<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rizieq-shihab.jpg" alt="Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ijtima Ulama sudah resmi melabuhkan dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Namun begitu, Imam besar FPI Rizieq Shihab masih belum menentukan sikap resminya terkait dukungan pada pilpres 2024 mendatang.</p> <div dir="auto">"HRS belum resmi bersikap soal pilpres," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi <em>JawaPos.com</em> lewat pesan singkat, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui bahwa memang ada kendala yang membuat Habib Rizieq belum juga secara resmi mendeklarasikan dukungannya dalam pilpres 2024. Namun, Aziz enggan membeberkan lebih lanjut alasannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada (kendala deklarasikan dukungan pilpres). Namun sifatnya pribadi masih," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan ada waktunya, <em>insya Allah</em>," imbuh Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlepas dari itu, ia memastikan bahwa Habib Rizieq sudah mengetahui bahwa pakta integritas yang disodorkan Ijtima Ulama sudah diteken Anies-Cak Imin. "Sudah tahu, <em>Alhamdulillah</em>," pungkas Aziz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013302964/cak-imin-ijtima-ulama-pada-2019-dukung-pak-prabowo-alhamdulillah-2024-pilih-amin">Cak Imin: Ijtima Ulama pada 2019 Dukung Pak Prabowo, Alhamdulillah 2024 Pilih AMIN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; Ijtima Ulama resmi melabuhkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal itu usai keduanya meneken pakta integritas yang diserahkan Ijtima Ulama pada 18 November lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (pakta integritas sudah diteken)," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi JawaPos.com lewat pesan singkat, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan ditandatangininya pakta integritas tersebut, Aziz mengatakan bahwa Ijtima Ulama menyerukan kepada seluruh umat untuk melabuhkan dukungannya kepada pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, mendukung paslon capres dan cawapres AMIN," tegasnya.</div>

Aziz mengakui bahwa memang ada kendala yang membuat Habib Rizieq belum juga secara resmi mendeklarasikan dukungannya.

Ijtima Ulama Sudah, Mengapa Rizieq Shihab Tak Kunjung Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Cak Imin?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/Capres-nomor-urut-1-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-3JPG-2951759325.jpg" alt="Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar." width="100%">
<figcaption>Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ijtima Ulama resmi melabuhkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal itu usai keduanya meneken pakta integritas yang diserahkan Ijtima Ulama pada 18 November lalu.</p> <div dir="auto">"Betul (pakta integritas sudah diteken)," ujar Anggota Steering Committee Ijtima Ulama Aziz Yanuar saat dihubungi JawaPos.com lewat pesan singkat, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan ditandatangininya pakta integritas tersebut, Aziz mengatakan bahwa Ijtima Ulama menyerukan kepada seluruh umat untuk melabuhkan dukungannya kepada pasangan Anies-Muhaimin (AMIN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, mendukung paslon capres dan cawapres AMIN," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia membantah bahwa Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah menentukan sikapnya dalam menentukan pilihan terkait Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"HRS belum resmi bersikap soal pilpres," tandas Aziz.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ijtima Ulama memberikan syarat berupa 13 pakta integritas untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini 13 poin lengkapnya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>2. Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>3. Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>4. Bersedia menghormati posisi Ulama dan bersedia mentaati pendapat para Ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>5. Bersedia melakukan Revolusi Akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan menjaga masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia seperti LGBTQ+, Prostitusi, Perjudian, Minuman keras, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, serta menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>6. Bersedia mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta merevisi segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>7. Bersedia memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membukakan lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila di butuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>8. Bersedia memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>9. Bersedia menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>10. Bersedia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>11. Bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>12. Memperkuat profesi Advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>13. Apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya.</em></div>

