<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lindungi-usus-tangkal-sel-kanker-dengan-daftar-makanan-ini_m_186316.jpeg" alt="Ilustrasi gandum cegah kanker" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gandum cegah kanker</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Impor gandum RI dari India menurun sebelum ada kebijakan pelarangan ekspor dari Negeri Hindustan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang April 2022, pembelian gandum dari India tercatat hanya 2.000 ton. Pada April 2021, jumlahnya mencapai 55,66 ribu ton.  "Data periode 2021, total volumenya tercatat 318,47 ribu ton dengan nilai USD 100,97 juta," kata Kepala BPS Margo Yuwono kemarin (17/5). India merupakan produsen gandum terbesar kedua secara global setelah Tiongkok. Kapasitas produksinya mencapai 107,5 juta ton.  Tahun lalu, lanjut Margo, Indonesia mengimpor 11,7 juta ton gandum atau setara USD 3,45 miliar. Angka itu naik 31,6 persen jika dibandingkan pada 2020.  Terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa pihaknya kini terus memantau dampak larangan ekspor gandum dari India. Sebab, banyak pihak yang mengkhawatirkan pelarangan ekspor itu memengaruhi ketersediaan stok.  "Selain itu, jika dibiarkan, harga bisa merangkak naik. Terlebih, ada sentimen global. Yakni, serangan Rusia ke Ukraina," ujarnya.  Sebagaimana diketahui, salah satu pemasok utama gandum bagi Indonesia adalah Ukraina. Namun, negara tersebut tengah terlibat ketegangan dengan Rusia yang juga membuat kekhawatiran bagi Indonesia.  Gandum juga menjadi bahan baku tepung terigu yang digunakan untuk membuat produk makanan seperti mi dan roti. Selain itu, gandum merupakan salah satu bahan baku pakan ternak unggas.  Namun, Lutfi memastikan stok gandum di Indonesia aman selama tiga bulan ke depan. "Sementara, stok kita tiga bulan ke depan aman. Habis tiga bulan, baru kita bicarakan," katanya kemarin.  Indonesia membeli sepertiga kebutuhan gandum nasional dari India. Lutfi memahami larangan tersebut diterapkan untuk memprioritaskan kepentingan nasional Negeri Bollywood.  Indonesia juga akan kembali berkoordinasi dengan India untuk membicarakan larangan ekspor gandum tersebut. "Mudah-mudahan (pelarangan ekspor gandum, Red ) tidak terlalu lama supaya perdagangan internasional bisa berjalan baik," tuturnya.  Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno menyampaikan, sejatinya kebijakan pemerintah India tidak berdampak banyak terhadap produsen tepung terigu tanah air. Alasannya, bahan baku gandum tidak mengimpor dari India.  "Pabrikan mendatangkan dari Australia, Eropa Timur, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan," paparnya.  Karena itu, lanjut dia, tidak relevan kalau harga mi instan dan telur harus dinaikkan dengan argumen larangan ekspor gandum India.

Stok Gandum Bakal Habis dalam 3 Bulan, Mendag Lutfi Rayu India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/indomie.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Larangan ekspor gandum oleh India belum berdampak secara langsung kepada industri dalam negeri. Namun, gejolak harga dan kekurangan pasokan yang berpotensi ditimbulkan dari kebijakan tersebut dinilai tetap perlu diantisipasi.  Pengusaha roti dan kue Innico Sjahandi menyatakan, efek keputusan pemerintah India belum terasa. Namun, dampak dari menutup keran ekspor gandum terlihat ke depan.  "Yang jelas, pengaruh terbesar ya untuk restoran atau kafe yang menyediakan produk berbasis tepung. Misalnya, mi atau roti," ujarnya.  Untuk produsen roti murni, lanjut dia, tepung terigu biasanya menyerap 80–85 persen dari total komponen produksi. Namun, bagi pengusaha pastri dan bakery seperti dia, tepung terigu hanya berkontribusi 30–35 persen. Produk cake lebih membutuhkan krim dan mentega.  Innico menjelaskan, harga tepung terigu sebenarnya sudah naik 30 persen jika dibandingkan dengan awal tahun setelah terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Dua negara itu menyumbang impor gandum ke Indonesia yang jauh lebih besar daripada India.  "Tapi, hal itu tak serta-merta membuat harga makanan di kafe dan restoran langsung naik tinggi. Sebab, secara nilai, tepung salah satu komponen dengan nilai yang kecil," paparnya.  Meski demikian, lanjut Innico, tekanan harga karena berkurangnya pasokan gandum juga belum terasa dalam jangka pendek. Sebab, pemerintah India masih mengizinkan mengirimkan produk pertanian itu ke luar negeri untuk kontrak lama. Hanya kontrak baru yang menjadi permasalahan.  Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jatim Tjahjono Haryono menuturkan, pengaruh gandum terhadap industri kuliner sebenarnya masih cukup kecil jika dirata-rata. Secara total, tepung terigu menyerap maksimal 10 persen dari total komponen. Karena itu, dia merasa dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar.  Lagi pula, masih cukup banyak negara produsen gandum. Termasuk negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. "Daripada gandum, kami lebih khawatir isu PMK. Sebab, secara nilai, kontribusi daging jauh lebih besar,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina mengakibatkan krisis global di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Selain itu, terjadi krisis pangan global.  Menurut dia, itulah ancaman yang lebih berat bagi dunia saat ini. Kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan di beberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah lagi kelangkaan pasokan minyak akibat perang mengakibatkan inflasi global yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.  ’’Kadin Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan meminimalkan krisis pangan sehingga tidak berdampak menjadi krisis sosial yang kemudian bisa menjadi krisis politik dalam negeri,” paparnya.  NILAI IMPOR GANDUM DAN MESLIN INDONESIA  Periode | Nilai (USD Miliar)  2018 | 2,56  2019 | 2,79  2020 | 2,62  2021 | 3,45  Sumber: BPS

