<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/HCI-1553063554.jpg" alt="Media gathering PT Home Credit Indonesia (Home Credit/HCI), Senin (28/4). (dok. HCI)" width="100%">
<figcaption>Media gathering PT Home Credit Indonesia (Home Credit/HCI), Senin (28/4). (dok. HCI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan pembiayaan berbasis teknologi, PT Home Credit Indonesia (Home Credit/HCI), memperkuat portofolio layanan pembiayaannya pada 2025 melalui berbagai inovasi produk. Pada kuartal I 2025, Home Credit kembali meluncurkan layanan Fasilitas Modal Usaha dengan limit hingga Rp 50 juta. Fasilitas ini ditujukan bagi pelanggan terpilih yang memiliki riwayat pembiayaan yang baik dan sudah memiliki usaha atau berencana membuka usaha baru. Chief Customer Management Officer Home Credit Cahyadi Poernomo saat bincang-bincang bersama media, Senin (28/4) menyampaikan, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan - tecermin dari salah satunya banyaknya PHK - kini makin banyak masyarakat Indonesia yang merintis atau mengembangkan bisnis. "Oleh karena itu, dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di Indonesia, kami menghadirkan layanan Fasilitas Modal Usaha yang dapat digunakan oleh pelanggan kami untuk mewujudkan mimpinya dalam memulai atau mengembangkan bisnis," katanya. Layanan ini, diakui Cahyadi, bukanlah yang pertama kali diluncurkan oleh HCI. Sebagai respons pascapandemi dua tahun lalu, industri keuangan non-bank (IKNB) dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperbolehkan meluncurkan pembiayaan produktif sebagai stimulus. Namun, seiring berakhirnya kebijakan tersebut, Home Credit juga menghentikan penawarannya. Barulah pada kuartal I tahun ini, Home Credit kembali menawarkan layanan Fasilitas Modal Usaha yang diminati oleh pelanggan terpilih tersebut sesuai dengan ketentuan regulasi baru yang telah terbit. Fasilitas Modal Usaha menambah lengkap layanan Home Credit lainnya seperti Pembiayaan Barang, Kredit Multiguna, FlexiCash (pembiayaan dengan agunan), proteksi (bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa asuransi dan broker) dan Home Credit BayarNanti. Dari berbagai layanan itu, Home Credit menyalurkan pembiayaan Rp 9,8 triliun pada 2024, naik 5,7 persen dibandingkan dengan 2023. Di lini Pembiayaan Barang dimana perusahaan melayani pembiayaan smartphone, furnitur, laptop, mesin cuci, kulkas, AC, televisi, laptop dan sebagainya, Home Credit terus melakukan perluasan usaha, diantaranya dengan bekerja sama dengan sejumlah mitra baru seperti Nitori (toko furnitur bergaya Japandi asal Jepang) hingga Electronic Pro (outlet elektronik di jaringan ritel Transmart). "Kami akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai mitra agar layanan pembiayaan barang dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat. Di samping itu, layanan pembiayaan barang Home Credit juga dapat memudahkan masyarakat mengelola arus kas pribadinya ketika memenuhi kebutuhan atas berbagai produk,&rdquo; kata Chief Sales Officer Home Credit Dolly Susanto.&nbsp; Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Home Credit berkolaborasi dalam berbagai hal, mulai dari pendanaan hingga teknologi, dengan perusahaan yang tergabung dalam Satu Grup Finansial yaitu MUFG Bank, Ltd., PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.&nbsp; "Kolaborasi dengan Satu Grup Finansial ini memperkuat posisi Home Credit di Indonesia, dengan memanfaatkan kombinasi pelanggan, mitra dan jalur distribusi. Di samping itu, Home Credit juga akan semakin kompetitif dan efisien serta mampu menghadirkan nilai tambah dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing entitas," kata Chief Information Officer Home Credit Yusron Anas.&nbsp; Untuk mempermudah ketersediaan akses dan jangkauan konsumen untuk memperoleh layanan jasa keuangan, Home Credit juga terus membuka lapangan pekerjaan untuk berbagai posisi seperti Sales Associates (SA), hingga terus memperkuat kapasitas individu melalui berbagai program Pembelajaran dan Pengembangan yang diselenggarakan secara berkala.&nbsp; "Selain inklusi keuangan, Home Credit juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia melalui kegiatan offline seperti seminar atau kelas serta kegiatan online seperti publikasi konten secara berkala di media sosial dengan target menjangkau 3,5 juta audiens pada 2025," kata Chief Human Resources Officer Home Credit Ghayatri Shima.