Ijtima Ulama resmi melabuhkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Ijtima Ulama Resmi Dukung Anies-Cak Imin, Habib Rizieq Masih Belum Tentukan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/ijtima-ulama-1560725495.jpg" alt="Pasangan AMIN mendapat dukungan hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Tahun 2023 di Komplek Majelis Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11)." width="100%">
<figcaption>Pasangan AMIN mendapat dukungan hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Tahun 2023 di Komplek Majelis Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat dukungan hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Tahun 2023 di Komplek Majelis Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11).</p> <p>Atas dukungan itu, Cak Imin mengaku berterima kasih dan menyinggung bahwa pada pilpres 2019 lalu, dukungan Ijtima Ulama jatuh kepada Prabowo Subianto yang kini kembali berkontestasi pada 2024 mendatang. Akan tetapi, pada tahun depan Ijtima Ulama melabuhkan dukungannya ke pasangan Anies-Cak Imin (AMIN).</p> <div dir="auto">"Terima kasih atas dukungan para ulama dalam memenangkan AMIN nomor 1. Ijtima Ulama pada pemilu 2019 mendukung Pak Prabowo, <em>Alhamdulillah</em> pada pemilu tahun 2024 memutuskan memilih AMIN," katanya dalam unggahan Instagram resminya @cakiminow, Minggu (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dalam agenda itu Anies menyampaikan bahwa pihaknya bertekad untuk menghadirkan keadilan untuk semua bila terpilih jadi presiden pada pilpres 2024. "Ikhtiar kami adalah mewujudkan satu kemakmuran dan satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2024. Republik ini lahir dengan satu tujuan menghadirkan keadilan bagi semua," ujar Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Anies didampingi Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang diundang para ulama, kiai, habaib, maupun tokoh agama yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. "Persatuan hadir bila ada keadilan bagi semua. Hari ini ketimpangan dan ketidakadilan menjadi potret Indonesia. Ikhtiar kita menghadirkab keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya, disambut tepuk tangan gemuruh dari 400 peserta ijtima ulama yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anies merinci Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang timpang dan tak merata antarwilayah. Di Jawa/Sumatra, ia menyebut, IPM pada 2013 sekitar 69,83 dan 74,19 pada 2022. Sementara Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua sekitar 64,81 (2013) dan 69,47 (2022).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembangunan bukan soal infrastruktur saja. Kami akan luruskan paradigma pembangunan menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue secara merata itu lebih baik lagi," pungkasnya.</div>

"Ikhtiar kami adalah mewujudkan satu kemakmuran dan satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anies Baswedan.

Cak Imin: Ijtima Ulama pada 2019 Dukung Pak Prabowo, Alhamdulillah 2024 Pilih AMIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659695550831.jpg" alt="Ilustrasi sistem pembayaran online. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sistem pembayaran online. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pasca ijtima ulama yang pada akhir Juli, paylater resmi diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Jumat (5/8), MUI Jatim menjelaskan bahwa <em>paylater</em> sebenarnya tidak diharamkan bila memenuhi beberapa hal.<br /> <br /> Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan menjelaskan, <em>paylater</em> merupakan layanan kredit digital. Bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai <em>merchant</em> yang sudah melakukan kerja sama.<br /> <br /> ”Kami tidak mempermasalahkan <em>paylater</em> sebagai metode tapi yang dibahas adalah akad yang digunakan,” ungkap KH Sholihin Hasan, Jumat (5/8).<br /> <br /> Menurut dia, ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Antara lain memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam. Prinsip itu merupakan sesuatu yang positif, selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman.<br /> <br /> ”Yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Artinya kita tidak alergi terkait perkembangan teknologi namun kita menekankan <em>paylater</em> sebagai metode sah tapi akad yang digunakan harus sesuai dengan syariah,” ujar KH Sholihin Hasan.<br /> <br /> Dia menegaskan, sistem <em>paylater</em> haram karena menggunakan akad <em>qard</em> atau utang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga.<br /> <br /> ”Karena itu <em>paylater</em> hukumnya haram dan akadnya tidak sah. Karena termasuk riba. Jadi akadnya adalah utang pitang yang ada bunga sehingga haram dan tidak sah,” ujar KH Sholihin Hasan.<br /> <br /> Namun, <em>paylater</em> diperbolehkan bila digunakan tanpa bunga. Artinya, akad <em>qard</em> atau utang piutang yang digunakan dengan administrasi yang rasional maka diperbolehkan.<br /> <br /> ”Maksud administrasi yang rasional adalah dalam <em>qard maudhu'</em>-nya adalah menolong sehingga jika ada biaya administrasi tidak masalah,” tegas KH Sholihin Hasan.<br /> <br /> Selain itu, sistem <em>paylater</em> dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia <em>paylater</em> yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.<br /> <br /> ”Sehingga jika akadnya sesuai dengan prinsip syariah boleh, namun jika tidak sesuai maka haram,” terang KH Sholihin Hasan.<br /> <br /> Fatwa MUI Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem <em>paylater</em> agar menerapkan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI.<br /> <br /> ”Kami juga meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam implementasi sistem <em>paylater</em>. Kami meminta masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem <em>paylater</em> agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktik riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah,” ucap KH Sholihin Hasan.

