<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/green-hydrogen-3487087339.jpg" alt="Tampak udara Green Hydrogen Plant (GHP) di PLTP Kamojang yang menjadi GHP ke-22 di Indonesia. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>Tampak udara Green Hydrogen Plant (GHP) di PLTP Kamojang yang menjadi GHP ke-22 di Indonesia. (dok. PLN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan lewat penandatanganan Head of Terms (HoT) Perjanjian Pembelian Hidrogen Hijau bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan ACWA Power dalam agenda Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, sebagai tulang punggung transisi energi di Tanah Air, PLN siap mendukung langkah Pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, PLN terus mengambil langkah strategis guna memperkaya peningkatan pemanfaatan EBT, salah satunya hidrogen. Darmawan menambahkan, kolaborasi ini merupakan bagian dari peta jalan 10 tahun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor ekonomi hijau. Kolaborasi antarsesama BUMN dan mitra internasional seperti ACWA Power diharapkan mempercepat adopsi energi hijau di berbagai sektor serta memperkuat posisi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim di kancah global. "Ini menjadi bukti we walk the talk, bahwa komitmen ini kami wujudkan dalam bentuk nyata. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis bagi PLN dalam pengembangan hidrogen hijau sebagai bahan baku utama produksi amonia hijau dalam memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Darmawan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/9). Dalam kolaborasi ini Pupuk Indonesia akan bertindak sebagai off-taker hidrogen hijau yang diproduksi oleh Project Company's Hydrogen Plant dari Joint Development Agreement (JDA) bersama ACWA Power dan PLN. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan, kolaborasi strategis ini akan memastikan ketersediaan pasokan hidrogen hijau sebagai bahan baku utama produksi amonia hijau. Amonia hijau inilah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan Pupuk Indonesia dalam produksi pupuk urea dan NPK, sehingga mendukung keberlangsungan pasokan bahan baku industri pupuk nasional. Kolaborasi dalam proyek ini tidak hanya sejalan dengan visi pemerintah menjalankan transisi energi, namun juga berkontribusi dalam membangun sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. "Karena sumber daya tak terbarukan seperti gas alam pada akhirnya akan habis, ini merupakan langkah strategis kami untuk menggantikan gas alam dengan air, sehingga Pupuk Indonesia dapat terus memasok pupuk yang dibutuhkan petani dan tetap menjadi pemain kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional," jelas Rahmad. Direktur Gas &amp; BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto menjelaskan hidrogen hijau merupakan salah satu energi baru yang penting dalam mencapai target transisi energi. Saat ini, PLN memproduksi sekitar 203 ton hidrogen hijau per tahun dari 22 instalasi hidrogen yang didukung oleh Renewable Energy Certificate (REC) serta sumber panas bumi. Dia juga memaparkan bahwa PLN EPI akan segera memulai pembangunan fasilitas hidrogen hijau dan pabrik amonia hijau di Jawa Timur, yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026-2027. Proyek ini diperkirakan dapat memproduksi 15 kilo tonnes per annum (ktpa) hidrogen hijau yang dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan industri, seperti produksi pupuk ramah lingkungan. "Hidrogen hijau dan amonia hijau yang kami hasilkan akan mendukung sektor industri yang lebih bersih di Indonesia, serta memainkan peran kunci dalam upaya dekarbonisasi," tambahnya.

Kolaborasi antarsesama BUMN dan mitra internasional seperti ACWA Power diharapkan mempercepat adopsi energi hijau di berbagai sektor.

Percepat Pemanfaatan EBT, PLN Gandeng Pupuk Indonesia dan ACWA Power Produksi Hidrogen dan Amonia Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-12-at-080807-1787143545.jpeg" alt="Salah satu diskusi dalam sesi tematik International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). (dok. Bicara Udara)" width="100%">
<figcaption>Salah satu diskusi dalam sesi tematik International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). (dok. Bicara Udara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah polusi udara di Indonesia menjadi sorotan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9). Dalam sesi tematik yang membahas soal kualitas udara, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah polusi udara yang kian mengkhawatirkan. Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara. Saat ini, inventarisasi sumber emisi baru dilakukan di Jakarta. Padahal polusi udara bersifat lintas batas dan memengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kondisi ini mendorong perlunya pilot project untuk Inventory Emission dan Source Apportionment di kawasan tersebut. IISF 2024 menghadirkan sesi internasional yang berfokus pada pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam mengatasi polusi udara. Dalam sesi ini, para ahli dari berbagai negara berbagi strategi sukses mereka. Tanushree Ganguly, Direktur Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago menyampaikan bahwa akses publik terhadap data penting untuk mengawal kebijakan udara bersih.&nbsp;"Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah, dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat. Tanpa masyarakat bergerak, pemerintah tidak akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan kualitas udara," jelas Tanushree dikutip Kamis (12/9). Dalam kesempatan yang sama Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengimbau agar urgensi terhadap data jangan sampai menjadi noise yang tidak menjadi tindakan. &ldquo;Saya usul agar kita memprioritaskan penanganan polusi udara pada daerah-daerah yang sudah teridentifikasi sebagai hotspot seperti Palembang karena kebakaran hutan, ujung Suralaya karena energi, dan area urban greater Jakarta yang lebih kompleks&rdquo; ujar Sigit. Lebih lanjut, Sigit mengusulkan agar penanganan polusi udara Jakarta bersifat lintas daerah yakni Jabodetabek bahkan Karawang. Menurutnya, penanganan polusi udara di greater Jakarta perlu menjadi perhatian diantaranya dari aspek kebijakan berbasis bukti, perencanaan skenario, ketegasan pada penindakan sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, Ratna Kartadjoemena, co-founder Bicara Udara menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain. "Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengatasi polusi udara untuk mempercepat implementasi kebijakan udara bersih di Indonesia," ujarnya. ISF 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat komitmen dan kerjasama untuk mengatasi polusi udara, dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara efektif di seluruh negeri. Acara ISF ini juga didukung oleh Bicara Udara, sebagai sustainably partner yang mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan.