Home Credit Indonesia luncurkan Fasilitas Modal Usaha untuk dukung pelaku UMKM, perkuat portofolio layanan di 2025.

Banyak PHK di Indonesia, Home Credit Luncurkan Pembiayaan Produktif Dorong Semangat Wirausaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot-2523.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, aset keuangan syariah tumbuh 15 persen menjadi Rp2.375 triliun per Desember 2022. "Di dalam negeri sendiri Alhamdulillah perkembangan keuangan syariah dari tahun ke tahun juga terus meningkat," kata Friderica dalam Webinar Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Jakarta, Kamis (16/2).  Friderica menuturkan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 10,69 persen dari total nilai aset keuangan Indonesia. Ia optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia, yang didukung dengan potensi pangsa pasar yang luas dan industri keuangan syariah yang semakin bertumbuh.  "Ke depan tentu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar secara global serta jaringan industri keuangan syariah yang tersebar di seluruh wilayah, Indonesia tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," ujarnya.  Menurut dia, industri keuangan syariah Indonesia saat ini memiliki potensi dan pengembangan yang diakui secara internasional. State of Global Islamic Economy Report 2022 mencatat total aset keuangan syariah Indonesia sebesar 119,5 miliar dolar AS sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh aset keuangan syariah terbesar di dunia.  Selanjutnya, Islamic Finance Development Indicator 2022 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ketiga dalam keuangan syariah global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan saat ini perlu peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.  "Perlunya perluasan edukasi dan literasi di samping tantangan lain seperti penggunaan teknologi dan digitalisasi ekonomi syariah yang juga perlu ditingkatkan untuk dapat mengakselerasi sertifikasi halal, pembiayaan syariah dan ekspor produk halal," kata Juda dalam Sharia Economic and Financial Outlook (Shefo) 2023 di Jakarta, Senin (6/2).

