Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/baja-12-b-1105401448.jpg" alt="Chairman IISIA (Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia) Dr. Akbar Djohan (tengah). (Istimewa)." /> JawaPos.com &ndash; Tekanan berat terhadap perekonomian global berdampak terhadap seluruh sektor industri di dalam negeri, tak terkecuali sektor industri baja nasional. Oversupply yang melanda pasar dunia, harga bahan baku yang terus berfluktuasi serta tekanan produk impor terus mengancam pasar domestik Indonesia yang butuh solusi bersama mengatasi masalah ini. Chairman IISIA (Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia) Dr. Akbar Djohan menyebut indutri baja nasional mengahadapi tekanan yang cukup besar dalam menjalankan operasionalnya. &ldquo;Kita harus mandiri, kompetitif, dan menjadi tuan rumah yang tangguh di negeri sendiri. Baja nasional harus berdaulat,"" tegas Akbar saat berbicara pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IISIA 2026 di Jakarta, Rabu (11/2/2026. Mengusung tema &ldquo;Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional&rdquo;, MUNAS IISIA 2026 menjadi forum strategis untuk membahas arah kebijakan, tantangan global, serta langkah konkret dalam memperkuat ekosistem industri baja nasional. Akbar menyebut di balik tantangan yang ada, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Proyek infrastruktur yang terus berjalan, hilirisasi yang semakin masif, serta pertumbuhan sektor manufaktur menjadi peluang emas yang harus dimanfaatkan. Tanpa fondasi yang kuat, peningkatan permintaan baja hanya akan menjadi pintu masuk bagi produk luar negeri. Menko Airlangga Hartarto dalam sambutan secara online menyatakan bahwa industri besi dan baja merupakan tulang punggung perekonomian nasional. &ldquo;Pemerintah terus mendorong sinergi antara pelaku usaha, asosiasi, dan regulator untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kapasitas produksi, serta mempercepat transformasi yang berkelanjutan,&rdquo; ujarnya. Sememtara pidato kunci menghadirkan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Todotua Pasaribu, serta perwakilan pelaku industri baja nasional. Diskusi difokuskan pada isu-isu strategis seperti pengendalian impor dan trade remedies, kebijakan P3DN dan standardisasi, energi dan bahan baku, roadmap industri baja nasional, hilirisasi, serta keberlanjutan lingkungan. Salah satu poin penting yang dibahas dalam MUNAS adalah penguatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh produk baja, termasuk baja impor. &ldquo;Standardisasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga tentang keselamatan masyarakat dan kedaulatan industri. Produk baja yang tidak memenuhi SNI berpotensi mengancam keamanan konstruksi dan nyawa manusia. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap kepatuhan SNI, khususnya untuk produk impor, harus menjadi prioritas,&rdquo; ungkap salah satu perwakilan IISIA. Selain sebagai forum pembahasan kebijakan strategis, MUNAS IISIA 2026 juga menjadi momentum penting secara organisasi melalui pelaksanaan Rapat Pleno Anggota. Dalam forum tersebut, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta laporan dari masing-masing komite yang mencakup isu pengendalian impor dan trade remedies, energi dan bahan baku, perkembangan organisasi, hingga pembahasan perubahan anggaran dasar. Melalui MUNAS 2026, IISIA menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat posisi industri baja sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika perdagangan global, industri baja Indonesia dituntut bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk naik kelas. &nbsp;

Oversuplly harga bahan baku baja yang terus berfluktuasi serta tekanan produk impor terus mengancam pasar domestik Indonesia.

