<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/notaris-674879285.jpg" alt="Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tri Firdaus Akbarsyah dalam seminar internasional di kampus Universitas Yarsi di Jakarta (30/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tri Firdaus Akbarsyah dalam seminar internasional di kampus Universitas Yarsi di Jakarta (30/4).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Notaris bukan sebuah profesi sembarangan di Jerman. Pasalnya untuk bisa mendapatkan surat keputusan (SK) sebagai notaris, warga di Jerman butuh waktu sembilan tahun. Lebih lama dibandingkan untuk menjadi dokter di Indonesia, yan butuh waktu delapan tahun saja. Informasi soal lamanya menjadi notaris di Jerman itu, disampaikan Rektor Universitas Yarsi Prof Fasli Jalal. "Dua hari ini saya belajar banyak. Betapa di Jerman begitu serius mendidik notaris," kata dia dalam seminar nasional soal Peran Notaris di Era Revolusi Industri 5.0 oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di kampus Universitas Yarsi pada Selasa (30/4). Acara tersebut juga melibatkan The Federal German Chamber of Notaries. Fasli menjelaskan untuk jadi seorang notaris di Jerman, diawali dengan kuliah hukum selama empat tahun penuh. Setelah itu bekerja atau magang bersama jaksa atau hakim di sana selama dua tahun. Setelah itu hanya sekitar satu sampai dua persen saja peserta terbaik, yang bisa mengikuti pendidikan lanjutan calon notaris. "Pendidikan lanjutan calon notaris ini selama tiga tahun," katanya. Pendidikan ini memang lebih bersifat non akademik. Yaitu berupa kegiatan magang atau sejenisnya. Setelah itu dilakukan peninjauan oleh Kementerian Hukum Jerman. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka dikeluarkan SK sebagai notaris. Jadi, ditotal butuh waktu sembilan tahun untuk jadi notaris di Jerman. "Bayangkan empat tahun kuliah. Ditambah lagi dua tahun. Lalu tiga tahun lagi. Luar biasa," katanya. Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu sistem pendidikan notaris di Indonesia juga hampir sama. Selain ada pendidikan akademik juga ada pendidikan profesi. Meskipun waktu yang dibutuhkan tidak selama di Jerman. Pada kesempatan yang sama Ketua Umum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah menoroti Revolusi Industri 5.0 yang sudah di depan mata. Baginya Revolusi Industri 5.0 adalah penggabungan teknologi canggih yang semakin berkembang saat ini. Seperti kecerdasan buatan, robotik, and sejenisnya. "Penggabungan teknologi canggih itu dengan inovasi manusia, mendorong pengembangan sistem produksi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan kebermanfaatan," katanya. Dia tidak bisa mengelak bahwa Revolusi Industri 5.0 itu juga akan bersinggungan dengan profesi notaris. Untuk itu dia berharap para notaris untuk bisa terus berinovasi dan memacu kreativitas. Sehingga bisa menjawab tantangan yang muncul dari Revolusi Industri 5.0 mendatang. Isu-isu di profesi notaris yang berkembang belakangan adalah adanya cyber notary atau e-notaris. Dia menegaskan sejak 2000 lalu, notaris di Indonesia sudah bersinggungan dengan dunia digital. Tepatnya ketika Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan penerbitan dokumen pengesahan bahan hukum secara elektronik. Tetapi dia menegaskan e-notaris jangan diartikan pertemuan atau penghadapan langsung notaris dengan klien dalam media digital. "Banyak notaris keberatan," katanya. Karena sulit untuk menjamin keabsahannya.

Fasli menjelaskan untuk jadi seorang notaris di Jerman, diawali dengan kuliah hukum selama empat tahun penuh.

