<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/pexels-rdne-7249191-1-1-3714947415.jpg" alt="Ilustrasi umat Islam membaca Al-Qur&rsquo;an. (Photo by RDNE Stock project/pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi umat Islam membaca Al-Qur&rsquo;an. (Photo by RDNE Stock project/pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menuntaskan Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur&rsquo;an pada Jumat (21/11). Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur&rsquo;an tersebut dalam rangka penyempurnaan Tafsir Al-Qur&rsquo;an.&nbsp; Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Abu Rokhmad mengatakan, Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur&rsquo;an telah melahirkan delapan rekomendasi untuk penyempurnaan Tafsir Al-Qur&rsquo;an. Kemenag pun sangat berkomitmen untuk menindaklanjutinya.&nbsp; Menurut Abu Rokhmad, penyempurnaan berkelanjutan menjadi keharusan di tengah cepatnya perubahan sosial dan derasnya arus informasi keagamaan. "Rekomendasi ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa tafsir pemerintah tidak hanya kuat secara metodologis, tetapi juga relevan dengan problem keagamaan dan sosial hari ini. Tafsir Kemenag harus menjadi rujukan yang meneduhkan, moderat, dan mudah dipahami masyarakat,&rdquo; ujar Abu di Jakarta.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/islami/016858082/menguji-penyempurnaan-tafsir-al-quran-kemenag-yang-sudah-berusia-20-tahun">Menguji Penyempurnaan Tafsir Al-qur'an Kemenag yang Sudah Berusia 20 Tahun</a> Adapun kedelapan rekomendasi sebagai berikut: <ol> <li class="pf1">Standarisasi ilmiah melalui penyempurnaan referensi, glosari, indeks, serta penyeragaman penulisan nama tokoh dan istilah.</li> <li class="pf1">Penyempurnaan redaksional sesuai kaidah bahasa Indonesia mutakhir.</li> <li class="pf1">Penguatan substansi, termasuk pada aspek mufradat, munasabah, Israiliyat, tafsir alam (qauniyah), ekologi, gender, dan pesan moral (&lsquo;ibrah).</li> <li class="pf1">Peninjauan metodologi penafsiran dengan mengintegrasikan pendekatan klasik dan kontemporer (induktif, empatik, reflektif).</li> <li class="pf1">Penekanan nilai kemanusiaan yang mengangkat martabat Bani Adam serta prinsip rahmat, kasih sayang, dan keadilan.</li> <li class="pf1">Penguatan narasi moderatif dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan agama lain, yang disampaikan secara santun dan berbasis literatur ilmiah.</li> <li class="pf1">Internasionalisasi karya, termasuk penerjemahan tafsir ke bahasa Arab dan Inggris serta partisipasi aktif dalam forum internasional.</li> <li class="pf1">Inovasi penyajian, seperti penyusunan kamus istilah Al-Qur&rsquo;an, tafsir untuk generasi Z, penggunaan bahasa populer, dan edisi aksesibel bagi penyandang disabilitas.</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/01430445/ijtimak-ulama-nusantara-diminta-pertegas-fatwa-soal-politik-uang">Ijtimak Ulama Nusantara Diminta Pertegas Fatwa soal Politik Uang</a> Jika diterapkan secara konsisten, kata Abu, hasil Ijtimak berpotensi memperkuat posisi tafsir pemerintah sebagai rujukan ilmiah sekaligus sosial dalam mendukung moderasi beragama dan harmoni nasional. &nbsp; "Kami mendorong integrasi pendekatan ilmiah dan empatik agar tafsir dapat menjembatani antara warisan ulama klasik dan kebutuhan pembaca modern. Ini adalah langkah penting dalam penguatan moderasi beragama,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Untuk diketahui, Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur&rsquo;an berlangsung di Jakarta pada Rabu (19/11) hingga (20/11). Forum itu mempertemukan ulama, akademisi, dan para pakar.&nbsp; Ketua Tim Tafsir Kemenag Darwis Hude yang membacakan rekomendasi menilai, proses penyempurnaan tafsir sebagai kerja peradaban. Menurut dia, kehadiran para pakar lintas disiplin dalam forum ini penting untuk menjaga kedalaman analisis sekaligus memperluas perspektif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/01221096/pesan-rizieq-shihab-ke-pks-perjuangkan-hasil-ijtimak-ulama">Pesan Rizieq Shihab ke PKS: Perjuangkan Hasil Ijtimak Ulama</a> "Penyempurnaan tafsir bukan sekadar revisi kata-kata, tetapi upaya membaca kembali teks Al-Qur&rsquo;an dalam hubungan dengan konteks sosial dan ilmu pengetahuan kontemporer. Tafsir yang baik harus memandu akal sekaligus nurani umat,&rdquo; ungkap Darwis.

