<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IKAGI-MYS-640x446-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama Ari Askhara menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ternyata menuai banyak kontroversi. Yang tengah disorot adalah pada karyawannya sendiri.  Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), Zaenal Mutakin membeberkan, banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh para karyawan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan secara sewenang-wenang oleh Ari Askhara.  Menurutnya, hukuman atau sanksi yang diterima oleh karyawan sering tak berdasar. Pihak manajemen bisa seenaknya memberi hukuman hanya karena rasa ketidakpuasan. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman pembebasan jam terbang (grounded), mutasi, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.  “Satu hal tentang media sosial. Kalau pramugari tiba-tiba difoto seseorang, close up, kemudian di-upload ke medsos dan diketahui manajemen, 3 bulan gorunded. Waktu rute Sydney-Denpasar yang nggak ada menu card, satu orang itu (awak kabin) yang menyatakan menu card nggak ada pak, itu di-grounded 6 bulan,” ujarnya seperti diberitakan Sabtu (7/12).  Zaenal mengungkapkan, hukuman pembebasan jam terbang (grounded) selama kepemimpinan Ari Askhara lebih banyak dengan alasan yang non-teknis.  “Ada single parent yang di-grounded. Bagaimana dia menghidupi anaknya tanpa terbang (bekerja). Saya jalan 4 bulan sekarang tidak diterbangkan. Kalau saya di-grounded perusahaan, melakukan antiserikat kepada kami,” ucapnya.  Selain itu, lanjut Zaenal, semenjak kepemimpinan Ari Askhara, melahirkan serikat pekerja tandingan yang mendukung penuh kebijakan manajemen. Salah satu kebijakannya menetapkan tunjangan yang tadinya tidak tetap menjadi tetap sebagian.  Zaenal menjelaskan, karyawan awak kabin mendapat dua sumber penghasilan, yaitu gaji pokok dan tunjangan tidak tetap berdasarkan jam terbang. Tunjangan tidak tetap menjadi tetap tersebut hanya untuk serikat pekerja bentukan manajemen.  Belum lagi karyawan mendapat kebijakan yang tidak manusiawi saat bekerja di atas lebih dari 8 jam, bahkan bisa sampai 14 hingga 18 jam. Kompensasi yang seharusnya diterima oleh karyawan dalam melakukan penerbangan jauh selama berdinas ditiadakan seperti penginapan, laundry, hingga waktu transit hanya satu atau dua jam.  Zaenal menambahkan, bukan hanya karyawan yang tidak mendapatkan kompensasi saat bekerja, namun manajemen juga merugikan konsumen yang seharusnya mendapat pelayanan laiknya maskapai penerbangan bintang lima.  “Contoh minuman softdrink itu dibuat benar-benar pas dengan jumlah penumpang. Pulangnya berapa perginya berapa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ada penerbangan 1-2 jam kan harus makanan panas, tapi diganti snack. Karena belum semua penumpang sarapan saat berangkat. Komplain kepada siapa? Kita awak kabin. Kekesalan penumpang itu kepada awak kabin. Perusahaan peduli? Tidak,” tandasnya.

