<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/kurator-3752366640.jpg" alt="Kegiatan Pendidikan Intensif bagi kurator dan pengurus yang dilaksanakan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. (dok. IKAPI)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Pendidikan Intensif bagi kurator dan pengurus yang dilaksanakan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. (dok. IKAPI)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Regulasi atau peraturan mengenai kepailitan terus mengalami perubahan. Untuk itu para profesional di bidang kurator dan pengurus, juga harus ikut menyesuaikan. Untuk memberikan pembekalan kepada para kurator dan pengurus, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menggelar pendidikan intensif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum IKAPI Oscar Sagita mengatakan, pelatihan intensif itu digelar selama 12 hari (12-25 Agustus) di Jakarta. Pendidikan intensif itu diikuti 131 peserta dari seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendidikan dilakukan dengan menyajikan 25 materi pendidikan serta, yang oleh 27 pemateri berpengalaman di bidangnya," kata Oscar dalam keterangannya Senin (26/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus IKAPI itu, diselenggarakan dengan Kurikulum terbaru. Kurikulum tersebut telah disesuaikan dengan peraturan terkini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, hal yang menarik pada penyelenggaraan pendidikan tahun ini adanya simulasi rapat kreditor yang dijalankan oleh para peserta pendidikan.&nbsp;Tahun ini IKAPI juga merilis buku berjudul Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Buku ini berisikan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian dilengkapi dengan peraturan terkait dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oscar mengatakan, buku tersebut merupakan respons IKAPI atas permintaan dari seluruh lapisan masyarakat baik Kurator dan Pengurus. "Sebagai Ketua Umum saya berharap dengan diterbitkannya buku Himpunan Peraturan Kepailitan ini juga dapat melengkapi dan memudahkan pembaca," katanya. Baik sebagai landasan hukum, pedoman, penyuluhan maupun sebagai bahan referensi dan kajian hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah Pendidikan Intensif, IKAPI segera melaksanakan ujian sertifikasi pada tanggal 6 September 2024 Jakarta. Kegiatan ujian sertifikasi itu, sebagai tindak lanjut atas penyelenggaraan Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara penutupan Pendidikan tersebut, Direktur Perdata Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham Constantinus Kristomo memberikan apresiasinya kepada IKAPI. Dia mengatakan IKAPI telah sukses menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pengurus IKAPI bahwa di sela-sela waktu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kurator dan Pengurus, masih terus melaksanakan berbagai terobosan," katanya. Di mana salah satunya adalah menyelenggarakan Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus IKAPI Angkatan XIV Tahun 2024.</div>

Pendidikan dilakukan dengan menyajikan 25 materi pendidikan serta, yang oleh 27 pemateri berpengalaman di bidangnya.

Merespons Regulasi Kepailitan Terkini, Sebanyak 131 Kurator dan Pengurus Ikut Pendidikan Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/WhatsApp-Image-2024-08-13-at-143820-451416973.jpg" alt="IKAPI merilis buku berjudul Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>IKAPI merilis buku berjudul Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) hari ini meluncurkan sebuah tonggak penting dalam pengembangan profesi kurator di Indonesia. Bersamaan dengan pembukaan Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus Angkatan ke-14 di Sultan Hotel &amp; Residence, IKAPI juga merilis buku berjudul Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi para calon kurator dan pengurus dalam mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). "Buku Himpunan Peraturan Kepailitan dan PKPU ini merupakan bentuk komitmen IKAPI dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme para kurator di Indonesia," ujar Oscar Sagita, Ketua Umum IKAPI dalam keterangannya, Senin (12/8) "Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang sangat berguna bagi para praktisi hukum, khususnya bagi mereka yang berkarier di bidang kepailitan dan PKPU," imbuhnya. Selain peluncuran buku, acara tersebut juga menandai dimulainya Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus Angkatan ke-14. Pendidikan intensif ini merupakan program unggulan IKAPI yang bertujuan untuk mencetak para kurator dan pengurus yang kompeten dan profesional. &ldquo;Dalam Pendidikan Intensif kali ini, peserta tidak hanya dibekali teori-teori pembahasan materi Kepailitan, PKPU, dan materi terkait yang akan disajikan oleh pemateri-pemateri berkompeten dalam bidangnya namun para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari praktek simulasi persidangan terkait Kepailitan dan PKPU,&rdquo; beber Peter Kurniawan, Ketua Dewan Sertifikasi IKAPI. Selama beberapa hari ke depan, para peserta akan mengikuti serangkaian materi pembelajaran yang meliputi teori hukum kepailitan dan PKPU, praktik peradilan, serta etika profesi. Para peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan para praktisi berpengalaman dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta. "Pendidikan intensif ini sangat penting bagi kami untuk terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuan para anggota. Kami berharap para lulusan pendidikan ini dapat berkontribusi secara aktif dalam memajukan sektor kepailitan dan PKPU di Indonesia," ungkap Lenny Nadriana, Wakil Ketua Umum IKAPI. Dengan program pendidikan intensif yang berkelanjutan, IKAPI optimis bahwa kualitas profesi kurator di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini akan berdampak positif bagi dunia usaha, khususnya bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. "Kami berharap para kurator yang telah lulus dari pendidikan intensif IKAPI dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat," tutup Oscar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muhzar, Ketua Dewan Sertifikasi IKAPI, Peter Kurniawan, serta Ketua Dewan Pembina IKAPI Lucas.

Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) hari ini meluncurkan sebuah tonggak penting dalam pengembangan profesi kurator di Indonesia.

IKAPI Luncurkan Buku Baru di Acara Pembukaan Pendidikan Intensif Kurator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-153822-472950232.jpeg" alt="Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas pembaruan kurikulum pendidikan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas pembaruan kurikulum pendidikan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas pembaruan kurikulum pendidikan intensif bagi calon kurator dan pengurus. Dalam FGD ini, IKAPI berupaya untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan intensif yang telah ada dan disebut sebagai kurikulum terlengkap dan terpadat yang pernah dibuat. Pembaruan ini dinilai penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia kepailitan yang semakin dinamis. Materi-materi yang akan diberikan kepada calon kurator dan pengurus akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan regulasi terbaru. "Kurikulum ini akan terus kami perbaharui secara berkala agar para kurator dan pengurus yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional," ujar Ketua Dewan Sertifikasi IKAPI, Peter Kurniawan. Selain itu, kehadiran perwakilan dari Mahkamah Agung dan akademisi diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk penyempurnaan kurikulum. Hal ini sejalan dengan komitmen IKAPI untuk menghasilkan kurator dan pengurus yang berkualitas dan profesional. "Kami berharap dengan adanya pembaruan kurikulum ini, kualitas para kurator dan pengurus di Indonesia dapat semakin meningkat," tambah Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita. Diinformasikan, IKAPI akan menyelenggarakan Pendidikan Intensif untuk Kurator dan Pengurus Angkatan XIV. Kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 12 Agustus hingga 25 Agustus 2024, bertempat di The Sultan Hotel &amp; Residence Jakarta. Pendidikan intensif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugasnya. Materi yang akan disampaikan mencakup berbagai aspek terkait kuratorial, mulai dari teori hingga praktik. "Kegiatan ini memang rutin kami lakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan SDM dan mutu para kurator dan pengurus yang profesional dan berintegritas," tambah Oscar Nantinya setelah mengikuti pendidikan intensif, peserta akan mengikuti ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 di Grand Ballroom Redtop Hotel &amp; Convention, Jakarta Pusat. Ujian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Dalam FGD ini, IKAPI berupaya untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan intensif yang telah ada dan disebut sebagai kurikulum terlengkap.