Polusi udara bersifat lintas batas dan memengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Hari Udara Bersih Internasional, Perlu Ada Integrasi Data dan Inventarisasi Sumber Emisi di Wilayah Aglomerasi Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BATERAI-EV.jpg" alt="ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam gelaran Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, titik balik paradigma dalam pengelolaan mineral kritis&nbsp;(critical minerals)&nbsp;menjadi salah satu topik yang didiskusikan oleh para pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholders). Dulu, industri pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Hutan-hutan yang terdeforestasi, air yang tercemar, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas ini memang kerap menuai protes dari masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan, dengan masyarakat lokal yang kerap terpinggirkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Kendati memiliki risiko ekologi dan sosial, tak bisa dimungkiri bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Memberikan penerimaan negara yang signifikan hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tengah pembicaraan dampak positif dan negatif pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis sebagai komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih. Indonesia sebagai 'rumah' mineral kritis Mengutip definisi dari Kementerian ESDM, mineral kritis diartikan sebagai kategori mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional, namun mempunyai potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Jenis ini mencakup beberapa mineral seperti nikel, litium, dan kobalt yang tak hanya menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin. Dari laporan ANTARA&nbsp;yang dikutip Senin (9/9), dalam beberapa sesi diskusi IISF 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sering menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan global akan mineral kritis kian meningkat. Hal tersebut seiring kampanye besar-besaran negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia, dengan kekayaan nikel yang melimpah, justru memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral ini. Negara ini punya potensi besar dalam pengembangan&nbsp;rare earth elements&nbsp;yang menjadi kunci bagi teknologi keberlanjutan masa depan. Menurut Luhut, sudah saatnya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel utama, namun juga sebagai pionir pengelolaan pertambangan keberlanjutan di antara negara berkembang. Saat sesi plenari IISF 2024, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap potensi besar mineral kritis di Indonesia. "Memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah adalah berkah bagi Indonesia, namun juga harus diiringi dengan pengelolaan yang benar," ujar Bernardus. Keberkahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, agar mineral tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perekonomian, masyarakat, maupun lingkungan. Pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan bisa dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama industri teknologi. Harus diakui bahwa perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola mineral kritis secara berkelanjutan. Dalam hal ini, contoh yang dilakukan Vale Indonesia dengan menggandeng Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kemitraan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah mineral dengan teknologi canggih sehingga memberikan nilai tambah pada hasil tambang dan memperluas akses ke pasar internasional. Reklamasi sebagai solusi jangka panjang Tidak selesai sampai di situ, tantangan besar masih mengintai. Dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan persetujuan dari pemerintah sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional tambang. Masyarakat sekitar sering kali menjadi korban tidak langsung dari kegiatan tambang. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proyek tambang dapat beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab. Menjawab tantangan ini, Vale Indonesia berusaha menunjukkan bahwa pertambangan yang bertanggung jawab adalah mungkin. Hingga kini, perusahaan telah berhasil mereklamasi 67 persen dari lahan yang dibuka untuk tambang. Langkah reklamasi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan bahwa lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Banyak perusahaan tambang saat ini yang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan tidak hanya dilakukan di dalam area konsesi tambang, tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini menjadi contoh bahwa sektor pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, meskipun kegiatan tambang tidak dapat menghindari dampak negatif sepenuhnya. Meskipun demikian, hal lain yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana reklamasi dapat berjalan secara progresif dan terus berkelanjutan. Perusahaan tambang bisa menebang pohon dalam proses operasi mereka, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dirusak. Upaya seperti ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan tambang lain di Indonesia. Pengawasan pemerintah dan tantangan sosial Dalam pengelolaan mineral kritis, peran pemerintah sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Co-Chief Operating Officer dan Direktur Social Performance di International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin, Pemerintah harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mengikuti standar sosial dan lingkungan yang ketat. "Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting," kata Danielle. Tanpa keterlibatan aktif Pemerintah dan masyarakat lokal, menurut dia, sangat sulit memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan. Dalam sesi diskusi tematik ISF 2024, sudut pandang Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Menjadi aspek hal yang krusial untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Sebenarnya jika benar-benar dipikirkan dengan pendekatan pragmatis, jika perusahaan pertambangan memiliki paradigma yang lebih luas, maka mereka dapat melihatnya biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang daripada akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek," kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko itu. Ia bercerita saat ini sudah ada langkah-langkah inovatif perusahaan tambang di Indonesia yang mulai menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Bentuk pengawasan yang dilakukan salah satunya melalui penerbitan lisensi pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Apabila perusahaan ingin melakukan operasional pertambangan, maka harus tetap komit pada kontrak lisensi tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi ujung tombak dalam memastikan operasional tambang yang berkelanjutan. Director of the Project on Critical Minerals Security di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gracelin Baskaran setuju bahwa pendekatan yang tepat dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif secara ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan. "Perusahaan tambang yang baik selalu memiliki rencana konservasi keanekaragaman hayati yang baik pula," katanya. Bagaimanapun, mineral kritis bakal menjadi tulang punggung masa depan. Namun di satu sisi, Indonesia menyadari bahwa eksploitasi mineral harus dilakukan dengan bijak. Keberlanjutan menjadi tujuan utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Titik balik ini menjadi cerminan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun sarat dengan tantangan dapat berubah menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Harus diakui, perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis.

