<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/72kieUdTeuVkU1lyif2Cm7ah7tnGoOSNNfXEjDD7-1-4278820857.jpg" alt="Ilustrasi belanja online. (Packaging Company)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi belanja online. (Packaging Company)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi E-commerce Indonesia atau Indonesia E-commerce Association (idEA) mengungkapkan kalau sebanyak 70-80 persen masyarakat Indonesia yang berbelanja online, memanfaatkan layanan gratis ongkos kirim atau ongkir. Soal gratis ongkir e-commerce ini jadi ramai lantaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan aturan baru. Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 8 Tahun 2025. Aturan tersebut diklaim dibuat untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat. Aturan tersebut secara spesifik mengatur diskon ongkos kirim (ongkir) yang diberikan langsung oleh perusahaan kurir, bukan oleh e-commerce. Kembali ke idEA, Budi Primawan selaku Sekretaris Jenderal idEA menjelaskan kalau mayoritas konsumen di Indonesia yang berbelanja online, menggunakan layanan gratis ongkir. Persentasenya juga tinggi. "Berdasarkan pengamatan industri, sekitar 70&ndash;80 persen transaksi di marketplace memanfaatkan program ongkir, baik dari subsidi platform, penjual, maupun promosi gabungan. Ini mencerminkan betapa pentingnya peran insentif ongkir dalam mendorong transaksi digital di Indonesia," kata Budi saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/5). Sebelumnya diberitakan, idEA juga menggarisbawahi bahwa yang diatur dalam Permen Komdigi ini bukan larangan terhadap promo gratis ongkir secara keseluruhan. Yang dibatasi adalah potongan harga yang secara langsung menurunkan tarif jasa kirim di bawah biaya pokok layanan.&nbsp; "Program gratis ongkir yang bersumber dari subsidi pihak ketiga, seperti marketplace atau penyedia pembayaran, tidak termasuk dalam pembatasan tersebut," lanjut Budi.&nbsp; Meskipun demikian, Budi menegaskan, dia menilai perlu ada kepastian teknis dan komunikasi yang jelas agar pelaku usaha tidak salah menafsirkan kebijakan ini. Dia juga menyebut kalau aturan ini berpotensi mempengaruhi minat belanja online di masyarakat. Jika implementasinya tidak dipahami dengan tepat, ada potensi dampak terhadap minat belanja online.&nbsp; Budi menyebut, gratis ongkir adalah salah satu insentif utama yang menarik konsumen, terutama saat kampanye besar seperti tanggal kembar. Selama program tersebut berasal dari subsidi pihak ketiga dan tidak melanggar ketentuan batas biaya pokok, semestinya tetap bisa dijalankan. "Oleh karena itu, kejelasan regulasi ini sangat penting agar tidak menciptakan ketidakpastian di lapangan," tandas Budi.

Aturan baru mengenai gratis ongkos kirim berpotensi mempengaruhi minat belanja online di Indonesia bila tidak dikomunikasikan dengan baik.

idEA Ungkap 70-80 Persen Masyarakat Manfaatkan Gratis Ongkir saat Belanja Online , Sebut Aturan Komdigi Bisa Pengaruhi Minat Belanja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/gratis-ongkir-1824172614.jpg" alt="ILUSTRASI. Belanja online. (Packaging Company)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Belanja online. (Packaging Company)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform belanja online, e-commerce atau marketplace sekarang tidak lagi leluasa untuk menggelar layanan gratis ongkos kirim atau ongkir kepada penggunanya. Padahal, gratis ongkir ini lumrah jadi cara platform e-commerce untuk memikat konsumen. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi fitur gratis ongkir. Melalui aturan baru, gratis ongkir sekarang hanya boleh diberikan maksimal tiga hari dalam sebulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Aturan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Apalagi mereka yang memang gemar belanja online dengan memanfaatkan layanan gratis ongkos kirim. Banyak yang menilai bahwa gratis ongkir ini bisa membuat pengeluaran belanja online jadi lebih hemat.&nbsp; Terkait aturan baru tersebut, Asosiasi E-commerce Indonesia atau Indonesian E-commerce Association (idEA) memberikan tanggapan. Budi Primawan selaku Sekretaris Jenderal idEA menyebut kalau pihaknya masih menunggu kejelasan terkait teknis pelaksanaan aturan tersebut. "Kami menilai perlu ada kepastian teknis dan komunikasi yang jelas agar pelaku usaha tidak salah menafsirkan kebijakan ini," kata Budi dihubungi JawaPos.com, Senin (19/5). Budi melanjutkan, idEA memahami semangat pemerintah dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan transparan di sektor logistik. Namun, perlu digaris bawahi bahwa yang diatur dalam Permenkomdigi ini bukan larangan terhadap promo gratis ongkir secara keseluruhan.&nbsp; "Yang dibatasi adalah potongan harga yang secara langsung menurunkan tarif jasa kirim di bawah biaya pokok layanan. Program gratis ongkir yang bersumber dari subsidi pihak ketiga, seperti marketplace atau penyedia pembayaran, tidak termasuk dalam pembatasan tersebut," tegas Budi Primawan.

Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi layanan gratis ongkir di e-commerce, hanya boleh tiga hari dalam satu bulan.

Tanggapi Permenkomdigi Baru soal Gratis Ongkir, idEA Tunggu Kejelasan Teknis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/e-commerce-4165881374.jpeg" alt="Ilustrasi belanja online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi belanja online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasal-pasal aturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dinilai akan berdampak negatif bagi pelaku perdagangan berbasis digital atau online. Meskipun tergolong pihak terdampak, para pelaku ekonomi digital ini mengaku belum pernah dilibatkan dalam perumusan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan tersebut. "Terkait (pasal tembakau) RPP Kesehatan, sampai saat ini belum ada diskusi antara Asosiasi E-Commerce Indonesia dengan pemerintah," ucap Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Senin (20/11). Padahal, sosialisasi atas berbagai larangan di pasal tembakau tersebut sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri di ekonomi digital. Sebab, secara umum, sejumlah pasal soal tembakau yang memuat larangan promosi, iklan, penjualan, dan lainnya dalam RPP Kesehatan diyakini akan memengaruhi transaksi. Sebagaimana diketahui, Pasal 441 RPP Kesehatan, misalnya berbunyi tentang larangan penjualan produk tembakau dengan memajang produk tembakau, secara eceran satuan per batang, serta larangan menjual menggunakan jasa situs atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Kemudian Pasal 449 memuat larangan mengiklankan produk tembakau di media luar ruang, situs, dan/atau aplikasi elektronik komersial, media sosial, dan tempat penjualan produk tembakau. Pihaknya menyayangkan tidak ada pelibatan sama sekali meskipun akan sangat terdampak dari pasal tembakau di RPP Kesehatan ini. Hal ini berhubungan dengan efektivitas regulasi sehingga bisa diketahui apakah bisa dijalankan atau tidak. Di samping itu, selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku. "Pada dasarnya idEA dan semua anggota selalu patuh kepada peraturan yang berlaku. Kami yakin produk tembakau dan komunikasi terkait yang ada di platform-platform digital anggota idEA sudah dipastikan kepatuhan pada peraturan-peraturan yang berlaku," ujar Bima. Sebelumnya, Sekretariat Bersama Asosiasi Bidang Jasa, Periklanan, Media Penerbitan, dan Penyiaran juga mempersoalkan hal ini karena tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan pasal tembakau di RPP Kesehatan. Padahal, isi pasal tembakau tersebut akan berdampak buruk terhadap industri yang mereka geluti. Oleh karena itu, mereka melayangkan surat resmi sebagai bentuk protes yang dikirimkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Komisi I DPR RI. Dalam surat resmi yang ditandatangi Fabius Bernadi dari Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya Indonesia (AMLI) dan Dede Imam dari Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia (IRPII) sebagai perwakilan dari industri ini menyatakan industri kreatif nasional tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dan partisipasi publik bermakna terkait pasal tembakau di RPP Kesehatan. "Hal ini sangat kami sayangkan karena pemahaman industri kreatif menjadi sangat terbatas terkait rencana penerapan peraturan tersebut. Terlebih (pasal tembakau) RPP kesehatan disusun dengan metode omnibus dimana poin-poin pelarangan total juga dibahas bersamaan dengan berbagai lain yang tidak berhubungan dengan usaha kami," sesalnya. Poin tersebut menjadi salah satu dari tiga poin yang menjadi inti pernyataan sikap asosiasi industri kreatif nasional. Poin kedua ialah, rencana pelarangan total iklan pada pasal tembakau di RPP Kesehatan akan secara langsung mengurangi pendapatan industri kreatif, hiburan, periklanan, serta media-media yang menggantungkan pemasukannya dari penerimaan iklan dan promosi seperti TV, digital, dan media luar ruang. Kemudian poin ketiga menekankan bahwa industri ekonomi kreatif nasional patuh pada aturan iklan produk tembakau dan turut mendukung upaya pemerintah menurunkan prevalensi perokok anak. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab para pelaku industri terhadap lingkungan dan sosial.

Larangan menjual menggunakan jasa situs atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial diatur dalam Pasal 441 RPP Kesehatan.

