<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Jubir-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-267262913.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi keinginan 57 mantan pegawainya yang tergabung dalam IM57+ Institute untuk kembali bertugas di lembaga antirasuah. Para eks pegawai tersebut juga telah melayangkan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP) agar hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dibuka ke publik.</p> <p>Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya menghormati langkah hukum yang diambil oleh para mantan pegawai tersebut.</p> <p>&ldquo;Terkait dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung di Komisi Informasi Pusat atau KIP, kita sama-sama tunggu dan hormati prosesnya sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10).</p> <p>Budi menjelaskan, meski gugatan tersebut diajukan oleh IM57+ Institute, KPK bukan pihak termohon dalam perkara itu. Pihak yang menjadi termohon adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p> <p>&ldquo;Saat ini kita fokus dulu ke proses yang sedang berjalan di KIP untuk menguji apakah hasil TWK tersebut dapat dibuka untuk publik atau tidak. Karena pihak termohonnya PPID BKN, bukan KPK,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Budi menegaskan pihaknya akan menghormati apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh KIP, termasuk jika nantinya hasil TWK diminta untuk dibuka ke publik.</p> <p>&ldquo;Kita ikuti dan hormati prosesnya, karena ini memang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan KIP untuk memutuskan apakah informasi tersebut terbuka untuk publik atau tidak,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

KPK menanggapi keinginan 57 mantan pegawainya yang tergabung dalam IM57+ Institute untuk kembali bertugas di lembaga antirasuah itu.

Respons KPK soal 57 Eks Pegawai yang Ingin Kembali Bertugas di Markas Antirasuah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/1000306779-1651377963.jpg" alt="Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang pembacaan putusan praperadilan terkait belum ditahannya mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (18/12). (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang pembacaan putusan praperadilan terkait belum ditahannya mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (18/12). (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Menurut IM57+ Institute gugatan itu menunjukkan bahwa aparat kepolisi telah gagal menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Firli Bahuri. Mereka menagih janji polisi untuk menuntaskan kasus tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta pada Sabtu (15/3). Dia mempertanyakan kerja-kerja kepolisian yang dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan hingga saat ini Firli Bahuri sebagai tersangka tidak kunjung ditahan. Padahal polisi menyebut sudah memiliki alat bukti yang lebih dari cukup.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami mempertanyakan mengapa kepolisian sampai sekarang gagal menindaklanjuti kasus tersebut. Selain tidak kunjung menyelesaikan, penahanan pun tidak kunjung dilakukan. Inilah yang menyebabkan Firli Bahuri masih berpotensi melakukan berbagai langkah dan strategi untuk dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban,&rdquo; kata Lakso.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia mengingatkan bahwa kasus tersebut merupakan peraturan atas kredibilitas dan kapasitas kepolisian. Mengingat kasus tersebut sudah lama menjadi atensi publik secara luas. Karena itu, jika penanganannya tidak kunjung tuntas, publik akan terus bertanya-tanya. Apalagi bila melihat pembentukan tim khusus yang dilakukan oleh polisi untuk menangani kasus korupsi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya takut ada cerita di balik pra peradilan ini sehingga Firli dengan percaya diri mengajukan praperadilan kembali. Seluruh pihak harus mengawal proses ini untuk mencegah adanya deal-deal tersembunyi sehingga harapan publik dalam penuntasan kasus ini tidak kunjung terpenuhi,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Yang tidak kalah penting, kata Lakso, polisi harus menuntaskan janji mereka kepada publik. Yakni menuntaskan penanganan kasus Firli. Jika mereka tidak mampu menyelesaikannya, dia mendorong agar KPK mengambil alih kasus tersebut. Sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan seluruh rangkaian peristiwa dugaan pelanggaran hukum itu bisa diungkap secara terang-benderang.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Simanjuntak menyampaikan bahwa sidang perdana gugatan praperadilan Firli Bahuri akan berlangsung pada 19 Maret mendatang. Saat ini, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya sudah siap menjalani sidang tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pada prinsipnya tim penyidik melalui Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya sangat siap untuk menghadapi gugatan pra peradilan tersebut,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Firli Bahuri merupakan mantan ketua KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Gugatan praperadilan yang dilayangkan kepada PN Jaksel kali ini adalah yang kedua. Dalam gugatan pertama, hakim tunggal yang memeriksa gugatan praperadilan saat itu menolak gugatan Firli. Sehingga status tersangka purnawirawan Polri tersebut tetap melekat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Ade, putusan gugatan praperadilan pertama tersebut sudah menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dengan tersangka Firli Bahuri sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena itu, dalam gugatan praperadilan yang kedua, Polda Metro Jaya sangat yakin akan kembali menang.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya sangat&nbsp; yakin dan meyakini bahwa hakim akan kembali menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dugaan korupsi yg merupakan eks Ketua KPK Firli Bahuri&nbsp; tersebut karena materi yang sama sudah pernah diuji di sidang pra peradilan sebelumnya,&rdquo; ungkap Kombes Ade.&nbsp;</p>