Gelar MUNAS 2026, IISIA Bahas Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_62_69_2045.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Industri baja bakal mendapatkan tugas berat dalam jangka panjang. Dengan proyeksi naik kelasnya ekonomi Indonesia ke negara maju pada 2045, kebutuhan baja nasional akan terkerek berkali-kali lipat. Produsen diharapkan bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengembangkan pabrikan lebih lanjut.  Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Dengan kondisi tersebut, pembangunan jelas bakal menjadi salah satu yang berkembang pesat.  "Saat ini kebutuhan baja nasional berada di kisaran 16 juta ton per tahun. Namun, pada 2045 kebutuhannya bakal mencapai 100 juta ton per tahun," tuturnya saat membuka IISIA Business Forum 2022 (IBF 2022) di Surabaya Kamis (1/12).  Salah satu pekerjaan rumah (PR) adalah meningkatkan utilisasi dalam industri besi dan baja domestik. Saat ini utilisasi produsen dalam negeri masih berada di kisaran 40–60 persen. Dengan kondisi seperti itu, mayoritas pelaku industri hanya memikirkan bertahan hidup.  Untuk bisa berkembang seiring pertumbuhan yang berkelanjutan, dibutuhkan pemanfaatan kapasitas terpasang hingga 80 persen. "Karena itu, kami berupaya untuk memperkuat pemanfaatan produk baja dalam negeri," ujarnya.  Salah satu proyek yang diharapkan bisa menjadi percontohan adalah megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemerintah sudah berpesan agar TKDN dalam proyek tersebut bisa mencapai 100 persen.  "Total kebutuhan baja untuk IKN sendiri mencapai 9 juta ton. Kalau dibagi, bisa menyerap sekitar 10 persen dari konsumsi baja nasional per tahun," imbuh Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Liliek Widodo.  Pada kesempatan yang sama, Chairman Indonesian Iron &amp; Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengatakan, potensi pertumbuhan industri baja di Indonesia sangat tinggi. Konsumsi baja per kapita masih kurang dari 70 kg per tahun. Jauh dari konsumsi negara maju seperti Jepang yang mencapai 456 kg dan Amerika Serikat sebesar 291 kg.  Untuk bisa mengembangkan hal tersebut, pihaknya berharap pemerintah benar-benar mengawasi penerapan kebijakan hingga level paling bawah. Soal SNI saja, dia menyebut banyak importir yang mengakali aturan. Mereka berani mengganti kode HS agar bisa memasukkan barang dari luar negeri.

Kebutuhan Baja Nasional Diperkirakan Capai 100 Juta Ton pada 2045

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/baja.jpg" alt="Ilustrasi industri baja frizal/jawapos" /> JawaPos.com - Pelaku usaha dalam negeri mengeluhkan kenaikan volume impor baja tahun lalu. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikannya mencapai 23 persen, yang semula 3,9 juta ton pada 2020 menjadi 4,8 juta ton pada 2021.  Lewat diskusi yang dihelat Jumat (4/2), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan The Indonesian Iron &amp; Steel Industry Association (IISIA) menganalisis penyebab tingginya impor baja serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah. Ketua Umum Bidang Perbankan dan Keuangan BPP Hipmi Anggawira menyebutkan bahwa tantangan sektor investasi baja nasional harus dihadapi dengan serius.  Hipmi menyayangkan membanjirnya produk baja impor karena merusak tatanan pasar domestik. Serta, berdampak negatif terhadap iklim investasi industri baja di Indonesia yang menjadi tidak menarik.  "Kalau investasi mandek, itu akan menghambat implementasi pembangunan klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon yang telah dicanangkan pemerintah dan ditargetkan selesai pada 2025," ujarnya.  Menurut Anggawira, investasi industri baja yang telah ditanamkan PMDN maupun PMA hingga saat ini telah mencapai USD 15,2 miliar atau setara Rp 215 triliun. Angka tersebut merupakan nilai investasi yang sangat besar.  "Jika impor tidak dijaga, jangankan mencari keuntungan, untuk balik modal saja tentu akan sulit," ujar Anggawira yang juga menjabat komite investasi di Kementerian Investasi tersebut.  Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menyampaikan bahwa kondisi utilitas produsen baja nasional saat ini rata-rata baru mencapai 40 persen dari idealnya 80 persen. Angka itu tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan industri lain. Misalnya, keramik.  "Dengan tingkat utilitas yang hanya 40 persen, investor di industri baja tentu akan berpikir berkali-kali. Serangan impor juga dilakukan dengan berbagai macam cara oleh para trader. Untuk itu, Kadin berharap pemerintah konsisten menerapkan peraturan yang ada. Khususnya mengendalikan impor dan menjaga investasi yang sudah ditanamkan," ucapnya.  Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron &amp; Steel Industry Association (IISIA) Melati Sarnita menambahkan, impor baja yang masuk ke pasar dalam negeri diindikasikan banyak yang dilakukan dengan cara unfair trade. Misalnya, dumping dan circumvention atau pengalihan pos tarif.  "Pengajuan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), baik yang perpanjangan maupun yang baru, sudah kami sampaikan. Besar harapan kami pemerintah bisa memberlakukan kebijakan trade remedies seperti yang negara-negara lain sudah lakukan," ujar Melati.  KINERJA SEKTOR INDUSTRI BAJA  Penanaman Modal  Tahun | Kisaran Investasi  2020 | USD 94,8 miliar  2021 | USD 170,4 miliar  2022 | USD 215 miliar  Proyeksi Kebutuhan Dalam Negeri  Tahun | Kebutuhan  2020 | 16,65 juta ton  2021 | 17,82 juta ton  2022 | 19,00 juta ton  Sumber: IISIA

