<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/JKT-1-POLUSI-UDARA-JAKARTA-FED-2-877707516.jpg" alt="Kabut polusi terlihat dari jendela pesawat menyelimuti Ibu Kota Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kabut polusi terlihat dari jendela pesawat menyelimuti Ibu Kota Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Polusi udara di DKI Jakarta memang sudah dalam tingkat paling berbahaya. Bagaimana tidak, pada Sabtu (16/9) pagi ibukota Indonesia ini menduduki posisi pertama sebagai kota besar paling berpolusi di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB yang dikutip oleh Antara, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 164 atau masuk dalam kategori tidak sehat untuk angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut itu mentahbiskan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/012961128/karina-nadila-murka-gara-gara-polusi-udara">Karina Nadila Murka Gara-gara Polusi Udara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah Jakarta, kota dengan kualitas udara terburuk berikutnya adalah Dubai (UEA) dengan indeks kualitas udara di angka 156 dan Johannesburg (Afrika Selatan) di angka 153.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemang, Jeruk Purut, Pantai Indah Kapuk, Kebon Jeruk, Cilandak Barat dan Kuningan, Jakarta Selatan merupakan sejumlah wilayah di Jakarta dengan kualitas udara terburuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><span style="color: #111111; font-family: 'roboto condensed', sans-serif;">Hal tersebut diperkuat dengan data pada Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa kualitas udara di Jakarta secara umum berada pada kategori tidak sehat karena patokan partikel halus polusi di udara PM2,5, angka indeks&nbsp;108.&nbsp;</span></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><span style="color: #111111; font-family: 'roboto condensed', sans-serif;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/012958990/bayi-dan-lansia-paling-berisiko-terkena-penyakit-karena-terpapar-polusi-udara">Bayi dan Lansia Paling Berisiko Terkena Penyakit Karena Terpapar Polusi Udara</a></strong></span></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka itu dikategorikan sebagai kualitas udara tidak sehat karena dapat merugikan pada manusia ataupun hewan yang sensitif, serta bisa mengakibatkan kerusakan pada tumbuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun yang menarik adalah indeks standar pencemar udara (ISPU) di Bundaran HI berada pada kategori sedang dengan angka 82.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kategori sedang adalah kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, namun berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012957321/bnpb-ungkap-penyebab-langit-jakarta-terlihat-biru-dan-polusi-udara-disebut-menurun">BNPB Ungkap Penyebab Langit Jakarta Terlihat Biru dan Polusi Udara Disebut Menurun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun kualitas udara sudah dalam kategori buruk, namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta masih sulit untuk menetapkan status polusi udara sebagai bencana karena bisa berdampak luas pada seluruh sektor kehidupan masyarakat setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jakarta tidak mungkin menetapkan status darurat (atau bencana). Apalagi kemarin kita menyelenggarakan KTT ASEAN 2023,&rdquo; kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Jumat (15/9) masih dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain berdampak kehidupan masyarakat, status bencana bisa&nbsp; mempengaruhi aktivitas di sektor pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga, hingga kantor kedutaan besar negara asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012954850/tilang-uji-emisi-dihentikan-kasatgas-pengendalian-polusi-sebut-tidak-efektif">Tilang Uji Emisi Dihentikan, Kasatgas Pengendalian Polusi Sebut Tidak Efektif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penetapan status bencana apalagi di Jakarta, itu dampaknya internasional,&rdquo; pungkasnya.</div>

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut itu mentahbiskan Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