Lebih Lama Ketimbang Dokter, Jadi Notaris di Jerman Butuh Waktu Sembilan Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220405-WA0036.jpg" alt="ILUSTRASI: Kegiatan pelantikan notaris. (Dok. Humas Kemenkumham Jatim)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kegiatan pelantikan notaris. (Dok. Humas Kemenkumham Jatim)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU)&nbsp;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo R. Muzhar menyatakan, pihaknya telah berupaya maksimal melakukan mediasi pihak-pihak yang berpolemik dengan harapan adanya penyelesaian permasalahan sehingga keutuhan Ikatan Notaris Indonesia (INI)&nbsp;sebagai wadah tunggal tetap terjaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan merespons munculnya polemik kepengurusan Pengurus Pusat (PP) INI. Ditjen AHU Kemenkumham, sebagai pembina dan pengawas notaris perlu merespons dan mengambil sikap terkait munculnya dualisme kepengurusan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam setiap kesempatan, Kemenkumham juga selalu menegaskan agar permasalahan di internal organisasi dapat diselesaikan secara internal Organisasi INI, baik pengurus pusat maupun pengurus di tingkat wilayah," kata Cahyo R. Muzhar dalam keterangannya, Rabu (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014490483/kalahkan-arema-fc-1-0-persebaya-akhiri-puasa-kemenangan-di-laga-tandang">Kalahkan Arema FC 1-0, Persebaya Akhiri Puasa Kemenangan di Laga Tandang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo menjelaskan, munculnya dualisme tersebut, perlu diselesaikan untuk menjaga netralitas pemerintah. Kemenkumham dalam hal ini Ditjen AHU sebagai pembina dan pengawas mengambil sikap netral dan tidak berpihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, adanya keluhan dari masyarakat khususnya calon notaris yang akan mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dan Magang Bersama (MABER) yang akan diselenggarakan oleh masing-masing pihak pengurus INI yang sedang berkonflik, maka Kemenkumham Ditjen AHU tidak mengakui UKEN tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas ketidakpatuhan tersebut, Ditjen AHU mengambil sikap bahwa pelaksanaan UKEN tersebut tidak sah dan kepada penyelenggara agar menghentikan kegiatan UKEN dan MABER yang mengatas namakan organisasi INI hingga permasalahan organisasi INI selesai," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014490481/sukses-di-filipina-dan-thailand-tiktok-rising-kini-diluncurkan-di-indonesia">Sukses di Filipina dan Thailand, TikTok Rising Kini Diluncurkan di Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan dalam UU tidak ada penarikan penarikan apapun dari&nbsp; Kemenkumham, dalam setiap kegiatan Sosialisasi Kenotarian</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang perlu diketahui adalah saat ini para notaris banyak yang menjerit soal pembiayaan, ini sudah jadi keprihatinan bersama. Perkumpulan itu sudah memungut iuran. Saya sudah pernah menyurati INI, kalau mau membuat kegiatan bisa menggunakan Kantor Kemenkumham, atau yang di daerah itu menggunakan kantor wilayah (Kanwi) masing-masing," ucap Cahyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo menuturkan, UKEN diatur dalan UUD hanya saja penyebutannya bukan UKEN melainkan Kode Etik Profesi. Ia menekankan, pemerintah pun berhak untuk menyelenggarakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014490475/ramalan-zodiak-leo-dan-virgo-28-maret-2024-mulai-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 28 Maret 2024: Mulai dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya gini memang kita akuin organisasi INI penting banyak notaris hebat yang sudah melahirkan banyak Akta, tapi kami akui kami bukan Notaris oleh karena itu nanti kewenangannya akan diambil alih sama pemerintah, tapi pemerintah juga bisa mengajak organisasi atau lembaga lain jadi sifatnya opsional kalau pemerintah soal UKEN ini," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahyo mengimbau, kisruh tersebut dapat diselesaikan dengan baik. "Memang UU-nya mengatur organisasi tunggal tapi bukan berarti mutlak tunggal, kita bisa merevisi UUD itu enggak masalah dan bisa dibuat lebih dari satu enggak masalah, tapi kedua pihak menginginkan tetap tunggal, dalam setiap kesempatan ingin tunggal tapi keduanya masih ingin jadi ketua. Sebetulnya enggak sulit untuk mengubah UUD," pungkasnya.</div>

