<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/Bos-Bea-Cukai-2593022592.jpg" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Djaka Budhi Utama mewanti-wanti kepada para oknum di kementeriannya yang masih nekat terlibat dalam proses masuknya impor pakaian bekas ilegal.&nbsp; Ia memastikan siapapun pegawainya yang terlibat dalam praktik ilegal itu akan dipastikan menjadi pengangguran alias dipecat dari jabatannya saat ini. "Ya kalau memang itu ada dari pegawai bea cukai, ya pasti kita akan selesaikan. Selesai berarti tau sendiri kan gimana kalau selesai? Yang pasti jadi pengangguran, gitu aja," kata Djaka Budhi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (25/11).&nbsp; Sebelumnya, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi memastikan bahwa hampir seluruh baju bekas yang ada di Indonesia masuk dengan cara ilegal. Bahkan, ia menyebut adanya praktik pungli oknum Bea Cukai yang mengenakan biaya senilai Rp 550 juta per kontainer untuk pembongkaran baju bekas impor ilegal di pelabuhan.&nbsp; Menurut perwakilan pedagang, kehadiran baju bekas impor ilegal telah merugikan negara karena biaya besar justru mengalir ke oknum-oknum pejabat negara. Terlebih, ada sekitar 100 kontainer yang masuk ke pelabuhan untuk setiap bulannya, atau nilainya mencapai Rp 55 miliar per bulan.&nbsp; Kendati begitu, Djaka menepis informasi tersebut dan menilai bahwa pungli hingga Rp 550 juta per kontainer untuk membuka impor pakaian bekas ilegal tidaklah benar. Ia bahkan menilai itu sebagai informasi menyesatkan.&nbsp; "Itu enggak jelas itu, informasi yang menyesatkan. Kalau pun ada oknum bea cukai yang memanfaatkan itu, yang pasti kita selesaikan, gitu saja," tukas Djaka.&nbsp; Di sisi lain, perwakilan pedagang itu memastikan baju bekas impor ilegal itu tidak serta merta bisa masuk ke Indonesia dengan lancar tanpa ada yang memfasilitasi. Adapun ia mengklaim para pedagang hanya sebagai korban.&nbsp; &ldquo;Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban pak para pedagang. (Baju bekas tiba di Indonesia) ada yang memfasilitasi," lanjutnya. &nbsp; Itu sebabnya, Rifai kepada DPR RI mengaku agar pemerintah bisa membuat impor baju bekas menjadi legal. Karena bisa hidup dari penjualan baju itu, Rifai pun mengaku siap membayar pajak, daripada harus menjadi bagian untuk membayar oknum bea cukai tersebut.&nbsp; &ldquo;Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Djaka Budhi Utama ingatkan pegawai Bea Cukai yang terlibat impor pakaian bekas ilegal akan dipecat, pedagang thrifting minta legalisasi.

Bos Bea Cukai: Anak Buah yang Nekat Terima Pungli Impor Pakaian Bekas Ilegal Siap Jadi Pengangguran!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/9qe6xQWUGrk7DdK12U8QU18fKNVQxOpRveTHf9iR-1-1-322894891.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberantas impor pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil nasional. Langkah itu dinilai positif untuk memperkuat industri tekstil nasional, sekaligus mendorong transformasi ekonomi rakyat kecil. Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menyatakan upaya Pemerintah memperketat impor pakaian ilegal tidak hanya melindungi sektor tekstil dalam negeri, tetapi juga menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. &ldquo;Langkah yang diambil Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam menjaga daya saing industri dalam negeri yang selama ini tertekan akibat maraknya barang impor murah,&rdquo; kata Charles kepada wartawan, Jumat (31/10). Charles mengapresiasi upaya Kemenkeu yang tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas (balpres) atau thrifting ilegal. &ldquo;Kebijakan larangan impor pakaian bekas harus menjadi peluang bagi industri lokal dan rakyat kecil untuk bangkit, bukan sekadar tindakan administratif,&rdquo; tambahnya. Ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi yang inklusif akan menguatkan industri nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Transformasi ekonomi yang inklusif akan menguatkan industri nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ujarnya. Charles berharap agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada aspek penegakan hukum semata. Ia meminta Pemerintah memastikan adanya langkah transisi yang adil bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada perdagangan pakaian bekas.&nbsp; &ldquo;Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberi jalan keluar. Pemerintah perlu membuka akses modal mikro, pelatihan usaha, dan dukungan pemasaran bagi pedagang atau pelaku usaha kecil yang terdampak," tuturnya. Selain itu, Charles juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di jalur distribusi agar kebijakan larangan impor berjalan efektif. Ia menilai koordinasi lintas lembaga harus diperkuat, terutama antara Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum.&nbsp; &ldquo;Kita juga berharap agar kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi pengembangan brand fashion lokal yang kompetitif dan berbasis komunitas,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah memberantas impor pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil nasional. Bahkan, Pemerintah juga menyiapkan sanksi lebih berat, termasuk pidana, pemusnahan barang bukti, dan pemblokiran permanen bagi pelaku impor ilegal. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberantas impor pakaian bekas ilegal untuk memperkuat industri tekstil nasional.