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Kembali Ajukan Praperadilan, IM57+ Institute Sebut Polisi Gagal Tindak Lanjuti Kasus Firli Bahuri

<div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/JKT-1-MK-tolak-gugatan-usia-minimal-Capim-KPK-FED-1JPG-2392083833.jpg" alt="Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito memberikan keterangan usai sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedri" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito memberikan keterangan usai sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedri</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Barisan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute, menyesalkan tidak adanya representasi masyarakat dalam komposisi Pimpinan KPK periode 2024-2029. Sebab, lima pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito kepada wartawan, Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana bisa semangat reform dibawa ketika pimpinan yang terpilih berasal dari berbagai instansi yang menjadi salah satu objek pengawasan KPK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, tidak ada komitmen DPR untuk melakukan reformasi KPK. Sebab, pmpinan KPK yang bermasalah masih dipilih dan menduduki urutan pertama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal semua sudah menyaksikan bagaimana kiprah pemberantasan korupsi selama Johanis Tanak berada di KPK. Selain potensi catatan etik, tidak ada gebrakan yang dilakukan Johanis Tanak dan bahkan memukul mundur instrumen utama inovasi KPK, yaitu OTT," tegas Lakso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lakso menyebut, DPR tidak mempunyai komitmen serius untuk mengembalikan KPK seperti sediakala. Sebab, KPK merupakan tempat inovasi pemberantasan korupsi yang harus dibangun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu, indepedensi dapat dimanifestasikan melalui komitmen untuk tidak double loyalty dalam memimpin KPK," cetus Lakso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Komisi III DPR RI menggelar voting untuk memilih 5 calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029.&nbsp;Voting ini dilakukan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Capim dan Dewas KPK, sejak Senin (18/11) hingga Kamis (21/11).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasilnya, pimpin KPK yang terpilih di antaranya Setyo Budiyanto,&nbsp;Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono. Berdasarkan hasil voting, Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK setelah meraih suara ketua terbanyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015338361/alasan-komisi-iii-dpr-tak-ada-perwakilan-perempuan-jadi-pimpinan-kpk-2024-2029">Alasan Komisi III DPR Tak Ada Perwakilan Perempuan jadi Pimpinan KPK 2024-2029</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo Budiyanto 46 suara sebagai anggota dan 45 suara sebagai ketua.&nbsp;Sementara, Johanis Tanak meraih 48 suara sebagai pimpinan dan dua suara sebagai ketua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh Rohcahyanto meraih 48 suara untuk pimpinan dan satu suara untuk ketua.&nbsp;Selanjutnya, Agus Joko Pramono meraih 38 sebagai pimpinan dan Ibnu Basuki Widodo meraih 32 suara sebagai pimpinan KPK.&nbsp;</div> </div>

Lakso menyebut, tidak ada komitmen DPR untuk melakukan reformasi KPK. Sebab, pmpinan KPK yang bermasalah masih dipilih