Pernyataan itu disampaikan merespons munculnya polemik kepengurusan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kemenkumham Imbau Polemik Kepengurusan INI Dapat Terselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/INI-2960583856.png" alt="Ketua Pengwil Jatim INI terpilih Isy Karimah Syakir (kanan) dan lawannya di Konferwil, Siti Anggraenie&nbsp;Hapsari&nbsp;(kiri)." width="100%">
<figcaption>Ketua Pengwil Jatim INI terpilih Isy Karimah Syakir (kanan) dan lawannya di Konferwil, Siti Anggraenie&nbsp;Hapsari&nbsp;(kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Konferensi Wilayah (Konferwil) Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang digelar di Grand Empire Palace pada Selasa (9/1) akhirnya menghasilkan ketua baru. Isy Karimah Syakir. terpilih dengan suara terbanyak mengungguli Siti Anggraenie Hapsari. Hasil penghitungan suara menyatakan, Isy Karimah Syakir meraih 869 suara, Siti Anggraenie Hapsari 609 suara, dan suara tidak sah mencapai 13 suara. Dengan selisih yang cukup jauh, yakni 260 suara, Isy Karimah tampil sebagai ketua baru Pengwil Jatim INI untuk periode 2023-2026. Siti Anggraenie yang mencalonkan lagi untuk periode keduanya pun harus lengser. "Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kami. Ini adalah amanah yang berat untuk kami emban tapi dengan kerja sama dan dukungan semua pihak kami akan bekerja untuk memajukan notaris di Jawa Timur," kata Isy Karimah Syakir. Meski digelar di tengah perpecahan Pengurus Pusat INI, acara konferwil berlangsung kondusif. Semua proses pemilihan berlangsung tertib. Mulai dari pendataan pemilih, pencoblosan suara, hingga penghitungan suara berjalan lancar. Sesi pembahasan tata tertib juga berlangsung mulus. Sebanyak 1.300 notaris yang menjadi pemilih menunaikan hak suaranya tanpa kendala. Siti Anggraenie mengaku bersyukur karena acara berlangsung dengan tertib. Laporan pertanggungjawaban yang dia paparkan kepada para peserta Konferwil juga diterima dengan baik. Dua kubu calon ketua bersaing dengan sehat. Tidak ada intimidasi terhadap pendukung calon lain. &ldquo;Sudah bukan rahasia lagi bahwa PP INI ada dua ketua hasil kongres. Namun, ternyata di Jatim hanya ada satu Konferwil. Satu-satunya konferwil ini pun berlangsung adem, damai, dan tenang. Semua berjalan lancar,&rdquo; kata Siti Anggraenie. Siti Anggraenie mengaku bersyukur acara berjalan lancar. Dia berterima kasih kepada semua notaris di Jawa Timur yang sudah hadir dan menggunakan hak suaranya. "Acara hari ini berjalan lancar. Tidak ada halangan apapun. Visi misi berjalan dengan baik. LPJ saya diterima dengan baik. Tidak ada catatan ataupun sanggahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan rekan anggota pengurus notaris jawa timur yang sudah menggunakan hak suaranya," kata Siti&nbsp;Anggraenie. &ldquo;Namun, semuanya tidak ada. Sanggahan-sanggahan juga tidak ada. Ini kondisi yang menggembirakan dan membahagiakan. Di tengah konflik perpecahan PP INI, Jatim tetap guyub rukun. Seduluran saklawase,&rdquo; katanya. Siti Anggraenie mengucapkan selamat untuk ketua baru Pengwil Jatim INI. Tantangan notaris dan organisasi notaris ke depan bakal sangat berat. Salah satunya, jumlah notaris kian banyak membuat persaingan sesama notaris semakin keras. Perlu ada upaya untuk memfasilitasi para notaris agar tidak terjebak pada persaingan yang&nbsp;tidak&nbsp;sehat.

Konferensi Wilayah (Konferwil) Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (INI) menghasilkan ketua baru yakni Isy Karimah.

