<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Ramli-Rahim-Hilmi-Setiawan.jpg" alt="Ramli Rahim. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ramli Rahim. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyebut kinerja Mendikbud Nadiem Makarim jauh dari harapan para guru. Sebelumnya para guru menaruh banyak harapan dengan hadirnya seorang menteri dari kelangan milenial dan berhasil di bidang teknologi.  "Jujur saja, saat Nadiem ditunjuk menjadi menteri, IGI menaruh banyak harapan. Apalagi ia sosok muda yang diharapkan bertindak progresif," ungkap Ramli Rahim dalam keterangan persnya, Jumat (10/7).  Ramli Rahim menyebut, semula para guru meyakini bisa berbuat banyak untuk pendidikan dan guru. Apalagi Nadiem adalah anak muda yang sukses. Angkatan milenial dan sangat memahami teknologi. "Tadinya kita berharap profil menteri ini dapat menciptakan hal yang berbeda," imbuh Ramli. Pernyataan serupa sempat juga dikemukakan Ramli pada Webinar yang berlangsung baru-baru ini.  Terkait program Merdeka Belajar yang diusung Nadiem, menurut Ramli, sebetulnya itu adalah program lama. Sejak didengungkan Nadiem, program itu baru sebatas gimik dan slogan. Sebab berdasar data IGI, lebih dari 60 persen guru tidak bisa menggunakan teknologi.  Hal itu berimplikasi ketika sistem belajar pada masa pandemi covid-19. Sistem belajar yang ditawarkan Kemendikbud selama masa pandemi Covid-19 hanya membuat para guru kebingungan.  "Di masa pandemi bukan merdeka belajar yang terjadi, tapi sistem belajar terserah. Karena tidak ada gerakan serius dari kementerian. Kami saja dari IGI melakukan gerakan pelatihan pembelajaran jarak jauh. Lalu, kami meminta acuan dasar. Karena tanpa acuan dasar ini kemudian murid dan guru jadi stres," sesalnya.  Pada kesempatan yang sama, Ramli mengungkap hasil survei IGI. Survei tersebut dengan sampel para guru. Para guru diminta untuk menilai kinerja menteri selama sembilan bulan. "Survei guru menilai bahwa menteri ini biasa saja, di luar ekspektasi kami," jelas Ramli.  Hadirnya survei itu karena guru melalui IGI kinerja Nadiem tidak menjanjikan. Program guru penggerak yang target tidak spektakuler. Dari sejumlah 4,5 juta guru yang ditarget, hanya 10 ribu guru sebagai penggerak. Padahal, pada 2024 nanti banyak guru senior yang memasuki masa pensiun.  "Belum lagi janji kepada guru penggerak yang akan dijadikan sebagai kepala sekolah. Padahal hal ini bukanlah wewenang kementerian. Kalau pun bisa, bagaimana kementerian mengontrolnya," kata Ramli.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

IGI Sebut Kinerja Menteri Nadiem di Luar Harapan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Muhammad-Ramli-Rahim.jpg" alt="Muhammad Ramli Rahim" width="100%">
<figcaption>Muhammad Ramli Rahim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Organisasi profesi guru menagih janji Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perihal wacana buka sekolah kembali. Menurut Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, keputusan itu penting karena sejumlah daerah sudah memutuskan masuk sekolah dengan kondisi new normal. Padahal, belum ada kepastian dari Kemendikbud. Namun, di sisi lain, ada pula yang sudah menetapkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) bakal dilakukan hingga Desember 2020.  ”Ini terkesan jalan masing-masing. Daerah tak bisa seperti itu. Kemendikbud juga jangan diam saja, seolah lepas tangan,” katanya.  Kemendikbud, lanjut dia, seperti memberikan kebebasan kepada daerah dan sekolah tanpa koordinasi dengan gugus tugas Covid-19. Keputusan yang dibuat tanpa koordinasi dengan pusat dan gugus tugas dinilai akan sangat berbahaya. Sebab, ditengarai tanpa persiapan anggaran infrastruktur penyiapan di sekolah (masker, APD, hand sanitizer, wastafel, dll), sumber anggaran dari mana, dan kesiapan guru memahami protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan pokok.  ”Kami para guru, ortu, siswa cemas. Belum ada keputusan yang jelas dari Kemendikbud: apakah perpanjang PJJ atau membuka sekolah dengan protokol kesehatan di zona hijau?” ungkapnya.  Pihaknya merekomendasikan agar PJJ diperpanjang saja. Alasannya, demi keselamatan nyawa anak, guru, dan warga sekolah. Tentunya, itu disertai dengan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan PJJ (daring dan luring), termasuk pemenuhan fasilitas infrastruktur dan pelatihan guru dalam mengelola PJJ. Dengan demikian, PJJ tetap berkualitas dan tak membebani siswa.  Selain itu, merespons keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan awal tahun ajaran baru 2020, Ikatan Guru Indonesia (IGI) telah mempersiapkan blended learning sebagai solusi dalam ketidakpastian pandemi Covid-19. Ketua IGI M. Ramli mengungkapkan, sudah lebih dari tiga bulan tidak ada langkah konkret yang dilakukan Kemendikbud dalam mempersiapkan masa new normal yang saat ini dijalankan. ”Selama tiga bulan Kemendikbud seolah-olah menjalankan sistem ’kementerian terserah’, terutama dalam menjalankan proses pembelajaran dari rumah,” ungkapnya.  Sebab itu, IGI mengambil langkah cepat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan di hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tercatat, 1.458 pelatihan online digelar IGI sejak masa pandemi Covid-19. Diharapkan, setelah pelatihan, guru tak lagi menjalani PJJ dengan hanya mengirimkan tugas, bahkan soal ujian, kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp dan menunggu hasilnya.Dikonfirmasi mengenai kepastian pembukaan sekolah kembali yang dijanjikan sebelumnya, Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak. Pasalnya, belum ada keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari gugus tugas. Kami masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.  Di sisi lain, pemerintah tengah menggodok kemungkinan menggelar sekolah secara tatap muka kembali. Untuk tahap awal, rencananya diberlakukan pada SMP dan SMA terlebih dahulu. Pertimbangan itu diambil karena berdasar evaluasi, pembelajaran secara daring tak berjalan optimal. ”Di beberapa daerah yang kesulitan internet, tidak ada proses belajar mengajar,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menggelar wawancara secara online kemarin (8/6).  Ma’ruf menyebut ketentuan siswa kembali ke sekolah hanya berlaku untuk daerah yang status persebaran Covid-19 di level hijau.

IGI Sebut Kemendikbud seperti Kementerian Terserah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hari-Pertama-Siswa-Masuk-Sekolah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="ILUSTRASI SISWA SEKOLAH - (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI SISWA SEKOLAH - (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana membuka sekolah dan memulai tahun pelajaran baru di tengah pandemi Covid-19 menuai kekhawatiran dari para guru. Aktivitas di sekolah justru ditakutkan bisa menimbulkan masalah baru.  ”Banyak guru yang khawatir jika sekolah kembali dibuka malah jadi tempat persebaran,” tutur Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo.  Menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk memulai kegiatan belajar siswa di sekolah. Untuk daerah-daerah yang tidak ada kasus, jauh dari episentrum, dan tidak ada persebaran Covid-19 atau berstatus hijau, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Namun, itu tidak berlaku di daerah dengan status persebaran Covid-19 berwarna merah. ”Sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut tentunya tidak berani berspekulasi,” ujarnya.  Senada, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) M. Ramli menyatakan bahwa wacana membuka sekolah saat pandemi terlalu berani. Sebab, akan sulit mengontrol siswa, terutama siswa SD, untuk dapat mematuhi protokol kesehatan sepenuhnya. ”Di dalam kelas mungkin saja dibuat sesuai protokol kesehatan, tapi di luar kelas bagaimana?” ujarnya.  