DKI Jakarta Raih Peringkat 1 Sebagai Kota Paling Berpolusi di Dunia Pagi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/WhatsApp-Image-2023-09-13-at-200936-3240791419.jpg" alt="Kualitas udara Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang paling baik di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Kualitas udara Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang paling baik di Indonesia.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang kualitas udaranya paling baik di Indonesia. Berdasar data indeks kualitas udara (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Surabaya menduduki urutan pertama dari 10 daerah lain di Indonesia.</p> <p>Menurut data IKU KLHK pada Selasa (11/9), kualitas udara Kota Surabaya menunjukkan skor IKU 23. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar polutan di Kota Pahlawan sangat minim.</p> <p>Nilai tersebut berdasar klasifikasi IKU KLHK yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020, yakni dengan parameter 0-50 baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 300+ berbahaya.</p> <p>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Surabaya yang mau menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Bukan hanya karena warga yang mau gotong royong menjaga lingkungan sehingga kualitas udara di Kota Surabaya semakin baik, Wali Kota Eri mengatakan, pemkot juga berperan menjaga lingkungan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH).</p> <p>&rdquo;Saya <em>matur nuwun</em> (terima kasih) kepada warga Kota Surabaya telah menjaga lingkungan dan menjaga terhadap kotanya. Salah satunya (upaya menjaga IKU) adalah memperbanyak RTH, karena ketika ada rumah atau tempat pembangunan, syaratnya harus ada RTH,&rdquo; kata Waki Kota Eri Cahyadi di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (13/9).</p> <p>Langkah pemkot dalam menjaga RTH di Kota Surabaya bukan hanya memperbanyak RTH. Akan tetapi juga diimbangi dengan meningkatkan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Surabaya.</p> <p>Wali Kota Eri menyampaikan, pemkot akan melakukan pengukuran waktu berhenti di <em>traffic light</em> (lampu lalu lintas).</p> <p>&rdquo;Semakin lama berhenti, polusi semakin banyak. Maka kita akan atur lampu merah (<em>traffic light</em>) itu biar bisa tidak terlalu lama berhenti,&rdquo; jelas Eri.</p>

Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang kualitas udaranya paling baik di Indonesia berdasar data indeks kualitas udara (IKU) KLHK

Kualitas Udara di Surabaya Terbersih Se-Indonesia

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200728_210126.jpg" alt="Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti polusi di Jakarta, Selasa (28/7/2020). Polusi udara kembali menyelimuti langit Jakarta, sejak masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memasuki masa transisi. Berdasarkan data AirVisual, kualitas udara" width="100%">
<figcaption>Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti polusi di Jakarta, Selasa (28/7/2020). Polusi udara kembali menyelimuti langit Jakarta, sejak masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memasuki masa transisi. Berdasarkan data AirVisual, kualitas udara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengambil langkah tegas sehubungan dengan memburuknya kualitas udara di Jakarta, beberapa hari belakangan ini.&nbsp;</p> <div dir="auto">Menurutnya, polusi di Jakarta butuh ketegasan Pemerintah Provinsi terutama Gubernur DKI dalam membenahi masalah lingkungan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelesaiannya tak mudah, perlu integrasi di banyak lini. Butuh sosok Gubernur yang tegas, visioner, dengan agenda kerja yang progresif," ujar Justin kepada wartawan, Rabu (7/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun gerakan yang dapat dilakukan Pemprov terkait hal ini, kata Justin, adalah dengan membatasi kendaraan bermotor hingga perbaikan tata ruang di DKI yang begitu semrawut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kontributor utama atas buruknya kualitas di DKI Jakarta memang polusi akibat kendaraan bermotor. Data korlantas pada 2022 ada sekitar 26 juta kendaraan di DKI Jakarta. Sejauh ini belum pernah ada upaya tegas dalam mengendalikan populasi kendaraan bermotor ini," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan WFH, penegakkan aturan pemilik mobil wajib punya garasi, pengetatan uji emisi, menaikkan tarif parkir, penindakan parkir liar, juga menyediakan transportasi umum yang aman dan nyaman," sambung Justin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi perbaikan tata ruang, ia meminta agar Pemprov menyediakan rumah susun nyaman terjangkau untuk relokasi pemukiman padat-kumuh kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hunian yang terkonsentrasi (rumah susun) akan memudahkan pemprov untuk mengintegrasikan antara hunian penduduk dengan sistem transportasi massal," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Politisi PSI itu menilai bahwa selama hunian penduduk terus menerus tidak terzonasi dengan baik, maka sulit untuk mengintegrasikan dengan jaringan transportasi umum, dan mendorong warga untuk membeli kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01705915/mafia-tanah-merajalela-ketua-ma-minta-para-hakim-profesional">Mafia Tanah Merajalela, Ketua MA Minta Para Hakim Profesional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak sekali lini yang harus dibenahi, akan tetapi sangat vital untuk melindungi warga dan anak-anak kita dari penyakit-penyakit saluran pernafasan seperti ispa dan lainnya," tutup Justin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pada Selasa (6/6), indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 120 dengan polutan PM 2.5 dan nilai konsentrasinya berada di angka 43.1 &micro;g/m&sup3; (mikrogram per meter kubik).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka tersebut membuat Jakarta masuk dalam posisi kelima dengan kualitas udara terburuk di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Penyelesaiannya tak mudah, perlu integrasi di banyak lini. Butuh sosok Gubernur yang tegas, visioner, dengan agenda kerja yang progresif,"