Paylater Diharamkan MUI Jatim karena Riba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659336706015.jpg" alt="Ilustrasi pinjamam kredit. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjamam kredit. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan fatwa <em>paylater</em> haram. Pelayanan <em>paylater</em> itu diharamkan berdasar <em>ijtima</em> ulama yang digelar selama Juni.<br /> <br /> Ketua Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin menjelaskan, <em>paylater</em> diharamkan karena beberapa hal. Pertama, karena mencantumkan bunga sekitar 2 persen. Denda senilai 1 persen bila ada keterlambatan pembayaran pun juga diharamkan.<br /> <br /> Hal tersebut, kata Ma'ruf, tidak benar secara agama. ”Cara seperti itu secara fikih tidak dibenarkan,” tutur KH Ma'ruf Khozin, Senin (1/8).<br /> <br /> Sistem <em>paylater</em> juga disebut membebani pengguna. Alasannya, pengguna layanan <em>paylater</em> harus membayar uang lebih banyak dari yang dipinjamkan.<br /> <br /> Layanan <em>paylater</em>, menurut KH Ma'ruf Khozin, mengandung unsur <em>ziyadah</em>. Artinya, ada uang tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit <em>paylater</em> kepada konsumen.<br /> <br /> Padahal, KH Ma'ruf Khozin menilai, sistem kredit harus memenuhi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelum memberikan uang. Kedua belah pihak, harus sepakat soal nilai nominalnya.<br /> <br /> ”Akad baru bisa dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat. Apalagi di <em>paylater</em> itu akan ada <em>debt collector</em>, kalau tidak membayar akan ada yang mengumumkan, akan sama dengan pinjol (pinjaman <em>online</em>) yang bahaya di bagian belakangnya,” ujar KH Ma'ruf Khozin.<br /> <br /> Namun demikian, MUI Jatim memberikan pengecualian terhadap layanan sejenis. Misalnya, kredit. Alasannya, masa bayarnya kurang dari satu bulan dan tak kena bunga. Sehingga beban yang ditanggung pengguna tidak terlalu besar.<br /> <br /> ”Intinya, pinjam uang dengan nominal pembayaran yang lebih itu tidak boleh. Kalau kredit boleh, karena memang sudah dijelaskan di awal itu boleh. Ini kan faktornya beda antara <em>paylater</em> dengan sistem kredit,” papar KH Ma'ruf Khozin.

MUI Jatim Keluarkan Fatwa Paylater Haram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim  saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).  Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim  saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).  Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)<br /> <br /> "Meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi, merevisi Peraturan Mendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi," demikian bunyi rekomendasi Ijtima Ulama yang dibacakan dalam forum.<br /> <br /> Ijtima Ulama menilai bahwa Permendikbud itu sebetulnya bertujuan baik, yakni demi mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, karena penerbitan tidak sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu menyebabkan kontroversi.<br /> <br /> Tidak hanya itu, materi muatan dalam Permendikbud itu juga dinilai bertentangan dengan syariat, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undang lainnya serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.<br /> <br /> "Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbudristek 30 tahun 2021 bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, dan UUD 1945," bunyi penjelasan.<br /> <br /> Sebagai informasi, pada 31 Agustus lalu, Nadiem menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kritik pun berdatangan, salah satunya dari Muhammadiyah yang menilai aturan tersebut memiliki masalah dari sisi formil dan materiil karena adanya pasal yang dianggap bermakna legalisasi seks bebas di kampus.

