<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-22-at-10.46.07-1.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menjadi narasumber utama dalam acara ToT Empat Pilar MPR RI bertema Implementasi dan Penanaman Nilai-Nilai Empat Pilar MPR RI Melalui Wawasan Kebangsaan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menjadi narasumber utama dalam acara ToT Empat Pilar MPR RI bertema Implementasi dan Penanaman Nilai-Nilai Empat Pilar MPR RI Melalui Wawasan Kebangsaan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menegaskan, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, adalah pondasi untuk membangun bangsa. Sehingga, sangat perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.  Hal itu sangat penting untuk diperhatikan.  Sebab, pada era modernitas dimana kemajuan teknologi berbasis internet sangat cepat memasuki ruang-ruang pribadi setiap manusia. Akibatnya informasi apapun sangat mudah diperoleh termasuk yang negatif. Antara lain, ajaran radikalisme dan ideologi-ideologi baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.  Kekhawatiran itu, lanjut Fadel Muhammad, membuat seluruh elemen masyarakat termasuk MPR berupaya keras mencari solusi untuk membentengi rakyat Indonesia. Terutama generasi muda dari serbuan pemikiran dan paham negatif tersebut.  ”Jawabannya adalah Pancasila.  Kita semua harus kembali mengokohkan diri sebagai anak bangsa yang setiap ucap kata, pikiran, dan perbuatannya harus sesuai dengan Pancasila,” kata Fadel Muhammad, saat hadir menjadi narasumber utama dalam acara Training of Trainers (ToT) Empat Pilar MPR RI bertema Implementasi dan Penanaman Nilai-Nilai Empat Pilar MPR RI Melalui Wawasan Kebangsaan.  Kegiatan tersebut kerja sama MPR dengan Garuda Muda Indonesia (GMI), dilaksanakan di Ballroom Horison Bogor Icon Hotel and Convention, Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/11).  Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber, anggota MPR dari Kelompok DPD Eni Sumarni dan Arniza Nilawati serta para mahasiswa yang tergabung dalam GMI sebagai peserta.  Lebih jauh, terkait upaya pemahaman Pancasila, pimpinan MPR dari Kelompok DPD itu mengungkapkan bahwa MPR adalah salah satu lembaga tinggi negara yang sangat cepat merespons dan melakukan tindakan nyata untuk melakukan upaya itu. Melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) kepada masyarakat.  ”Kami para pimpinan dan anggota MPR melakukan tugas sosialisasi itu dengan berbagai metode, salah satunya ToT ini, ke berbagai daerah dengan target peserta dari berbagai kalangan, antara lain pelajar, mahasiswa, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, sampai ke masyarakat umum,” ungkap dia.  Fadel Muhammad menggarisbawahi bahwa memahami nilai luhur bangsa sampai ke implementasi akan menumbuhkan nasionalisme yang sangat kuat. Jika terus dijaga dan dirawat, akan menumbuhkan daya kreatif yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah global.  Hal tersebut, sudah dibuktikan Fadel Muhammad saat lulus kuliah dan merintis usaha bersama teman-teman. ”Kami membuka perusahaan yaitu PT Bukaka dengan niat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa anak negeri mampu membuat sesuatu yang dibutuhkan dunia,  hadirlah produk kami Garbarata.  Maka dari itu saya tekankan sekali lagi, kalian anak-anak muda jangan anggap remeh upaya-upaya pemahaman Pancasila,” ujar Fadel Muhammad.  Fadel melihat, generasi muda saat ini semestinya bisa lebih berdaya inovasi dan kreatif yang lebih kuat dibanding masa mudanya dahulu karena faktor kemajuan zaman.  ”Di dalam dada kalian hanya butuh karakter kebangsaan yang mengakar tajam tak tergoyahkan. Di tambah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya yakin kalian bisa mengangkat nama negara jauh lebih tinggi.  Untuk itu, saya mendorong kalian untuk lebih bersemangat mendalami Empat Pilar MPR RI, demi masa depan kita semua,” ucap Fadel Muhammad.  Fadel Muhammad menutup secara resmi rangkaian acara ToT. Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu berharap agar selesai mengikuti ToT, para peserta menjadi kepanjangan tangan MPR untuk memberikan pemahaman Empat Pilar kepada lingkungan masing-masing. Baik di keluarga, lingkungan, pertemanan, dan kampus.