Kemendikbud, papar dia, harus mengakui bahwa Indonesia belum siap menghadapi pembelajaran dalam kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, dia mengusulkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/15/05/2020/tahun-ajaran-baru-2020-2021-sekolah-tetap-dimulai-juli/">tahun pelajaran baru diundur</a> hingga Januari tahun depan. Dengan begitu, persiapannya jelas. Terutama untuk peningkatan kompetensi guru yang keteteran. ”Kalau sekolah tidak dibuka, untuk apa tahun pelajaran baru dijalankan?” ungkapnya.  Apabila hanya mengandalkan kelas jarak jauh atau pembelajaran dari TVRI dan RRI, menurut Ramli, akan sangat kurang. Konten pembelajaran tersebut jauh dari kurikulum.  Ramli memaparkan, di lapangan, guru-guru yang tergabung dalam IGI sudah bekerja keras membantu guru lain berkembang dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Tapi, pemerintah kurang mendukung. Sebab, pedoman pembelajaran jarak jauh belum mengutamakan belajar dalam format <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/15/07/2019/ajak-anak-lewati-tahun-ajaran-baru-dengan-5-langkah-menyenangkan/">guru mengajar siswa</a> dan siswa diajar gurunya.  Sejauh ini Kemendikbud masih mengarahkan ke berbagai portal dan media lain yang jelas memutus komunikasi antara siswa dan guru. Padahal, papar Ramli, belajar daring bisa optimal dengan syarat guru memiliki skill yang cukup, ketersediaan kuota internet, dan alat pendukung. Pihaknya menyanggupi dapat membantu meningkatkan mutu guru dalam waktu enam bulan asal mendapat kepercayaan penuh.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, wacana pembukaan sekolah perlu dipertimbangkan dengan matang. Menurut dia, pembukaan sekolah di masa pandemi merupakan sebuah pertaruhan besar. Apalagi, hingga saat ini laju penularan virus korona di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.  Bahkan, <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2020/rungkut-dan-krembangan-penularan-covid-19-tertinggi-di-surabaya/">kurva kasus positif Covid-19</a> di sejumlah daerah malah menunjukkan peningkatan tajam. ”Sehingga jika dipaksakan membuka sekolah di wilayah-wilayah tersebut, potensi penularannya di kalangan peserta belajar-mengajar akan sangat besar,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Khawatir Persebaran Covid-19, Guru Usul Tahun Pelajaran Baru Diundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ANTISIPASI-DULUAN_GUSTI-AMBRIKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="ANTISIPASI DULUAN: Guru dan sebagian besar murid SD Kristen GPIB, Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan masker saat belajar mengajar di dalam kelas mereka. Tampak guru kelas V ini membagikan soal mata pelajaran kepada muridnya, Rabu (18/9).GUSTI AMBRI/" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI DULUAN: Guru dan sebagian besar murid SD Kristen GPIB, Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan masker saat belajar mengajar di dalam kelas mereka. Tampak guru kelas V ini membagikan soal mata pelajaran kepada muridnya, Rabu (18/9).GUSTI AMBRI/</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 disorot. Pemicunya adalah pemangkasan tunjangan profesi guru (TPG). Tidak tanggung-tanggung, nilainya sekitar Rp 3 triliun.  Semula, anggaran TPG untuk para PNS daerah ditetapkan Rp 53,836 triliun. Setelah Perpres 54/2020 terbit, jumlahnya dipotong menjadi Rp 50,881 triliun. Tunjangan guru lainnya juga dipotong. Misalnya, tunjangan khusus guru PNS di daerah khusus berkurang dari Rp 2,063 triliun menjadi Rp 1,985 triliun.  Pemotongan anggaran TPG itu sontak menuai respons negatif dari sejumlah kalangan. ’’Saya sebenarnya menyayangkan kalau sampai ada pemotongan TPG. Karena TPG itu menjadi hak guru,’’ kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi kemarin (19/4).  