Masih Pilih Pimpinan KPK Bermasalah, Barisan Eks Pegawai Sebut DPR Tak Ada Komitmen Kembalikan Marwah Lembaga Antirasuah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Uji-Kelayakan-Calon-Pimpinan-KPK_Salman-Toyibi_01-2160014278.jpg" alt="Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).  (Salman Toyibi/Jaw" width="100%">
<figcaption>Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak (kiri) berbincang dengan Ida Budhiati (kanan) usai mengikuti pengambilan nomer urut dan pembuatan makalah di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).  (Salman Toyibi/Jaw</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Meski mendapat kritik pedas dari kalangan pegiat antikorupsi, pemilihan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terus bergulir. Kemarin (18/11) proses tersebut masuk tahap fit and proper test di Komisi III DPR.</p> <p>Tes itu ditargetkan rampung Kamis (21/11). DPR akan menentukan lima pimpinan dari 10 nama yang mengikuti fit and proper test. Begitu pula dengan dewas, DPR akan memilih lima dari 10 nama. &rdquo;Semoga Kamis (lusa, Red), semua proses selesai,&rdquo; kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.</p> <p>Habiburokhman mengaku dilema. Sebab, semua calon punya kualitas yang sama. Baik dari aspek integritas maupun jejak rekam. Dia pun berterima kasih kepada panitia seleksi (pansel) yang menyuguhkan calon-calon terbaik. &rdquo;Kalau boleh kami pilih semua (calon), tapi undang-undang mengharuskan kami hanya memilih lima,&rdquo; kata politikus Gerindra tersebut. Selain punya jejak rekam dan integritas, Habiburokhman menilai para calon memiliki gagasan besar terkait pemberantasan korupsi.</p> <p>Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyebut proses pemilihan pimpinan dan Dewas KPK menjadi pertaruhan bagi presiden serta para aktor politik di DPR. Sebab, sosok pimpinan terpilih nanti menjadi legasi.</p> <p>Lakso mengingatkan, para aktor politik tidak sekadar beretorika menyelamatkan pemberantasan korupsi. Sebab, kondisi pemberantasan korupsi saat ini tidak baik-baik saja. Pimpinan KPK yang dipilih DPR lima tahun lalu menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi karut-marut tersebut. &rdquo;Jangan sampai proses (fit and proper test) ini hanya menjadi legitimasi dari kandidat yang sebenarnya sudah dipilih sejak awal,&rdquo; kata Lakso kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Menurut informasi yang dihimpun <em>Jawa Pos</em>, dari 10 nama capim yang mengikuti fit and proper test , beberapa nama digadang-gadang akan menjadi pimpinan KPK. Salah satunya, Setyo Budiyanto. Informasi tersebut santer beredar sejak awal proses seleksi capim KPK.</p> <p>Lakso menambahkan, DPR harus membuktikan bahwa tes kelayakan dan kepatutan calon bukan sekadar formalitas. Salah satunya dengan menggali kemampuan calon dalam menjawab persoalan inti KPK. Yakni, integritas dan independensi. Persoalan integritas di KPK, lanjut Lakso, harus menjadi perhatian serius. Apalagi, dua pimpinan KPK sudah dinyatakan melanggar etik. Bahkan, mantan Ketua KPK Firli Bahuri saat ini berstatus tersangka. &rdquo;Independensi juga penting untuk mencegah KPK digunakan sebagai alat gebuk politik,&rdquo; paparnya. <strong>(tyo/elo/c7/oni)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>REKAM JEJAK 10 CAPIM KPK</strong></p> <p><strong>1. Agus Joko Pramono</strong></p> <ul> <li>Wakil ketua BPK 2018&ndash;2023</li> <li>Dikukuhkan sebagai guru besar ilmu akuntansi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) November 2023</li> <li>Harta Rp 18,6 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>2. Ahmad Alamsyah Saragih</strong></p> <ul> <li>Ketua Komisi Informasi Pusat 2009&ndash;2013</li> <li>Anggota Ombudsman RI 2016&ndash;2020</li> <li>Harta Rp 1,1 miliar (LHKPN 2020)</li> </ul> <p class="class-paragraph"><strong>3. Djoko Poerwanto</strong></p> <ul> <li>Kapolda Kalimantan Tengah 2023&ndash;sekarang</li> <li>Dirtipidkor Bareskrim Polri 2019&ndash;2021</li> <li class="class-paragraph">Harta Rp 926 juta (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>4. Fitroh Rohcahyanto</strong></p> <ul> <li>Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus</li> <li class="class-paragraph">Direktur penuntutan KPK 2019</li> <li>Alumnus hukum Universitas Airlangga</li> <li>Harta Rp 5 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>5. Ibnu Basuki Widodo</strong></p> <ul> <li class="class-paragraph">Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA</li> <li>Hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus MA</li> <li>Harta Rp 4,1 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>6. Ida Budhiati</strong></p> <ul> <li>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012</li> <li>Harta Rp 2,62 miliar (LHKPN 2021)</li> </ul> <p><strong>7. Johanis Tanak</strong></p> <ul> <li>Wakil ketua KPK (2019&ndash;2024)</li> <li>Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Riau</li> <li>Kepala Kejati Sulawesi Tengah</li> <li>Kepala Kejati Jambi</li> <li>Harta Rp 11,2 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>8. Poengky Indarti</strong></p> <ul> <li>Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2016&ndash;2020 dan 2020&ndash;2024</li> <li>Harta Rp 558 juta (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>9. Michael Rolandi Cesnanta Brata</strong></p> <ul> <li>Komisaris PT Bank DKI sejak Desember 2022</li> <li>Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>Harta Rp 18,9 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><strong>10. Setyo Budiyanto</strong></p> <ul> <li class="class-paragraph">Irjen Kementan sejak Maret 2024</li> <li>Deputi penindakan dan penyidikan KPK<br />Kapolda Sulawesi Utara</li> <li>Harta Rp 9,6 miliar (LHKPN 2023)</li> </ul> <p><em><strong>Diolah dari berbagai sumber</strong></em></p>