Kemenag menuntaskan Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur’an. Forum itu dalam rangka penyempurnaan Tafsir Al-Qur’an.

8 Rekomendasi Hasil Ijtimak Ulama untuk Tafsir Al-Qur’an

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74427_93751_haedar-nasir-jpnn.jpg" alt="Haedar Nashir" width="100%">
<figcaption>Haedar Nashir</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor KH. Nasaruddin Umar sependapat dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tentang gerakan Ijtimak Ulama III yang menuding ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Menurut dia, alim ulama sebaiknya tidak ikut memperkeruh keadaan.  "Karena dikhawatirkan hanya akan memecah belah umat. Sejatinya kita semua bole tidak akan terjebak pada hujat menghujat. Apalagi ulama, kalaupun ada persoalan, mereka akan langsung menegur dengan menggunakan cara-cara yang baik,” kata Nasaruddin Umar, Minggu (5/5).  Tugas ulama, kata Nasaruddin, tidak hanya memahami kitabullah. Tapi juga kalamullah. Ulama seharusnya mampu menempuh cara terbaik dalam setiap dinamika negara. Jika ada persoalan, mereka akan langsung menegur dengan menggunakan cara-cara yang baik  "Ulama di masa lalu bahkan kerap berkirim surat dengan penguasa untuk mengingatkan pemimpin tanpa mempermalukannya di depan rakyat," ujar ulama kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tersebut.  Kerendahan hati, kata Nasaruddin, adalah perhiasan seorang ulama. Bahkan ulama dengan kemampuan menafsir Alquran paling bagus pun tetap harus berpikir bahwa dia bisa saja salah. Karena ulama pun tak diperkenankan mengunggulkan dirinya sendiri.  “Mereka menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada,” katanya.  Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons hasil Ijtimak Ulama III, yang menyebut ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dia pun mengingatkan bahwa ulama seharusnya merekatkan dan mempersatukan masyarakat.  "Jika ada kecurangan, selesaikan secara konstitusional. Tapi juga masyarakat perlu direkatkan dan dirajut, karena di situlah tugas ulama, menjadi uswah hasanah dalam kehidupan umat, bangsa, dan negara," kata Haedar seusai tablig akbar menjelang Ramadan di Masjid AR Fachruddin, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (2/5) malam.  Haedar juga meminta para ulama lebih mengdepankan dialog. Tujuannya agar para ulama tak saling klaim mewakili atau merepresentasikan seluruh ulama di Indonesia.  “Berdialoglah antar-ulama dan jangan saling mengklaim," tutur Haedar.