Raih Suara Terbanyak, Isy Karimah Syakir Terpilih Jadi Ketua Pengwil Jatim INI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/cf721eed-06a8-4d5c-930c-f353bf37fbaf-1069566505.jpeg" alt="Ketua Pemilihan Konferwil Gatot Triwaluyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Pemilihan Konferwil Gatot Triwaluyo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jatim INI) langsung tancap gas di awal 2024. Hanya 9 hari setelah Tahun Baru, organisasi para notaris tersebut menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) di Empire Palace dengan agenda pemilihan ketua Pengwil Jatim INI pada Selasa (9/1). Ketua Pemilihan Konferwil Jatim Gatot Triwaluyo mengatakan, ada dua calon ketua yang masuk dalam gelanggang kontestasi. Mereka adalah incumbent Siti Anggraenie Hapsari yang akan ditantang Isy Karimah Syakir. Gatot mengatakan, pihaknya sebagai KPU-nya Konferwil sudah memfasilitasi para notaris untuk mendengarkan langsung paparan para calon. Kedua belah pihak sudah menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan para notaris pada Sosialisasi Visi dan Misi Bakal Calon Ketua pada 20 Desember 2023 lalu. "Semoga para notaris semakin punya gambaran pemimpin apa yang dibutuhkan organisasi di tengah berbagai tantangan profesi notaris," kata ketua panpel acara sosialisasi tersebut, Ami Raditya. Gatot mengatakan, Pengwil Jatim INI dalam beberapa tahun terakhir menghadapi situasi yang tidak pernah dialami dalam sejarah pendirian organisasi. Pada kurun 2020-2022 lalu, misalnya. Mereka harus menghadapi pandemi covid-19 yang membatasi semua aktivitas pertemuan tatap muka. Padahal, hampir semua kerja-kerja kenotariatan mensyaratkan proses tatap muka sebagai salah satu persyaratan keabsahan dokumen. Situasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap para notaris. Organisasi yang menaungi para notaris seperti Pengwil Jatim INI juga menghadapi kendala yang sama. Mereka tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi pembinaan, keorganisasian, hingga pengawasan, dengan maksimal. "Situasi serba tidak menentu karena payung hukum yang menjamin keabsahan kegiatan notaris juga belum ada," kata Gatot. Namun, Pengwil Jatim INI akhirnya mampu keluar dari krisis tersebut. Mereka tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi keorganisasian dengan optimal. "Kami bisa menjalankan upgrading bagi para anggota. Pengangkatan notaris baru juga bisa kami lakukan di tengah keterbatasan. Bagaimanapun kondisinya, kepastian hukum dan kepentingan bagi para anggota harus didahulukan," katanya. Menurut Gatot, situasi sulit tersebut harus menjadi pelajaran bersama. Terutama dalam memilih pemimpin Pengwil Jatim INI dalam konferwil kali ini. Sebab, krisis yang akan dihadapi organisasi tidak lantas berakhir dengan usainya covid-19. "Kita sekarang dihadapkan pada risiko perpecahan wadah tunggal notaris akibat konflik di Pengurus Pusat (PP) INI yang belum juga selesai," katanya. Karena itu, kata Gatot, para notaris yang memiliki hak pilih harus mampu memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual. Tapi juga kebijaksanaan sehingga bisa melalui krisis dengan baik. Ancaman perpecahan tidak bisa diatasi dengan tindakan gegabah karena berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah maupun notaris, begitu banyak. "Pintar saja tidak cukup. Tapi harus bijaksana. Dan juga memiliki kreativitas, kelincahan, dan jaringan yang luas untuk memimpin organisasi agar mampu mengakomodir kepentingan para notaris. Jangan sampai pemimpin yang kita pilih salah mengambil langkah karena konsekuensinya bisa sangat panjang," katanya.

Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Jatim INI) langsung tancap gas di awal 2024. Agendanya, pemilihan ketua.