Udara Jakarta Buruk Kelima di Dunia, DPRD Minta Batasi Kendaraan Bermotor dan Benahi Tata Ruang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KUALITAS-UDARA-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Dinas lingkungan hidup (DLH) Pemkot Surabaya mencatat hingga pertengahan 2022, indeks kualitas udara (IKU) di Kota Pahlawan berada dalam klasifikasi baik. Ruang terbuka hijau (RTH) yang terus bertambah serta penggunaan energi hijau menjadi faktor pendukungnya.<br /> <br /> IKU Surabaya pada rentang Januari hingga Mei 2022 berada di level 87,08 poin. Data itu menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Pahlawan masuk klasifikasi baik. Aktivitas di luar ruangan pun dirasa masih aman.<br /> <br /> Kepala DLH Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menyampaikan, data itu diperoleh dari dua stasiun pantau milik pemkot. Lokasinya berada di Taman Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari. Secara rutin petugas melakukan pencatatan.<br /> <br /> ”Pemantauan itu dilakukan secara berkelanjutan. Parameter kualitas udara dan meteorologi bisa terlihat dari dua alat itu,” ucapnya.<br /> <br /> Untuk memperoleh data yang akurat, Hebi menyebut pihaknya juga memanfaatkan pengukuran melalui sensor. Alat itu ditempatkan di Kantor Kecamatan Tandes. ”Hasilnya, kualitas udara Surabaya selalu menghasilkan nilai yang baik. Bahkan, dari tahun 2017 hingga 2021 klasifikasinya sangat baik,” katanya.<br /> <br /> Bagaimana indeks standar pencemaran udara (ISPU)? Berdasar data tahun lalu, sebanyak 218 hari kondisi mutu udara di Surabaya terpantau baik. Kondisi udara sedang tercatat 146 hari. Yang tidak sehat hanya 1 hari.<br /> <br /> ”Tentunya kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, jumlah RTH Surabaya yang sudah lebih dari 20 persen. Kemudian, indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) kita juga terus meningkat setiap tahun. Sampai sekarang posisinya sebesar 42,63 poin,” ungkapnya.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Arie Dipareza Syafei mengatakan, pihaknya mendapatkan hasil yang sama saat melakukan pengukuran.<br /> <br /> Nilai kualitas udara di Surabaya dalam kategori baik, berada di level 60–70 persen. ”Ini penelitian yang kami lakukan sebelum pandemi. Saat pandemi, data yang muncul juga tidak berbeda jauh, ada di level moderat hingga baik,” ujarnya.