Menkeu Purbaya Berantas Baju Bekas Ilegal, DPR Nilai Bentuk Dukungan Perkuat Industri Tekstil Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PAKAIAN-BEKAS-2.jpg" alt="Tumpukan pakaian impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tumpukan pakaian impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melelang ribuan tekstil dan produk tekstil (TPT) impor ilegal terbuka melalui lelang.go.id pada Kamis lalu (5/10). Termasuk pakaian impor. Sehingga, dapat mengatasi banjir TPT impor ke dalam negeri sekaligus untuk optimalisasi penerimaan negara. "Lelang dilaksanakan secara terbuka melalui laman lelang.go.id pada Kamis (5/10) pukul 10.30 sampai 11.30 WIB. Tujuan dari pelaksanaan lelang adalah untuk optimalisasi penerimaan negara," ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto kepada Jawa Pos, kemarin (8/10). Menurut dia, produk tekstil yang dilelang merupakan barang-barang yang belum atau tidak memenuhi prosedur kepabeanan. Barang-barang yang dimaksud terdiri dari tiga kriteria. Yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN), dan barang yang menjadi milik negara (BMMN). Ketiganya masih memiliki nilai ekonomis sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dijual secara lelang untuk memperoleh penerimaan negara.&nbsp;"Dalam case ini, pakaian impor yang dilelang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi obyek lelang," jelasnya. Menanggapi penolakan dari pelaku industri tekstil, Nirwala menuturkan, bahwa pelaksanaan lelang ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178 Tahun 2019. Barang yang dilelang merupakan barang yang belum atau tidak menenuhi ketentuan kepabean. Termasuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impornya. Pengenaan bea masuk dan pajak impor dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat. Serta melindungi industri dalam negeri. Perlu diketahui bahwa nilai limit atau harga terendah lelang ditetapkan untuk menutupi nilai pungutan negara yang belum diselesaikan dan biaya pengelolaan barang. Seperti sewa gudang dan biaya pelaksanaan lelang. Sehingga nantinya barang lelang tidak akan merusak harga pasar dalam negeri serta keberlangsungan industri. "Tentunya kami sangat terbuka atas aspirasi yang disampaikan dan akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan kedepannya," ucap Nirwala.

"Dalam case ini, pakaian impor yang dilelang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi obyek lelang," jelasnya.