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyebut proses pemilihan pimpinan dan Dewas KPK menjadi pertaruhan bagi presiden.

Uji Kelayakan Lima Calon Pimpinan KPK Jangan Hanya Formalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tindakan DPR RI yang secara terburu-buru membahas RUU Pilkada pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dinilai merupakan bentuk korupsi legislasi. Padahal, MK hadir untuk menjaga agar tidak adanya Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjadi pertanyaan, ketika MK memutuskan putusan mengenai ambang batas yang membuka agar pemilihan Kepala Daerah menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, putusan tersebut menghambat kerja oligarki untuk membatasi akses publik sehingga dalam waktu sehari, proses pembahasan menjadi dipercepat sehingga menganulir putusan tersebut," kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada wartawan, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, tindakan tersebut sangat berbeda ketika putusan MK menguntungkan kepentingan penguasa yang ada, misalnya dengan adanya alternatif syarat bagi pencalonan anak presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015002241/partai-buruh-akan-demo-besar-besaran-di-dpr-besok-imbas-anulir-putusan-mk-soal-pilkada">Partai Buruh akan Demo Besar-besaran di DPR Besok Imbas Anulir Putusan MK Soal Pilkada</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menunjukan bahwa selera penguasa menjadi penentu sehingga prinsip-prinsip legislasi tidak lagi sesuai dengan prinsip demokratis sehingga menimbulkan korupsi legislasi," ucap Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, rakyat tidak bisa diam melihat pembajakan ini. Menurutnya, ini satu bagian dari rangkaian yang telah terjadi dalam membajak nilai-nilai reformasi sehingga tatanan oligarkis menggantikan cita reformasi yang demokratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itulah, IM57+ Institute mengajak seluruh elemen untuk melawan sehingga kita tidak akan kehilangan tatanan masyarakat demokratis," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015002209/early-warning-system-menjelma-jadi-tanda-bahaya-peringatan-darurat-berubah-jadi-gerakan-massa-melawan-monarki">Early Warning System Menjelma Jadi Tanda Bahaya, Peringatan Darurat Berubah Jadi Gerakan Massa Melawan Monarki</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Baleg DPR tidak mengindahkan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada. Pertama, Baleg DPR bersepakat merujuk pada putusan MA terkait syarat batas usia Pilkada&nbsp;minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua,&nbsp;ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah hanya berlaku bagi partai politik (parpol) tanpa kursi di DPRD atau nonparlemen. Sementara parpol yang memiliki kursi di DPRD tetap menggunakan syarat minimal 20 kursi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tindakan DPR RI yang terburu-buru membahas RUU Pilkada pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dinilai merupakan bentuk korupsi legislasi.