Asosiasi E-Commerce Pertanyakan Rencana Larangan Produk Tembakau di RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Peredaran-Uang-Palsu-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Barang bukti mata uang dolar dan rupiah palsu saat rilis pengungkapan kejahatan mata uang palsu di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3/2022)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti mata uang dolar dan rupiah palsu saat rilis pengungkapan kejahatan mata uang palsu di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3/2022).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melakukan langkah preventif untuk menekan peredaran uang palsu (upal) di media sosial (medsos) dan&nbsp;e-commerce, di antaranya&nbsp;Facebook,&nbsp;Shopee, dan&nbsp;Tokopedia, sejak 2022. Langkah preventif tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta Asosiasi&nbsp;E-commerce&nbsp;Indonesia (IdEA) dan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yang terdiri atas Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan RI, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), serta Bea Cukai. "Kerja sama dilakukan dengan melakukan&nbsp;takedown&nbsp;(penurunan) atau hapus link dan situs web yang terindikasi konten jual beli uang palsu, baik melalui media sosial ataupun&nbsp;e-commerce, serta memblokir kata kunci 'uang palsu' pada seluruh platform&nbsp;e-commerce," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim di Jakarta, Senin (2/10). Selanjutnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan upal dan terhadap akun-akun yang menjual upal melalui media daring, ia menyebutkan, pada 2023 Bank Sentral telah meminta bantuan kepada Kominfo. Bantuan yang diminta yakni agar Kominfo bisa memblokir, menghapus, atau menurunkan sebanyak 287 tautan situs web, media sosial, dan&nbsp;e-commerce&nbsp;yang terindikasi melakukan jual, beli, maupun menyebarkan cara pembuatan upal. Langkah preventif itu diharapkan memberikan efek jera kepada para penjual upal melalui medsos dan dapat menekan peredaran upal di masyarakat, termasuk koordinasi dengan unsur Botasupal lainnya, khususnya Polri, dalam pengungkapan atau pengembangan kasus. Marlison menegaskan, merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki mata uang rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Adapun UU Mata Uang pada Pasal 24 mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, serta Pasal 25 mengatur bahwa setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah. Pada Pasal 26, setiap orang turut dilarang memalsukan rupiah, menyimpan, mengedarkan dan/atau membelanjakan, membawa atau memasukkan ke dalam dan/atau keluar wilayah NKRI, dan mengimpor atau mengekspor rupiah palsu. Penegasan BI tersebut seiring dengan kembali maraknya penjualan uang palsu di media sosial belakangan ini. Berdasarkan pantauan di&nbsp;Facebook, terdapat beberapa unggahan penjajaan uang palsu yang masih aktif hingga saat ini. Salah satu akun yang menjajakan uang palsu bernama Jual Uang Palsu Berkwalitas Aman Terpercaya. Pada 13 September 2023, akun tersebut menawarkan uang palsu untuk dijadikan solusi masalah ekonomi masyarakat Indonesia. "Uang KW premium berkualitas dengan kemiripan 99 persen dengan yang asli dari panjang dan lebarnya, serta telah dilengkapi dengan hologram dan teruji lolos sinar ultraviolet," tulis akun Jual Uang Palsu Berkwalitas Aman Terpercaya. Selain itu, ada pula grup bernama Uang palsu kw super 9naga dengan unggahan penjualan uang palsu yang ditawarkan akun Facebook bernama Citra Maharani.

Bank Sentral telah meminta bantuan kepada Kominfo untuk memblokir, menghapus, dan menurunkan 287 tautan yang terindikasi penjualan upal.