Gelar Focus Group Disscusion, IKAPI Bahas Kurikulum Pendidikan Kurator dan Pengurus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/WhatsApp-Image-2024-05-24-at-211444-3074615590.jpeg" alt="Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) ikut terlibat dalam forum UNCITRAL. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) ikut terlibat dalam forum UNCITRAL. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat ini hubungan antar negara semakin tidak berbatas, hal ini dikarenakan semakin terbukanya lalu lintas orang dan perdagangan. Namun hukum kepailitan dan insolvensi antar negara masih memiliki tantangan yang besar. Hal ini karena setiap negara memiliki agenda perlindungan kepentingan nasionalnya yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan produk hukum yang menjembatani kekosongan regulasi yang berkaitan dengan lintas batas negara. Upaya ini sudah dilakukan melalui penyeragaman peraturan hukum yang digagas oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), sebagai badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawahi pengaturan hukum perdagangan antar negara. Pada UNCITRAL Working Group V yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat pada 13-17 Mei 2024 lalu, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) ikut terlibat dalam forum pembahasan tersebut. Ketua Umum IKAPI,&nbsp;Oscar Sagita, menuturkan bahwa penerapan hukum dan kebijakan insolvensi antar negara harus segera dilakukan. Salah satunya dengan mengamati pembentukan model law yang di gagas oleh UNCITRAL. Dengan mengamati perkembangan pembetukan hukum ini, maka Indonesia dapat memetik informasi dan pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan hukum kepailitan dan insolvensi di Indonesia. Hal ini agar kurator asal Indonesia yang mengurus aset debitur pailit mendapatkan kepastian dalam penelusuran, pelacakan dan pemulihan aset di luar negeri. &ldquo;Beleid regulasi kita perlu dimodifikasi dengan acuan UNCITRAL model law on cross border insolvency dengan perkembangan hukum di dunia saat ini,&rdquo; ujarnya. Untuk itu, IKAPI merasa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan revisi UU No 37 tahun 2024 tentang kepailitan dan PKPU untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan instrumen hukum di dunia. Selain itu , Oscar mengingatkan bahwa profesi kurator dan pengurus ini membutuhkan regulasi yang lengkap untuk mendukung kerja profesionalnya. Salah satunya kepastian dalam menelusuri, melacak dan memulihkan aset-aset debitur pailit yang terdapat di luar negeri. &ldquo;Saya kira penting untuk punya landasan hukumnya, karena ini berkaitan dengan kepastian bagi debitur pailit dan kreditur," lanjutnya. Asal tahu saja, saat ini selain menjadi anggota UNCITRAL, Indonesia juga sudah menjadi anggota International Institute for The Unification of Private Law (UNIDROIT) dan berencana untuk bergabung sebagai anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH). Makanya, Lenny Nadriana, Wakil Ketua Umum IKAPI menyebut bahwa dengan semakin berperannya Indonesia di forum-forum dunia yang membahas mengenai hukum lintas batas negara. Perlu juga kiranya Indonesia memiliki regulasi yang komprehensif untuk mendukung hal tersebut. &ldquo;Regulasi kita harus semakin sempurna untuk menangani pailit lintas batas negara, itu yang sedang kami upayakan dan kawal terus,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita, menuturkan bahwa penerapan hukum dan kebijakan insolvensi antar negara harus segera dilakukan.

IKAPI Menjadi Bagian dari Delegasi Republik Indonesia pada Sidang UNCITRAL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/WhatsApp-Image-2024-05-23-at-134926-1140937837.jpeg" alt="IKAPI sukses menyelenggarakan acara halal bi halal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1445 H. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>IKAPI sukses menyelenggarakan acara halal bi halal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1445 H. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) sukses menyelenggarakan acara halal bi halal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1445 H. Acara yang digelar di Ballroom Hotel Pullman Jakarta pada Rabu (22/5), dihadiri pengurus, ratusan anggota IKAPI, undangan serta para profesional di bidang kurator dan pengurus. Dalam sambutannya, Hendra Widjaya, Ketua Panitia Halal bi Halal IKAPI 2024 menyampaikan bahwa rangkaian acara halal bi halal sudah berjalan sejak 4 Mei 2024 lalu. Dimulai ketika panitia dan pengurus IKAPI menyambangi Panti Asuhan Nurul Iman Mentas untuk memberikan santunan dan bingkisan bagi anak yatim piatu. Selain itu, pada Halal bi Halal kali ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada seluruh anggota IKAPI. Harapannya dengan KTA baru ini, nantinya seluruh anggota akan lebih profesional bekerja sebagai kurator dan pengurus serta menjunjung tinggi kode etik dan marwah organisasi. "Pada hari ini terdapat lebih dari 250 partisipan yang saya yakin kehadirannya adalah bentuk dedikasi untuk terus menjalin silaturahmi yang baik serta memanfaatkan momentum untuk dapat saling memaafkan sesama keluarga besar IKAPI," ujarnya dalam sambutan, Rabu (22/5). Ketua Umum IKAPI,&nbsp;Oscar Sagita, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kerja panitia dalam menyukseskan acara Halal bi Halal tahun ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang selama ini berdedikasi dan berkomitmen untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya. "Saya mengucapkan selamat juga bagi kita semua, karena saat ini profesi kurator dan pengurus semakin berperan dalam kehidupan berbangsa. Profesi kita semua, diakui membantu negara dan masyarakat, lewat kerja-kerja profesional dan kerja sosial yang telah kita lakukan bersama, " ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum IKAPI, sekaligus Ketua Steering Committee Tisye Erlina Yunus juga mengingatkan IKAPI sebagai wadah berorganisasi hanya bisa menjadi kuat bila hubungan antar anggotanya baik. Oleh karena itu, momentum Halal bi Halal ini harus memperkuat hubungan sesama anggota. "Silaturahmi ini penting untuk memperkuat organisasi, saya mengapresiasi kerja keras panitia untuk mengumpulkan kami semua disini. Harapan saya, ke depan IKAPI akan semakin berperan dalam kehidupan bermasyarakat, " katanya. Sejak tahun 2002, IKAPI menjadi wadah organisasi bagi profesi kurator dan pengurus. Para anggota IKAPI menjalankan profesinya sesuai dengan UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diluar tugas dan fungsi pokok, sebagai organisasi profesi, IKAPI juga memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para kurator dan pengurus.&nbsp;

