<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/IMG-20240816-WA0004-3851435409.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para menterinya untuk membahas INA Digital kemarin. Rencananya, bulan ini ada 19 layanan dasar yang bisa dijalankan melalui aplikasi tersebut. INA Digital adalah platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal. Program yang diluncurkan Jokowi pada Mei 2024 itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada layanan pemerintah. Seusai rapat terbatas, Menteri PAN-RB Azwar Anas menyebut akan merilis secara bertahap tiga produk awal yang dikembangkan oleh INA Digital. Rilis terbatas tahap 1 atau Alpha direncanakan pada minggu keempat bulan ini. Yang akan dirilis adalah aplikasi INA Ku, INA Gov, dan INA Pas. &rsquo;&rsquo;Ada 19 fitur awal (tahap awal rilis, Red). Salah satu di sektor pendidikan nanti untuk Program Indonesia Pintar,&rdquo; kata Anas. Selain itu, ada program dari Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial, kependudukan, hingga layanan BPJS Kesehatan. &rsquo;&rsquo;Rilis terbatas ini merupakan cara baru dalam pengembangan aplikasi di pemerintahan, yang sebelumnya mungkin kita terbiasa terlalu fokus pada event launching-nya dibanding kesiapan produk yang akan digunakan,&rdquo; papar mantan bupati Banyuwangi itu. INA Gov atau Portal Administrasi Pemerintahan akan menginteroperabilitaskan layanan aparatur negara. Mulai dari profil ASN, sasaran kinerja ASN, media pembelajaran ASN, dan layanan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian. Sedangkan INA Pas atau Identitas Digital Terpadu akan menjadi ujung tombak keterpaduan sistem dan aplikasi. Anas menyampaikan, rilis Alpha akan melibatkan 10.000 ASN pada INA Gov dan 40.000 pengguna pada INA Ku. Rilis terbatas tahap 1 mengenalkan fitur dasar kepada pengguna secara terbatas untuk mendapatkan feedback dan identifikasi awal. Sementara itu, pada rilis terbatas tahap 2 atau Beta, layanan akan diperluas dengan melibatkan 138 instansi pemerintah pada INA Gov dan lebih dari 40.000 pengguna INA Ku. &rsquo;&rsquo;Pada tahap akhir, full release dilakukan bagi seluruh pengguna dan dilakukan secara terbuka. Versi yang digunakan akan lebih stabil dengan fitur yang terus diperluas sesuai kebutuhan,&rdquo; tuturnya. Pada kesempatan berbeda, Menkominfo Budi Arie menyatakan, Presiden Jokowi meminta agar digitalisasi terus dijalankan. &rsquo;&rsquo;Digitalisasi adalah kunci untuk kita melompat menjadi negara maju,&rdquo; katanya. Dengan digitalisasi tersebut, diharapkan pemerintah bisa memaksimalkan pelayanan publik dengan baik. (lyn/c17/oni)

INA Digital adalah platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal.

Menteri PAN-RB Sebut INA Digital Beroperasi Terbatas Mulai Akhir September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/IMG-20240804-WA0005-3655403633.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Humas Kementerian Kominfo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Humas Kementerian Kominfo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dalam pemerintahan Joko Widodo dengan menyediakan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinamakan INA Digital. &ldquo;Dengan adanya platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik harus terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas. Dengan begitu, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,&rdquo; ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. INA Digital merupakan nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024 lalu. Adapun keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. &ldquo;Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,&rdquo; ujar Menkominfo. INA Digital membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Sejumlah layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. INA Digital yang dikelola Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru. Menkominfo menjelaskan pelayanan publik melalui INA Digital membutuhkan migrasi data kependudukan ke digital. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia harus terdata secara digital. Kementerian Kominfo juga mendukung transformasi digital melalui operasional Pusat Data Nasional (PDN). Saat ini, Kementerian Kominfo tengah mengakselerasi pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah akan membangun lagi dua PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai dukungan untuk integrasi layanan publik digital. &ldquo;Kami mendukung dan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk terjadi percepatan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas,&rdquo; pungkas Menkominfo.

INA Digital merupakan nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024 lalu.