IM57+ Institute Sesalkan DPR RI Pertontonkan Secara Terbuka Korupsi Legislasi

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":14j" class="ii gt"> <div id=":14i" class="a3s aiL "> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/BPK090311-1-1-4215740399.jpg" alt="Ilustrasi - Dua karyawan berbincang di samping jendela gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kawasan Slipi, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Dua karyawan berbincang di samping jendela gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kawasan Slipi, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/aa.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":14j" class="ii gt"> <div id=":14i" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Desakan agar seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersih dari unsur politisi terus bermunculan. Masyarakat sipil meminta DPR RI untuk mengeliminasi calon yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) dan memprioritaskan akademisi dan ahli keuangan profesional sebagai anggota BPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan BPK memang sudah semestinya bersih dari unsur politik. Agar lembaga pemeriksa keuangan itu bisa bekerja secara objektif. &rdquo;Kalau anggotanya dari unsur politik, tentu akan sulit untuk objektif,&rdquo; kata Praswad saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu (20/7/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Praswad mendesak DPR RI yang saat ini tengah melakukan proses fit and proper test calon anggota BPK untuk betul-betul memprioritaskan kalangan akademisi dan profesional. Apalagi, dari 75 nama calon anggota BPK, banyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Dan memang sudah seharusnya BPK itu diisi dari kalangan akademisi dan profesional,&rdquo; ujar mantan penyidik senior KPK tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui proses seleksi anggota BPK saat ini tengah bergulir di DPR. Total ada 75 nama calon yang lolos ke tahap fit and proper test di Komisi XI DPR. Diantara puluhan nama tersebut, ada beberapa figur politisi dan eks politisi yang masuk dalam daftar calon anggota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/01388490/m-praswad-nugraha-kolam-masa-muda-dan-refresh">M. Praswad Nugraha: Kolam, Masa Muda, dan Refresh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni Eva Yuliana (NasDem), Hendrik H. Sitompul (Demokrat), M. Misbakhun (Golkar), Mulfachri Harahap (PAN), Jon Erizal (PAN), Bobby Adhityo Rizaldi (Golkar), Akhmad Muqowam (Hanura) dan Daniel Lumban Tobing (eks PDIP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengacu pada Keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI 8 Juli 2024 lalu, 75 nama calon anggota BPK itu disampaikan ke publik. DPR pun meminta masyarakat untuk memberikan masukan terkait nama-nama tersebut. Masukan itu disampaikan ke DPR terhitung sejak 10 Juli 2024 hingga 19 Juli 2024.</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan BPK memang sudah semestinya bersih dari unsur politik.

IM57+ Institute Minta DPR Eliminasi Calon Anggota BPK dari Unsur Politisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin merosot. IM57+ Institute, organisasi mantan pegawai KPK, menilai&nbsp;bahwa&nbsp;merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK karena ulah para pimpinannya yang melanggar etik dan terjerat pidana.</p> <p>Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyatakan, pimpinan KPK ke depan harus yang mempunyai sosok luar biasa. Sehingga, mereka melakukan kerja yang juga luar biasa untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK.</p> <p>"Tanpa adanya Pimpinan KPK yang baik, maka akan semakin jauh visi tersebut akan tercapai," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (7/7).</p> <p>Menurut Praswad, rendahnya minat pendaftar akibat merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK. Pansel KPK yang belum mendapatkan kepercayaan publik secara penuh, seharusnya dapat membalik presepsi dengan membuktikan bahwa akan dapat menghasilkan calon berintegritas.</p> <p>"Salah satunya adalah melalui upaya yang tidak biasa, termasuk jemput bola dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dirasa dapat mendapatkan kepercayaan publik," papar Praswad.</p> <p>Tentu dapat melihat sosok-sokok -mereka yang mempunyai rekam jejak baik, khususnya yang memang memiliki semangat pemberantasan korupsi.</p> <p>"Indikatornya pun jelas, mulai dari tidak adanya kasus korupsi sampai dengan memiliki track record yang mampu melakukan transformasi kelembagaan," papar Prawad.</p> <p>Dia tak mempermasalahkan Pansel ingin melakukan jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang berintegritas. "Artinya langkah jemput bola bukan diharamkan dan bahkan dengan kondisi saat ini yang minim pendaftar dan kepercayaan publik turun menjadi suatu kewajiban," tegasnya.</p> <p>Praswad mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memiliki kesempatan akhir dalam meninggalkan legacy baik atas karut marutnya KPK selama periode kepemimpinannya. "Apabila presiden tidak mendorong calon yang baik maka akan tercatat dalam sejarah menjadi presiden yang meninggalkan cerita buruk bagi pemverantasan korupsi," pungkas Praswad.</p>