Ijtima Ulama MUI Usul Permendikbudristek PPKS Dicabut/Revisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20200518-Niam1.jpg" alt="Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia. Dewanto Samodro/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia. Dewanto Samodro/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII pada Selasa (9/11) hingga Kamis (11/11) di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan yang dilakukan akan membahas persoalan keumatan dan kebangsaan dalam perspektif keagamaan.<br /> <br /> Ketua MUI Asrorun Niam Sholeh yang juga Ketua Panitia Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia menjelaskan, agenda Ijtima kali ini akan membahas persoalan strategis kebangsaan, masalah fikih kontemporer serta masalah hukum dan perundangan-undangan.<br /> <br /> "Dalam forum ini akan dibahas masalah strategis kebangsaan di antaranya tentang dhawabith dan kriteria penodaan agama, Jihad dan Khilafah dalam Bingkai NKRI, panduan pemilu yang Lebih Masalahat, Distribusi Lahan untuk Pemerataan dan Kemaslahatan, dan masalah Perpajakan," uungkapnya kepada wartawan, Senin (8/11).<br /> <br /> Di samping itu, lanjut Niam, Ijtima yang bertema "Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa" juga akan membahas mengenai hukum Pernikahan Online. "Masalah lain yang ibahas adalah masalah fikih kontemporer seperti nikah online, Cryptocurrency, Pinjaman Online, Transplantasi Rahim, Zakat Perusahaan, Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Qardh Hasan, dan Zakat Saham," tegas dia.<br /> <br /> Untuk masalah hukum dan perundang-undangan, Ijtima akan membahas tinjauan atas RUU Minuman Beralkohol, tinjauan atas RKUHP terkait perzinaan dan tinjauan atas Peraturan Tata Kelola Sertifikasi Halal.<br /> <br /> Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Jokowidodo, diikuti oleh 700 ulama fatwa se-Indonesia. Acara dilaksanakan secara hybrid, kombinasi peserta luring di hotel Sultan Jakarta sejumlah 250 orang dan secara daring.