Hingga Akhir Desember 2022, Aset Keuangan Syariah Rp 2.375 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Logo-wanaartha-life.jpg" alt="Logo Asuransi Wanaartha Life (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo Asuransi Wanaartha Life (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menindaklanjuti proses pembubaran badan usaha. Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha (PT WAL) alias Wanaartha Life telah dibentuk. Regulator juga telah menerima menerima dokumen rapat umum pemegang saham (RUPS) sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.  Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono menuturkan, RUPS Wanaartha Life telah memutuskan pembubaran perusahaan dan pembentukan tim likuidasi sebelum 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Dasar hukum penyelenggaraan RUPS sirkuler adalah Pasal 91 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta Pasal 10 Ayat (5) Anggaran Dasar PT WAL.  Selanjutnya, OJK menelaah dokumen dan melakukan proses verifikasi terhadap calon tim likuidasi yang sudah ditunjuk dalam RUPS dan disampaikan oleh direksi. "Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon tim likuidasi yang memenuhi syarat dari tiga orang calon yang diajukan," kata Ogi, akhir pekan lalu.  Pada 13 Januari 2023, tim likuidasi memberikan informasi bahwa telah melaksanakan proses pembubaran. Yakni dengan mendaftarkan dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengenai akta penetapan RUPS sirkuler serta mengumumkannya di surat kabar harian.  Dengan demikian, para pemegang polis, tertanggung, peserta, karyawan, dan kreditor dapat segera menyampaikan tagihan kepada tim likuidasi. Untuk kemudian, dilakukan verifikasi atas dokumen pendukung sebagai dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.  Ogi menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan. Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh orang tersangka kasus Wanaartha Life. Termasuk pemegang saham pengendali dan keluarganya, yakni Manfred Armin Pietruschka, Evelina Fadil Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka.  "OJK juga tetap meminta kepada pemegang saham pengendali agar segera kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan Wanaartha Life, termasuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis," tegas Ogi.  Di sisi lain, permodalan di industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital (RBC) sebesar 479,88 persen dan 324,34 persen. Meskipun dalam tren yang menurun dan beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat, RBC industri asuransi secara agregat masih berada di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula, gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.  Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen agen dan nasabah terkait pemberitaan seputar keluhan nasabah Astra Life. Perusahaan menemukan adanya dugaan fraud dan telah melaporkan kepada pihak berwenang.  Hal itu berawal dari keluhan 24 nasabah Astra Life di Jawa Timur yang menyatakan tidak menerima polis dan meminta pengembalian seluruh premi asuransi yang telah dibayarkan. Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi secara terperinci terhadap dokumen terkait, Astra Life mengonfirmasikan bahwa seluruh polis tersebut telah dikirimkan kepada nasabah yang bersangkutan.  Namun terdapat dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum agen. Oleh karena itu, Astra Life melalui kuasa hukum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dari kantor hukum Otto Hasibuan &amp; Associates telah melaporkan ke Polri pada 18 Januari 2023.  "Sejak Astra Life didirikan pada 2014, kasus seperti ini belum pernah terjadi. Sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK untuk mengutamakan aspek perlindungan nasabah, Astra Life melihat bahwa praktik fraud dapat berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas terkait dugaan fraud tersebut," terang Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi.  Astra Life berkomitmen penuh untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada nasabah. Serta menjalankan bisnis dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

OJK Minta Wanaartha Life Penuhi Hak Pemegang Polis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil sikap tegas terhadap lembaga yang menjalankan usaha, tapi tidak sesuai regulasi. OJK mencabut izin PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT WAL) alias Wanaartha Life.  Alasannya, tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) yang ditetapkan regulator. Serta, tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali maupun mengundang investor.  Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Ogi Prastomiyono menyatakan, tingginya selisih antara kewajiban dan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis saving plan. Wanaartha Life menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya.  Ogi menyebutkan, sejak 2019 laporan keuangan Wanaartha Life tercatat seolah-olah normal. Saat itu kewajiban perusahaan tercatat sebanyak Rp 3,7 triliun, sedangkan asetnya Rp 4,712 triliun.  Ekuitas tercatat positif Rp 977 miliar. Namun, setelah dilakukan audit pada 2020, ada polis tidak tercatat pada pembukuan perusahaan.  "Ketika dimasukkan ke laporan keuangan perusahaan, kewajiban PT WAL tahun 2020 meningkat menjadi Rp 15,84 triliun. Naik Rp 12,1 triliun kewajibannya. Kemudian, asetnya naik sedikit Rp 5,68 triliun sehingga ekuitas Rp 10,8 triliun," paparnya.  Dengan begitu, laporan keuangan hasil audit menunjukkan kewajiban jauh dari aset dan tidak bisa disanggupi pemegang saham untuk menambah modal atau investasi baru.  "Kondisi itu direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya," tuturnya Senin (5/12).  OJK telah melakukan tindakan pengawasan (supervisory actions) dengan memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan sejak Oktober 2018. Kemudian, memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga.  Sebab, perusahaan asuransi jiwa itu tidak memenuhi batas minimum risk based capital, rasio kecukupan investasi (RKI), dan ekuitas minimum sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021.  "Kami melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL. Penyidik OJK telah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL. Juga, berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang selanjutnya telah menetapkan tujuh tersangka," bebernya.  Selanjutnya, OJK meminta pemegang saham Wanaartha Life menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi. Paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha.  Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi turut meminta kepada Wanaartha Life menindaklanjuti seluruh laporan dan pengaduan secara berkala pelaksanaan internal dispute resolution (IDR) yang masuk ke layanan konsumen OJK. Pihaknya mengklaim sudah menanggapi 1.631 pengaduan dan 76 laporan konsumen terkait Wanaartha Life.