Kepercayaan publik terhadap KPK semakin merosot. IM57+ Institute menilai, merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK karena ulah pimpinannya

Pansel Disarankan Jemput Bola untuk Cari Capim dan Dewas KPK Berintrgritas

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/JKT_-IM57-Institute-laporkan-Nurul-Ghufron-ke-Dewas-KPK_Salman-Toyibi-6JPG-1739747272.jpg" alt="Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (kedua kanan) berjalan keluar usai menyerahkan laporan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (kedua kanan) berjalan keluar usai menyerahkan laporan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 12 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mendaftar calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. Niat ingin mendaftarkan capim KPK karena merasa prihatin melihat kondisi lembaga antirasuah saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belasan mantan pegawai KPK yang ingin mendaftarkan capim KPK itu tergabung dalam IM57 Institute. Pendaftaran capim KPK telah dibuka sejak 26 Juni 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, beberapa anggota IM57 Institute bermaksud mendaftar Capim KPK berdasarkan beberapa pertimbangan," kata Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha kepada wartawan, Jumat (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menyatakan bahwa kinerja KPK yang menurun mengakibatkan tegerusnya kepercayaan publik yang menempatkan pada level terendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tergerusnya kepercayaan publik ke KPK sudah sampai di level terendah dibandingkan delapan Lembaga negara berdasarkan survei Litbang Kompas minggu yang lalu," ujar Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, 12 mantan pegawai terpanggil untuk memperbaiki kinerja KPK. Adapun belasan mantan pegawai itu yakni Novel Baswedan, Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andil Abdul Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Valentino, Farid Andika, dan Waldy Gagantika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kami terpanggil untuk mendaftar dan memperbaiki KPK kembali ke latar belakang pendiriannya sebagai anak kandung reformasi, lembaga independen dan berintegritas yang menjadi harapan terakhir dari seluruh rakyat Indonesia," tegas Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014787430/selektif-pertimbangkan-capim-kpk-perempuan-pansel-tidak-ada-kriteria-khusus">Selektif Pertimbangkan Capim KPK Perempuan, Pansel: Tidak Ada Kriteria Khusus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, niat pendaftaran capim itu menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Praswad dkk sebelumnya menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, terkait batas usia Pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gugatannya, mereka berharap MK mengembalikan syarat usia calon pimpinan KPK menjadi 40 tahun, serta adanya minimum pengalaman sebagai pegawai KPK selama satu periode kepemimpinan KPK menjadi dasar dalam pengajuan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Praswad menyatakan bahwa kinerja KPK yang menurun mengakibatkan tegerusnya kepercayaan publik yang menempatkan pada level terendah.

Novel Baswedan Cs Ingin Daftar Capim KPK, Tapi Tunggu Putusan MK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3JPG-45551344.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menyatakan, pengakuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di persidangan bisa menjadi tambahan bukti bagi tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, untuk menahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Sebab, sampai saat ini Firli Bahuri belum ditahan Kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haal ini menyusul pengakuan SYL Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6), SYL yang bertindak sebagai saksi mahkota, mengaku telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1,3 miliar kepada Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernyataan yang dinyatakan tersebut dibuka dalam suatu proses persidangan, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi tambahan bukti bagi kepolisian untuk segera melakukan tindakan paksa dengan menahan Firli Bahuri," kata Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Rabu (26/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan penyidik KPK yang disingkirkan lewat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini menilai, publik akan terus mempertanyakan keseriusan Polda Metro Jaya dalam mengusut kasus dugaan korupsi Firli. Sebab, sudah sangat lama sejak ditetapkan sebagai tersangka, Firli tak juga ditahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Firli sampai saat ini belum ditahan oleh kepolisian dan bahkan perkembangan penyidikan atas kasus ini belum jelas ujungnya. Publik akan terus mempertanyakan kasus ini karena bahkan pemberian tersebut telah dielaborasi dalam proses sidang persidangan," tegas Praswad.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, polisi mengaku telah mengantongi keterangan SYL yang disampaikan dalam persidangan beberapa hari lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua yang disampaikan oleh SYL dan saksi-saksi lain di persidangan di perkara a quo yang ditangani oleh KPK semua sudah kita mintai keterangan, semua sudah di-BAP dalam penanganan perkara a quo oleh tim penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ujar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014795716/syl-ngaku-beri-rp-13-miliar-untuk-firli-pengacara-bilang-itu-bohong">SYL Ngaku Beri Rp 1,3 Miliar untuk Firli, Pengacara Bilang Itu Bohong!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ade Safri tidak menjelaskan alasan mengapa Firli belum juga ditahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Firli melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar membantah pengakuan SYL tersebut. Menurut Ian, keterangan SYL di persidangan inkonsistensi dengan bukti dan saksi yang dihadirkan tim jaksa KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak SYL bohong. Semakin memperjelas bahwa pak SYL berusaha mencari alibi yang tidak berdasar di muka persidangan," tegas Ian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau sendiri yang berinisiatif mendatangi pak FB (Firli Bahuri) di GOR tanggal 2 Maret, jauh sebelum dia menjadi tersangka KPK pada bulan Oktober," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pernyataan yang dinyatakan tersebut dibuka dalam suatu proses persidangan, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi tambahan bukti