Optimalisasi Penerimaan Negara, DJBC Lelang Ribuan Tekstil dan Produk Tekstil Impor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PAKAIAN-BEKAS-2.jpg" alt="Tumpukan pakaian impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tumpukan pakaian impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan industri pakaian lokal terpukul dengan masuknya impor pakaian ilegal. Menurutnya, porsi pakaian impor ilegal lebih banyak mengisi pasar domestik hingga tercatat mencapai 31 persen.  Selain itu, Teten menjelaskan aktivitas impor pakaian ilegal ini mengancam sekitar 533.217 pelaku industri mikro dan kecil di sektor pakaian. Bahkan, jumlah pemainnya sedang dalam tren menurun pada tiga tahun terakhir.  “Jumlah pelaku industri mikro dan kecil pada sektor pakaian jadi pada 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 613.668 dan 591.390. Sedangkan, jumlah tenaga kerja yang terserap di di dalam industri tersebut per 2021 lalu mencapai 999.480 jiwa. Dengan adanya impor pakaian ilegal, tentu akan memukul industri pakaian lokal kita yang saat ini sedang menurun,” ujar Teten Masduki dalam keterangan resmi, Selasa (28/3).  Teten menegaskan, saat ini pemerintah akan melakukan penerbitan dan pemberantasan produk pakaian impor ilegal. Salah satunya, memberantas importir-importir nakal.  “Saat ini fokus penertiban dan pemberantasan pemerintah terhadap importir-importir nakal yang selama ini bermain di industri ilegal tersebut,” tegas Teten.  Sementara itu, bagi para pedagang baju bekas yang terdampak, KemenKopUKM telah membuka hotline pengaduan 1500-587 atau via WhatsApp 08111451587. Dari data pengaduan yang telah masuk, rata-rata mereka meminta solusi bisnisnya.  "Nah, kami akan fasilitasi permintaan mereka untuk bertemu dengan brand-brand fashion lokal,” ujar Teten.  KemenKopUKM juga telah menyiapkan program unggulan yang cocok bagi pedagang maupun produsen produk tekstil dalam negeri sebagai solusi bisnis. Misalkan, mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pembentukan klaster bisnis fesyen, mendorong Indonesia sebagai hub busana modest (muslim) dunia, menyiapkan Rumah Produksi Bersama produk kulit, Pusat R&amp;D di Smesco Lab, dan Pembiayaan KUR.  Selanjutnya, KemenKopUKM juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka mendukung pemulihan kesehatan industri TPT dalam negeri.  "Selain pemberantasan aktivitas impor pakaian bekas, dua instansi ini juga sedang menggodok restriksi non-tarif bagi produk Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) impor," tandasnya.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pakaian Bekas Rugikan Industri Lokal, MenkopUKM: Tindak Importir Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pmj-sita-pakaian-bekas-impor-sabik-JPC.jpg" alt="Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan penyitaan barang bekas impor. Kali ini sebanyak 535 karung atau bal pakaian bekas (ballpress) disita dari gudang dan mobil-mobil pada saat didistribusikan. Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan penyitaan barang bekas impor. Kali ini sebanyak 535 karung atau bal pakaian bekas (ballpress) disita dari gudang dan mobil-mobil pada saat didistribusikan. Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPD KNPI Bali Bidang Hubungan Antar Lembaga Oktaviansyah N S menilai, kebijakan larangan impor pakaian bekas justru lebih banyak mengorbankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Larangan itu bahkan merenggut jutaan pelaku UMKM yang bergantung pada barang-barang tersebut.  "Jika impor pakaian bekas di tutup maka akan berdampak pada 12 persen-15 persen dari 8,71 juta unit UMKM atau sekitar 1.045.200 UMKM hingga 1.306.500 UMKM (yang menjual pakaian bekas import)," kata Oktaviansyah kepada wartawan, Minggu (26/3).  Ini disimpulkan Oktaviansyah berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UMKM pada 7 Februari 2023. Kementerian yang dipimpin Teten Masduki itu menyebut jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usaha di mana 12 persen hingga 15 persen pelaku usaha kecil dan menengah menjual baju bekas impor.  "Jika pakaian bekas Impor tidak ditutup maka akan mengancam 591.390 UMKM yang menjual pakaian jadi dan berdampak pada 1,09 juta orang," kata dia.  Kemudian, pada 20 Maret 2023, Teten menyatakan ada 591.390 UMKM yang menjalankan bisnis pakaian jadi dengan tenaga kerja mencapai 1,09 juta orang. Dari pernyataan Teten tersebut, kata dia, maka rata-rata tiap UMKM mempekerjakan sekitar 1,84 orang.  "Jika rata-rata tiap UMKM mempekerjakan 1,84 orang maka bisa di simpulkan bahwa ketika penjualan baju bekas impor ditutup akan berdampak pada 1.923.168 hingga 2.403.960 tenaga kerja," kata dia.  Dari data keseluruhan, Oktaviansyah menyatakan semua angka angka versi Kementerian Koperasi dan UMKM sesungguhnya membuktikan bahwa pelarangan baju bekas impor ternyata mengorbankan rakyat.  "Hingga 2,5 kali lipat dampak nya jauh lebih buruk bagi UMKM," kata dia.