Gatot Triwaluyo Ungkap Karakter Pemimpin yang Dibutuhkan Pengwil Jatim Ikatan Notaris Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/IMG_3266-2946357145.png" alt="Dari kiri Dr. Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H.; Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.H.; dan R. Imam Rahmat Sjafi" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Dr. Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H.; Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.H.; dan R. Imam Rahmat Sjafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pengurus Wilayah (Pengwil) Jatim Ikatan Notaris Indonesia (INI) bakal menggelar konferensi wilayah (konferwil) pada pada 9 Januari mendatang. Salah satu agenda utamanya adalah pemilihan ketua Pengwil Jatim INI untuk periode 2023-2026. Pada Rabu (20/12), tiga bakal calon ketua bakal menyampaikan visi dan misinya di depan para notaris anggota di Gedung Samator, Surabaya. Ketua Panpel Sosialisasi Bersama Bakal Calon Ketua Wilayah Jatim INI Ami Raditya mengatakan, para bakal calon ketua akan diberi kesempatan untuk meyakinkan para notaris yang memiliki hak pilih bahwa mereka layak menjadi pucuk pimpinan notaris di Jawa Timur. Para notaris bisa menyimak dengan datang langsung ke lokasi acara atau melalui ZOOM dan YouTube yang disiarkan secara langsung. &ldquo;Sosialisasi ini menjadi momentum bagi para notaris di Jawa Timur untuk ikut ambil bagian dalam memilih calon pemimpin Pengwil INI Jatim. Untuk menilai, sejauh mana seorang bakal calon memahami tantangan organisasi dan profesi dalam beberapa tahun ke depan,&rdquo; kata Ami Raditya. Ada tiga bakal calon ketua yang akan menyampaikan gagasannya untuk Pengwil Jatim INI periode selanjutnya. Mereka adalah incumbent Siti Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. yang akan ditantang oleh Dr. Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H. dan R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H. Isy Karimah kini menjabat sebagai ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengwil Jatim. Sedangkan R. Imam Rahmat adalah Ketua Pengda Malang Raya INI. Siti Anggraenie Hapsari memimpin Pengwil Jatim INI sejak 2019-2023. Seperti aturan yang tertuang dalam AD/ART organisasi, masa jabatan ketua pengwil cukup singkat. Hanya 3 tahun. Selama kepemimpinan perempuan yang akrab dipanggil Henny itu, Pengwil Jatim INI sempat menggelar sejumlah event yang menyasar berbagai sektor. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/FCC10573-15B8-4349-A128-CCBB76A45A2A-1645049234.jpeg" alt="Notaris Ami Raditya, ketua panpel Sosialisasi Bersama Bakal Calon Ketua Wilayah Jatim INI" width="100%">
<figcaption>Notaris Ami Raditya, ketua panpel Sosialisasi Bersama Bakal Calon Ketua Wilayah Jatim INI</figcaption>
</figure> Mulai sport tourism melalui Notaria Fest, entertainment seperti Notary Got Talent, hingga berbagai ajang internal untuk menguatkan jejaring sesama notaris dan sejumlah seminar peningkatan kapasitas anggota. Padahal, Henny memimpin di tengah pandemi covid-19. Ami Raditya mengatakan, tantangan bagi organisasi ke depan bakal semakin berat. Perkembangan teknologi kini mulai mendisrupsi kerja-kerja kenotariatan. Belum lagi INI kini dihadapkan pada tantangan perpecahan setelah selama lebih dari satu abad menjadi satu-satunya wadah tunggal bagi para notaris. Karena itu, kata Ami, para calon ketua Pengwil Jatim INI harus punya perspektif luas. INI juga tidak bisa menjadi organisasi eksklusif yang hanya memikirkan dirinya sendiri. INI harus menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk semakin menguatkan peran notaris di dalam masyarakat. &ldquo;Kita tidak hanya memilih pemimpin untuk hari ini. Tapi memilih pemimpin yang memahami sejarah organisasi secara utuh. Pemimpin yang tidak hanya memahami profesi notaris, tapi juga pemimpin yang dinamis, aktif, mengayomi kita semua, dan memahami dinamika kehidupan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan kreatif,&rdquo; kata Ami Raditya.

Pengurus Wilayah (Pengwil) Jatim Ikatan Notaris Indonesia (INI) bakal menggelar konferensi wilayah (konferwil) pada pada 9 Januari mendatang

