<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/28_jokowi_2-3107291281.jpg" alt="MAMPIR KE SEKOLAH: Jokowi bercengkrama dengan para murid SMK Negeri 1 Kalabani, Alor, kemarin (3/10). (MUCHLIS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>MAMPIR KE SEKOLAH: Jokowi bercengkrama dengan para murid SMK Negeri 1 Kalabani, Alor, kemarin (3/10). (MUCHLIS/SETPRES)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga survei Indikator Politik mencatat sekitar 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan para responden ditanya "apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?" Hasilnya 75 persen publik puas dengan kinerja Jokowi. "Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (4/10). Dikutip Antara, Apabila dirinci sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab. Burhanuddin juga menampilkan tren kepuasan terhadap Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82 persen dan September 2024 di angka 75 persen. Selain itu, survei ini pun membandingkan tren kinerja era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi dalam 10 tahun memimpin. Dia mengatakan naik turunnya kepuasan terhadap SBY dan Jokowi dipengaruhi tingkat inflasi. "Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64 persen bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honey moon period, meski nggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80 persen," ujarnya. "Pak Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, Pak Jokowi itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi langsung masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi," sambung dia. Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya: 1. Kondisi Ekonomi Sangat baik: 1,1 persen, Baik: 28,5 persen, Sedang: 44,8 persen, Buruk: 22,1 persen, Sangat buruk: 2,8 persen, Tidak tahu: 0,7 persen. 2. Kondisi Politik Sangat baik: 2,1 persen, Baik: 30,6 persen, Sedang: 43,4 persen, Buruk: 16 persen, Sangat buruk: 2,5 persen, Tidak tahu: 5,5 persen. 3. Kondisi Penegakan Hukum Sangat baik: 2,5 persen, Baik: 39,3 persen, Sedang: 33,7 persen, Buruk: 19,9 persen, Sangat buruk: 2,9 persen, Tidak Tahu: 1,6 persen. 4. Kondisi Ekonomi Nasional Dibanding Tahun Lalu Jauh buruk: 2,7 persen, Lebih buruk: 22,8 persen, Tidak ada perubahan: 39,5 persen, Lebih baik: 31 persen, Jadi lebih baik: 2,7 persen, Tidak tahu: 1,2 persen, Periode survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling). Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden. Margin of error kurang lebih 2,3 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Indikator Politik mencatat 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden RI Jokowi jelang masa jabatannya berakhir.

Indikator Politik Sebut Inflasi Berhasil Terjaga, 75 persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden berharap Presiden Joko Widodo tidak ikut cawe-cawe untuk pemenangan capres tertentu. Namun, mereka setuju jika presiden ikut cawe-cawe agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Menurut Burhanuddin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator Politik, awareness publik terhadap isu cawe-cawe tidak terlalu besar. Dari jumlah responden yang disurvei, hanya 25,3 persen yang mengetahui pernyataan presiden soal cawe-cawe tersebut. Namun, saat ditanya apakah cawe-cawe presiden sebatas memastikan pemilu aman dan damai atau ikut memenangkan calon tertentu, mayoritas menginginkan opsi pertama. Termasuk di segmen publik yang tidak tahu isu cawe-cawe tersebut. &rsquo;&rsquo;Publik berharap presiden tidak terlalu cawe-cawe memenangkan capres tertentu,&rsquo;&rsquo; ujar Burhanuddin kemarin (23/7). Angka yang menghendaki cawe-cawe presiden untuk kelancaran pemilu cukup signifikan, yakni mencapai 61,6 persen. Adapun yang sepakat presiden ikut mendukung capres tertentu hanya 18,2 persen. Sisanya atau 20,2 persen tidak menjawab. Burhanuddin berharap respons publik harus diperhatikan Presiden Jokowi. Yang intinya menghendaki presiden netral. Survei Indikator Politik tersebut digelar pada 20&ndash;24 Juni 2023 dengan metode multistage random sampling. Total responden yang dimintai keterangan sebanyak 1.220 orang dengan margin of error 2,9 persen. (far/c7/hud)

Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden berharap Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe untuk pemenangan capres.