Sederet Pertimbangan, Akhirnya OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_87_73_memperoleh.jpg" alt="TANPA BBM: Deretan motor listrik dipajang saat pameran GIIAS 2022 di Jakarta Agustus lalu. (M. Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TANPA BBM: Deretan motor listrik dipajang saat pameran GIIAS 2022 di Jakarta Agustus lalu. (M. Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku jasa keuangan optimistis pembiayaan kendaraan listrik bakal bertumbuh. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mematok kredit kendaraan bermotor (KKB), termasuk kendaraan listrik, berkontribusi sekitar 10 persen terhadap penyaluran kredit konsolidasi.  Direktur BCA Petrus Karim menyatakan, potensi pertumbuhan kredit di segmen kendaraan listrik cukup besar. Tak ayal, bank swasta terbesar di Indonesia itu berani memberikan suku bunga yang kompetitif untuk kredit kendaraan listrik.  "Karena kita mau mendukung green policy, pertumbuhan dunia yang lebih sehat berorientasi sustainability. Tren kendaraan listrik terus meningkat," katanya kepada Jawa Pos Kamis (1/12).  Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada Rabu (30/11). Insentif itu diberikan ke sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank (IKNB).  Tujuannya, meningkatkan peran industri jasa keuangan untuk pembelian kendaraan listrik maupun pengembangan industri hulu. "Meliputi industri baterai, industri charging station, dan komponen," kata Direktur Humas OJK Darmansyah.  Insentif di perbankan berupa relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Yakni, menurunkan bobot risiko kredit menjadi 50 persen dari 75 persen bagi produksi dan konsumsi KBLBB. Serta diperpanjang hingga 31 Desember 2023.  Lalu, ada relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon sampai Rp 5 miliar. "Penilaian bisa hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok atau bunga," katanya.  Sementara itu, bagi perusahaan pembiayaan, penyaluran dana kepada nasabah dalam rangka produksi dan konsumsi KBLBB dapat diberi relaksasi bobot risiko aset yang disesuaikan menjadi 50 persen. Berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022 sampai 31 Desember 2023.  Darmansyah mengatakan, penilaian kualitas pembiayaan plafon sampai dengan Rp 5 miliar. Dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok, margin, bagi hasil, maupun ujrah sesuai POJK 35/2018 dan POJK 10/2019.  Selain itu, uang muka untuk pembelian KBLBB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0 persen dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. "Namun, tetap memenuhi ketentuan. Dalam melaksanakan kebijakan relaksasi tersebut, lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik," tandasnya.