Sejalan dengan Haedar Nasir, Imam Besar Istiqlal Minta Ulama Rekatkan Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Multaqo-Ulama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Multaqo ulama yang baru kemarin digelar sejumlah kiai, ulama dan habib dianggap bisa mencegah bangsa Indonesia dari perpecahan. Karena rekomendasi yang dikeluarkan dalam forum tesebut dianggap dapat mendinginkan situasi politik pasca-pilpres.  "(Rekomendasi Multaqo) Sangat rasional dan sangat wajar, istimewa, sudah sangat jelas rekam jejaknya. Ini bisa menjadi bahan untuk menyejukan sistuasi saat ini,” kataPengamat Politik Ujang Komaruddin kepada wartawan, Minggu (5/4).  Ujang juga berbpendapat, rekomendasi Multaqo ulama dapat mendinginkan situasi politik pasca-pilpres. Harapanya masrakat menjadi lebih tenang dalam menunggu keputusan penghitungan suara KPU.  “(Rekomendasi Multaqo) Sangat rasional dan sangat wajar, istimewa, sudah sangat jelas rekam jejaknya,” kata Ujang Komaruddin kepada wartawan, Minggu (5/4).  Menurut Ujang rekomendasi yang dikeluarkan dalam Multaqo ini merupakan rekomendasi umum dan tidak berbenturan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sejumlah ulama lain dalam Ijtimak Ulama III.  “Kalau Multaqo  rekomendasinya umum, itu kan respon dari ijtimak ulama,  itu ya harus umum kalau menabrak atau berhadap-hadapan dengan ijtimak ulama ini berbahaya oleh karena itu rekomendasinya umum misalnya menjaga persatuan, solidaritas, persaudaraan itu lebih penting,” katanya.  Menurut Ujang, selama ini rekomendasi ijtimak ulama itu  ditafsirkan sejumlah masyarakat sarat dengan kepentingan politik dan dinilai oleh sebagian masyarakat dapat memecah belah. Seandainya yang menang adalah kubu 01, kata Ujang, lalu ada rekomendasi ijtimak ulama yang dikeluarkan yakni mendiskualifikasi, hal itu akan memicu kegaduhan dan berbahaya.  Potensi perpecahan itulah yang menurut Ujang direspons Ooeh ulama yang berkumpul dalam Multaqo.  Ujang berpendapat Multaqo tak bisa dilepaskan dari Ijtimak Ulama III. Katanya, tidak akan ada multaqo jika tidak ada ijtimak ulama III.  “Saya mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api kan.  Jadi kita harus objektif dan terbuka saja menilai ini dan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Multaqo itu adalah respon dari rekomendasi ijtimak ulama,” katanya  Namun, rekomendasi ijtima ulama III yang ingin mendiskualifikasi hasil Pilpres dan menganggap Pilpres curang, menurut Ujang, dianggap bisa memecah belah.  “Ini kan persoalan seandainya itu betul terjadi ada kecurangan ya buka saja, buktikan saja jangan membuat opini-opini yang membuat masyarakat bingung,” katanya.  Ujang juga menambahkan, hal yang terpenting dalam menyikapi Pemilu 2019 adalah menjaga persatuan bangsa. Karena masyarakat sudah cerdas dan pasti lebih memilih fokus beribadah di bulan Ramadan.  Karena itu jangan sampai ada gerakan-gerakan anarki yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Lebih baik semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur konstitusi yang ada.  "Karena sudah ada aturan mainnya, Sudah ada undang undangnya, Kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi,” kata dia.  Diketahui, pada Jumat (3/5) sejumlah kiai menggelar Multaqo Ulama, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (3/5/), hasilnya ada delapan poin rekomendasi. Ulama yang hadir dalam Multaqo itu yakni, Ketum PBNU Said Aqil Siradj, KH Maimoen Zubair, Habib Luthfi Bin Yahya, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, dan Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara (PGN) Nuril Arifin Husein alias Gus Nuril.  Sejumlah rekomendasi Multaqo itu diantaranya, menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan Alim Ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia yang rahmatan lil alamin di indonesia, dan pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.  Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain. Dari pada menonjolkan perbedaan yang kontraproduktif selama dan sesudah ramadhan sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyu dan penuh berkah.  Umat juga diajak untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggunjwab selama dan setelah bulan suci ramadan, selain mengganggu, dapat juga menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan.