Tantangan Notaris Kian Berat, Tiga Calon Ketua Pengwil Jatim INI Sampaikan Visi Misi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/fir-969618827.jpg" alt="Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026, Tri Firdaus Akbarsyah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026, Tri Firdaus Akbarsyah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tri Firdaus Akbarsyah terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026.&nbsp;Dia pun langsung mengajak anggotanya beradaptasi dengan kemajuan dunia digital. Tri Firdaus Akbarsyah mendapat 1.383 suara atau 72,94&nbsp;persen dari total 1.896 pemilih pada pemilihan ketua umum baru dengan sistem I-Voting Nasional. Tri Firdaus Akbarsyah berhasil mengungguli Ruli Iskandar yang perolehan 23,73&nbsp;persen (450 pemilih) pada posisi kedua dan Otty Hari Chandra Ubayani yang perolehan 3,32&nbsp;persen (63 pemilih) pada posisi ketiga. Usai terpilih dalam Kongres XXIV yang digelar di Novotel Kota Tangerang, Tri menyebut digitalisasi menjadi salah satu tantangan yang tak bisa dielakkan para notaris. "Sekarang sudah zaman digitalisasi dari analog sudah berpindah ke digitalisasi, saya melihat bahwa banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dan kita manfaatkan digitalisasi itu untuk kepentingan dalam menjalankan jabatan kita," kata Tri Firdaus Akbarsyah usai Kongres, Kamis (31/8). Tri Firdaus Akbarsyah mencontohkan dengan sebuah smartphone, anggota INI bisa menjalankan tugasnya di manapun dan kapanpun. Hal tersebut tentunya akan memudahkan mobilisasi para anggota. "Sebagai contoh Ikatan Notaris Indonesia adalah bagian dari pada notaris dunia, beberapa negara di Eropa sudah menggunakan digitalisasi, itu hanya sebagai alat, sebagai media dalam menjalankan jabatan nya, ini yang perlu kita ambil bahwa dalam melaksanakan jabatan kita gunakan teknologi," jelasnya. Tri Firdaus Akbarsyah menjelaskan usai terpilih untuk meneruskan kepemimpinan Yualita Widyadhari, dirinya mempunyai sejumlah program yang akan dijalankan. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah merangkul anggota yang mencapai ribuan agar tetap solid dan nyaman berada dalam lingkaran INI. "Sudah pasti kita punya program pembinaan terhadap seluruh anggota. Kita galakan juga kepada seluruh pemda pemda untuk meningkatkan kualitas bagi anggota nya di seluruh daerah, karena bisa saja di daerah Indonesia barat, Indonesia timur atau Indonesia tengah, ini cukup jauh jaraknya sehingga kita tekankan kepada pemda untuk melaksanakan,"&nbsp;pungkasnya.

Tri Firdaus Akbarsyah terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026. Dia mengajak anggotanya melek digital.

Tri Firdaus Akbarsyah Terpilih Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Ajak Anggota Beradaptasi dengan Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/IMG_0584-98728245.jpeg" alt="Presiden UINL Lionel Galliez saat menghadiri Asian Affairs Commission of The International Union of Notaires di Jogjakarta" width="100%">
<figcaption>Presiden UINL Lionel Galliez saat menghadiri Asian Affairs Commission of The International Union of Notaires di Jogjakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Profesi notaris mendapat tantangan serius seiring dunia memasuki revolusi industri 5.0. Dengan penggunaan teknologi di berbagai sektor, notaris harus mulai mengadopsi teknologi digital agar peran pejabat publik ini terus relevan. Pada Jumat (21/7) dan Sabtu (22/7), Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi tuan rumah Rapat Pleno ke-21 Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (Asian Affairs Commission of The International Union of Notaires/CAAs-UINL). Pertemuan internasional yang digelar di Hotel JW Marriot, Jogjakarta, itu diikuti notaris dari sembilan negara Asia. Di antaranya Jepang, China, Mongolia, Uzbekistan, Kazakhstan, Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Hadir pula dalam acara tersebut, Presiden UINL Lionel Galliez dari Perancis. Lionel Galliez meminta seluruh anggota UINL untuk mendukung dan mempertahankan sistem civil law notariat di dunia. Di era digitalisasi di mana sistemnya menjadi serba terbuka, Galliez mengatakan bahwa peran notaris justru semakin penting jika mampu memanfaatkan momentum. Yakni menjadi jembatan akselerasi pengembangan ekonomi melalui kolaborasi dan adaptasi. &nbsp; &ldquo;Digitalisasi memang menyediakan peluang, sekaligus ancaman. Profesi notaris riskan musnah karena berbagai teknologi otomatisasi. Notaris harus mengantisipasinya,&rdquo; kata Galliez. Ami Raditya, notaris yang selama ini dikenal memprakarsai sejumlah gerakan digital untuk komunitas notaris mengatakan, para notaris tak bisa berdiam diri dengan situasi saat ini. Mereka perlu untuk melakukan berbagai terobosan agar bisa terus mengikuti perkembangan teknologi. &ldquo;Kesalahan kita adalah, melihat era saat ini dengan pola pikir 10-20 tahun lalu. Akibatnya, tidak ada inovasi apapun karena terjebak pada kenyamanan sistem yang sudah mapan. Padahal, mereka yang gagal beradaptasi salah satu penyebabnya karena terlalu percaya diri,&rdquo; katanya. Ami Raditya yang juga notaris di Gresik itu mengatakan, teknologi selalu menghendaki kecepatan pelayanan, efisiensi biaya, interoperabilitas, dan berkurangnya mobilitas karena semua bisa dilakukan secara daring. Aspek-aspek tersebut perlu secara perlahan diadopsi dalam pelayanan kenotarisan tertentu tanpa melanggar regulasi. &ldquo;Bisa dicoba dalam skala kecil pelayanan. Jadi ketika nanti sistemnya sudah ada, kita tinggal menyesuaikan,&rdquo; katanya. Beberapa pelayanan kenotariatan kini bahkan sudah bisa dilakukan secara remote dan melayani beberapa individu sekaligus langsung dalam satu proses elektronik. Tapi praktik tersebut masih dilakukan pada industri tertentu. Belum menyeluruh. &ldquo;Teknologi saat ini bergerak jauh melampaui kecepatan regulasi. Kita mau menunggu regulasi baru beradaptasi, atau beradaptasi dulu nanti toh pasti regulasi yang akan mengikuti habit masyarakat?&rdquo; katanya. Senada dengan Ami Raditya, Ketua Pengwil Jatim INI Siti Anggraeni Hapsari sepakat bahwa notaris harus menyesuaikan dengan perubahan. Dia optimistis, notaris bisa melakukannya. Profesi notaris di Indonesia sudah bertahan sejak lebih dari 115 tahun lalu. Selama kurun waktu lebih dari satu abad tersebut, profesi ini beradaptasi dengan perubahan zaman meski kali ini disrupsi digital jauh lebih menyeluruh pengaruhnya. &ldquo;Perlu juga dukungan regulasi untuk mengakomodir perkembangan kemajuan teknologi di era digitalisasi. Salah satunya perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diperlukan sebagai legal standing bagi para notaris,&rdquo; kata kata Siti Anggraeni yang juga menjadi moderator dalam diskusi panel bertema ekonomi digital bersama Presiden Komisi Kerjasama Internasional Notaris (CCNI) UINL Richard Bock dan sejumlah tokoh notaris dunia lainnya.