Perbankan Dukung Green Policy, Siap Kucurkan Kredit Kendaran Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Harga-Telur-Ayam-Terus-Naik_Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Pedagang merapihkan telur ayam di kios miliknya di kawasan Pejaten, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Rabu (13/7/2022) harga telur ayam di rata-rata pasar tradisional Indonesia R" width="100%">
<figcaption>Pedagang merapihkan telur ayam di kios miliknya di kawasan Pejaten, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Rabu (13/7/2022) harga telur ayam di rata-rata pasar tradisional Indonesia R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlu sinergi para stakeholder untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menetapkan lima strategi pokok mendorong perekonomian nasional. Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan three lines of defense untuk memperkuat industri keuangan non bank (IKNB).  Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo menyampaikan, perumusan strategi tersebut sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjaga suplai dan rantai pokok kebutuhan pokok, formulasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, serta digitalisasi. Ketersediaan bahan pokok, khususnya pangan sangat penting dan harus dipastikan. Sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan.  Selain itu, perumusan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan keuangan. "Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter mesti berpijak ke kepentingan nasional dan memperhatikan kepentingan masyarakat," kata Perry usai sidang pleno ISEI XXII, kemarin (24/8).  Perry menekankan, perlunya sinergi untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi dalam rangka mewujudkan inklusivitas. Harus menjangkau seluruh rakyat.  Sehingga mampu mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi. Jangan malah menjadi sumber baru terjadinya ketimpangan ekonomi.  Lima strategi pokok ISEI meliputi, penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas harga melalui kerja sama antar daerah, penguatan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan pariwisata, dan penguatan inklusi ekonomi serta keuangan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM. Kemudian, akselerasi digitalisasi pembayaran dan proses bisnis pelaku usaha di daerah termasuk pengembangan start up lokal yang berbasis teknologi.  "Terakhir, penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan hijau," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, dalam mewujudkan IKNB yang profesional membutuhkan kolaborasi dari internal pelaku usaha, lembaga profesi penunjang dan asosiasi industri, serta OJK selaku regulator sektor jasa keuangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat membentuk 3 lines of defense agar IKNB dapat tumbuh berkualitas dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  Lapis pertama yakni penguatan internal perusahaan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif. Hal tersebut merupakan salah satu pilar utama sebagai fondasi untuk keberlangsungan usaha perusahaan secara jangka panjang.  "Itu dibutuhkan agar perusahaan agile dengan bersikap proaktif dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi yang berpotensi mengganggu going concern perusahaan," terang Ogi.  Lalu, dukungan lembaga profesi penunjang dan asosiasi industri diharapkan ikut serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku usaha para anggotanya. Terutama yang terkait dengan aspek perlindungan konsumen. Selain itu, dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.  Terkait peran OJK sebagai regulator yaitu melakukan pengaturan, perizinan, dan pengawasan lebih efektif. "Kami terus meningkatkan efektivitas pengawasan antara lain dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi. Sekaligus mendorong peningkatan kapasitas SDM pengawas," pungkasnya.

Strategi Asosiasi dan Regulator Dorong PEN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/InShot_20211029_180111089.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kerja sama Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (Aludi) dengan Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) dan Asosiasi Muda Koperasi Indonesia (Amki). Kerja sama antarasosiasi ini diharapkan bisa mengakselerasi pengembangan UMKM hingga usaha rintisan (startup).  "Pada dasarnya kami sebagai regulator mendukung sinergi yang dilakukan oleh Aludi ini, sepanjang sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku," kata Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK Muhammad Maulana dalam keterangannya, Jumat (29/10).  CEO Mandiri Capital sekaligus Sekretaris Jendral Amvesindo Eddi Danusaputro mengungkapkan bahwa anggota Amvesindo yang merupakan perusahaan venture capital, sebagai bagian dari industri keuangan non bank menyambut baik sinergi ini.  "Sebagai bagian dari industri keuangan nonbank, menyambut baik sinergi industri securities crowdfunding memiliki prospek dan dapat turut berperan sebagai pemodal institusi untuk melakukan co-invest atau sebagai exit strategy bagi pemodal di industri securities crowdfunding," tuturnya.  Selain dengan Amvesindo, Aludi juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Amki. Ketua Umum Amki Frans Meroga memfasilitasi koperasi agar berkolaborasi baik sebagai pemodal untuk melakukan co-invest sebagai pemodal institusi dan mendapatkan akses dalam permodalan dari securities crowdfunding melalui ALUDI.  Sedangkan Wakil Ketua Umum 2 Aludi James Wiyardi menyebut, bahwa UMKM/UKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. "Dengan adanya skema securities crowdfunding, saat ini masyarakat indonesia bisa ikut mendukung dan men-support UMKM," imbuhnya.  Harapannya, kerja sama antarpelaku industri di sektor jasa keuangan ini sangat baik, terutama dalam memperluas akses permodalan dan inklusi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Sehingga, UMKM di indonesia bisa terus naik kelas dan berkembang mulai dari yang kecil di dukung oleh koperasi, kemudian berkembang dan mendapat funding dari penyelenggara SCF bersama dengan venture capital dari rekan rekan di Amvesindo.  Bahkan, nantinya diharapkan juga bisa IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nantinya, inisiasi ini dapat membuat industri menjadi lebih kuat, kompetitif, dan mempercepat akselerasi UMKM dan startup di indonesia.