Menurut dia, TPG untuk para guru PNS daerah sebaiknya jangan dipotong. Pemerintah, kata Unifah, bisa menyisir anggaran lain yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan guru. Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, guru-guru juga terdampak dari sektor ekonomi.  Unifah mengatakan, ada banyak pos anggaran yang bisa dipotong daripada harus memangkas anggaran TPG. Misalnya, anggaran perjalanan dinas, kegiatan rapat-rapat, serta anggaran pembangunan dan belanja modal. Program lain seperti organisasi penggerak yang digagas sebelum ada wabah bisa ditunda dulu.  Kemudian, pemangkasan juga bisa memanfaatkan dana penyelenggaraan ujian nasional (UN). Seperti diketahui, pemerintah sudah memutuskan UN tahun ini ditiadakan. Anggaran UN tahun ini sekitar Rp 400 miliar. ’’Dari pos-pos tersebut, bisa disisihkan Rp 3 triliun,’’ tuturnya.  Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli berharap Kemendikbud memiliki empati yang tinggi terhadap guru. ’’Guru-guru juga sama, menghadapi dampak Covid-19,’’ jelasnya.  Ramli lebih mendukung realokasi anggaran pendidikan dilakukan untuk program-program yang kurang bermanfaat. Di antara program yang kurang bermanfaat adalah organisasi penggerak. Ramli menuturkan, program organisasi penggerak dengan anggaran sekitar Rp 595 miliar bakal tidak berjalan maksimal.  Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih juga menilai pemangkasan tersebut tidak tepat. Sebab, akan berimbas langsung pada kesejahteraan tenaga pendidik.  Jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum banyak komentar soal pemotongan anggaran TPG untuk guru PNS daerah itu. ’’Kita cek, (pengurangan itu, Red) kan ada yang pensiun dan lain-lain,’’ kata Sekjen Kemendikbud Ainun Naim.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

Anggaran Tunjangan Profesi Guru Dipangkas Rp 3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/sekolah-blank-spot.jpg" alt="TERUS BELAJAR: Suasana belajar di salah satu SDN di Desa Badean, Kecamatan Sukorambi. Kecamatan ini masuk catatan diskominfo sebagai wilayah blank spot. (Dwi Siswanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERUS BELAJAR: Suasana belajar di salah satu SDN di Desa Badean, Kecamatan Sukorambi. Kecamatan ini masuk catatan diskominfo sebagai wilayah blank spot. (Dwi Siswanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perubahan juknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum terlalu berdampak pada sebagian sekolah. Jangankan untuk mengubah alokasi penggunaan menyesuaikan kondisi, dananya saja belum cair.  Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mendapat keluhan terkait dengan pencairan dana BOS yang tersendat ini. Misalnya, di SMKN 1 Al Mubarkeya di Aceh Besar. Hingga saat ini, pencairan gelombang I bahkan belum diterima. Kondisi yang sama dirasakan sekolah di wilayah Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Meski ada SK penetapan sejak beberapa minggu lalu, dana BOS belum diterima.  Tidak jauh beda dengan dua daerah tersebut, sekolah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mengalami hal serupa. Para guru sampai kewalahan menanggung pulsa internet untuk kegiatan belajar dari rumah. ”Jatim (Jawa Timur, Red) juga belum. Semua Jatim tahap II belum,” ungkapnya kemarin (16/4).  Ramli mengakui, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan keterlambatan pencairan tersebut. Mulai penggunaan rekening daerah, terlambat update dapodik, rekening bukan atas nama lembaga (perseorangan), rekening ganda, hingga rekening tidak aktif.  Meski begitu, kondisi itu harus segera disikapi pemerintah pusat. Khususnya terkait dengan kendala dan masalah di lapangan soal pencairan tersebut. Sebab, guru dan siswa sudah kesulitan paket kuota data dalam pembelajaran kelas maya selama masa pandemi saat ini. Bahkan, sejumlah sekolah terpaksa ngutang demi membiayai kegiatan operasional mereka.  ”Sekarang yang menjadi masalah dan harus ada solusi segera adalah dana BOS-nya belum cair di banyak daerah dan sekolah,” tegasnya.  Dimintai konfirmasi tentang kondisi tersebut, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Isu-Isu Strategis Fiona Handayani membenarkan memang ada yang belum menerima dana BOS. Namun, jumlahnya kecil sekali. Hanya 1.273 sekolah atau sekitar 0,59 persen. Penyebabnya, rekening tidak aktif atau ganda. Sisanya, 99,41 persen, sudah menerima dana BOS. ”Saat ini dana BOS sudah hampir seluruhnya cair ya,” ujarnya.  Bagi sekolah yang bermasalah dengan rekening ganda atau tidak aktif tersebut, Fiona menyatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi intens dengan pihak sekolah, daerah, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rencananya, dana BOS mereka disalurkan di tahap IV. Namun, dia belum mendapat kepastian pencairan tahap IV karena bergantung kesiapan rekening setiap sekolah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Belum Semua Dana BOS Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SD-Sidoarjo-boy.jpg" alt="DEKAT RUMAH: Dwi Theisyane (kiri) memasukkan data calon siswa SDN Pucang III atas nama Yofi Syahputra yang didaftarkan orang tuanya, Sofiah. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEKAT RUMAH: Dwi Theisyane (kiri) memasukkan data calon siswa SDN Pucang III atas nama Yofi Syahputra yang didaftarkan orang tuanya, Sofiah. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan agar jalur prestasi dalam PPDB 2020 dihapus. Usul itu mencuat seusai dilakukannya survei soal keabsahan nilai rapor. Ada indikasi rapor bisa dimanipulasi.  Ketua Umum IGI Muhammad Ramli menjelaskan, survei itu dilakukan sehari setelah Mendikbud mengumumkan bahwa nilai rapor menjadi pertimbangan jalur prestasi. Hasil survei pada guru-guru di 34 provinsi di Indonesia tersebut mengejutkan. Dari 410 responden yang memberikan pendapatnya, 81,94 persen guru menyatakan bahwa nilai rapor bisa dimanipulasi.  ”IGI mengajukan pertanyaan, PPDB 2020 akan menggunakan nilai rapor untuk penerimaan SMA dan SMP. Menurut Bapak dan Ibu sebagai guru, apakah nilai-nilai rapor tersebut bisa dimanipulasi?” ungkap Ramli kemarin (29/3).  Dari 410 responden itu, sebanyak 148 responden atau 36,09 persen menyatakan sangat bisa dan 188 responden (45,85 persen) mengatakan bisa. Lainnya, 18,06 persen menjawab tidak yakin, 4,4 persen sulit, 10 persen sangat sulit, dan sisanya 3,66 persen menyatakan mustahil atau tidak mungkin. ”Yang tidak yakin nilai rapor bisa dimanipulasi karena selama ini mereka sudah menggunakan e-rapor,” terangnya. Sehingga sangat sulit melakukan manipulasi.  Ramli mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran penggunaan e-rapor. Ternyata, masih banyak siswa SD kelas VI dan siswa SMP kelas IX calon peserta PPDB tahun ini yang belum menggunakan e-rapor. ”Data keseluruhan yang kami peroleh hanya 30 sampai 40 persen sekolah di Indonesia yang sudah menggunakan,” ungkapnya.  Karena itu, Ramli menilai penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi tidak layak untuk digunakan. Ada indikasi kecurangan dengan pengubahan nilai rapor. Apalagi, ada sebagian guru yang menyatakan bahwa wali kelas dan kepala sekolah di SD dan SMP biasanya sulit menolak permintaan orang-orang tertentu untuk mengubah nilai rapor. Belum lagi yang disertai ancaman atau pendekatan personal.  Ramli menyarankan agar PPDB tahun ini cukup menggunakan jalur domisili atau perpindahan orang tua. Dengan sistem itu, pemerintah turun tangan menentukan posisi sekolah bagi siapa pun peserta PPDB 2020. ”Sementara jalur prestasi dapat digunakan jika e-rapor sudah diberlakukan minimal 65 persen,” tuturnya.