KNPI Sebut Larangan Impor Pakaian Bekas Korbankan Jutaan Pelaku UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Intan-Fauzi-Baru.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Intan Fauzi menegaskan, jika kegiatan impor pakaian bekas harus diselidiki secara menyeluruh, terutama dari sisi perizinan yang sudah diberikan dalam lima terakhir. Perusahaan yang selama ini aktif dalam memfasilitasi impor pakaian bekas juga perlu diselidiki.  "Jika nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran, oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan impor pakaian bekas harus ditindak karena sudah menghancurkan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri," tegas Intan, Selasa, (21/3).  Diungkapkan, maraknya impor pakaian bekas nyata-nyata berdampak serius pada industri tekstil dan produk tekstil. Impor pakaian bekas juga tidak sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang selalu mendorong kenaikan penggunaan produk lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN).  Menurut Intan, impor pakaian bekas yang mencapai 320.000 ton. Apabila besaran itu diproduksi di dalam negeri berimplikasi pada kegiatan ekonomi lain. Baik di sektor energi, perbankan, logistik, industri pendukung dan sektor terkait lainnya. Selain itu akan memberikan masukan pendapatan bagi pemerintah dari sektor pajak sekitar Rp 6 Trilun.  Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI, yang merupakan mitra dari Kementerian Perdagangan itu menyatakan, impor pakaian bekas melanggar Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2020 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.  Kemudian Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.  "Penertiban pakaian bekas harus cepat dilakukan. Di satu sisi, aparat penegak hukum menyelidiki dari sisi perijinan dan perusahaan yang mengimpor pakaian bekas, penertiban dilapangan juga tidak kalah penting. Baik di pasar, mall, online dan sentra-sentra penjualan terbuka," ucap Intan Fauzi.  Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat dengan Komisi VI DPR sendiri menyatakan akan memusnahkan tangkapan pakaian bekas impor yang berhasil dijaring di Riau dengan nilai setara dengan Rp 20 miliar. Pemusnahan juga dilakukan di Mojokerto Jawa Timur dengan nilai setara Rp10 miliar.  Menurut Intan Fauzi, ke depan penertiban pakaian bekas bisa dilakukan melalui Peraturan terkait label Bahasa Indonesia yakni Permendag Nomor 25 Tahun 2021. Kemudian SNI Wajib Pakaian sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2014.  "Hingga saat ini oknum importir produsen nakal masih tetap mendapatkan ijin impor yang sangat besar yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai aturan. Padahal, semestinya barang yang diimpor hanya untuk bahan baku sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan dan dipindah tangankan," beber Intan Fauzi.  "Banyak perusahaan bodong yang hanya punya ijin IUI saja namun tidak punya mesin dan kapasitas produksi. Beberapa produsen nakal menggunakan barang impornya sebagai bahan baku dan sebagian lagi dijual. Ini sangat memprihatinkan," sambungnya.

DPR Minta Persoalan Impor Pakaian Bekas Harus Dituntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/thumb_50_52_amankan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis jual beli pakaian bekas atau thrifting terus menjamur di berbagai wilayah. Padahal, pemerintah sudah jelas melarang impor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Askolani menyebutkan, pihaknya telah mengamankan 7.877 bal pakaian impor bekas. Jumlah tersebut adalah total hasil penindakan sejak 2022 sampai Februari 2023.  "(Modusnya, Red) komoditas pakaian bekas itu diselipkan di antara dominasi barang lainnya," ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.  Askolani menjelaskan, pencegahan impor pakaian bekas difokuskan di wilayah pesisir timur Sumatera, Batam, dan Kepulauan Riau dengan menggunakan pelabuhan tidak resmi. Selain itu, Bea Cukai berfokus melakukan pengawasan di sejumlah pelabuhan utama. Mulai Tanjung Priok (DKI Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), hingga Pelabuhan Belawan (Medan).

Bea Cukai Kemenkeu Amankan 7.877 Bal Pakaian Impor Bekas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230320_113518.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bali meminta keringanan, salah satunya tingkat suku bunga bank. Permintaan dukungan ini disampaikan agar dapat meningkatkan daya saing guna menghadapi impor pakaian bekas.  "Impor pakaian bekas ini mendisrupsi pasar lokal,” kata Ketua API Bali Dolly Suthajaya, di Denpasar, Senin (20/3).  Ia berharap tingkat suku bunga bank untuk industri tekstil ditekan menjadi enam persen, dari bunga saat ini yang dinilai masih tinggi kisaran 11-12 persen. Tingkat bunga bank, kata dia lagi, menjadi salah satu bagian yang membentuk Harga Pokok Produksi (HPP), selain biaya komponen bahan baku, tenaga kerja hingga operasional lain seperti listrik dan transportasi.  Industri tekstil, kata dia, merupakan industri padat karya dengan memberdayakan banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor dan mendorong kreativitas. "Baju bekas penuh di pasaran dikhawatirkan menghentikan kreasi dan produksi, juga mematikan industri kreatif di Bali," ujarnya pula.  Di Bali tercatat ada 60 pelaku usaha tekstil yang tergabung dalam asosiasi, dan sebagian di antaranya berskala kecil. Di sisi lain, kata dia lagi, pengusaha tekstil juga melaksanakan kewajiban membayar pajak termasuk membayar bea masuk untuk bahan baku pendukung tekstil dengan tarif yang tinggi, yakni sekitar 32 persen dari total nilai barang.  Belum lagi biaya lain seperti sewa gudang hingga kewajiban untuk karantina. Sedangkan, kata Dolly, impor pakaian bekas sesuai dengan namanya tidak memiliki nilai lagi dan tidak memberikan pemasukan kepada negara khususnya terkait pajak dan bea cukai ketika dibawa masuk ke Indonesia.  "Ekonomi siluman itu tidak jelas pajak impornya, itu harus diberantas atau dikenakan pajak tinggi supaya semua berkontribusi pajak," katanya.  Padahal, kata dia pula, di sejumlah negara tidak menerima impor pakaian bekas karena terkait kesehatan lingkungan. Sehingga, pelaku yang bergerak di sektor pakaian bekas, justru meraup untung meski menjual dengan harga murah atau jauh di bawah HPP.  Di sisi lain, persoalan daya saing juga membuat sebagian produk tekstil Tanah Air justru belum merajai sejumlah pusat perbelanjaan, karena harus bersaing dengan produk dari Vietnam, China, dan Bangladesh. "Mudah-mudahan nanti berhasil diberantas impor pakaian bekas, sehingga industri tekstil dan produk tekstil di Bali bangkit lagi dan semangat lagi berkreasi," katanya lagi.  Pemerintah melarang ekspor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.