Dipimpin Ari, Karyawan Garuda Bisa Kena Grounded Gegara Alasan Sepele

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilot-garuda-jangan-mogok-apalagi-saat-mudik_m_217069.jpeg" alt="Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan pada pencopotan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) terus mengalir. Dukungan tersebut datang dari para karyawan Garuda yang tergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi).  Bukan itu saja. Dukungan serupa bahkan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Jokowi menyebut langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari sudah tepat. ”Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah, itu tegas sekali,” ujarnya setelah meresmikan tol JORR 2 ruas Kunciran–Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemarin (6/12).  Jokowi menambahkan, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan tersebut tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, melainkan juga di semua BUMN. ”Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” tuturnya.  Terkait Dirut definitif garuda yang baru, mantan wali kota Solo itu enggan berkomentar. Dia menyerahkan kepada menteri BUMN. ”Tanyakan ke menteri BUMN. Ini ada,” kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.  Di tempat terpisah, Ikagi menyambut positif keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Ari Askhara. Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial serta merugikan perusahaan dan pegawai. ”Kami sangat mendukung respons cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat Garuda,” ujar Ketua Ikagi Zaenal Muttaqin saat konferensi pers di Jakarta kemarin (6/12). Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menuding Ari memanfaatkan jabatannya untuk menyelundupkan Harley-Davidson di pesawat baru Garuda. Dengan alasan itu pula, Erick mencopot Ari dari jabatannya.  Lebih lanjut Zaenal membeberkan, ada sejumlah kebijakan kontroversial Ari selama memimpin Garuda. Antara lain, Ari diduga memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018.  Kebijakan kontroversial lain yang merugikan awak kabin secara langsung, antara lain, mempersulit terjadinya perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK beberapa awak kabin tanpa alasan yang jelas, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya. ”Cukup banyak kebijakan aneh selama Pak Ari menjabat Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami bersyukur Pak Erick memecatnya,” tegas Zaenal.  Pihaknya juga meminta Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa dengan Ari Askhara. ”Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah merugikan awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan, hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang,” urainya.  Sementara itu, Kementerian BUMN masih menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lain yang tersangkut kasus tersebut. Menurut dia, kasus itu tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk memecat Ari Askhara. Sebab, Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhirnya berada di tangan pemegang saham. ”Mau tidak mau, lewat RUPS. Nanti kami lihat juga bagaimana Dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS,” ujarnya.  Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) direktur utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat direktur keuangan dan manajemen risiko. Arya menegaskan, Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton. ”Yang pasti, Pak Fuad nggak ada ikut kemarin, sementara kan kita mau operasional jalan juga,” terang Arya.  Arya hanya kembali menegaskan bahwa pencopotan Dirut Garuda merupakan bukti bahwa Menteri Erick sedang membuktikan komitmennya untuk ”bersih-bersih” BUMN. Sebab, yang jadi fokus ke depan, menurut Arya, tak boleh lagi adanya penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN.  ”Di era Erick Thohir, figur komisaris akan jadi peran sentral pengembangan BUMN. Komisaris bakal punya wewenang mewah dengan mengaudit seluruh sendi BUMN tempat mereka ditugaskan. Merekalah yang jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit,” ungkap Arya.  Hingga tadi malam, Ari Askhara belum bisa dimintai konfirmasi. Jawa Pos beberapa kali menghubungi Ari untuk mendapatkan tanggapan langsung mengenai tuduhan penyelundupan Harley-Davidson dan pemecatan dirinya. Nomor teleponnya aktif, tapi dia tidak menjawab telepon Jawa Pos. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.  Sementara itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menegaskan bahwa Dewan Komisaris Garuda Indonesia kemarin menyampaikan SK Dewan Komisaris No DEKOM/SKEP/ 011/2019 tanggal 5 Desember 2019. Secara garis besar, SK itu menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia.  Menurut Ikhsan, penetapan Fuad sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia berlaku hingga dilaksanakannya RUPSLB. Fuad bertugas memastikan kegiatan bisnis dan operasional tetap berjalan sesuai rencana kerja perseroan.

Usut Semua Direktur Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IKAGI-MYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyambut baik langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Ari Askhara dari kursi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Di mata mereka, Ari merupakan sosok pemimpin kontroversial.  "Kami mendukung respons cepat Pak Erick. Dan selama ini kinerja Ari Askhara, direksi yang selalu kontroversial, sehingga merugikan banyak pihak dari karyawan hingga customer," ujar Ketua IKAGI Zaenal Muttaqin di Jakarta, Jumat (6/12).  Zaenal menjelaskan beberapa kasus kontroversial Ari, antara lain pemalsuan laporan keuangan Garuda Indonesia 2018. Dalam laporan tersebut, semestinya Garuda membukukan rugi, tetapi malah untung.  Kemudian, suguhan live music akustik di pesawat, serta pengalihan rute penerbangan London dan Amsterdam via Denpasar. Kebijakan lain yakni larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang, dan terakhir kasus penyelundupan Harley Davidson.  "Kebijakan aneh Ari Askhara yang merugikan para awak kabin antara lain menghentikan iuran anggota, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), meng-grounded alias melarang terbang para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa dasar jelas," ungkapnya.  Zainal juga mengungkapkan, ada serikat pekerja tandingan yang dibentuk untuk membela kepentingan manajemen. "Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat Dirut Garuda Indonesia yang benar-benar merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami sangat bersyukur Pak Erick memecatnya," ucapnya.  Namun, sambung Zaenal, pencopotan Ari masih perlu ditindaklanjuti. Kementerian BUMN diharapkan membenahi jajaran direksi Garuda, sehingga tidak ada lagi pemimpin yang merugikan seperti Ari.  Zaenal juga berharap, selepas kepergian Ari, jajaran direksi baru Garuda Indonesia merupakan figur profesional, berakhlak dan beretika baik. Dengan demikian, mampu mewujudkan visi Garuda Indonesia.  "Kami dari awak kabin ingin menjadikan bahwa kasus Ari Askhara adalah sebuah pelajaran penting, sehingga nantinya Garuda Indonesia menjadi perusahaan yang baik," pungkasnya.

Karyawan Garuda Bersyukur Ari Askhara Dipecat Erick Thohir

IKAGI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IKAGI

Berita Terkini

Dipimpin Ari, Karyawan Garuda Bisa Kena Grounded Gegara Alasan Sepele

Usut Semua Direktur Garuda

Karyawan Garuda Bersyukur Ari Askhara Dipecat Erick Thohir

Download Aplikasi JawaPos.com