Awas! Uang Palsu Marak Diperjualbelikan di Medsos dan E-Commerce, BI Ambil Langkah ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/social-commerce-740687610.jpg" alt="Workshop Jurnalis bertajuk &ldquo;Dampak Social Commerce pada UMKM di Indonesia&rdquo; yang digelar FORWAT di Jakarta pada Jumat (15/9)." width="100%">
<figcaption>Workshop Jurnalis bertajuk &ldquo;Dampak Social Commerce pada UMKM di Indonesia&rdquo; yang digelar FORWAT di Jakarta pada Jumat (15/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Media sosial atau medsos yang semula ditujukan untuk sarana entertainment, berbagi cerita, dan kesenangan di dunia maya, sekarang menjelma jadi platform yang digunakan untuk berjualan juga. Fenomena ini disebut dengan social commerce atau S-Commerce yang memanfaatkan medsos dengan fitur-fiturnya untuk menjajakan dagangan penggunanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti dua sisi mata pisau, S-Commerce saat ini mulai menjadi sorotan. Ada yang menganggap tren ini baik, ada juga yang merasa terancam. Khususnya masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian sebagai pedagang, kini mesti bersaing dengan mereka yang bukan pedagang, tapi ikut-ikutan berdagang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun diketahui saat ini Kementerian Perdagangan tengah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah ini dilakukan bertujuan untuk melindungi para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditengarai mulai dirugikan karena praktik jualan online di ranah media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/012935025/lindungi-umkm-dari-project-s-tiktok-zulhas-revisi-permendag-ppmse-socmed-tak-bisa-langsung-jadi-e-commerce">Lindungi UMKM dari Project S TikTok, Zulhas Revisi Permendag PPMSE, Socmed Tak Bisa Langsung jadi E-commerce</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat fenomena tersebut, praktisi pemasaran dan behavioral science, Ignatius Untung, yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) periode 2018-2020 menilai, platform jual beli bertransformasi dengan cepat. Jika dulu ada platform classified macam Kaskus FJB atau OLX, kemudian berubah menjadi marketplace yang membuat transaksi lebih aman ketimbang platform classified.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah e-commerce kini muncul social commerce, yang memang belakangan makin massif digunakan oleh UMKM karena menjadi solusi yang tidak bisa dilakukan oleh e-commerce sekarang. Salah satunya adalah kedekatan personal," katanya ditemui JawaPos.com</div> <div dir="auto">di acara Workshop Jurnalis bertajuk 'Dampak Social Commerce pada UMKM di Indonesia' yang digelar FORWAT di Jakarta pada Jumat (15/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, lanjut Untung, media sosial seperti Instagram dan Facebook itu dipenuhi dengan orang yang terkoneksi berdasarkan pertemanan. "Sedangkan TikTok dan YouTube adalah format yang hook-nya adalah konten," imbuh Untung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untung menilai, konsumen mendapat manfaat dari kehadiran social commerce. Sebab, konsumen bisa langsung mendapatkan rekomendasi produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan mereka di dalam satu platform.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain bisa melakukan transaksi langsung secara praktis tanpa harus berganti aplikasi, penjual pun mampu mengembangkan usaha mereka dengan berjualan di platform social commerce sehingga memberikan dampak positif pada perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Integrasi yang tersedia di platform social commerce memungkinkan pedagang, termasuk UMKM dengan karakteristik khusus, mendapatkan trafik penjualan melalui konten yang unik yang pada akhirnya semakin membuka peluang bisnis bagi mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hal ini, menurut Untung, yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah seharusnya bisa membuat aturan atau anjuran yang mendukung persaingan bisnis sehat di media sosial. Bukannya malah menambah membuat aturan baru untuk membuat sesuatu yang sudah berjalan terlihat seolah melanggar aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alangkah baiknya pemerintah memperbaiki celah-celah yang lebih menguntungkan konsumen, ketimbang fokus pada membuat aturan yang membuat bisnis jadi lebih sulit berkembang, padahal tidak ada benefit tambahan yang didapat konsumen dan UMKM dari perubahan/aturan baru ini," ujar Untung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lagipula, kata dia, social commerce terjadi bukan hanya di satu aplikasi tapi di banyak platform lain. Yang bisa dilakukan pemerintah seharusnya memberikan anjuran, bukan paksaan, kepada yang berkepentingan, termasuk mengajak pemilik platform untuk memberikan dukungan kepada pengguna lain, terutama UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Indonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura dalam kesempatan yang sama mengamini. Menurutnya, marketing saat ini sudah sampai pada tingkat socio-commerce yang intinya memobilisasi massa dan mengorkestrasinya dalam sebuah marketing strategy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, ini terjadi karena tingkat partisipasi publik yang sudah matang dalam hal sharing, shaping, dan funding lewat media sosial. Oleh karena itu, kata dia, prinsip regulasi adalah melindungi semua pihak, baik konsumen, pengusaha dan kedaulatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seharusnya pemerintah mampu mengeluarkan peraturan yang akan berdampak kebaikan bagi industri e-commerce dengan dasar yang jelas dan kuat," tegas Tesar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, untuk menghindari iklim yang tidak adil bagi pelaku industri dan merusak iklim usaha seperti adanya regulasi anti-kompetitif, keamanan data, regulasi payment, delivery serta regulasi standarisasi produk dan perlindungan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah perlu aktif mengadakan konsultasi terbuka dengan perusahaan, kelompok industri serta konsumen yang akan terkena dampak dari peraturan baru mereka," papar Tesar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Andre Oktavianus, pemilik UMKM jual beli baju anak Kiminori Kids mengatakan bahwa sejatinya, yang terdampak besar secara positif dari social commerce ini tak hanya UMKM, melainkan para reseller dan affiliate yang turut memasarkan produk UMKM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Affiliator ini seperti reseller, dan ini hanya ada di TikTok Shop. Rata-rata UMKM memiliki ratusan reseller atau affiliate. Mereka kebanyakan adalah single parent, tulang punggung keluarga," katanya.</div> <div dir="auto"> "Modalnya juga tidak sulit, bahkan telepon genggam saja sudah cukup. Mekanisme ini membantu untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun yang sedang membutuhkan, apalagi di masa pascapandemi ini banyak orang yang masih membutuhkan penghasilan," tutur Andre.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak bergabung dengan TikTok Shop pada&nbsp;September 2022, Andre merasakan banyak manfaat. Selain pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, Andre juga dapat bertemu dengan banyak orang dan membangun jaringan yang luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui TikTok Shop, sekarang pembeli produk-produknya sudah tersebar di seluruh Indonesia. "Ini karena pengguna TikTok tersebar dari Sabang sampai Merauke," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan rencana pemisahan social commerce dari media sosial seperti yang sedang direncanakan pemerintah, Andre berpendapat bahwa hal itu akan mematikan bukan hanya seller, yang sebagian besar adalah UMKM, namun juga affiliator yang kebanyakan ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebanyakan affiliator kami adalah ibu rumah tangga. Saya beberapa kali menjumpai seorang affiliator yang live waktu subuh, dan saat saya tanya beliau menjelaskan pada saya kalau ia memanfaatkan waktu kosong sebelum mempersiapkan sarapan dan membangunkan anaknya untuk sekolah. Terus terang, beberapa di antara mereka saat ini turut khawatir mendengar rencana pemerintah untuk memisahkan social commerce dari media sosial karena ini bisa berarti mata pencaharian mereka akan hilang," tutup Andre.</div>

Konsumen bisa langsung mendapatkan rekomendasi produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan mereka di dalam satu platform.