Delapan Rekomendasi Multatqo Ulama Jaga Bangsa dari Perpecahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ijtimak-ulama-dihadiri-politisi-lbh-pwnu-itu-sudah-batal_m_.jpg" alt="SEMINAR NASIONAL: Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum PWNU Jogjakarta, Gugun El Guyanie (paling kanan) memberikan penjelasan dalam seminar yang diadakan oleh HAM, Kamis (28/2)." width="100%">
<figcaption>SEMINAR NASIONAL: Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum PWNU Jogjakarta, Gugun El Guyanie (paling kanan) memberikan penjelasan dalam seminar yang diadakan oleh HAM, Kamis (28/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum PWNU Jogjakarta, Gugun El Guyanie menilai ijtimak ulama sudah mengalami politisasi. Pasalnya ijtimak ulama justru dihadiri oleh sejumlah politisi dan hal itu tidak bisa dianggap sebagai ijtimak. Menurutnya, ijtimak seharusnya dihadiri oleh para ulama yang benar-benar ahli dalam ilmu keagamaan atau fikih. "Sehingga, jika ijtimak dihadiri oleh politisi yang dia tidak punya kompetensi di bidang hukum agama, itu sudah batal," tegasnya disela menjadi pembicara dalam seminar nasional yang diadakan oleh Himpunan Aktivis Milenial Indonesia, bertema Menyoal Ijtimak Ulama, Menakar Kesalehan Kandidat Pilpres 2019&nbsp;di rumah makan Pring Sewu, Solo, Kamis (28/2). Gugun melanjutkan, ijtimak merupakan forum yang harus menghasilkan ijmak. Dan yang hadir dalam ijtimak adalah para fukuha, ahli fikih. Dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai ulama atau benar-benar seorang ulama. Tetapi, yang ada baru-baru ini adalah ijtimak yang justru dihadiri oleh para politisi. Sehingga, ijtimak tersebut tidak bisa menghasilkan ijmak atau bisa dikatakan batal. Gugun tidak menampik, dalam Pemilu kali ini banyak pihak yang memanfaatkan isu sektarian. "Ijtimak itu tidak boleh menghasilkan politik praktis. Maka dari itu pada kesempatan ini, pemilih harus disadarkan dengan adanya isu-isu sektarian. Karena jika tidak, maka ke depan isu sektarian akan semakin keras," imbuhnya. Gugun menambahkan, isu mengenai sektarian itu seharusnya tidak dimunculkan menjelang pesta demokrasi. Karena bisa memicu gesekan. Sebaliknya, isu yang harus dimunculkan adalah mengenai gagasan, pemikiran, kerja nyata. Sehingga, Indonesia masa depan adalah Indonesia yang hebat dan sejahtera.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Pengamat Politik, Hafid Zakariya, menilai jika isu mengenai sektarian ini tidak akan bertahan lama. Setelah Pilpres rampung, isu ini akan hilang dengan sendirinya. "Tapi memang kita tidak bisa melepaskan dari itu tersebut," ucapnya. Sementara itu, dalam seminar dengan dua narasumber tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Solo dan sekitarnya.