Hasil Survei, Publik Ingin Presiden Jokowi Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> Hasil Survei Terbaru Indikator Politik JawaPos.com &ndash; Kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik (parpol) sejauh ini tidak baik-baik saja. Belum menggembirakan. Setidaknya, persepsi itu terpotret dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Dari sembilan lembaga yang diuji, lembaga DPR dan parpol berada di papan bawah. Kepercayaan publik terhadap DPR ada di angka 68,5 persen, sedangkan parpol 65,3 persen. Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa DPR dan parpol tetap konsisten. Sayang, konsistensinya ada di bawah. &rsquo;&rsquo;Mohon maaf, relatif stabil. Tapi, stabilnya rendah,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam rilis survei secara virtual kemarin (2/7). Secara tren, sebetulnya kepercayaan publik mengalami kenaikan. Jika dibandingkan survei sebelumnya, belakangan ada perbaikan. Pada Juni 2022, misalnya. Tingkat kepercayaan pada parpol berada di angka 56,6 persen dan DPR 62,6 persen. Burhanudin menjelaskan, angka kepercayaan publik di angka 60 persen itu belum cukup baik. Untuk bisa dikatakan aman, parpol dan DPR harus bisa meningkatkannya hingga di angka 70 persen. &rsquo;&rsquo;Kalau 60-an, di kampus itu nilainya masih C,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Dia menyebut peningkatan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi sangat penting. Sebab, hal itu menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan publik pada sistem demokrasi itu sendiri. Jika lembaga politik gagal mencerminkan kehendak demokrasi, maka kepercayaan publik pada demokrasi menurun. &rsquo;&rsquo;Jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa semakin meningkat kepercayaannya,&rsquo;&rsquo; terangnya. Menurut dia, perlu ada transformasi kelembagaan dengan bekerja lebih baik lagi. Cara itu cukup berhasil dilakukan TNI yang sanggup mengubah citra menjadi lembaga paling dipercaya. &rsquo;&rsquo;TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Reformasi militer memberi insentif,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Menanggapi itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburrokhman mengatakan, tangkapan survei itu harus menjadi pelecut DPR dan parpol dalam bekerja. &rsquo;&rsquo;Memacu teman-teman untuk memperbaiki diri,&rsquo;&rsquo; katanya. Meskipun, dia tidak yakin hasil survei kepercayaan publik pada DPR dan parpol bisa berubah. Sebab, diakui atau tidak, persepsi negatif dari masyarakat sejauh ini masih kuat. Dia mencontohkan, banyak kerja DPR yang sebetulnya sejalan dengan harapan publik. Kasus Rafael Alun atau Bima Lampung yang viral, misalnya. &rsquo;&rsquo;Nah, itu dianggap biasa saja oleh masyarakat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Habib menduga, ekspektasi publik terhadap DPR dan parpol jauh lebih tinggi. Dia membantah jika DPR tidak aspiratif. Diakui, setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan DPR memang tak bisa menyenangkan semua pihak. (far/c18/hud)

Kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan parpol sejauh ini tidak baik-baik saja. Setidaknya, persepsi itu terpotret dalam survei terbaru.

Kepercayaan Publik kepada DPR dan Parpol Konsisten Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jokowi_tawarkan.jpg" alt="BAWA MISI PERDAMAIAN: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Jokowi di depan Istana Maryinsky, Kiev, kemarin. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BAWA MISI PERDAMAIAN: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut Jokowi di depan Istana Maryinsky, Kiev, kemarin. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rusia dan Ukraina mendapatkan apresiasi tinggi dari publik Tanah Air. Membaca data survei yang pernah dilakukan Indikator Politik Indonesia, ada banyak dukungan yang diberikan masyarakat atas sikap Jokowi dalam merespons konflik Rusia-Ukraina.  Dia mengungkapkan, dari hasil survei yang dilakukan Indikator pada 18-24 Mei lalu, mayoritas masyarakat mendukung penerapan prinsip nonblok dan bebas aktif yang dilakukan Indonesia terkait konflik kedua negara.  "Sebagai Presidensi G20, pemerintah Indonesia tetap mengundang Rusia dan Ukraina dalam pertemuan. Langkah tersebut didukung mayoritas masyarakat," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (3/7).  Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 71,6 persen masyarakat setuju dengan sikap pemerintah Indonesia mengundang Rusia-Ukraina. Sementara ada 22 persen tidak setuju dan 6,5 persen lainnya tidak tahu.  "Masyarakat juga setuju mengundang Rusia dan Ukraina, jadi inginnya di tengah-tengah saja. Padahal Ukraina bukan anggota G20. Jadi, orang Indonesia itu jangan mau ke kanan ke kiri. Jadi, sikap pemerintah didukung publik," ucap Burhanuddin.  Indikator juga melihat atensi masyarakat saat Indonesia hanya mengundang Rusia saja. Mayoritas masyarakat juga tetap setuju, dengan 76,6 persen. Sementara yang menyatakan tidak setuju berada di angka 15,8 persen.  "Secara umum, masyarakat mendukung pemerintah untuk tetap mengundang Rusia. Jadi, Rusia ini banyak pendukungnya, meskipun banyak penentangan dari negara barat," jelas Burhanuddin.  Selain itu, lanjut Burhanuddin, langkah-langkah Indonesia tetap menjaga persahabatan dengan negara lain, menyikapi perang Rusia-Ukraina, turut mendapat banyak dukungan publik. "Langkah pemerintah untuk tetap menjaga persahabatan terutama dalam kasus perang Rusia-Ukraina itu juga diafirmasi, disetujui oleh publik," pungkas Burhanuddin.

Kunjungan Jokowi ke Rusia-Ukraina Mendapat Simpati Dukungan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dari-ngototnya-oso-masuk-dct-sampai-ulang-tahun-the-brave-lady_c_0_278660.jpg" alt="Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah menteri Kabinet Gotong-Royong." width="100%">
<figcaption>Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah menteri Kabinet Gotong-Royong.</figcaption>
</figure>

Dari Ngototnya OSO Masuk DCT Sampai Ulang Tahun 'the Brave Lady'

indikator politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indikator politik

Berita Terkini

Indikator Politik Sebut Inflasi Berhasil Terjaga, 75 persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Hasil Survei, Publik Ingin Presiden Jokowi Netral

Kepercayaan Publik kepada DPR dan Parpol Konsisten Rendah

Kunjungan Jokowi ke Rusia-Ukraina Mendapat Simpati Dukungan Publik

Dari Ngototnya OSO Masuk DCT Sampai Ulang Tahun 'the Brave Lady'

Download Aplikasi JawaPos.com