Social Commerce jadi Tren Baru di Masyarakat, Peluang atau Ancaman?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bima-laga-perlindungan.jpg" alt="BIMA LAGA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BIMA LAGA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>KEBOCORAN data-data negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), nomor vaksin, bahkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, dan sebagainya, secara ekonomi, kami pikir akan berdampak cukup signifikan.  Meski pasar tidak langsung bereaksi, kecuali mungkin di pasar saham dan valuta asing.  Saat ini teknologi digital sedang menjadi motor penting dalam segala aktivitas ekonomi pascapandemi. Kita tahu industri digital yang sedang tumbuh sangat bergantung pada penggunaan data. Bayangkan berapa banyak transaksi yang terhubung berdasar data pribadi.  Jika data-data pribadi ini bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab, bagaimana chaos-nya perekonomian kita. Edukasi terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan antisipasi perlu didorong ke konsumen. Supaya konsumen pun aware terhadap kasus cyber security yang marak terjadi.  Beberapa waktu lalu Menkominfo Johnny G. Plate meminta masyarakat untuk menjaga nomor induk kependudukan (NIK) setelah data SIM card bocor. Kami yakin pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi data pribadi masyarakatnya. Mungkin memang belum menemukan formula atau sistem yang mumpuni untuk benar-benar optimal.  Tidak ada salahnya pemerintah membuka komunikasi dengan masyarakat yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan untuk bisa membantu memberikan solusi terkait pengamanan data. Industri digital bergerak sangat cepat. Perlu ketangkasan dan keterlibatan pihak yang mumpuni untuk membangun keamanan data di Indonesia. Pemerintah diharapkan lebih terbuka pada kesempatan seperti ini.  Jujur, kami tidak mengetahui pasti apa saja investasi pemerintah terkait cyber security ini. Tapi, kalau bisa memberi saran, setidaknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa segera dituntaskan. Agar bisa menjadi landasan awal dalam menyusun strategi melindungi data masyarakatnya.  Untuk kocek yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan siber, kami tidak bisa berspekulasi soal angka. Yang jelas, setiap investasi terkait perlindungan data perlu terus-menerus di-update. Lantaran perkembangan teknologi digital sangatlah cepat.  Apa pun yang saat ini sudah sangat aman, terbuka kemungkinan besoknya sudah bisa bocor. Jadi, harus waspada terus. Dan jelas investasinya tidak akan berhenti dalam waktu cepat.  Dengan berbagai kasus kebocoran data tersebut, semua sektor akan terimbas. Terlebih yang berbasis teknologi dan bisnis dalam sektor digital terpusat di data. Karena itu, perusahaan digital sangat concern terhadap pengalaman data dan berperan aktif diskusi kepada pemerintah. Khususnya untuk isu RUU PDP yang sudah sampai tahap diskusi dengan DPR.  Artinya, masyarakat harus tetap maksimal menjaga kerahasiaan datanya. Jangan sembarang klik link dari orang yang kurang dikenal. Tidak mudah memberikan data ke orang lain. Termasuk jika membeli sesuatu yang dimintakan data. Jika memang tidak merasa hal itu berhubungan, beranilah menolak memberikan data. Ganti juga PIN dan password secara rutin dan dengan kombinasi yang sulit diterka. (*)  *) BIMA LAGA, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)

Perlindungan Data dan Industri Digital yang Terus Tumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/LAZADA5A.jpg" alt="Ilustrasi penjual memanfaatkan platform e-commerce Lazada dalam memasarkan produknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjual memanfaatkan platform e-commerce Lazada dalam memasarkan produknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digital Commerce Confidence Index (DCCI) Lazada kuartal pertama 2022 menunjukkan bahwa penjual di Asia Tenggara optimistis terhadap pertumbuhan bisnis. Sebesar 77 persen responden memperkirakan adanya peningkatan 10 persen penjualan pada tiga bulan berikutnya. Hal itu sejalan dengan mulai bergeliatnya perekonomian dan berkurangnya pembatasan mobilitas.  Chief Strategy Officer Lazada Group Magnus Ekbom juga menyebutkan, berdasar Lazada Consumer Study, 73 persen pembeli di Asia Tenggara memandang belanja daring menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. "Penjual daring yang dapat memahami preferensi dan tren pembeli online akan berada pada posisi yang aman. Mereka dapat bersaing dan memenangkan industri perdagangan digital," ujarnya.  Untuk mendukung antisipasi pertumbuhan dalam penjualan daring di kuartal II 2022, 74 persen penjual akan meningkatkan inventaris produk hingga 10 persen. Selain itu, 47 persen akan menambahkan sumber daya manusia yang menandai kepercayaan akan pertumbuhan bisnis.  Survei yang dilakukan pada kuartal pertama 2022 dengan melibatkan 766 penjual daring di Asia Tenggara sebagai responden itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan penjual tersebar di beberapa kategori, yakni general merchandise (81 persen); fashion (78 persen); dan fast-moving consumer goods (76 persen), menjadi tiga kategori teratas.  "Temuan itu juga sejalan dengan preferensi konsumen belanja daring, di mana fashion serta kesehatan-kecantikan berada di posisi puncak untuk pembelian daring," kata Magnus.  Sementara itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) optimistis nilai transaksi e-commerce pada tahun ini bisa melejit sesuai perkiraan Bank Indonesia (BI), yakni Rp 526 triliun.  Angka itu naik 31,1 persen jika dibandingkan pada tahun lalu. BI juga memperkirakan penjualan meningkat 58,1 persen YoY menjadi 4.539 juta.  "Awalnya, kami memperkirakan pertumbuhan transaksi pada tahun ini sekitar 30 persen, tetapi dengan melihat perkiraan BI, kami makin optimistis," ujar Ketua Umum IdEA Bima Laga.