PPDB 2020, IGI Usul Hapus Jalur Prestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/forum-honorer-kami-mau-diakomodasi-semua_c_274823.jpg" alt="Forum Honorer semua anggotanya diakomodasi diterima di PPPK (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Forum Honorer semua anggotanya diakomodasi diterima di PPPK (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib lebih dari 51 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini tidak jelas. Meski sudah selesai mengikuti seleksi pada Maret 2019, surat keputusan (SK) sebagai PPPK atau P3K hingga sekarang belum keluar. Mayoritas merupakan guru atau dosen.  Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim membenarkan bahwa sampai saat ini nasib PPPK belum jelas. ”SK PPPK sampai sekarang belum keluar karena belum ada perpres (peraturan presiden, Red). Padahal sudah setahun (rekrutmen),” katanya kemarin (11/1).  Di lapangan, ungkap Ramli, ada pemda yang berinisiatif mempekerjakan para tenaga PPPK yang telah dinyatakan lulus ujian. Namun, itu hanya ada di sejumlah daerah. Tidak berlaku secara nasional.  Ramli menengarai rekrutmen PPPK yang dilaksanakan Februari hingga April 2019 tersebut semata-mata kepentingan politik. Saat itu respons publik sangat positif saat dibuka pendaftaran seleksi PPPK. Kebetulan, saat itu menjelang Pilpres 2019.  Idealnya, menurut Ramli, ketika rekrutmen PPPK sudah dijalankan, perpres segera terbit. Dengan begitu, ada landasan hukum penerbitan SK PPPK.  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menuntut SK para PPPK yang lulus seleksi segera diterbitkan. Sebagaimana diketahui, pegawai dengan status PPPK memiliki hak penghasilan layaknya pegawai negeri sipil (PNS). Hanya, mereka tidak mendapatkan hak pensiun.  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan rekrutmen PPPK. PGRI, kata dia, menerima banyak laporan dari berbagai daerah bahwa penyelesaian status PPPK belum tuntas. ”Para guru yang sudah menyelesaikan tahapan seleksi dan dinyatakan lolos hingga kini masih menggantung proses penerimaan surat keputusannya,” ungkap dia.  Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana tidak memberikan komentar banyak soal permasalahan tersebut. ”(Penerbitan SK PPPK, Red) masih menunggu payung hukumnya. Sebentar lagi,” tuturnya. Namun, dia tidak memberikan informasi perkiraan kapan perpres itu keluar.  Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono menegaskan bahwa persoalan pengangkatan PPPK tinggal menunggu regulasi saja. Setelah regulasi atau payung hukumnya sudah ada, BKN langsung memproses pengangkatan PPPK. Dia menjelaskan bahwa urusan regulasi ada di Kementerian PAN-RB.