Tak Cuma Thrifting, Industri Tekstil Nasional juga Keluhkan Bunga Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/menkop-teten-masduki.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, praktik impor ilegal pakaian bekas bisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional serta nasib satu juta tenaga kerja. Dia menambahkan, jika industri dan alas kaki nasional ini terganggu, maka akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan.  "Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," kata Teten, di Jakarta, Senin (20/3).  Tak hanya itu, maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada tahun 2022, sektor Industri Pengolahan menyumbang 18,34 persen dari Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha harga berlaku, dengan Industri Pengolahan TPT berkontribusi sangat besar, yaitu Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB.  Sementara itu, sektor Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Barang dari Kulit dan Alas Kaki berkontribusi Rp 48,125 triliun atau 1,34 persen PDB Industri Pengolahan. Teten menegaskan, aktivitas tersebut juga bisa membuat Indonesia kebanjiran limbah tekstil.  Pada tahun 2022, berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KLHK, tekstil menyumbang sekitar 2,54 persen dari total sampah nasional berdasarkan jenis sampahnya dengan estimasi mencapai 1,7 ribu ton per tahun. Teten Masduki mengatakan, aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia.  Terbukti, sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai melalui kantor penindak di Batam telah menindak 231 impor ilegal pakaian bekas. Belum lagi ratusan penindakan yang dilakukan oleh Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di berbagai daerah.  Untuk mendorong bisnis TPT, pemerintah juga sudah menghadirkan banyak program, salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan sejak 2021 di setiap provinsi secara bergantian, utamanya menampilkan produk-produk wastra, fesyen, dan produk industri kreatif lainnya.  Pemerintah juga menghadirkan kebijakan afirmatif, alokasi 40 persen belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga untuk pengadaan oleh UMK dan Kkoperasi termasuk pakaian dan alas kaki serta belanja BUMN melalui Pasar Digital UMKM (PaDi) BUMN dengan nilai transaksi tahun 2022 sebesar Rp 22 triliun.  "Kita ingin menjadikan pelaku UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita ingin ada kebanggaan setiap warga membeli dan menggunakan produk UMKM," pungkas Teten.

Kata Teten, Impor Pakaian Bekas Mengancam Nasib Satu Juta Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kejayaan-pasar-senen-tinggal-kenangan_m_180965.jpeg" alt="Kondisi Pasar Senen yang menjual pakaian bekas mulai ditinggalkan pembeli" width="100%">
<figcaption>Kondisi Pasar Senen yang menjual pakaian bekas mulai ditinggalkan pembeli</figcaption>
</figure>JawaPos.om - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) geram dengan maraknya impor pakaian bekas atau Thrifting. Menurutnya, hal tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.  Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.  Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.  "Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," kata Sigit kepada wartawan, Jakarta, Minggu, (19/3).  Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti diketemukan adanya praktik penyelundupan maka pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun.  "Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah saya minta untuk ditindak tegas," ujar Sigit.  Tindakan tegas tersebut, kata Sigit merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Yang dimana salah satunya adalah menjaga pasar domestik.  "Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," ucap Sigit.  Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.  "Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.  Ramadhan memastikan, Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Lebih dalam, Ramadhan menyebut, Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor tersebut.  "Upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ramadhan.

Soal Impor Pakaian Bekas, Kapolri: Jika Ada Penyelundupan Tindak Tegas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor pakaian bekas

Berita Terkini