Profesi notaris mendapat tantangan seiring dunia memasuki revolusi industri 5.0. Beberapa pelayanan kenotariatan sudah bisa diakses remote.

Revolusi Industri 5.0 Mengancam Semua Profesi, Notaris Juga Perlu Adopsi Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/MPPN-Kemenkumham.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris (MKNP) periode 2019-2022 resmi dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Ia berharap dua lembaga itu bisa melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap notaris.  Dalam sambutannya, Yasonna juga mengatakan, tugas dan tanggung jawab MPPN serta MKNP sangatlah berat. Terlebih saat ini di seluruh Indonesia jumlah notaris mencapai 17.856 orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat per tahun mencapai 5 juta akta.  "Saya minta untuk tegas dan cepat menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini agar para notaris dalam melaksanakan profesinya benar-benar profesional dan bermartabat," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (17/9).  Lebih lanjut, Yasonna juga menjelaskan, notaris memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung roda perekonomian nasional, penataan lembaga swadaya masyarakat, termasuk partai politik. Selain itu, notaris juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam Making Indonesia 4.0.  "Ini semua sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), yang antara lain starting business," ujarnya.  Menurut Yasonna, akhir-akhir ini banyak pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Dalam rangka meminimalisir pelanggaran itu, maka perlu untuk memperketat pengawasan terhadap notaris baik melalui penguatan kelembagaan maupun pengenaan sanksi.  "MPPN dan MKNP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara dinamis harus melakukan perbaikan mekanisme pemeriksaan menjadi lebih cepat dan sederhana serta menghasilkan putusan yang dapat memberikan efek jera kepada para notaris," paparnya.  Tak lupa, Yasonna juga menyampaikan ucapan selamat kepada MPPN dan MKNP yang baru saja dilantik dan berharap diberikan kekuatan serta kemudahan dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pembinaan terhadap notaris Indonesia.  Dari nama-nama yang dilantik menjadi MPPN dan MKNP terdapat nama-nama pejabat di lingkungan Kemenkumham yakni, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjadi MPPN, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting menjadi MPPN dan MKNP serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menjadi MPPN dan MKNP.

Lantik MPPN dan MKNP, Menkumhan Ingin Notaris Bandel Ditindak Tegas