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/ISF-1727837757.jpg" alt="Naoto Minemura selaku Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia dan Faisal Muslim selaku Vice President Enterprise Solution, PT PLN (Persero), meneken MoU di event ISF 2024, pada Kamis (5/9). (ist)" width="100%">
<figcaption>Naoto Minemura selaku Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia dan Faisal Muslim selaku Vice President Enterprise Solution, PT PLN (Persero), meneken MoU di event ISF 2024, pada Kamis (5/9). (ist)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi terciptanya udara bersih di Indonesia. Komitmen ini sesuai dengan inisiatif Health Provider, yang merupakan inisiatif keberlanjutan terintegrasi dari Grup Ajinomoto Indonesia, yang meliputi aktivitas dalam menunjang kesehatan bagi manusia dan juga kesehatan bagi bumi (lingkungan). Salah satu upaya dari Ajinomoto Health Provider adalah berperan aktif dalam mendukung Net Zero Emission (NZE) atau pengurangan emisi karbon. Menurut Direktur Ajinomoto, Samsul Bakhri, permasalahan kualitas udara saat ini masih menjadi salah satu masalah pencemaran lingkungan yang besar di Indonesia selain sampah plastik, sampah makanan, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2023 yang dirilis pada Maret 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-14 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, dengan konsentrasi PM2,5 (particulate matter) mencapai 37,1 &mu;g per meter kubik. "Setelah sebelumnya pada Oktober 2023 mengganti batu bara dengan biomassa sebagai bahan bakar mesin boiler di pabrik sehingga lebih ramah lingkungan, kali ini Ajinomoto menambah sumber energi ramah lingkungannya dengan bekerja sama bersama PT PLN (Persero) untuk penggunaan listrik dengan Renewable Energy Certicate (REC)," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/9). Dimulainya kerja sama antara Ajinomoto dan PLN ini ditandai dengan momen penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Naoto Minemura selaku Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia dan Faisal Muslim selaku Vice President Enterprise Solution, PT PLN (Persero) pada Kamis (5/9) di acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF), Jakarta. Ia melanjutkan, sebelum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersertifikat dari PLN, pabrik Ajinomoto di Mojokerto maupun Karawang sebelumnya telah melakukan beberapa upaya dalam mengurangi jumlah buangan emisi. "Sebelum ini, guna mengurangi jumlah buangan emisi, di pabrik Karawang dan Mojokerto sudah menggunakan panel surya pada beberapa gedung kantor maupun produksi. Kemudian, di pabrik Mojokerto kami juga sudah menggunakan bio-massa sebagai bahan bakar untukmenjalankan mesin-mesin boiler yang ada di pabrik. Total penggunaan EBT kami saat ini kurang lebih 30 persen," ucap Samsul. Dengan adanya REC kerja sama dengan PLN ini, penggunaan EBT Ajinomoto Indonesia untuk mengurang emisi karbon meningkat menjadi lebih dari 45 persen. Menurutnya, ini adalah salah satu langkah penting untuk mencapai target dekarbonisasi perusahaan sebesar 60 persen pada 2030. "Kami juga terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat membantu mengurangi GHG (Greenhouse Gases) melaluipenggunaan energi terbarukan," lanjutnya. Kontribusi Ajinomoto Indonesia dalam mengurangi dampak lingkungan termasuk ke dalam salah satu inisiatif perusahaan yang disebut sebagai Ajinomoto Health Provider. "Di bidang lingkungan kami sebagai Ajinomoto Health Provider juga mengolah limbah yang ada dari proses produksi produk MSG menjadi produk samping bernilai tambah (co-products) seperti AJIFOL (pupuk daun), AMINA (pupuktanah), dan FML (tambahan nutrisi pakan ternak), yang bermanfaat di bidang pertanian dan peternakan. Proses ini Ajinomoto lakukan sebagai praktik siklus-bio guna menciptakan proses produksi yang ramah lingkungan," pungkasnya. &nbsp;

