<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/000_8RW49V.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anthony Fauci tak terima. Kepala Satgas Covid-19 Gedung Putih itu merasa namanya dicatut dalam iklan kampanye Presiden AS Donald Trump tanpa persetujuannya. Padahal, dia tidak merasa mendukung salah satu kandidat secara terbuka di pilpres 3 November nanti.  ”Selama hampir lima dekade menjadi pejabat publik, saya tak pernah secara terbuka mendukung kandidat politik,” tegas Fauci Minggu (11/10), sebagaimana dikutip Agence France Presse. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/12/10/2020/donald-trump-saya-mengalahkan-virus-tiongkok-yang-gila-dan-mengerikan/">Donald Trump: Saya Mengalahkan Virus Tiongkok yang Gila dan Mengerikan</a></li> </ul> Yang membuat direktur Institut Nasional Penyakit Menular dan Alergi itu makin kesal, pernyataannya dipotong dan diedit sehingga maksudnya berubah. Dia seakan mendukung cara Trump dalam menangani pandemi Covid-19 di AS.  Iklan tersebut dimulai dengan pernyataan bahwa Trump sudah sembuh dari Covid-19, begitu juga Amerika. Setelah itu, ada kutipan pernyataan Fauci. ”Saya tak bisa membayangkan ada orang lain yang bisa melakukan lebih (dalam menangani pandemi Covid-19, Red).” Demikian bunyi pernyataan Fauci di iklan 30 detik tersebut.  Itu adalah penggalan wawancara Fauci dengan Fox News Maret lalu. Saat itu Fauci memuji tim Satgas Covid-19 Gedung Putih yang mencurahkan seluruh waktunya untuk menangani pandemi. Bersama timnya, dokter 79 tahun tersebut aktif setiap hari di Gedung Putih. Dalam keadaan apa pun, dia tak bisa membayangkan orang lain melakukan lebih dari itu. Nah, kalimat terakhir itulah yang dipenggal untuk video iklan kampanye Trump.  ”Komentar yang dikaitkan dengan saya tanpa persetujuan saya di iklan kampanye GOP (sebutan partai Republik, Red) telah diambil di luar konteks pernyataan seutuhnya yang saya buat berbulan-bulan lalu tentang upaya para petugas kesehatan masyarakat federal,” tegasnya.  Di sisi lain, Trump tak terima iklannya yang disiarkan di Michigan itu dikomplain. ”Itu benar kata-kata Dr Fauci sendiri. Berdasar pernyataan sejumlah gubernur, kami telah melakukan pekerjaan yang fenomenal,” cuit Trump di akun Twitter-nya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u49egckAsc0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kepala Satgas Covid-19 Komplain, Tak Terima Namanya Dicatut Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ruu-pilkada.jpg" alt="LANCAR: Mendagri Tito Karnavian (dua dari kiri) dan Menkum HAM Yasonna Laoly (kiri) menandatangani persetujuan tingkat pertama RUU penetapan Perppu Pilkada di DPR, Selasa (30/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LANCAR: Mendagri Tito Karnavian (dua dari kiri) dan Menkum HAM Yasonna Laoly (kiri) menandatangani persetujuan tingkat pertama RUU penetapan Perppu Pilkada di DPR, Selasa (30/6). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melonggarkan ketentuan kampanye di media massa bagi calon kepala daerah. Opsi itu diambil sebagai solusi atas rencana pembatasan metode kampanye tatap muka akibat pandemi Covid-19. ”Kita (KPU, Red) tidak hanya membatasi, tapi juga melonggarkan di beberapa aspek lain,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kemarin.  Selama ini, lanjut Pramono, iklan media massa yang dipasang calon difasilitasi KPU. Namun, dengan dibatasinya kampanye tatap muka, iklan media diharapkan bisa menutupi berkurangnya ruang paslon untuk melakukan sosialisasi. Untuk itu, KPU berencana memperbolehkan calon beriklan secara mandiri di media massa.  Meski demikian, Pram (sapaan akrab Pramono) memastikan, pembatasan kuotanya tetap diberlakukan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antarcalon. ”Jangan sampai paslon yang punya anggaran besar bisa memasang iklan jor-joran. Sementara paslon yang anggarannya terbatas tidak bisa,” imbuhnya. Terkait teknis maupun kuotanya, KPU masih akan mengkaji. Termasuk dengan mempertimbangkan ketentuan UU Pilkada.  Sementara itu, penyampaian sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap penetapan Perppu 2/2020 tentang Pilkada menjadi undang-undang digelar kemarin. Sembilan fraksi di Komisi II DPR langsung menyetujui penetapan perppu.  Pengambilan keputusan berlangsung tanpa perdebatan berarti. Fraksi Gerindra yang sempat menyatakan penolakan di awal paparan akhirnya berbalik memberikan dukungan. ”Fraksi Partai Gerindra secara tegas dan bulat menyetujui,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa.  Pada umumnya, para utusan fraksi hanya memberikan catatan pelaksanaan agar pilkada di tengah pandemi dilaksanakan secara hati-hati. Di antaranya dengan menerapkan protokol kesehatan, memberikan jaminan keamanan bagi pemilih dan penyelenggara, serta memastikan pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran.  Setelah semua fraksi menyampaikan sikapnya, rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sudah dapat mengambil kesimpulan persetujuan. ”Telah kita setujui menjadi final RUU hasil pembicaraan tingkat kesatu,” ujarnya beberapa saat sebelum ketuk palu.  Dengan persetujuan itu, draf RUU penetapan Perppu Pilkada akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. ”Untuk pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI yang akan datang,” kata politikus Golkar itu.  Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi sikap sembilan fraksi DPR yang telah memberikan persetujuannya. Dia menilai persetujuan politik yang bulat memberikan kekuatan bagi pelaksanaan pilkada 9 Desember.