SK PPPK Terhambat, BKN Berdalih Tunggu Perpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Siswi-SMAN-Jakarta-Adi-Ibrahim.jpg" alt="Sejumlah siswa membaca buku pelajaran jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 40 Jakarta Utara, Minggu (1/4). (Adi Ibrahim/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa membaca buku pelajaran jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 40 Jakarta Utara, Minggu (1/4). (Adi Ibrahim/JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan buruknya hasil para siswa Indonesia di Programme for International Student Assessment (PISA). Evaluasi tersebut menyangkut program pemerintah, juga perlunya merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  ”Hampir 20 tahun dengan anggaran ribuan triliun (rupiah, Red) kita telah berhasil mempertahankan kebodohan,” ujar pengamat pendidikan Indra Charismiadji kepada Jawa Pos kemarin (4/12).  Hasil PISA yang dirilis The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan, kemampuan membaca siswa tanah air meraih skor 371. Jauh di bawah rata-rata, yakni 487.  Demikian pula kemampuan matematika. Hanya mencapai 379 poin dari rata-rata 487 poin. Begitu juga menilik kemampuan sains siswa Indonesia dengan skor 389. Angka tersebut selisih 100 poin dari rata-rata 489 poin.  Menurut Indra, legislatif harus berani membuat UU Sisdiknas yang baru. Harus masuk prolegnas (program legislatif nasional). Sebab, mutu pendidikan Indonesia sudah parah. Sementara pemerintah harus bertanggung jawab. Pelatihan guru, perekrutan guru, dana bos, pembangunan unit sekolah baru, dan banyak hal lainnya harus dievaluasi.  ”Tugas pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas nggak selama 20 tahun ini?” selorohnya.  Ketua Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah sistem pendidikan dengan mengedepankan keahlian. Hal itu bisa dipelajari langsung dari negara tetangga Singapura yang berhasil mengelola pendidikan dengan menempati posisi puncak PISA 2015.  Ramli menjelaskan, kunci utama keberhasilan Singapura terletak pada sistem pendidikan yang berbasis pada keahlian atau prestasi, kurikulum, anggaran pendidikan, kualitas guru, dan desentralisasi pendidikan. Melalui sistem pendidikan yang mengedepankan meritokrasi tersebut, kompetensi anak bisa teridentifikasi secara lebih baik. ”Bahkan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang berdasar bakat yang dimiliki,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menuturkan, hasil PISA akan menjadi bahan refleksi untuk perbaikan. Mencari tahu penyebab rendahnya skor tersebut dan mengetahui kekurangan yang dialami siswa tanah air.

Pendidikan Nasional setelah Hasil Buruk di PISA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Muhammad-Ramli-Rahim.jpg" alt="Muhammad Ramli Rahim" width="100%">
<figcaption>Muhammad Ramli Rahim</figcaption>
</figure>ANGGARAN pendidikan kita sangat minim. Dipakai untuk mengurusi siswa, guru, dan sekolah hingga pelosok Indonesia. Angka itu bisa jadi tidak utuh ketika sampai ke kepala sekolah di daerah-daerah.  Apalagi jika ada potongan di sana sini. Tapi, saya tidak tahu di Pasuruan seperti apa. Saya tidak menuduh. Hanya memang banyak yang demikian.  Ada juga, kadang-kadang anggaran yang diterima sekolah untuk komite dipotong kepala sekolah itu sendiri. Misalnya, buat membangun <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/11/2019/dari-kunjungan-nadiem-ke-pasuruan-temui-keluarga-korban-sdn-gentong/">ruang kelas baru</a>. Anggarannya Rp 100 juta. Itu 10 persennya diminta kepala sekolah.  Menurut saya, mentalitas kita memang sudah rusak. Jadi, hal seperti itu di dunia pendidikan memang parah. Apalagi kalau anggaran proyek tersebut berasal dari pemerintah daerah. Dipotongnya jauh lebih parah. Kan harus melewati banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Praktis, hasilnya akan jauh dari kualitas. Tidak sesuai standar spesifikasi.  Robohnya empat ruang kelas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/11/2019/mendikbud-nadiem-kirim-tim-investigasi-kasus-atap-sekolah-runtuh/">SDN Gentong</a>, Pasuruan, bisa menjadi refleksi bagi semua pihak. Termasuk pemerintah. Terkait kurangnya pengawasan. Mulai pengawasan pengajuan anggaran, penyaluran dan pengelolaan dana, pembangunan, hingga perawatan. Kita berharap pengawas sekolah itu responsif. Begitu ada masalah, bisa dikomunikasikan. Dilaporkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan ketentuan.  