Indeks Kualitas Udara di Kota Surabaya Masuk Kategori Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656068983591.jpg" alt="Ilustrasi Kota Surabaya saat pagi hari tanpa polusi. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kota Surabaya saat pagi hari tanpa polusi. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Hasil monitoring Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Surabaya pada rentang Januari–Mei 2022 berada pada angka 87,0874. Itu artinya dalam klasifikasi baik (70 ≤ x &lt; 90) berdasar hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya melalui sejumlah alat monitoring IKU di beberapa titik.<br /> <br /> Kepala DLH Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, status mutu udara dilakukan dengan menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO2 (Sulfur Dioksida) dan NO2 (Nitrogen Dioksida) tahunan sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.<br /> <br /> ”Hasil monitoring perhitungan IKU di Kota Surabaya pada rentang Januari–Mei 87,0874. Artinya, IKU di Kota Surabaya dalam klasifikasi baik,” kata Agus Hebi di kantornya, Jumat (24/6).<br /> <br /> Dalam monitoring IKU, Pemkot Surabaya melalui DLH melakukannya secara berkelanjutan dan sesaat. Monitoring dilakukan menggunakan beberapa jenis alat pengukur yang ditempatkan di sejumlah titik lokasi.<br /> <br /> Pada pemantauan berkelanjutan, DLH menggunakan alat pengukur <em>analyzer</em> yang ditempatkan di stasiun pemantau kantor Kelurahan Kebonsari dan Kebun Bibit Wonorejo.<br /> <br /> Selain melakukan monitoring secara kontinu, DLH juga menerapkan pemantauan sesaat. Yakni, dengan menggunakan alat <em>Gent Stack Sampler</em> serta <em>Passive Sampler</em>. Keduanya merupakan alat pencuplik udara yang lokasinya dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, berdasar hasil pemantauan DLH selama 2017 hingga 2021, IKU di Kota Surabaya rata-rata nilainya sekitar 90 atau dalam klasifikasi sangat baik.<br /> <br /> ”Nilai IKU kabupaten/kota merupakan hasil rata-rata dari seluruh lokasi pemantauan udara pada wilayah administrasi,” kata Agus Hebi.<br /> <br /> Selain IKU yang masuk dalam klasifikasi Sangat Baik, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Pahlawan juga mengalami peningkatan jumlah hari baik. Data kumulatif DLH mencatat, ISPU Surabaya pada 2021 untuk kategori udara baik berada di angka 218. Lalu dalam kategori sedang 146 dan tidak sehat di angka 1. Artinya, selama kurun satu tahun, kualitas udara di Surabaya baik.<br /> <br /> Hebi menyatakan, pada 2021, Surabaya dapat meraih penghargaan ASEAN Environtmentally Sustainable City (ESC) kategori Udara Terbersih Kota Besar. Surabaya diakui sebagai kota yang memiliki udara terbersih Asia Tenggara.<br /> <br /> ”Kita mendapatkan penghargaan udara terbersih dari ASEAN, karena ruang terbuka hijau (RTH) yang terus bertambah dan kondisi udara makin baik,” ungkap Agus Hebi.<br /> <br /> Pemkot Surabaya akan terus menekan sumber emisi atau polutan udara melalui sejumlah upaya. Mulai dari manajemen transportasi yang berkelanjutan, pengelolaan limbah (sampah dan air limbah), serta pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha/kegiatan melalui Dok Lingkungan.<br /> <br /> Data DLH mencatat, pada 2018 Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Hutan (IKTL) Kota Surabaya sebesar 42,44. Lalu, pada 2019 sebesar 42,6 dan 2020 sebesar 42,63. ”Sedangkan pada 2021, IKTL Surabaya naik 42,633 dari tahun sebelumnya,” terang Agus Hebi.<br /> <br /> Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Arie Dipareza Syafei menjelaskan, hasil data perhitungan kualitas udara yang dilakukan sebelum pandemi dalam kategori baik. Yaitu berada di angka 60–70 persen. ”Jadi itu perhitungan sebelum pandemi, IKU Surabaya dalam kategori moderat sampai baik. Sedangkan pada waktu pandemi, datanya juga hampir sama dalam kategori baik,” kata Arie.<br /> <br /> Pakar ITS itu mempertanyakan data perhitungan pada aplikasi IQ Air yang mencatat jika kualitas udara Surabaya buruk. Sampai sekarang, Arie mengakui, belum tahu di mana titik lokasi alat IQ Air dipasang di Kota Pahlawan.<br /> <br /> ”Sebetulnya hampir sama perhitungan IQ Air dengan IKU Surabaya, cuma dari datanya saja. Kemudian, parameternya yang partikulat berukuran kecil. Saran saya kalau mau melihat baik buruknya Surabaya memang IQ Air harus punya data tahunan,” papar Arie Dipareza Syafei.<br /> <br /> Arie mengimbau agar membandingkan data tahunan milik AQ Air dengan hasil perhitungan DLH. Misalnya, data kualitas udara hasil perhitungan selama periode 2020 dan 2021.<br /> <br /> ”Karena kalau tidak begitu, semua bisa berpendapat, misalnya pas buka website IQ Air kualitas udara buruk, nanti persepsinya buruk terus. Idealnya memang harus dibandingkan <em>apple to apple</em> datanya IQ Air dengan datanya DLH,” ucap Arie Dipareza Syafei.