KPU Kaji Pelonggaran Iklan Pilkada di Media Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-videotron-jokowi-maruf-amin-lega-dengar-putusan-bawaslu_m_.jpg" alt="Sahroni pelapor dugaan pelanggaran kampanye Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Sahroni pelapor dugaan pelanggaran kampanye Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iklan paslon capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin di videotron berbagai titik di DKI Jakarta terbukti melanggar aturan kampanye Pilpres 2019. Hal itu berdasarkan putusan dari sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, hari ini, Jumat (26/10). Selaku pelapor, Sahroni berharap kasus ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua paslon capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019. Dia meminta semua paslon capres-cawapres dan tim sukses untuk berkampanye sesuai dengan UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). "Harapannya ke depan kepada para kontestan pemilu untuk berlaku arif, jujur dan bertanggung jawab," ujar Sahroni saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta, Jumat (26/10). "Khususnya sebagai pengingat kepada semuanya dan kontestan bahwa aturan pemilu ini wajib ditaati," tambahnya. Menurut Sahroni, jika semua paslon dan tim sukses mengikuti aturan, maka pemilu bisa berlangsung tanpa kecurangan. "Jadi,&nbsp;dengan kejujuran akan menghadirkan pemilu yang akuntabel, pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan penting bagi generasi yang akan datang," katanya. Sebelumnya,&nbsp;Ketua Majelis Hakim, Puadi dalam sidang memutuskan bahwa capres-cawapres&nbsp;nomor urut 01&nbsp;Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin&nbsp;terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan memasang iklan di videotron di beberapa jalan protokol di Jakarta. "Jadi,&nbsp;itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara dan prosedur dn mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu,"&nbsp;ujar Puadi dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta, Jumat (26/10).

Pelapor Videotron Jokowi-Ma'ruf Amin Lega Dengar Putusan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-dki-putuskan-jokowi-maruf-amin-langar-kampanye-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Majelis Hakim saat memutuskan persidangan dugaan pelanggaran administrasi kampanye Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Majelis Hakim saat memutuskan persidangan dugaan pelanggaran administrasi kampanye Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, dengan memasang iklan di videotron di beberapa jalan protokol di Jakarta. "Jadi, itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara dan prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu,‎" ujar Ketua Majelis Hakim, Puadi dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta, Jumat (26/10). Komisioner Bawaslu DKI Jakarta‎ ini menambahkan, pelarangan pemasangan alat peraga kampanye ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Nomor Nomor 175 PL.01.5-KPT/31/Prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019. "Menyatakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomo 01 di Jalan MH Thamrin, Taman Tugu tani, Jalan Raya Menteng, dan Jalan Gunung Sahari Raya berada pada tempat yang dilarang," katanya. Selanjutnya Puadi memerintahkan ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk memberitahukan kepada pemilik videotron itu menghentikan tayangan kampanye yang dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin. "Mengingatkan pemilik videtron untuk tidak menayangkan kembali materi kampanye pemilu di lokasi yang dilarang," pungkasnya. ‎Sekadar informasi, dugaan pelanggaran kampanye ini dilaporkan oleh seorang warga bernama Sahroni ke Bawaslu DKI Jakarta setelah mendapati banyaknya videotron yang memuat kampanye Jokowi-Maruf di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 175 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, ada 23 titik yang dilarang dijadikan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Salah satunya adalah Jalan MH Thamrin yang didapati adanya videotron Jokowi-Ma'ruf.