Pada Halal bi Halal kali ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada seluruh anggota IKAPI.

IKAPI Sebut Profesi Kurator Sudah Diakui Membantu Masyarakat dan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/fbf-4189393759.jpg" alt="Frankfurt Book Fair / sumber: dw.com" width="100%">
<figcaption>Frankfurt Book Fair / sumber: dw.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang berencana hadir dalam Frankfurt Book Fair (FBF) membatalkan keikutsertaannya tersebut usai FBF menyatakan dukungan terhadap Israel. Sebelumnya, FBF secara sepihak membatalkan acara penghargaan untuk Adania Shibli, penulis asal Palestina yang memenangkan penghargaan LiBeraturpreis 2023 atas novelnya yang berjudul &lsquo;Minor Detail&rsquo;. Novel tersebut menceritakan kisah nyata tentang para gadis Palestina yang diperkosa dan dibunuh oleh tentara Israel pada 1949. Meskipun banyak sastrawan yang memuji karya tersebut, sebuah surat kabar di Jerman menuduh novel Minor Detail sengaja menggambarkan Israel sebagai mesin pembunuh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/013083377/tangkal-hoaks-konflik-hamas-israel-tiktok-kerahkan-40000-pakar-keselamatan">Tangkal Hoaks Konflik Hamas-Israel, TikTok Kerahkan 40.000 Pakar Keselamatan</a> Direktur FBF menyampaikan bahwa organisasi tersebut mengutuk keras teror biadab Hamas terhadap Israel. Dia juga menegaskan bahwa penyelenggara bahkan akan menyediakan momen khusus atau panggung atas suara-suara Israel di pameran buku ini. Akibatnya, beberapa negara mengecam keputusan tersebut. Beberapa telah menarik diri atas pameran buku ini seperti Indonesia, Malaysia, Qatar, dan Uni Emirat Arab. IKAPI, sebelumnya diagendakan hadir sebagai bagian dari kegiatan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan budaya nasional Indonesia pada dunia lewat buku sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem perbukuan. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013082826/pemerintah-israel-kecam-gigi-hadid-karena-postingan-instagram-stories">Pemerintah Israel Kecam Gigi Hadid Karena Postingan Instagram Stories</a> Menurut IKAPI, seluruh sivitas buku termasuk penulis, penerbit atau penyelenggara pameran buku seharusnya meyakini bahwa buku memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda dan mencegah dominasi satu pikiran dalam menilai setiap peristiwa. Buku juga lah yang menyuarakan perdamaian dan menghapuskan penindasan di muka bumi. Sementara pameran buku mestinya menjadi ajang dialog yang adil. Hal ini jelas tidak tercermin pada penyelenggaraan pameran buku di Frankfurt yang justru menutup telinga atas penderitaan Palestina dan memberikan ruang pada Israel, seperti hanya membaca satu buku untuk mengerti keseluruhan peristiwa yang terjadi di dunia. Padahal ada banyak sisi yang bisa dilihat, untuk bisa memahami dan memberikan pengertian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013082462/iran-mengatakan-hamas-siap-bebaskan-199-sandera-jika-israel-hentikan-serangan-udara-ke-gaza">Iran Mengatakan Hamas Siap Bebaskan 199 Sandera Jika Israel Hentikan Serangan Udara ke Gaza</a> IKAPI menegaskan, sebagai suatu lembaga resmi di Indonesia, sebagaimana pemerintah dan rakyat Indonesia selalu berada pada sisi rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan yakin bahwa konflik takkan berhenti sebelum Palestina mendapatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, maka keputusan untuk menarik diri dari pameran FBF serta mengecam keberpihakan tersebut merupakan hal yang sudah sewajarnya diambil. Dalam keterangan persnya, IKAPI menyatakan: &ldquo;Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebagai bagian dari bangsa Indonesia berada di sisi Palestina dalam memperjuangkan kedaulatan. Dengan demikian, Ikapi menolah sikap Frankfurt Book Fair yang mendukung dan memberikan panggung lebih luas kepada Israel pada pameran tahun ini serta menafikan kepada Adania Shibli, penulis Palestina yang menggambarkan kekejaman Israel lewat novelnya berjudul&nbsp;Minor Detail&rdquo; Selain Ikapi sebagai bagian dari Kemendikbud Ristek yang batal hadir, beberapa penerbit Indonesia seperti Penerbit Mizan dan Penerbit Haru, juga membatalkan keikutsertaannya pada pameran buku tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/review/013082432/mengenal-apa-itu-bom-fosfor-putih-yang-diduga-digunakan-israel-dan-bahayanya-bagi-manusia">Mengenal Apa Itu Bom Fosfor Putih yang Diduga Digunakan Israel Dan Bahayanya Bagi Manusia</a> Direktur Penerbit Mizan, Haidar Bagir mengaku menyayangkan dan prihatin terhadap keberpihakan kiblat perbukuan terbesar di dunia (FBF) terhadap Israel dan membatalkan partisipasi Adania Shibli secara sepihak. Dirinya juga merasa lega karena Ikapi turut menarik diri dari FBF tahun ini. Sementara itu, Frankfurt Book Fair 2023 merupakan pameran buku terbesar di dunia yang diadakan setiap tahunnya dan dihadiri oleh ribuan penerbit buku dari berbagai negara. Acara ini dilaksanakan di Messe Frankfurt selama lima hari pada 18-22 Oktober 2023