Pemkot Surabaya Klaim Indeks Kualitas Udara Selama 2022 Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/udara-surabaya.jpg" alt="INDEKS BAIK: Lalu lintas di wilayah Wonokromo tak padat, Minggu (17/1). Pandemi ini turut menyumbang kualitas udara Surabaya jadi lebih baik. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INDEKS BAIK: Lalu lintas di wilayah Wonokromo tak padat, Minggu (17/1). Pandemi ini turut menyumbang kualitas udara Surabaya jadi lebih baik. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><b>JawaPos.com </b>– Indeks kualitas udara (IKU) di Surabaya merangkak naik. Artinya, kualitas udara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) dan berkurangnya aktivitas warga menjadi penyebab kualitas udara segar di Surabaya makin tinggi.<br /> <br /> Peningkatan IKU terjadi selama lima tahun belakangan. Peningkatan memang belum tampak signifikan. Baru merangkak pelan tapi pasti. Misalnya, selama 2020, IKU di metropolis mencapai 90,31. Pada 2016, IKU metropolis berada di angka 89,57.<br /> <br /> ”Tahun lalu IKU makin baik. Salah satu faktornya, aktivitas masyarakat menurun,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Eko Agus Supiadi, Minggu (17/1). Sejak diterapkan pembatasan, jumlah polusi, terutama yang disumbangkan dari gas buang kendaraan, makin berkurang.<br /> <br /> Polusi dari kendaraan memang mendominasi penyumbang berkurangnya kualitas udara. Sebagai kota besar dengan aktivitas masyarakat sehari-hari yang padat, gas buang kendaraan menyumbang polusi udara paling banyak.<br /> <br /> ’’Tak hanya disebabkan pandemi. Peningkatan kualitas udara disumbang oleh bertambahnya RTH di Surabaya dari tahun ke tahun. Taman-taman baru terus dimunculkan pemkot. Baik taman aktif berskala besar maupun taman-taman pasif di median jalan,’’ lanjutnya.<br /> <br /> Ruang terbuka hijau di Surabaya saat ini telah mencapai 22 persen. Jumlah itu baru yang dikelola dan dikembangkan pemkot langsung. Jika dihitung RTH yang disumbangkan swasta, jumlahnya bisa lebih dari 30 persen.<br /> <br /> ”Misalnya, di perumahan atau kampus,” ucap Agus. Jumlah RTH yang dikelola sebenarnya cukup besar. Perumahan wajib menyediakan fasum untuk RTH. Sementara itu, contoh kampus bisa dilihat di ITS.<br /> <br /> <strong>Baca Juga:</strong> <a class="d-block" title="Dihukum Bayar Rp 1,3 Triliun oleh PN Surabaya, PT Antam Banding" href="https://www.jawapos.com/surabaya/18/01/2021/dihukum-bayar-rp-13-triliun-oleh-pn-surabaya-pt-antam-banding/">Dihukum Bayar Rp 1,3 Triliun oleh PN Surabaya, PT Antam Banding</a><br /> <br /> Ditanya terkait penambahan jumlah RTH baru, Agus mengatakan, hingga kemarin memang belum ada data yang masuk. Saat ini anggaran pemerintah kota masih difokuskan pada percepatan penanganan pandemi.<br /> <br /> Pantauan Jawa Pos di lapangan terhadap alat indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Jalan Gubeng Pojok kemarin (17/1) juga menunjukkan itu. Di layar digital tersebut, terlihat angka 26 berwarna hijau dengan tulisan ”Baik”.<br /> <br /> <strong>---</strong><br /> <br /> <strong>INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) SURABAYA SELAMA LIMA TAHUN</strong><br /> <br /> <strong>Tahun | IKU</strong><br /> <br /> 2016 | 89,57<br /> <br /> 2017 | 90,26<br /> <br /> 2018 | 90,27<br /> <br /> 2019 | 90,30<br /> <br /> 2020 | 90,31<br /> <br /> <em>Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya</em><br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/RknY8hLReCo

Masih Pandemi dan RTH Bertambah, Kualitas Udara Surabaya Semakin Baik