Kerja Sama Asosiasi Perkuat Ekosistem Pendanaan UMKM dan Startup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan yang mewajibkan sektor keuangan non bank memiliki manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (TI). Aturan tersebut tertera dalam POJK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (MRTI) oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.  Kepala Departemen IKNB 1A OJK Dewi Astuti mengatakan, aturan tersebut ditujukan kepada sektor jasa keuangan nonbank seperti industri perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, serta perusahaan pegadaian. Aturan juga berlaku bagi lembaga penjamin, perusahaan fintech lending, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT PNM (Persero), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  "Subjek pengaturan ini ditujukan kepada yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan usahanya," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/4).  Aturan ini diterbitkan pada 7 Maret dan diundangkan pada 17 Maret 2021. Aturan ini mewajibkan perusahaan menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.  Ia memaparkan, terdapat empat pilar utama dalam aturan tersebut. Pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi.  Ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengendalian dan pemantauan penggunaan teknologi informasi. Keempat, sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.  Ia melanjutkan, khusus untuk lembaga keuangan dana pensiun, OJK memberikan kelonggaran. Sebab, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dapat digabungkan dengan manajemen resiko penggunaan IT pendiri.  "Kalau dipaksakan punya manjemen risiko ini tidak baik. Makanya diperkenankan digabungkan dengan manajemen risiko pendiri," pungkasnya.  Ia menjabarkan, dalam hal ini, para direksi dan komisaris perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Direksi perusahaan memiliki wewenang menetapkan rencana pengembangan TI dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan TI.  Direksi juga berwenang memastikan TI yang digunakan LJKNB dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis, dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen LJKNB. "Memastikan kecukupan dan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan TI," imbuhnya.  Kemudian, manajemen juga memastikan ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI. Memastikan penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan TI dilaksanakan secara memadai dan efektif.  Serta, memastikan kebijakan dan prosedur TI diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna TI. Memastikan terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan TI.  Sementara itu, komisaris perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan TI dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan TI.  https://youtu.be/z_LpvGXQoyo  &nbsp;

OJK Terbitkan Aturan LJK Nonbank Wajib Punya Manajemen Risiko IT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/baru-mulai-bangun-gedung-ojk-terima-kasih-bi-diberi-tempat-berteduh_m_.jpg" alt="Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, realisasi penerimaan pungutan 2019 mencapai Rp 5,99 triliun atau 98,83 persen dari target penerimaan pungutan yang sebesar Rp 6,06 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, semua bidang mencatatkan realisasi anggaran di atas 98 persen.  Pungutan dari biaya tahunan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 5,56 triliun. Sementara itu, pungutan dari pengelolaan mencapai Rp 299,5 miliar, sanksi denda senilai Rp 71,46 miliar, serta registrasi mencapai Rp 52,76 miliar.  Di sisi lain, realisasi anggaran OJK sepanjang tahun lalu mencapai Rp 5,47 triliun atau 98,94 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 5,52 triliun. Sementara, sisa anggaran hasil efisiensi dan optimalisasi sebesar Rp 58,74 miliar digunakan untuk memenuhi pembayaran kewajiban pajak OJK.  "Kami menyadari begitu besar tuntutan masyarakat dan stakeholders terhadap pelaksanaan fungsi dan peran OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong optimalnya peran sektor jasa keuangan bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional," kata Wimboh, Jakarta, Selasa (4/2).  Sehingga, kata dia, pihaknya berkomitmen dalam berupaya mewujudkan mandat yang telah diamanatkan dalam UU OJK. Mandat tersebut yakni mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, transparan, dan akuntabel.  "Serta menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat," ucapnya.  Dengan komitmen tersebut, kata Wimboh, sektor jasa keuangan diharapkan akan memiliki ketahanan dalam menghadapi gejolak eksternal. Sektor jasa keuangan juga diharapkan dapat mengadopsi teknologi, sehingga daya saing meningkat.  "Kami juga berterima kasih atas bimbingan dan kerja sama dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat yang selama ini telah diberikan untuk mewujudkan OJK yang lebih baik dan berkontribusi," pungkas Wimboh.