Transaksi Belanja Online Diprediksi Meningkat Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Gudang-E-Commerce-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gudang E Commerce. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gudang E Commerce. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>TREN digitalisasi berkembang pesat. Terlebih di masa pandemi. Tren belanja digital, misalnya. Pembatasan mobilitas memang sangat berpengaruh dalam peningkatan tren belanja digital. Selain itu, kesadaran masyarakat meningkat seiring sosialisasi dan edukasi pentingnya menjaga jarak dan penerapan pola hidup yang aman dari persebaran Covid-19.  Belum lagi program yang terus dilakukan platform e-commerce untuk mendorong masyarakat berbelanja online agar lebih efisien.  Seperti diketahui, dampak ekonomi dari kondisi pandemi memaksa banyak pihak lebih ”berhitung” dan bijak dalam mengelola pengeluaran kebutuhan.  Menariknya, pertumbuhan tren di sektor perdagangan digital tidak hanya tumbuh dari sisi demand. Pertumbuhan terjadi dua arah: demand dan supply. Jumlah seller baru tumbuh pesat. Mereka yang sebelumnya menjalankan usaha secara konvensional atau offline mau tidak mau, untuk bisa bertahan, akhirnya beralih ke online. Selain menekan biaya operasional seperti sewa tempat, mereka mencoba meraih pasar baru yang ditawarkan industri digital.  Sebagian pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja juga mencoba mencari pendapatan dari berjualan online. Hal itu didorong Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dimotori pemerintah bersama para pelaku industri digital Indonesia.  Gernas BBI merupakan program yang mendorong pelaku usaha untuk onboard ke platform e-commerce sebagai salah satu upaya menyelamatkan dan mengembalikan perekonomian Indonesia. Terutama para pelaku UMKM yang paling terdampak pandemi.  Di sisi lain, masyarakat tak boleh lengah. Sebab, pertumbuhan ekosistem digital juga dibarengi peningkatan risiko keamanan. Dari sisi regulasi, upaya memperkuat keamanan industri digital masih terus dilakukan pemerintah melalui komunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk pelaku industri digital.  Dari sisi masyarakat sebagai bagian dari pasar digital, dibutuhkan perhatian yang lebih besar. Pengguna internet di Indonesia memang tinggi. Lebih dari 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 202 juta jiwa. Mereka lebih banyak menggunakan internet sebatas untuk komunikasi dan media sosial. Mereka pun perlu menjadi sasaran edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga data diri sebagai bagian dari keamanan digital.  Edukasi bagi pengguna sangat penting didorong. Sebab, di dunia digital, tidak semua data bisa kita berikan kepada orang asing. Misalnya, terkait OTP. Secara sederhana, OTP merupakan kode konfirmasi kepemilikan akun di platform tertentu. OTP biasanya dikirim melalui kanal tertentu yang bersifat pribadi. Misalnya, SMS, e-mail, atau layanan chat yang hanya bisa diakses sang pemilik. Selayaknya PIN ATM atau kartu kredit, OTP seharusnya tidak boleh diberitahukan ke pihak lain, siapa pun itu. Ketika OTP diberikan ke pihak lain, maka itu membuka kunci semua data pribadi di akun tersebut dan rawan disalahgunakan sehingga merugikan pemilik akun.  Pada akhirnya, tren digitalisasi tidak bisa dihindari. Digitalisasi akan meluas di sejumlah sektor dan bidang. Industri digital dan offline bukanlah musuh yang harus saling menjatuhkan. Sebaliknya, dua industri itu bisa berjalan beriringan dan membangun perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Kelebihan industri digital adalah menembus batas waktu dan ruang. Transaksi digital bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun.  Di sisi lain, industri offline bisa menjadi identitas yang melengkapi perjalanan usaha digital. Misalnya, untuk transaksi yang nominalnya sangat besar. Sangat mungkin konsumen ingin mengetahui lokasi usaha untuk menjamin keamanan, ketersediaan, hingga kepercayaan pada produk yang akan dipesan. Memang secara jumlah, keberadaan usaha secara offline tidak perlu banyak, tapi harus ada demi mendukung transaksi digitalnya. (*)  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/06/2021/kemenkop-ungkap-persoalan-umkm-untuk-go-digital/">Kemenkop Ungkap Persoalan UMKM untuk Go Digital</a>  <hr />  &nbsp; <ul> 	<li>BIMA LAGA, Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association Indonesia (idEA)</li> 	<li>Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian</li> </ul>