10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kementerian Kominfo Dorong Transformasi Digital Lewat Penyediaan Platform INA Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/WhatsApp-Image-2024-08-15-at-090253-1684307397.jpg" alt="Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lebih dari dua dekade Pemerintah Indonesia telah menjalankan komitmen melakukan transformasi digital sistem pemerintahan dalam kerangka SPBE untuk membangun kembali kualitas, akuntabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik. Hal tersebut diimplementasikan dan dimulai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Namun, seiring dengan berjalannya upaya besar tersebut, menimbulkan tantangan baru yaitu layanan publik digital yang tidak terstandar dan terfragmentasi di banyak portal maupun aplikasi pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik tidak sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Melalui kedua peraturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Tidak cukup sampai di situ, untuk mengakselerasi upaya keterpaduan tersebut diterbitkan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah di Indonesia. Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA DIGITAL sedang mengejar pengembangan tiga inovasi digital yang akan saling terintegrasi. Inovasi tersebut penggunaannya akan berbentuk portal dan aplikasi yang penggunaannya menyasar kepada dua segmen yang berbeda. &rdquo;Portal dan aplikasi yang akan dikembangkan menyasar dua segmen, yaitu yang pertama untuk masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kedua, untuk instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah,&rdquo; jelas Dwina. INA DIGITAL menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antar seluruh sistem dan aplikasi tersebut. Untuk menyediakan kemudahan serta keamanan saat mengakses layanan, INA DIGITAL mengembangkan inovasi ketiga yang berfungsi sebagai kunci akses tunggal otentikasi melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). &rdquo;Sehingga, pengguna tidak perlu melakukan pembuatan akun atau menginput data berulang saat mengakses layanan yang berbeda atau single sign-on. Untuk memperkuat keamanan, proses enkripsi data yang berlapis juga diterapkan, dimulai dari in-transit hingga at-rest,&rdquo; jelas Dwina Septiani Wijaya. Lanjut Dwina, penerapan multi-factor authentication (MFA) juga memungkinkan verifikasi data dan identitas dapat berjalan secara aman, serta pengguna memiliki otoritas penuh dalam menggunakan data pribadinya saat mengakses layanan publik secara elektronik.&nbsp; Tiga inovasi ini juga dikembangkan melalui tahap audit keamanan yang berlapis dan dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan Peruri dan Pemerintah Indonesia melalui peraturan dan perundang-undangan. Proses pengembangan juga melibatkan pengawasan dan pendampingan secara aktif oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). &rdquo;Sampai saat ini, koordinasi intens masih terus dilakukan bersama 15 kementerian/lembaga untuk menyukseskan upaya keterpaduan ini. Adapun ketiga inovasi tersebut ditargetkan mulai diuji coba secara bertahap pada triwulan III tahun ini,&rdquo; ujar Dwina Septiani Wijaya. Dwina mengaku, pengembangan teknologi dan digitalisasi pada layanan pemerintah bukan hal baru bagi Peruri. Sejak 2019, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security dengan berbagai portofolio dan capaian yang telah diraih. &rdquo;Kami menyambut baik atas penugasan dan kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Peruri untuk menjalankan misi besar pemerintah dalam memadukan seluruh layanan dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital,&rdquo; ucap Dwina.

Pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia INA DIGITAL sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah

Akselerasi SPBE Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/WhatsApp-Image-2024-06-22-at-091251-2773336515.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat bersama tim INA Digital di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (21/6). Pertemuan membahas upaya percepatan target-target pasca peluncuran INA Digital. Menteri Anas menekankan bahwa percepatan kinerja dan juga pelaporan progres dibutuhkan untuk mencapai target-target tersebut. &rdquo;Kita perlu percepatan, sehingga untuk orkestrasi tersebut kita perlu updating data,&rdquo; tegas Abdullah Azwar Anas. Laporan yang ada diharapkan mampu mencerminkan persentase progres dan kendala dari tiap kementerian. Dengan demikian, lanjut dia, dapat ditentukan solusi yang sesuai untuk lintas sektor. Terkait pengembangan integrasi layanan, Menteri Anas menyoroti isu keamanan data pengguna. Pihaknya menegaskan tim INA Digital perlu melakukan kajian mendalam terhadap keamanan digital di setiap kementerian/lembaga yang menangani layanan prioritas. &rdquo;Berapa lapis keamanan data yang disiapkan. Kita lihat proses bisnis dan mitigasi dari masing-masing lembaga,&rdquo; jelas Abdullah Azwar Anas. Menteri Anas kemudian menyebutkan pentingnya narasi yang baik tentang GovTech untuk mengomunikasikan ke publik. Khususnya narasi tentang progres integrasi layanan. &rdquo;Kita perlu kolaborasi memperkenalkan GovTech ke user-user penting,&rdquo; ucap Abdullah Azwar Anas. Layanan prioritas akan dipadukan bertahap melalui beberapa fase. Layanan tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Selama ini, Anas menambahkan, ketika warga butuh layanan A, harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga. &rdquo;Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi proses berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,&rdquo; ujar Abdullah Azwar Anas. &rdquo;Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,&rdquo; imbuh Anas. INA Digital adalah nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Jokowi. INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pimpin rapat bersama tim INA Digital di Kantor Kemenpan RB, Jumat (21/6), bahas upaya percepatan target