Pabrik Ajinomoto di Mojokerto maupun Karawang sebelumnya telah melakukan beberapa upaya pengurangan emisi karbon, yaitu dengan panel surya.

Teken MoU Renewable Energy Certificate dengan PLN di IISF 2024, Ajinomoto Indonesia Komit Tingkatkan Penggunaan EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/NICKE-06A-3273748217.jpg" alt="Pertamina Group &amp; POSCO melakukan Penandatangan Joint Study Agreement terkait CCS/CCUS di sela Indonesia International Sustainability Forum (IISF 2024) di JCC, Jakarta, Kamis (05/09/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pertamina Group &amp; POSCO melakukan Penandatangan Joint Study Agreement terkait CCS/CCUS di sela Indonesia International Sustainability Forum (IISF 2024) di JCC, Jakarta, Kamis (05/09/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melibatkan kolaborasi dalam menangani perubahan iklim dan menjalankan transisi energi. Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak untuk bergabung dalam upaya-upaya tersebut. Presiden berharap forum IISF dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk berkolaborasi menghadapi tantangan iklim global. "Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan," ujar Presiden pada pembukaan kegiatan Indonesia International Sustainability Forum 2024, Kamis (5/9), di JCC Senayan, Jakarta. Sejalan dengan itu, Pertamina sebagai perusahaan energi terus mengembangkan inisiatif-inisiatifnya dalam mendukung upaya pemerintah menghadapi tantangan perubahan iklim. Sebagai bukti komitmen mewujudkan net zero emission, pada ajang IISF 2024, Pertamina menandatangani empat perjanjian yang menjadi rangkaian kegiatan Indonesia International Sustainability Forum 2024. "Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menghadapi perubahan iklim. Sesuai dengan pernyataan Presiden bahwa kolaborasi merupakan cara untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan Transisi Energi," ujar VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso. Adapun perjanjian kerja sama tersebut, yakni Joint Study Agreement (JSA) antara Pertamina, Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Korea Maritime &amp; Ocean University Consortium (KMOUC). Selain itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia sebagai bentuk sinergi BUMN dalam kajian bersama pengembangan potensi CCS/CCUS. Pertamina Group juga melakukan sinergi melalui JSA mengenai Feasibility Study on Carbon Capture, Transportation and Storage, dengan blok Offshore ONWJ sebagai fasilitas penyimpanan karbon. Terakhir, Pertamina Grup menandatangani perjanjian JSA CCS &amp; CEO Strategc Exchange bersama dengan POSCO. "Pertamina mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan Net Zero Emission melalui beberapa perjanjian kerjasama studi dalam mengembangkan Teknologi CCS/CCUS, tak hanya dengan perusahaan dari luar negeri, sinergi antar BUMN pun akan kami tingkatkan," ujar Fadjar kembali. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Pertamina mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan mendorong capaian program-program Sustainable Development Goals (SDGs).

IISF 2024: Bukti Nyata Kolaborasi untuk Perubahan Iklim, Pertamina Tandatangani Kerjasama Transisi Energi

IISF 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IISF 2024

Berita Terkini

Percepat Pemanfaatan EBT, PLN Gandeng Pupuk Indonesia dan ACWA Power Produksi Hidrogen dan Amonia Hijau

Hari Udara Bersih Internasional, Perlu Ada Integrasi Data dan Inventarisasi Sumber Emisi di Wilayah Aglomerasi Jakarta

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

Teken MoU Renewable Energy Certificate dengan PLN di IISF 2024, Ajinomoto Indonesia Komit Tingkatkan Penggunaan EBT

IISF 2024: Bukti Nyata Kolaborasi untuk Perubahan Iklim, Pertamina Tandatangani Kerjasama Transisi Energi

Download Aplikasi JawaPos.com