Hipmi Sebut Membanjirnya Impor Rusak Tatanan Industri Baja

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JOKOWI-KEK-GRESIK.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com - Di tengah optimisme pemerintah membangun kawasan ekonomi khusus (KEK), pelaku usaha memberikan catatan penting. Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) Silmy Karim mengatakan bahwa pengusaha yang berinvestasi di KEK membutuhkan jaminan pengembalian atas modal yang sudah dikeluarkan.  Sering kali hal itu sulit dicapai karena pelaku industri kewalahan bersaing dengan produk impor. Menurut Silmy, pengembangan KEK sejauh ini lebih banyak berfokus pada upaya menarik investasi, baik melalui insentif fiskal dan nonfiskal maupun fasilitas lainnya yang bisa mengurangi biaya logistik dan produksi.  Dari segi insentif, fasilitas yang disiapkan pemerintah sudah menarik, tapi mereka membutuhkan kepastian berusaha dan kesempatan bersaing yang adil (level playing field) dengan produk-produk impor. "Pemerintah harus bisa mendukung keberlanjutan investasi yang sudah ditanamkan itu," ujarnya.  Pemerintah terus melakukan akselerasi pengembangan kawasan ekonomi khusus. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai persebaran industri serta pertumbuhan ekonomi. Saat ini di Indonesia terdapat 19 KEK yang terdiri atas 11 area industri dan 8 area pariwisata. Dari 11 KEK industri tersebut, delapan telah beroperasi.  Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto mengatakan bahwa tiga KEK lainnya masih dibangun. Yaitu, KEK Batam Aero Technic (BAT); KEK Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan; dan KEK Gresik, Jatim.  "Kinerja ekspor produk yang berasal dari KEK terus berjalan dan terus meningkat," tuturnya Senin (6/12).  Dia mencontohkan, pada tahun lalu nilai ekspor dari KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara, mencapai Rp 5,18 triliun. Angka itu terus bertambah seiring dengan berlanjutnya produksi oleokimia.  Selain itu, KEK membantu penciptaan lapangan kerja hingga mewujudkan pemerataan ekonomi secara regional. "Di Kendal (Jawa Tengah), misalnya, menyerap tenaga kerja terbanyak hingga mencapai 8.690 orang. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terserap dengan hadirnya KEK-KEK telah mencapai lebih dari 27.000 orang," urainya.  Eko menambahkan, dari 19 KEK yang telah ditetapkan pemerintah, terdapat total komitmen investasi sebesar Rp 92,9 triliun. Sementara itu, nilai yang telah terealisasi mencapai Rp 54,6 triliun.  "Investasi terbesar diterima KEK Galang Batang dengan jumlah Rp 12,8 triliun," katanya.

Pemberian Insentif di KEK Dinilai Belum Jamin Keberlanjutan Investasi

IISIA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IISIA

Berita Terkini

Gelar MUNAS 2026, IISIA Bahas Strategi Industri Baja Nasional di Tengah Tantangan Global

Kebutuhan Baja Nasional Diperkirakan Capai 100 Juta Ton pada 2045

Hipmi Sebut Membanjirnya Impor Rusak Tatanan Industri Baja

Pemberian Insentif di KEK Dinilai Belum Jamin Keberlanjutan Investasi

Download Aplikasi JawaPos.com