Fadel Muhammad Bilang Pancasila Adalah  Pondasi Membangun Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_185116-1.jpg" alt="Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono. Feri Purnama/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono. Feri Purnama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Garut, Polda Jawa Barat, melakukan penyelidikan adanya kasus puluhan warga dari kalangan remaja sampai dewasa masuk kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Sehingga, hal itu menimbulkan keresahan masyarakat karena kelompok ini dinilai menyimpang dari ideologi negara Indonesia.  ”Saat ini yang jelas kami masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan karena adanya laporan warga,” kata Kepala Polres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono seperti dilansir dari Antara di Garut, Jumat (8/10).  Dia menuturkan, kepolisian sudah mendapatkan informasi adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya yang disinyalir bergabung dalam kelompok tersebut. Kepolisian mendalami kasus itu untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi yang mengarah pada pemahaman aliran yang salah.  ”Kita lihat apakah ini memang ada indikasi terpaparnya aliran-aliran tertentu, memang masih dalam pendalaman,” ujar Kapolres Wirdhanto Hadicaksono.  Dia menambahkan, jajarannya akan melakukan klarifikasi terhadap orang tua dari anak-anak yang diduga terlibat dalam kelompok NII tersebut. Hasil dari pemeriksaan kepolisian itu, akan dikolaborasikan dengan unsur-unsur lain yang juga menangani permasalahan kasus tersebut.  ”Nanti kita kolaboratif dengan unsur-unsur yang lain,” ucap Wirdhanto Hadicaksono.  Sebelumnya, sejumlah anak-anak juga orang dewasa di wilayah perkotaan Kabupaten Garut diduga bergabung dalam kelompok NII. Kasus itu terungkap ketika ada salah seorang warga di Garut Kota yang anaknya berusia 15 tahun memiliki pemahaman akidah yang menyimpang.

Polisi Selidiki Keterlibatan Puluhan Warga Masuk NII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/BAMS3.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan Teks Pancasila, dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan Teks Pancasila, dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap 1 Oktober, sesuai Keputusan Presiden Nomor 153/Tahun 1967, tak boleh sekadar menjadi upacara yang bersifat seremonia. Melainkan harus menjadi pembangkit semangat untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.  "Lahirnya momentum Hari Kesaktian Pancasila tak lepas dari tragedi G30S/PKI. Enam jenderal dan satu perwira dibunuh secara keji dan dibuang ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Lubang Buaya. Antara lain Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean. Gerakan tersebut pada akhirnya berhasil diredam. Pancasila membuktikan keberadaannnya sebagai ideologi menyatukan, sehingga kemudian setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila," ujar Bamsoet usai membacakan Teks Pancasila, dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/10).  Turut hadir Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembaca dan penandatangan ikrar Pancasila, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti membaca Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy sebagai pembaca doa. Hadir juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Panglima TNI Marsekal TNI AU Hadi Tjahjanto dan Jenderal Pol Idham Azis.  Ketua DPR RI ke-20 dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, tragedi G30S/PKI tidak berhasil mengganti Pancasila dengan Marxisme, Leninisme, maupun Maoisme. Pancasila tetap teguh, tak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan juga sebagai sumber kekuatan moril dan spiritual bangsa.  "Sebagai tindak lanjut, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta pelarangan penyebaran paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Hingga kini TAP MPRS tersebut masih berlaku, dan menjadi pegangan kuat bagi bangsa Indonesia dalam melindungi jati dirinya," tandas Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, Pancasila tak boleh dijadikan komoditas politik bagi sebagian kelompok. Pancasila merupakan milik bangsa, bukan milik segelintir orang. Menganggap diri paling Pancasilais, sementara yang lainnya tidak, merupakan tindakan yang tak dibenarkan.  "Jangan menjadi pengkhianat bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai alat provokasi pemecah belah bangsa. Tak perlu merasa paling benar sendiri, paling Pancasila sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila bukan untuk dikatakan atau didiskusikan, melainkan untuk diamalkan," pungkas Bamsoet.

Bamsoet: Teguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-tolak-pancasila-dua-dosen-ugm-dinonaktifkan_m_219119.jpeg" alt="Kampus UGM Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Kampus UGM Jogjakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menonaktifkan dua dosen. Mereka diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, nasib kedua dosen akan dipertimbangkan Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Sebelum penonaktifan, kedua dosen telah diajak berdialog dan diminta penjelasan di Gedung Pusat UGM, Jumat (8/6) kemarin. Materinya seputar Pancasila sebagai pandangan ideologi negara. "Hasil dialog segera diserahkan kepada Dewan Kehormatan Universitas untuk dilakukan proses lebih lanjut," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani, Sabtu (9/6). Demi kelancaran proses di DKU, maka kedua dosen dinonaktifkan sementara dari jabatan struktural. Nantinya, rekomendasi dari DKU menjadi pertimbangan utama bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah selanjutnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua dosen itu diduga menolak Pancasila sebagai ideologi negara karena aktivitasnya di media sosial. Yaitu menunjukkan rasa simpati terhadap organisasi yang telah dilarang pemerintah. Sebelum organisasi itu dilarang pemerintah, mereka diketahui pernah&nbsp;mengikuti pelatihan-pelatihan. Di UGM, kedua dosen itu menjabat sebagai Kepala Departemen serta Kepala Laboratorium di Fakultas Teknik.

Diduga Tolak Pancasila, Dua Dosen UGM Dinonaktifkan

ideologi negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ideologi negara

Berita Terkini

Fadel Muhammad Bilang Pancasila Adalah Pondasi Membangun Bangsa

Polisi Selidiki Keterlibatan Puluhan Warga Masuk NII

Bamsoet: Teguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Diduga Tolak Pancasila, Dua Dosen UGM Dinonaktifkan

Download Aplikasi JawaPos.com