Komisi Fatwa MUI Akan Selenggarakan Ijtima Ulama Bahas Khilafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/peserta-ijtima-ulama-gowa.jpg" alt="Para peserta Ijtima Ulama sudah datang di Gowa, Sulawesi Selatan. Namun, acara tersebut resmi dibatalkan. (Muh. Hasanuddin/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para peserta Ijtima Ulama sudah datang di Gowa, Sulawesi Selatan. Namun, acara tersebut resmi dibatalkan. (Muh. Hasanuddin/Antara)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Acara Ijtima Ulama Dunia 2020 Zona Asia yang bakal dihadiri oleh 8.000 jamaah tabligh di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (18/3) akhirnya batal digelar. Acara itu dibatalkan untuk mengantisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19. Jika acara itu tetap digelar, berarti tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan <em>social distancing</em> dan membuat para peserta beresiko tertular atau menulari orang lain.<br /> <br /> Kepastian batalnyaIjtima Ulama Dunia 2020 Zona Asia disampaikan oleh juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Menurutnya, pembatalan itu dilakukan atas koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama aparat keamanan setempat.<br /> <br /> "Berdasarkan keterangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Kakanwil Kementerian Agama Sulsel setelah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda, dan Bupati Gowa, acara Ijtima Jamaah Tabligh resmi dibatalkan," kata Fadjroel dikonfirmasi, Kamis (19/3).<br /> <br /> Fadjroel pun memastikan, ribuan peserta yang telah menghadiri Ijtima Ulama Dunia 2020 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan segera dipulangkan. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan himbauan untuk tidak menggelar acara dengan keramaian selama masa tanggap darurat Covid-19 berlangsung.<br /> <br /> "Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas mematuhi himbauan Pembatasan Sosial untuk menghindari atau menangkal penyebaran Covid-19," beber Fadjroel.<br /> <br /> Dengan mematuhi arahan untuk <em>social distancing</em>, Fadjroel berharap agar Indonesia segera terbebas dari wabah virus korona. Menurutnya, harapan itu bisa terwujud jika ada upaya kerjasama untuk mencegah penyebaran virus asal Kota Wuhan, Tiongkok itu.<br /> <br /> "Insya Allah dengan Gotong Royong Kemanusiaan ini, kita bersama-sama akan keluar sebagai pemenang melawan pandemi Covid-19, di Indonesia dan di seluruh dunia," harapnya.<br /> <br /> Kepastian batalnya Ijtima Ulama Dunia 2020 Zona Asia juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Melalui akun twitternya @nurdinabdullahh dia menegaskan acara tersebut resmi dibatalkan. ''Setelah berkoordinasi dengan Kapolri serta Kapolda Sulsel dan Bupati Gowa sepanjang malam ini, acara Ijtima Jamaah Tabligh yang akan berlangsung besok resmi kita batalkan,'' tulis Nurdin.<br /> <br /> Tidak hanya itu, dia juga memastikan bakal mengisolasi para peserta supaya tidak melakukan kontak dengan warga. Entah bagaimana isolasi yang dimaksud. Yang jelas, dia tidak ingin para peserta melakukan kontak hingga dipulangkan. ''kami telah meminta pihak Kepolisian untuk mengisolasi para peserta agar tidak melakukan kontak dengan warga, selanjutnya kita akan mengantar mereka pulang ke pelabuhan dan bandara dengan pengamanan yang dibutuhkan,'' kata Nurdin.<br /> <br /> https://twitter.com/nurdinabdullahh/status/1240319099206430721<br /> <br /> Untuk diketahui, gelaran Ijtima Ulama Dunia 2020 Zona Asia sebetulnya akan berlangsung sejak 19-22 Maret 2020. Acara tersebut dihadiri oleh ribua jamaah tabligh dari berbagai negara, diantaranya Thailand, Malaysia, India, Brunai, Pakistan, Timor Leste, Arab Saudi, Filipina dan Bangladesh.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ikIHdssjYPA<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=2oc3tH2L9PE<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=aCg9BvjjwTk

Halau Korona, Ijtima Ulama dengan 8.000 Jamaah di Gowa Batal Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-ulama-gabung-di-timsesnya-begini-penjelasan-sandi_m_.jpg" alt="Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menjelaskan bahwa tidak ada kontrak politik yang mengharuskan timsesnya mengakomodir kalangan ulama GNPF." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menjelaskan bahwa tidak ada kontrak politik yang mengharuskan timsesnya mengakomodir kalangan ulama GNPF.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah tokoh berlatar belakang pemuka agama dimasukan dalam struktur badan pemenangan kampanye pasangan <a href="https://www.jawapos.com/news/search?keyword=Prabowo-Sandi" target="_blank">Prabowo-Sandi</a>. Seperti ormas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, hingga Forum Umal Islam (FUI).</p><br /> <p>Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Sandiaga Salahuddin Uno membantah adanya keterlibatan mereka di tim pemenangan pilpres karena bagian dari kontrak politik ijtima ulama. Sandi menegaskan, dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Prabowo-Sandi, dipastikan tidak ada keharusan melibatkan dua ormas tersebut dalam timses.&nbsp;</p><br /> <p>"Kontrak politik silakan bisa dibaca, tidak ada yang mengharuskan kita memasukan GNPF Ulama ke tim pemenangan," ujar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/09/2018/sandiaga-uno-disebut-sebagai-ulama-fahri-kritik-pedas-hnw" target="_blank">Sandiaga Uno</a> di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (20/9).</p><br /> <p>Sandi menuturkan, dalam pakta integritas yang ditandatanganinya tersebut hanya memuat poin-poin keutuhan NKRI, pemberantasan korupsi dan beberapa isu nasional lainnya. Tidak ada kesepakatan pelibatan ormas Islam dalam badan pemenangan.</p><br /> <p>"Tapi poin-poin khusus terhadap NKRI, UUD 1945, Pancasila, keberagaman kita, pemberantasan korupsi, itu adalah poin-poin pakta integritas," tegasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, sejumlah tokoh dari kalangan politisi maupun agamawan merapat ke pasangan Prabowo-Sandi. Terakhir, beberapa ulama yang mewakili Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta Forum Umat Islam (FUI) dipastikan bergabung.</p><br /> <p>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membenarkan ketika dikonfirmasi sejumlah agamawan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut masuk dalam tim sukses (timses) Prabowo-Sandi.</p><br /> <p>"Ada KH Rasyid, ada Ustad Al Khaththath. Jadi, cukup banyak yang akan menjadi bagian Timses ini. Yusuf Martak (Ketua GNPF) tentu," katanya di Jakarta, Rabu (19/9).</p>