Ikatan Penerbit Indonesia, sebagai bagian dari Kemendikbud Ristek, batal hadir di Frankfurt Book Fair karena penyelenggara dukung Israel.

IKAPI Batal Hadir di Frankfurt Book Fair usai Pihak Penyelenggara Menyatakan Dukungan Terhadap Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/kurator-4284907644.png" alt="MERUGIKAN: Terdakwa Rochmad Herdito (kiri) dan Wahid Budiman divonis bersalah karena menggelembungkan nilai tagihan dalam proses PKPU PT Alam Galaxy di Pengadilan Negeri Surabaya." width="100%">
<figcaption>MERUGIKAN: Terdakwa Rochmad Herdito (kiri) dan Wahid Budiman divonis bersalah karena menggelembungkan nilai tagihan dalam proses PKPU PT Alam Galaxy di Pengadilan Negeri Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kini jadi salah satu upaya hukum populer untuk menagih pembayaran. Namun, prosesnya berpotensi diwarnai cara nakal oleh oknum kurator. Berikut wawancara dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Syaiful Ma&rsquo;arif. Modus apa yang sering dilakukan oknum kurator nakal? Sering kali terjadi mark up tagihan. Misalnya, melebihkan nilai tagihan dari yang diajukan kreditur. Selain itu, mengalihkan aset secara melawan hukum. Biasanya, pengalihan ketika dalam keadaan pailit. Bisa untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Bagaimana langkah pihak yang dirugikan dalam proses PKPU? Debitur dan kreditur bisa melaporkan pengalihan aset secara melawan hukum ke kepolisian dengan dugaan penggelapan yang dibarengi dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) untuk melacak alur transaksinya. Aset dibeli siapa, terakhir pindah ke siapa supaya bisa disita aset itu. Bisa juga mengadukan dugaan pelanggaran kode etik ke dewan kehormatan organisasi profesi. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari &rsquo;&rsquo;permainan&rsquo;&rsquo; oknum kurator? Debitur dan kreditur silakan meminta proses perkembangan secara tertulis kepada pengurus atau kurator sehingga tahu keadaannya. Aset sudah laku apa belum, laku berapa, pembelinya siapa. Adakah sanksi organisasi profesi untuk kurator yang terbukti melakukan tindak pidana? Dewan kehormatan akan memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.&nbsp; --- DIBERITAKAN&nbsp;sebelumnya, dua kurator, Rochmad Herdito dan Wahid Budiman, dinyatakan terbukti bersalah melebihkan atau me-mark up nilai tagihan kreditur dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Alam Galaxy. Tagihan dua kreditur Rp 98,1 miliar dilebihkan menjadi Rp 220 miliar. Akibat perbuatan kedua terdakwa, PT Alam Galaxy tidak sanggup membayar tagihan kreditur hingga dipailitkan. Rochmad dan Wahid dihukum pidana dua tahun penjara. &rdquo;Mengadili, menyatakan terdakwa Rochmad Herdito dan Wahid Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menaikkan jumlah piutang kreditur dalam verifikasi PKPU,&rdquo; ujar Tongani, ketua majelis hakim, saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya&nbsp;Rabu (24/5). Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 400 angka 2 jo Pasal 234 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rochmad dan Wahid sebagai pengurus PKPU PT Alam Galaxy dinyatakan tidak cermat dan salah menghitung nilai tagihan kreditur. Menurut majelis, kedua terdakwa sebagai pengurus tidak boleh memasukkan bunga moratorium di tengah verifikasi. Namun, mereka tetap melakukannya hingga tagihan membengkak. Selain itu, nilai tagihan seharusnya berdasar jumlah yang tertera dalam permohonan PKPU yang diajukan pemohon dalam surat permohonannya. Kedua terdakwa sebagai pengurus tidak bisa begitu saja memasukkan tagihan lain di tengah verifikasi. &rdquo;Kedua terdakwa sebagai pengurus PKPU tidak independen karena memiliki kepentingan terhadap kreditur,&rdquo; kata hakim. Akibat perbuatan kedua terdakwa, PT Alam Galaxy selaku debitur diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Perusahaan properti itu tidak mampu membayar tagihan dari dua pemegang sahamnya, Atikah Ashiblie dan Hadi Sutiono, selaku kreditur yang mengajukan permohonan PKPU karena tagihannya dilebihkan terdakwa Rochmad dan Wahid. Tagihan Atikah Rp 39 miliar dilebihkan menjadi Rp 117,4 miliar dan tagihan Hadi dari Rp 59,1 miliar menjadi Rp 102,6 miliar. Kedua terdakwa akan mengajukan banding terhadap putusan hakim. Rochmad dan Wahid tetap tidak merasa bersalah melebihkan nilai tagihan kreditur. Namun, pengacara para terdakwa, Roy Coastrio, enggan menyampaikan alasan keberatan terhadap putusan hakim saat dikonfirmasi seusai sidang. &rdquo;Kami menghormati putusan hakim. Tapi, yang jelas kami akan melakukan upaya hukum,&rdquo; ujar Roy sembari bergegas pergi.&nbsp; <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Langgar Kode Etik Profesi, Kurator Bisa Dipecat</h3> </div> <div class="box-body">Koordinator Wilayah Surabaya Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ivan Wijaya menegaskan, pengurus PKPU pada dasarnya tidak boleh menggelembungkan nilai tagihan kreditur. Peraturan itu sudah jelas tertuang dalam undang-undang kepailitan dan PKPU.</div> <div class="box-body">&nbsp;</div> <div class="box-body">Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/nasional/01684903/oknum-dosen-ptn-di-kota-solo-diduga-aniaya-istri-hingga-babak-belur-gibran-laporkan">Oknum Dosen PTN di Kota Solo Diduga Aniaya Istri hingga Babak Belur, Gibran: Laporkan!</a></div> <div class="box-body"> Menurut dia, secara prosedural pengurus harus melakukan verifikasi lebih dulu ketika menerima tagihan dari kreditur. Tagihan itu harus dicocokkan dengan catatan-catatan dari debitur. Setelah itu, pengurus akan mengambil sikap. &rdquo;Intinya, pengurus harus mempunyai dasar yang kuat mengapa mengambil keputusan seperti itu (menentukan nilai tagihan, Red),&rdquo; kata Ivan. Jika berkeberatan dengan nilai tagihan dari pengurus, debitur bisa mengajukan keberatan kepada hakim pengawas. Debitur juga bisa menempuh langkah hukum lainnya. Dia menyatakan, selama ini jarang ada pengurus atau kurator yang menggelembungkan nilai tagihan kreditur. Selain itu, Ivan menambahkan, oknum pengurus dan kurator yang melanggar kode etik profesi bisa dikenai sanksi. Asalkan, ada pengaduan dari pihak yang dirugikan kepada Dewan Kehormatan AKPI. Kurator dan pengurus selaku terpadu akan disidang dulu. &rdquo;Akan ada sanksi jika terbukti bersalah, mulai teguran tertulis hingga pemecatan, bergantung tingkat pelanggarannya,&rdquo; jelas Ivan.&nbsp;(gas/c6/eko) </div>

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kini jadi salah satu upaya hukum populer untuk menagih pembayaran.

Modus Kurator Nakal, Mark Up Tagihan hingga Alihkan Aset

ikapi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikapi

Berita Terkini