Misalnya, saat proses pembangunan dalam rangka rehabilitasi maupun renovasi. Jelas harus ada yang mengawal. Kita tidak tahu modus rekanan yang menggarap proyek dan niatnya seperti apa. Pengawas harus mengantisipasi yang nakal dan berusaha mengakali spesifikasi untuk mengambil keuntungan.  Tapi, mau bagaimana lagi. Sudah telanjur kejadian. Ya harus dilakukan investigasi secara tuntas. Apalagi, peristiwa tersebut menimbulkan korban meninggal dunia. Jadi, menurut saya, ke depan pihak sekolah harus mengawasi dirinya sendiri dengan lebih baik. Harus dan berani melaporkan kalau ada pelanggaran. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara transparan. Dalam pengambilan keputusan untuk merehabilitasi ulang atau sekadar renovasi. Semuanya harus melalui verifikasi. Ditinjau ulang. Apakah bangunan itu hanya butuh renovasi atau memang butuh rehab. Kalau bangunannya kuat, ya bisa renovasi saja. Tapi, kalau bangunannya sudah rapuh, ya harus direhab. Dibangun baru.  <hr />  *) Ketua umum Ikatan Guru Indonesia  **) Disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Pengawas Harus Lebih Responsif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_1_5401.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi kecurangan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan ujian nasional (unas). Termasuk yang berbasis komputer (UNBK). Misalnya, laporan yang baru muncul mengenai beredarnya foto soal UNBK yang disebar peserta ujian melalui aplikasi LINE.  Situasi tersebut mempertegas bahwa problem unas sampai saat ini adalah pengawasan. Ketika ujian masih menggunakan kertas, pengawasan yang lemah memicu kebocoran soal ujian. Dari soal ujian yang bocor itulah kemudian dibuat kunci jawabannya.  Demikian pula ketika mayoritas ujian menggunakan komputer. Ruang terjadinya pelanggaran atau <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/03/04/2019/soal-unbk-bocor-lewat-grup-line/">kecurangan tetap terbuka</a>. Lagi-lagi disebabkan lemahnya pengawasan. Foto soal ujian yang beredar di LINE menunjukkan bahwa pengawasan oleh petugas di ruang ujian kurang maksimal.  Pengawasan perlu diperkuat. Salah satunya, pengawasan UNBK dengan menggunakan CCTV atau kamera pengawas. Bahkan bisa dimonitor secara nasional. Diawasi langsung oleh tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan begitu, kesempatan untuk berbuat curang bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan.  Pelaksanaan pengawasan unas atau UNBK tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada guru. Bukan berarti tidak memercayai guru. Namun, guru atau sekolah juga memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan UNBK. Di antaranya, mendapat nilai rata-rata setinggi-tingginya sehingga bisa dicap sebagai sekolah yang berhasil.  Penyediaan CCTV sebagai media pengawasan UNBK dan dipantau secara nasional bukan hal yang mustahil. Apalagi jika pelaksanaan UNBK sudah terintegrasi antara SMP, SMA, dan SMK. Artinya, komputer di SMP bisa digunakan siswa SMA atau sebaliknya.  Dengan integrasi tersebut, tentu tidak dibutuhkan banyak komputer atau ruang ujian. Pengadaan CCTV tidak begitu besar, tetapi dampaknya akan cukup signifikan. Yakni, pelaksanaan ujian yang benar-benar berkualitas. Hasilnya pun menunjukkan kemampuan siswa apa adanya.  Selain itu, yang perlu dicermati adalah masa setelah pelaksanaan unas. UNBK pada dasarnya adalah media untuk memetakan kondisi kualitas pendidikan. Setelah hasilnya diketahui, bisa dilakukan intervensi perbaikan bagi sekolah yang belum baik.  Hanya, saya belum melihat intervensi kualitas pendidikan berbasis nilai ujian nasional. Misalnya, pada rata-rata nilai siswa di daerah tertentu yang rendah, harus dilihat langsung apa penyebabnya. Sebab, bisa jadi gurunya kurang. Atau, layanan penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang tidak memenuhi.  Saya tegaskan, ketika ada sekolah yang nilai unasnya jeblok, jangan langsung sekolah itu dicap gagal. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus melihat lebih dalam apa penyebabnya. Kemudian, dicarikan solusi yang sesuai.  Disarikan dari wawancara dengan Hilmi Setiawan

Problem Lemahnya Pengawasan