Pimpin Rapat Progres Kerja INA Digital, Menteri Anas Tekankan Percepatan Kinerja

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/Untitled1-906995742.jpg" alt="Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendampingi Menko Marves Luhut B. Pandjaitam pada INA Digital Town Hall Meeting." width="100%">
<figcaption>Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendampingi Menko Marves Luhut B. Pandjaitam pada INA Digital Town Hall Meeting.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi upaya Indonesia yang tengah melakukan transformasi digital. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kehadiran INA Digital sebagai game changer pada upaya transformasi digital yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait pelayanan publik. &rdquo;Saya percaya anak pintar di mana-mana. Indonesia on the right track. Anda yang tergabung dalam INA Digital adalah bagian dari success story ini. INA Digital ini adalah game changer,&rdquo; ujar Luhut pada INA Digital Town Hall Meeting di Kota Peruri, Jakarta, Jumat (7/6). INA Digital adalah nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju. Sehingga, rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Luhut mengungkapkan, para talenta muda yang tergabung dalam INA Digital adalah para penggerak perubahan yang dapat membawa Indonesia lebih maju. Perjalanan INA Digital masih amat panjang namun dengan kolaborasi yang kuat berbagai target akan dapat tercapai. &rdquo;Seiring berjalan waktu kita bangun ini bersama, perbaiki terus agar makin mumpuni. Berbanggalah kalian sudah jadi bagian untuk membangun negara ini,&rdquo; ungkap Luhut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut kerja INA Digital perlu terus dipacu. Ekspektasi publik terhadap INA Digital sangat tinggi, karena akan menjadikan Indonesia untuk pertama kali memiliki keterpaduan layanan digital, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. &rdquo;Perjalanan GovTech ini sangat panjang dan telah melewati jalan berliku. Jadi jangan kecewakan harapan bangsa. Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya interoperabilitas layanan. Jadi ke depan tidak boleh lagi rakyat butuh layanan A, dia harus download dan isi data di aplikasi A. Perlu layanan B, download dan isi data di aplikasi B. Padahal ada ribuan layanan, yang jika tidak ada integrasi akan menyusahkan rakyat,&rdquo; ujar Anas. Menteri Anas kembali menekankan pasca peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. &rdquo;Jalan tol pelayanan publik yang kita semua harapkan insya Allah dapat segera dirasakan publik,&rdquo; ujar Anas. Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA Digital punya 413 talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi. Seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru. Dwina menyebut penugasan itu adalah peluang besar untuk membangun masa depan bangsa. Pihaknya berterima kasih atas dukungan semua kepada Peruri untuk menjalankan INA Digital. &rdquo;Kami berharap bisa men-deliver apa yang diharapkan masyarakat. Masyarakat bisa melihat lompatan besar dalam bidang pelayanan publik,&rdquo; tandas Dwina.