IM57+ Sebut Pengakuan SYL Bisa jadi Tambahan Bukti Polisi untuk Segera Menahan Firli Bahuri 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/praswad-kolam.jpg" alt="M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Praswad Nugraha (M. Praswad untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Barisan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute, menyesalkan pelaporan yang dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas, Komnas HAM dan Bareskrim Mabes Polri. Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menyebut, langkah pelaporan itu merupakan upaya kriminalisasi terhadap penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik generasi awal KPK, penyelidik dan penyidik KPK sejak awal sudah melakukan tindakan yang 100 persen sesuai dengan SOP, Kode Etik, dan peraturan perundangan khususnya KUHAP dan UU KPK. Sehingga pelaporan ini adalah jelas sebagai bentuk kriminalisasi terhadap petugas pada level pelaksana perintah," kata Praswad kepada wartawan, Jumat (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menjelaskan, penyidik mempunyai kewenangan dalam melakukan berbagai upaya paksa, termasuk penyitaan alat komunikasi ketika menemukan indikasi adanya bukti dugaan tindak pidana korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan kriminalisasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang independen, sesuai dengan standar pada the Jakarta Principle yang sudah disepakati negara-negara dalam melindungi penegakan hukum yang independen," ucap Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, persoalan menjadi rumit karena Pimpinan KPK seolah menjadikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Harun Masiku sebagai alat politik. Hal itu ditunjukan dengan maju mundurnya penanganan kasus ini yang kebetulan selalu sesuai dengan momentum politik di Indonesia, khususnya Pilpres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, sedang mencuatnya kasus Nurul Ghufron menjadi salah satu momentum yang bersamaan. Wajar ketika publik penuh kecurigaan terhadap kasus ini, sehingga melihat dimensi politik yang kental dalam kasus ini. Kalau Pimpinan KPK sejak awal tidak mempolitisi maka polemik ini tidak akan terjadi," ujar Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad menekankan, pihak pelapor yang melaporkan penyidik jangan sampai salah alamat dengan menyasar penyidik pada level pelaksana di lapangan, tetapi tidak melihat kesalahan pada level Pimpinan KPK selaku pemberi perintah dan penanggung jawab atas seluruh tindakan penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Pimpinan KPK harus bersikap satria dengan melindungi penyidik dan mengambilalih pertanggungjawaban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014758514/kpk-tegaskan-penyitaan-hp-milik-hasto-kristiyanto-sesuai-prosedur-untuk-kepentingan-penyidikan">KPK Tegaskan Penyitaan HP Milik Hasto Kristiyanto Sesuai Prosedur untuk Kepentingan Penyidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan hanya menari dalam genderang politisasi kasus dan bersembunyi ketika ada masalah. Pihak yang bersembunyi dibalik anak buah adalah sikap pengkhianat," cetus Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menegaskan, IM57+ Institute berada dibarisan terdepan yang akan ada didepan seluruh penyelidik dan penyidik KPK ketika ada yang mencoba-coba untuk mengkriminalisasi mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal tersebut mengingat penyidik sudah berbuat benar dan IM57+ Institute selalu akan berada pada barisan terdepan membela kebenaran," pungkasnya.</div>

Berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik generasi awal KPK, penyelidik dan penyidik KPK sejak awal sudah melakukan tindakan sesuai SOP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#IM57+ Institute

Berita Terkini