindungan sosial dan dukungan bagi pekerja pengangguran serta korban perang di wilayah terinvasi," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Ida menyerukan kerja sama global untuk memastikan keberhasilan fase pemulihan dan rekonstruksi di Palestina. Ia juga mendorong ILO untuk bermitra dengan badan-badan PBB lainnya, termasuk UNRWA, guna memastikan penyaluran bantuan dan program pembangunan yang tepat sasaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus bekerja sama untuk mengakhiri kekejaman dan memberikan keadilan yang layak bagi pekerja dan rakyat Palestina," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ida menyoroti pentingnya dukungan internasional dalam mengatasi tantangan yang dihadapi para pekerja di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.

Atasi Tantangan Ketenagakerjaan di Palestina, Menaker: Berikan Keadilan yang Layak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/IMG-20240601-WA0048-2435861925.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Semangat Pancasila yang menyatukan bangsa Indonesia dalam segala keberagaman diyakini bisa mencapai Indonesia Emas pada 2045.&nbsp; Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung pada Sabtu (1/6). &rdquo;Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi bintang pemandu kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, menjadi fondasi bagi identitas nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika,&rdquo; ujar Menteri Ida Fauziyah. Karena itu, Ida juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah dan membawa bangsa menuju kemajuan di era globalisasi dan teknologi. &rdquo;Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyebarkan konten-konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila,&rdquo; ucap Ida Fauziyah. Selain itu, Ida juga menyerukan kepada masyarakat untuk perlu mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian. Terutama dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Ida Fauziyah juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. &rdquo;Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia,&rdquo; tutur Ida Fauziyah. Upacara ditutup dengan penuh hikmat dan semangat kebangsaan, dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pejabat negara. &rdquo;Selamat Hari Lahir Pancasila! Salam Pancasila!&rdquo; ucap Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Sabtu (1/6)

Menaker Ida Serukan Masyarakat Amalkan Pancasila Demi Indonesia Maju dan Makmur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/IMG-20240521-WA0009-4037516808.jpg" alt="Kegiatan evaluasi dan pematangan konsep atas pelaksanaan program Desmigratif di Jakarta pada 20-22 Mei 2024." width="100%">
<figcaption>Kegiatan evaluasi dan pematangan konsep atas pelaksanaan program Desmigratif di Jakarta pada 20-22 Mei 2024.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, program Desa Migran Produktif (Desmigratif) harus lebih diperbarui agar lebih maksimal. Hal itu dikatakan saat melakukan evaluasi dan pematangan konsep atas pelaksanaan program Desmigratif di Jakarta pada 20-22 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) serta akan diisi dengan breakout room untuk melakukan pendalaman dan mengumpulkan data primer langsung dari para peserta.&nbsp;Menurut Ida, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis aktor yang terlibat dalam keberlangsungan program Desmigratif dan keberhasilan program desmigratif itu sendiri, serta bagaimana interaksi dan peran yang dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, evaluasi juga akan difokuskan terhadap implementasi integrasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dan keterlibatan peran Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan empat pilar Program Desmigratif dan membahas bagaimana program ini dikelola dan dijalankan sehari-hari di desa, menilai Tingkat komitmen pihak-pihak terkait dalam menjalankan dan mendukung program Desmigratif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Evaluasi juga dilakukan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para koordinator, penanggung jawab desa dan petugas Desmigratif mengenai program dengan fokus khusus pada penerapannya di desa, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan program Desmigratif tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun terkait dengan keberlanjutan program, ia menyarankan agar mendiskusikan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Desmigratif dan membahas inisiatif, serta strategi untuk mempertahankan keberlanjutan program di masa yang akan datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, kami meminta kepada para peserta untuk dapat berpartisipasi aktif serta memberikan saran dan masukkan terkait keberlangsungan program Desmigratif ini," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat membuka kegiatan evaluasi tersebut, Ida mengemukakan bahwa sejak 2016 hingga 2022, Kemnaker telah membentuk 503 Desmigratif. "Tidak terasa Program Desmigratif sudah berjalan kurang lebih selama 8 Tahun. Terakhir pembentukkan lokasi Desmigratif baru pada tahun 2022, hal ini dikarenakan akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terkait program desmigratif tersebut," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Estiarty Haryani dalam laporannya mengatakan, kegiatan evaluasi Desmigratif diikuti oleh 200 orang yang terdiri atas 40 orang koordinator yang berasal dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan, 80 orang kepala desa lokasi Desmigratif, dan 80 orang petugas Desmigratif 2017 sampai dengan 2024.</div>

Menurut Ida, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor yang terlibat dalam keberlangsungan program Desmigratif.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ida fauziyah

Berita Terkini