Risiko dan Peluang Tren Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/e-commerce.jpg" alt="Ilustrasi perkembangan ekonomi digital" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkembangan ekonomi digital</figcaption>
</figure>PANDEMI memberikan pelajaran penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Kita belajar bagaimana bergotong royong membangun kembali perekonomian. Kita juga belajar bagaimana perkembangan teknologi begitu membantu aktivitas keseharian manusia.  Cepat atau lambat, perkembangan ekonomi memang condong ke arah digital. Namun, pandemi seperti mempercepat proses tersebut.  Kondisi pandemi juga memberi kesempatan para investor untuk mengamati kemampuan perusahaan digital dalam menghadapi situasi sulit. Dalam situasi itu, pelaku industri digital harus kreatif membuat inovasi agar mampu menyelesaikan sebuah masalah. Nah, seberapa kreatif dan inovatif sebuah perusahaan digital akan menarik perhatian investor untuk menyuntikkan dananya?  Faktanya, meski cenderung menurun, selama pandemi tetap ada perusahaan digital yang berhasil meraih pendanaan baru. Beberapa perusahaan malah mendapat pendanaan dengan angka yang terbilang fantastis. Penurunan betul terjadi. Tapi, itu lebih karena perusahaan digital juga berkurang.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/08/11/2020/cerita-umkm-road-to-harbolnas-kolaborasi-strategi-edukasi/">Cerita UMKM Road to Harbolnas: Kolaborasi, Strategi, Edukasi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/08/11/2020/harbolnas-dongkrak-konsumsi-di-tengah-pandemi/">Harbolnas, Dongkrak Konsumsi di Tengah Pandemi</a></li> </ul> Ini juga menjawab pertanyaan terkait potensi pertumbuhan pendanaan tahun ini. Ada perusahaan yang pendanaannya terdampak parah oleh pandemi sehingga terpaksa berhenti beroperasi. Di sisi lain, investor mungkin juga masih dalam tahap mengamati kinerja perusahaan digital incarannya.  Bisnis e-commerce memang menjadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan dalam kondisi yang serba dibatasi seperti saat ini. Dalam surveinya, Sirclo menyebutkan, ada 12 juta pengguna baru di industri e-commerce. Pertumbuhan industri ini mencapai 92 persen. Jauh dari prediksi awal tahun yang hanya di kisaran 54 persen. Sebuah fenomena menarik bagi investor yang berkutat dengan industri digital.  Semua sektor di industri digital memiliki daya tariknya sendiri. Namun, semua kembali pada pertimbangan dan minat sang investor. Dalam kondisi seperti saat ini, investor tentu membutuhkan potensi yang lebih riil. Misalnya, kepastian produk start-up tersebut memang banyak dibutuhkan konsumen. Hal itu menentukan perluasan konsumen yang masuk dalam rencana pengembangan bisnis start-up itu. Ini penting untuk bisa memproyeksikan penggunaan dana yang akan disuntikkan.  Dengan tren belanja online di semua lini, tentu bisnis e-commerce sangat menarik. Sejalan dengan e-commerce, ada dompet digital dan logistik, yang juga akan jadi menarik.  Growth bisnis e-commerce secara rata-rata sangat baik. Selain marketplace C2C, ada juga B2C, B2B, hingga B2G yang marak tumbuh. Ada pula e-commerce di segmen vertikal seperti sektor pendidikan, kesehatan, wisata, musik, film, pergudangan, dan masih akan tumbuh banyak e-commerce baru. Itu menandakan bahwa kondisi industri digital memang membaik meski harus didorong effort yang juga cukup besar.  Industri e-commerce harus memastikan UMKM yang menjadi tulang punggungnya survive. Misalnya, industri e-commerce turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang hasilnya sungguh di atas target. Target sebelumnya 2 juta UMKM onboard pada Desember 2020. Faktanya, angka 2 juta tersebut sudah tercapai pada September 2020.  Tentu bukan pencapaian yang mudah. Ada effort luar biasa dari banyak pihak seperti pelaku industri digital, pemerintah, Asosiasi E-Commerce Indonesia, hingga semangat dari para pengusaha UMKM. Penjualan memang terus naik, tapi ada effort luar biasa untuk bisa menjaga transaksi tetap tinggi. Penyelenggaraan festival angka kembar tiap bulan menjadi strategi e-commerce untuk memastikan daya beli masyarakat masih memadai.  <hr />  *) Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=p0Ow6sjE_vs