India Larang Ekspor Gandum, Dampaknya Belum Terasa bagi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fakta-di-balik-nikmatnya-roti-ahli-gizi-seperti-makan-gula_c_216960.jpeg" alt="Roti Gandum." width="100%">
<figcaption>Roti Gandum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - India telah menerapkan pelarangan ekspor gandum guna memenuhi kebutuhan pangan domestik tetap terjaga. Sebab, konflik geopolitik yang terjadi saat ini serta gelombang panas di India membuat ketahanan pangan tidak tercapai.  Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor gandum pun kena getahnya. Meskipun begitu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa kondisi ini harus dimanfaatkan.  "Kebijakan ini juga menjadi kesempatan bagi bahan baku alternatif untuk dapat dimanfaatkan selain gandum, seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia," terang dia kepada JawaPos.com, Minggu (15/5).  Adapun, pelarangan ekspor gandum yang belum diketahui sampai kapan waktunya ini juga membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman serius. Perang Ukraina-Rusia telah membuat stok gandum turun signifikan. Ditambah dengan kebijakan India tentu berimbas signifikan ke keberlanjutan usaha yang butuh gandum.  Khusus untuk Indonesia, karena bukan negara penghasil gandum, industri makanan dan minuman pun perlu putar otak agar dapat bertahan di tengah naiknya biaya produksi. Hal itu mengingat konsumsi bahan olahan gandum di dalam negeri begitu besar, salah satunya untuk mie instan.  "Contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum, dan Indonesia tidak bisa produksi gandum," ucap dia.  Begitu pula untuk pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum, ketika harga gandum naik, ini dapat menyebabkan harga daging dan telur juga naik. Oleh karenanya, pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.  "Pengusaha disektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah," terang Bhima.  Ia meminta pemerintah menghitung berapa stok gandum di Tanah Air saat ini dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat. Selain itu, larangan ini dikhawatirkan akan menambah konflik terkait pangan yang tengah krisis.  "Bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia," tandasnya.

India Tutup Keran Ekspor Gandum, Saatnya Cari Alternatif Substitusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miliki-massa-otot-sempurna-dengan-6-makanan-sehat_m_198976.jpeg" alt="Gandum merupakan salah satu makanan terbaik untuk membangun otot" width="100%">
<figcaption>Gandum merupakan salah satu makanan terbaik untuk membangun otot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah India menerapkan kebijakan pelarangan ekspor gandum. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga ketahanan pangan domestik, pasalnya gelombang panas tengah terjadi di India yang membuat ratusan hektar tanaman gandum gagal panen.  Mengenai hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap kestabilan pangan dalam negeri. Sebab, India merupakan produsen gandum nomor terbesar di dunia setelah Tiongkok dengan kapasitas produksi 107,5 juta ton.  "Sementara Indonesia mengimpor gandum tiap tahun sebesar 11,7 juta ton atau setara USD 3,45 miliar. Angka impor nya naik 31,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larang ekspor gandum, sangat berisiko bagi stabilitas pangan didalam negeri," terang dia kepada JawaPos.com, Minggu (15/5).  Apalagi, saat ini harga gandum di pasar internasional telah naik sebesar 58,8 persen dalam satu tahun terakhir. Tentunya aturan ini akan menekan daya beli masyarakat yang baru saja kembali pulih akibat pandemi Covid-19.  Menurutnya, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum. Untuk itu, pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.  "Pengusaha disektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan pemerintah," tandas dia.  Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri India mengatakan, pengiriman atau permintaan baru telah dilarang per 13 Mei. Sekretaris Kementerian Urusan Konsumen, Pangan dan Distribusi Umum Sudhanshu Pandey mengatakan harga gandum lokal yang tinggi mendorong larangan tersebut, kebijakan ini pun diharapkan dapat menurunkan harga.

Larangan Ekspor Gandum India Bisa Bawa Petaka Pangan di RI