Realisasi Penerimaan OJK  Selama 2019 Capai Rp 5,99 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ojk-targetkan-penyaluran-kredit-di-jatim-tumbuh-1013-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa stabilitas sektor jasa keuangan akan terus menjadi prioritas. Dengan stabilitas yang terjaga, peran sektor jasa keuangan akan dapat didorong untuk berkontribusi optimal dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  “Secara umum dapat kami sampaikan bahwa dalam menciptakan lembaga jasa keuangan yang sehat dan sektor jasa keuangan yang stabil kami melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan baik yang bersifat prudential maupun market conduct di seluruh sektor,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (4/2).  Wimboh menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses harmonisasi pendekatan pengaturan dan pengawasan pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal tersebut guna melindungi nasabah IKNB termasuk asuransi dari risiko gagal bayar perusahaan.  Berkaca pada hasil reformasi industri perbankan sebagai respon dari krisis tahun 1998 lalu, Wimboh menjelaskan, standar pengaturan dan pendekatan pengawasan mengacu pada internasional yang terus diadopsi. “Enforcement dari supervisory actions juga terus kami tegakkan di semua sektor,” imbuhnya.  Dalam menyikapi semakin dinamisnya institusi lintas sektoral dan produk keuangan, pihaknya juga terus mengembangkan pendekatan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan. “Secara umum, pendekatan pengawasan prudensial kami lakukan dari Kebijakan di aspek masuk, yang mencakup aturan masuk untuk institusinya, produk atau layanan maupun pengurusnya,” ucapnya.  Kebijakan di aspek prudensial dan operasional sendiri mencakup mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk memenuhi beberapa indikator prudensial seperti permodalan, likuiditas, kualitas aset, BMPK, dan beberapa indikator lainnya. Penerapan standar Good Corporate Governance dan Resiko Management yang memadai pun harus dilakukan.  Wimboh mengatakan perlu ada kebijakan di bidang kompetisinya, yang diantaranya mencakup kebijakan di pembatasan kegiatan usaha dan transparansi suku bunga. “Kebijakan di aspek pengawasan, yang termasuk kebijakan di Risk Assessment (Risk Based Bank Rating), on site atau off site supervision approach dan supervisory status dan actions-nya. Kebijakan di aspek exit-nya, yang mencakup tindak lanjut dari status pengawasan lembaga keuangan dalam pengawasan instensif dan pengawasan dalam perhatian khusus,” imbuhnya.  Selanjutnya, Wimboh mengatakan, pendekatan pengawasan yang dilakukan mencakup dua level, yaitu pengawasan internal sektor dimana pengawasan terhadap perusahaan oleh masing-masing kompartemen pengawasan dengan berbasis risiko. Serta, pengawasan terintegrasi dimana pengawasan konglomerasi keuangan yang melibatkan lintas sektoral antar sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB.  “Dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan ini kami tentunya tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk itu kami senantiasa memperkuat kerjasama dalam forum Komite Stabilitas Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Kementrian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS,” katanya.

Reformasi IKNB Butuh Harmonisasi Pengawasan Seperti Tahun 1998

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iknb

Berita Terkini