Peluncuran GovTech Indonesia, INA Digital membawa angin segar bagi upaya Indonesia yang tengah melakukan transformasi digital

Menko Marves Sebut INA Digital sebagai Game Changer Transformasi Digital Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/Screenshot_2024-05-19-10-43-58-654_comgoogleandroidgm-edit-1367570807.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjemput CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada hari ini (19/5)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjemput CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc, Elon Musk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada hari ini (19/5)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dan menaikkan pendapatan negara. "Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang," ujar Luhut dalam akun instagramnya yang bernama pengguna luhut.pandjaitan, sebagaimana dipantau&nbsp;ANTARA, kemarin. Menurut Luhut, penurunan angka korupsi tersebut memungkinkan karena GovTech akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, barang siapa yang berniat untuk melakukan korupsi akan merasa kesulitan. "Saya berharap, dengan ini (GovTech RI) akan sangat kurang jumlahnya (korupsi), dan itu akan membuat Indonesia lebih bagus," kata Luhut. Ia mengaku malu atas preseden korupsi di sejumlah kementerian, hingga para pejabatnya kini sedang diadili. Adapun sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kementerian yakni kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan eks Menteri Kominfo Johnny G. Plate. "Ada kementerian yang korupsi sampai di pengadilan. Cukup memalukan semua itu," kata Luhut. Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi kenaikan pendapatan negara melalui aplikasi GovTech. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh hadirnya kemudahan berusaha, serta efektivitas dalam melakukan perizinan. "Misalnya untuk izin hiburan, tidak lagi menjajakan dari satu pos ke pos lain, langsung di sini (GovTech) saja. Sehingga dengan begitu akan efisien," kata Luhut. Kemudahan itu diyakini akan menjadi magnet untuk menarik pihak-pihak di industri hiburan dalam menggelar acara di Indonesia. "Ini akan membawa penerimaan negara yang bertambah," kata Luhut. Untuk saat ini, Luhut mengatakan bahwa sektor swasta belum masuk ke GovTech, lantaran pihak pemerintah yang masih melakukan konsolidasi aplikasi untuk sektor publik. Setelah konsolidasi selama kurang lebih setahun, barulah sektor swasta akan dimasukkan secara bertahap, seperti yang dilakukan Singapura. "Singapura itu hampir berapa tahun baru bisa masuk&nbsp;private&nbsp;sector-nya, setelah mereka betul-betul konsolidasi. Nah, kita sebesar Indonesia ini tidak semudah itu juga, pasti lebih sulit dari Singapura," kata dia. Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

"Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang," ujar Luhut.

Luhut Yakin Cara ini Dapat Kurangi Tingkat Korupsi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/WhatsApp-Image-2024-05-27-at-141153-4070912953.jpg" alt="Presiden Joko Widodo luncurkan INA Digital Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo luncurkan INA Digital Istana Negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi. Presiden Jokowi mengatakan, pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan. &rdquo;Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,&rdquo; ujar Presiden Jokowi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi resmi meluncurkan GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital selaku penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia. &rdquo;Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,&rdquo; lanjut Jokowi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga. &rdquo;Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sini pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,&rdquo; ujar Abdullah Azwar Anas. &rdquo;Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,&rdquo; imbuh Anas. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memaparkan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasar pada portfolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka. Karena itu penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nanti dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital. INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran. &rdquo;Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan,&rdquo; lanjut Menteri Erick. Pada tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasar kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya. Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat, mulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi. INA Digital adalah bagian dari PERURI, adalah penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. INA Digital diresmikan presiden pada 27 Mei, sesuai amanat Pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien.

Presiden Joko Widodo luncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara SPBE Summit 2024