Banyak Ulama Gabung di Timsesnya, Begini Penjelasan Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/reaksi-jokowi-usai-tahu-ijtima-ulama-jilid-ii-dukung-prabowo-sandi_m_.jpg" alt="Pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo - KH Ma" width="100%">
<figcaption>Pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo - KH Ma</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akhirnya memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hal tersebut berdasarkan hasil Ijtimak Ulama Jilid II. Keputusan ini pun disoroti oleh capres petahana Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/09/2018/relawan-jokowi-temui-luhut-di-kantornya-ini-yang-dibicarakan" target="_blank">Jokowi</a>).</p><br /> <p>Jokowi menyebut bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga dukungan satu kelompok ke paslon tertentu dinilai wajar. Sebaliknya, dia tidak akan melarang soal dukung-mendukung tersebut.</p><br /> <p>"Sering saya sampaikan di mana-mana bahwa ada satu kelompok mendukung Pak Prabowo, kelompok yang lain mendukung saya dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya inilah demokrasi. Jadi ya silakan, enggak dilarang kok di negara demokrasi seperti ini," kata Jokowi di Gedung INews, Jakarta, Senin (17/9).</p><br /> <p>Jokowi mengatakan, saat ini tidak sedikit pula para ulama yang merapat untuk mendukung pencalonannya. Hal itu dikarenakan sosok KH Ma'ruf Amin sebagai salah satu ulama besar di Indonesia.</p><br /> <p>"Kita semua tahu bahwa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/09/2018/jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-diklaim-bukan-terbaik" target="_blank">Kiai Ma'ruf Amin</a> adalah ulama besar, Ketua MUI. Enggak bisa ditutup-tutup, enggak bisa dipotong-potong, memang faktanya seperti itu," ungkapnya.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, dukungan di pilpres harus dalam konteks yang sehat dan <em>fair.</em> Artinya, nantinya biarkan masyarakat untuk menilai gagasan dan program dari masing-masing paslon.</p><br /> <p>"Saya kira ini penting sekali bagi sehatnya demokrasi di tanah air, kematangan, kedewasaan, dalam berdemokrasi kita," tuturnya.</p><br /> <p>Dia juga menyebut bahwa pemilu harus menjadi kontestasi mencari hasil kerja, prestasi, dan rekam jejak. Dia pun tidak mau persoalan politik SARA terulang kembali.</p><br /> <p>"Jangan sampai kita dalam pilpres ini kita memakai isu SARA lagi. Kemudian cara-cara fitnah yang saya kira tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita," pungkasnya.</p>

Reaksi Jokowi Usai Tahu Ijtimak Ulama Jilid II Dukung Prabowo-Sandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ijtima ulama

Berita Terkini