Bawaslu DKI Putuskan Jokowi-Ma'ruf Amin Langgar Kampanye Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-iklan-jokowi-maruf-zulhas-malah-samakan-dengan-pose-1-jari-smi_m_.jpg" alt="IKLAN KAMPANYE: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan berpendapat iklan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>IKLAN KAMPANYE: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan berpendapat iklan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iklan pasangan Jokowi-Ma'ruf di salah satu media cetak nasional tengah menjadi pergunjingan. Pasalnya iklan tersebut diduga kampanye. Sehingga pasangan petahanana dianggap telah melanggar aturan kampanye. Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan berpendapat sama. Menurutnya, iklan semacam itu tidak boleh dimunculkan saat ini. Mengingat dalam aturan hal tersebut baru boleh dilakukan 21 hari menjelang hari pencoblosan. "Memang nggak boleh. Itu kan (pasang iklan di media cetak) harusnya 3 minggu terakhir ya," ujar Zulhas di komplek DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (19/10). Meski demikian, Ketua MPR RI itu masih memaklumi kejadian ini. Pasalnya aturan dalam pemilu kali ini terbilang cukup rumit, karena sangat mendetail. Zulhas bahkan mengungkit kejadian pose 1 jari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) di sidang IMF-World Bank. Kedua kejadian ini dianggap memiliki kemiripan yakni antara ketidaktahuan terhadap aturan, atau memang sengaja dilakukan. "Saya kira kan ada yang belum paham, belum mengerti (terhadap aturan, Red), misalnya bu Sri Mulyani kan nggak ngerti juga ngomong begini-begini kan (sambil mempraktekan pose 1 jari). Jadi ada juga sengaja atau tidak," sambungnya. Lebih jauh Zulhas menilai dua kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pegiat politik. Di mana aturan harus semakin dipahami, sehingga kesalaham-kesalahan mendasar seperti ini tidak terulang kembali. "Semua jadi pelajaran juga. Pelajaran buat Menteri, pelajaran buat kami, buat kita semua. Kadang-kadang Undang-undang itu detail kita juga nggak paham betul. Seperti bagaimana ngontrolnya di medsos itu, iklan apa enggak, sulit juga itu," pungkasnya.

Soal Iklan Jokowi-Ma'ruf, Zulhas Malah Samakan dengan Pose 1 Jari SMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasang-iklan-di-media-cetak-jokowi-maruf-diduga-langgar-kampanye_m_.jpg" alt="Iklan Pasangan pilpres nomor urut 01 Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Iklan Pasangan pilpres nomor urut 01 Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Beredar iklan rekening dana kampanye capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di sebuah media cetak. Dalam iklan tersebut terdapat nomor urut pasangan tersebut. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, pasangan capres-cawapres dan tim sukses melanggar kampanye jika melakukan kampanye di media cetak saat ini. "Kalau ada yang sudah berkampanye di luar (jadwal) itu, artinya kampanye di media, di luar kerangka 21 hari (sebelum pencoblosan), menurut saya ya melanggar," ujar Hasyim saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (18/10). Menurut Hasyim, kampanye pasangan capres-cawapres di media massa baru bisa dilakukan pada 21 hari jelang pemungutan suara.&lrm; Sehingga apabila kampanye dilakukan saat ini bisa dipastikan termasuk pelanggaran kampanye. "Pada dasarnya Undang-undang mengatur bahwa kampanye lewat media cetak, elektronik dan kampanye rapat umum baru bisa dilakukan pada 21 hari (sebelum masa tenang)," katanya. Pasal 276 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, dari 23 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Kemudian, Pasal 492 juga menyebutkan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, yakni jika ada peserta pemilu yang melakukan iklan di luar waktu 21 hari jelang hari tenang, maka bisa dikategorikan pelanggaran pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Diketahui, di salah satu media cetak nasional muncul iklan rekening dana kampanye yang di dalamnya memuat foto Jokowi-Ma'ruf. Iklan tersebut juga disertai nomor urut yang diberikan oleh KPU. Dalam iklan tersebut Jokowi dan Ma'ruf Amin terlihat menggunakan &lrm;kemeja putih. Ada pula nomor rekening apabila masyarakat ingin menyumbang pasangan petahana.

‎Pasang Iklan di Media Cetak, Jokowi-Ma'ruf Diduga Langgar Kampanye

iklan kampanye

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iklan kampanye

Berita Terkini

Kepala Satgas Covid-19 Komplain, Tak Terima Namanya Dicatut Trump

KPU Kaji Pelonggaran Iklan Pilkada di Media Massa

Pelapor Videotron Jokowi-Ma'ruf Amin Lega Dengar Putusan Bawaslu

Bawaslu DKI Putuskan Jokowi-Ma'ruf Amin Langgar Kampanye Pilpres 2019

Soal Iklan Jokowi-Ma'ruf, Zulhas Malah Samakan dengan Pose 1 Jari SMI

‎Pasang Iklan di Media Cetak, Jokowi-Ma'ruf Diduga Langgar Kampanye

Download Aplikasi JawaPos.com