Presiden Joko Widodo Luncurkan ‘INA Digital’ Jadi GovTech, Percepat Integrasikan Beragam Layanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/JOKOWIIIII2-3222058796.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (SETPRES)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Goverment Technology (GovTech) Indonesia yang diberinama INA Digital pada hari ini, Senin (27/5) di Istana Negara, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu keterpaduan layanan digital nasional, di mana pelaksananya adalah Perum Peruri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim pada pagi hari ini, secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital,&rdquo; kata Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014694850/reaksi-netizen-usai-linda-kesurupan-arwah-vina-cirebon-lagi-dan-sebut-keterlibatan-sosok-lain">Reaksi Netizen Usai Linda Kesurupan Arwah Vina Cirebon Lagi dan Sebut Keterlibatan Sosok Lain</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jokowi mengatakan tim ini nantinya akan bertugas untuk mengintegrasikan sebanyak 27.000 aplikasi milik Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu tujuannya, agar kehadiran birokrasi bisa terasa melayani, tidak mempersulit dan memperlambat. Sehingga ke depan, yang menjadi tolok ukur birokrasi adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi bagaimana bisa lebih mudah, kalau di Kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kerjanya juga sendiri-sendiri,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang-tindih,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Jokowi menegaskan untuk seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Kota dan Kabupaten untuk setop membuat aplikasi baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini, berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, stop,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, Jokowi menyebut GovTech akan melahirkan jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik, yakni dengan membuat satu portal terintegrasi yang juga diberinama INA Digital. Hal itu diperlukan agar Indonesia memiliki daya saing secara global dari sisi infrastruktur publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita harus memperkuat digital publik infrastruktur kita. Macam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA digital yang di situ ada layanan pendidikan layanan kesehatan dan layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Jokowi mengatakan migrasi dari puluhan ribu aplikasi yang sudah ada itu akan dilakukan secara bertahap. Ia pun meyakini proses ini tidak sebentar, namun yang terpenting GovTech saat ini sudah melalukan langkah awal untuk memulainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa-apa, saya kira apa migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN digital-nya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Goverment Technology (GovTech) Indonesia yang diberinama INA Digital.

Presiden Jokowi Luncurkan GovTech Indonesia Bernama INA Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/image-2-1565871369-2155490733.jpg" alt="Presiden Jokowi saat memberikan pidato kepada publik." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat memberikan pidato kepada publik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Yaitu, dengan membentuk government tech (govtech) Indonesia yang diberi nama Ina Digital. Kemarin (9/1) Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui keterpaduan layanan digital pemerintah. Presiden memerintah jajarannya untuk menyederhanakan layanan berbasis digital. Di masa pemerintahannya yang tersisa sekitar sembilan bulan, Jokowi ingin mempercepat transformasi tersebut. &rdquo;Kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan,&rdquo; katanya. Pemerintah memiliki ribuan platform. Hal itu dinilai menyulitkan bagi pelayanan kepada masyarakat. Jokowi memerintahkan platform di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus disederhanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas diinstruksikan untuk mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis digital. Tujuannya, dapat mengonsolidasikan portal yang ada menjadi satu portal nasional. &rdquo;Saya minta menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita. Mendagri dan Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID, paling lambat bulan enam harus sudah selesai,&rdquo; ujarnya. Menteri PAN-RB Azwar Anas membeberkan pentingnya govtech. Sudah 20 negara yang memilikinya. Di Indonesia, dia menyebut contoh Kementerian Kesehatan. Kementerian itu memiliki satu website besar untuk pelayanan. &rdquo;Di berbagai negara ada banyak nama govtech. Di Korea ada NIA, The National Information Society Agency. Di Singapura ada Government Technology Agency. Indonesia ada tujuh nama untuk dipilih. Bapak Presiden memutuskan nama govtech adalah Ina Digital atau Indonesia Digital,&rdquo; katanya. Menurut Anas, pembangunan govtech itu akan mendorong percepatan pembangunan nasional. Anas menyatakan, transformasi digital di sektor pemerintahan akan meringkas alur pelayanan sehingga tidak berbelit. &rdquo;Ibarat kata, bila sebelumnya presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital,&rdquo; ujar Anas. Pada bagian lain, pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 telah memasuki tahapan pengumuman hasil kelulusan. Pengumuman kelulusan hasil akhir itu merupakan hasil integrasi nilai seleksi kemampuan dasar (SKD) dan seleksi kemampuan bidang (SKB) yang diumumkan tiap-tiap instansi mulai 5 Januari 2024. Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nanang Subandi mengungkapkan, hasil kelulusan dapat dicek peserta dengan login pada portal SSCASN BKN. Hingga kemarin (9/1) pukul 09.33 WIB, BKN mencatat sudah lima instansi yang mengumumkan hasil kelulusan CPNS. Yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Mahkamah Agung. &rdquo;Bagi pelamar yang telah memperoleh pengumuman hasil kelulusan juga masih diberikan kesempatan untuk melakukan masa sanggah selama tiga hari sejak pengumuman diterima,&rdquo; ujarnya.(mia/lyn/c19/fal)

Pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Yaitu, dengan membentuk government tech (govtech) Indonesia diberi nama Ina Digital.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ina Digital

Berita Terkini