Potensi Bisnis E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/LAZADA30A.jpg" alt="Tren belanja online terus menunjukan peningkatan. Di Indonesia naik hampir 10%, dari 119 juta penduduk yang merupakan konsumen digital di tahun 2019 menjadi 137 juta penduduk konsumen digital di tahun 2020." width="100%">
<figcaption>Tren belanja online terus menunjukan peningkatan. Di Indonesia naik hampir 10%, dari 119 juta penduduk yang merupakan konsumen digital di tahun 2019 menjadi 137 juta penduduk konsumen digital di tahun 2020.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lazada kembali berkolaborasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), menghadirkan sesi ketiga dari rangkaian webinar edukasi konsumen dengan tajuk “Belanja Hemat, Bayar Dengan Cara Tepat”. Webinar kali ini membahas tips &amp; trik berbelanja online yang aman dengan metode pembayaran yang tepat sehingga cash flow keuangan tetap sehat.  Studi yang dilakukan oleh Bain &amp; Company bersama Facebook menunjukkan bahwa di tahun 2020 terjadi perubahan tren yang membentuk kebiasaan normal baru. Adopsi pembelanjaan online di Asia Tenggara, yang semula diprediksi akan mencapai 310 juta di tahun 2025, kini dikoreksi menjadi mencapai 310 juta di akhir tahun 2020. Di Indonesia sendiri, terjadi peningkatan sebanyak hampir 10%, dari 119 juta penduduk yang merupakan konsumen digital di tahun 2019 menjadi 137 juta penduduk konsumen digital di tahun 2020.  Memahami perubahan tren serta perilaku konsumen Indonesia yang terjadi selama masa pandemi, Sawitri Hertoto, Vice President (VP) Marketing Lazada Indonesia menjelaskan, “Dengan terus meningkatnya minat konsumen Indonesia akan berbelanja online, sangatlah penting bagi konsumen untuk selalu bijak dan waspada saat bertransaksi secara online.  Oleh karena itu, Lazada Indonesia berkomitmen untuk selalu mengedukasi masyarakat akan perilaku berbelanja online yang aman. Hal ini sejalan dengan peningkatan layanan yang terus dilakukan di platform kami agar dapat selalu memberikan pengalaman berbelanja online nyaman dan aman, diantaranya dengan menawarkan berbagai opsi pembayaran sehingga konsumen dapat memilih cara pembayaran yang paling nyaman untuk mereka.”  Peningkatan tren belanja online juga disikapi dengan hadirnya berbagai inovasi solusi pembayaran yang bisa menjadi cara pembayaran alternatif bagi konsumen. Salah satu bentuk inovasi dalam solusi pembayaran konsumen adalah DANA, sebuah aplikasi dompet digital terdepan di Indonesia.  Steve Saerang, Vice President (VP) Corporate Communications DANA Indonesia menjelaskan, “Keamanan dalam bertransaksi, terutama terkait pembayaran menjadi sangat penting, baik untuk transaksi online dan offline. Keamanan dan kemudahan pembayaran menjadi salah satu prioritas tertinggi DANA. Pengguna DANA kini dapat dengan tenang melakukan pembayaran di gerai dengan QRIS, maupun di platform eCommerce seperti Lazada, dengan pilihan menggunakan saldo DANA yang tersedia, kartu debit atau kartu kredit dari bank manapun yang tersimpan di dalam aplikasi. Berbagai opsi yang kami tawarkan merupakan upaya DANA untuk dapat mengakomodir kebutuhan pengguna dan utamanya menggerakkan pengguna agar semakin adaptif dalam bertransaksi digital.”  Di webinar kali ini, selain membahas keamanan bertransaksi online, Lazada dan idEA juga mengundang Kaukabus Syarqiyah, Financial Planner Kikau Talk. Dalam sesi tersebut, Kaukabus menambahkan, “Selain memperhatikan keamanan bertransaksi, sangat penting bagi konsumen untuk memahami perbedaan masing-masing metode pembayaran, baik dari segi bunga, biaya admin, dan lainnya. Dengan memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan, para konsumen pun juga dapat mengatur cashflow agar tetap sehat dan menata keuangan keluarga dengan lebih baik lagi.”  Menyadari bahwa opsi pembayaran yang beragam dan lengkap menjadi salah satu faktor pendukung konsumen untuk berbelanja online, Lazada menawarkan opsi pembayaran yang lengkap, seperti DANA, bayar di tempat (COD), kartu kredit/debit, Lazada Credit, debit instan (berbagai bank mitra), transfer via bank, cicilan, dan masih banyak cara lainnya.  “Agar dapat tercipta ekosistem serta pengalaman belanja online yang aman, tentu saja dibutuhkan kerja sama dan keaktifan para penggunanya, baik dari sisi platform, penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, selain terus mengoptimalkan platform, kami juga berkomitmen untuk terus mengedukasi para penjual dan pembeli agar dapat lebih bijak dalam memilih opsi pembayaran yang paling tepat serta mendorong perilaku belanja online yang aman,” tutup Sawitri.

Edukasi Konsumen Belanja Online yang Aman dengan Pembayaran Yang Tepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#idea

Berita Terkini