Ijtimak Ulama Dihadiri Politisi, LBH PWNU: Itu Sudah Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ijtimak-ribuan-muslim-di-padang-dijamin-bebas-politik_m_.jpg" alt="UMAT ISLAM: Ribuan umat muslim dari tiga Provinsi berkumpul di kawasan PT Sumatex Subur, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dari tanggal 9 hingga 11 Desember mendatang." width="100%">
<figcaption>UMAT ISLAM: Ribuan umat muslim dari tiga Provinsi berkumpul di kawasan PT Sumatex Subur, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dari tanggal 9 hingga 11 Desember mendatang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama tiga hari ke depan, mulai Minggu (9/12), <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/ribuan-muslim-tiga-provinsi-gelar-ijtimak-di-kota-padang" target="_blank">puluhan ribu umat Islam </a>dari tiga Provinsi akan berdiam di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Mereka dijadwalkan akan mengikuti Ijtimak ulama yang lokasinya berpusat di kawasan PT Sumatex Subur, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. Perkumpulan umat Islam dari Provinsi Riau, Kepri dan Sumbar tersebut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/ribuan-muslim-tiga-provinsi-gelar-ijtimak-di-kota-padang" target="_blank">dijamin tidak akan membahas persoalan politik praktis</a>. Apalagi untuk menyudutkan dan menjelek-jelekkan aib seseorang. Hal itu ditegaskan Ketua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/ribuan-muslim-tiga-provinsi-gelar-ijtimak-di-kota-padang" target="_blank">Panitia Ijtimak Ulama di Padang</a> Sutrisno Abu Bakar, Minggu (9/12). Menurutnya, pertemuan umat muslim ini adalah untuk mempererat ukhuwah islamiah sesama umat Islam. "Selama tiga hari ke depan, ulama dan masyarakat yang hadir hanya menghidupkan nuansa keagamaan bersama-sama. Bukan membahas politik," tegas Sutrisno di sela-sela kegiatan Ijtima di Padang, Minggu, (9/12). Menurutnya, persoalan umat yang akan dibahas tak lepas dari bagaimana cara mencegah perbuatan maksiat yang kian menjadi-jadi. Lalu mengajak muslim terutama yang hadir untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Misalnya saja di bulan ramadan, kata Sutrisno, aksi kriminal, maksiat cenderung lebih menurun dibandingkan hari-hari biasa. Lantas, kenapa itu bisa terjadi.&nbsp;"Nah, kita akan coba bangun suasana ramadan itu bisa terjadi saban waktu. Sehingga bisa membelenggu niat seseorang untuk berbuat maksiat," katanya. Selain itu, para jamaah juga akan belajar tentang akhlak Rasulullah SAW. Mulai dari cara bertutur, adab sopan santun yang diajarkan Rasul. "Kita mendorong umat Islam untuk memakmurkan masjid dan melakukan amaliah-amaliah lainnya," sebut Sutrisno. Nazif, salah seorang jamaah Ijtimak Ulama di Padang mengatakan, kegiatan Ijtimak sebetulnya digelar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. "Provinsi lain sudah melakukannya dan sekarang kita (Kota Padang) menjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/12/2018/ribuan-muslim-tiga-provinsi-gelar-ijtimak-di-kota-padang" target="_blank">tuan rumah untuk tiga provinsi</a>. Kegiatan pun lebih kepada siraman rohani oleh ulama-ulama dari dalam dan&nbsp;luar negeri," tutupnya.

Ijtimak Ribuan Muslim di Padang Dijamin Bebas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maruf-amin-ulama-yang-alim-ahli-ibadah-dan-hafal-quran-dukung-kami_m_.jpg" alt="KH Maruf Amin saat bertemu dengan Ustad Arifin Ilham, Jumat (7/9)" width="100%">
<figcaption>KH Maruf Amin saat bertemu dengan Ustad Arifin Ilham, Jumat (7/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama telah resmi menggelar Ijtimak Ulama jilid II pada Minggu (16/9). Hasilnya, acara yang dihadiri oleh 1.000 ulama Indonesia itu mendukung pencalonan Prabowo-Sandiaga. Menanggapi hal itu, bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin mengaku tak masalah dengan sejumlah ulama yang mendukung Prabowo-Sandiaga. Sebaliknya, saat ini ada pula sejumlah ulama yang juga mendukung <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/09/2018/johan-budi-mundur-jadi-juru-bicara-jokowi-maruf-amin" target="_blank">Jokowi-Ma'ruf</a>. "Enggak ada masalah. Kemarin malem kan para ulama pesantren, 400 orang dan ulama kiai itu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Ma'ruf di Jakarta (17/9). Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga membantah bahwa suara ulama terpecah. Namun, dia yakin, sosok ulama yang sebenarnya pasti akan mendukung Jokowi-Ma'ruf. "Kami yakin ulama yang betul-betul ulama. Ulama yang alim, hafal Quran, kemudian ahli ibadah itu justru mendukung kami. Satu aja udah ngalahin semua itu. Orangnya alim, hafal Quran, ulama betulan itu. Jadi saya optimis," pungkasnya. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ulama (GNPF-U) memastikan akan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang. Syaratnya, paslon yang diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS itu harus terlebih dahulu menandatangani pakta integritas yang diajukan para ulama. Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak menyebut, pakta integritas itu telah disepakati hampir 1.000 ulama yang berasal dari penjuru Indonesia. Pakta integritas yang berisikan 17 poin amanat bagi Prabowo-Sandi untuk menjaga umat islam, bangsa dan negara.

Ma'ruf Amin: Ulama yang Alim, Ahli Ibadah dan Hafal Quran Dukung Kami

ijtimak ulama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ijtimak ulama