<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/a7024407-171f-4a5a-8da4-526336fcab7f.jpg" alt="webinar AMSI Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>webinar AMSI Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Digitalisasi jadi kata kunci di sektor publik dan dunia usaha. Namun itu perlu diperkuat dengan integrasi sistem, sehingga mengubah tabiat dan perilaku dari paper based (berbasis kertas) menjadi paperless (hemat kertas).  Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) gelar acara Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit, Rabu (17/11). Hadir sebagai narasumber Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser. Sebagai pembicaara kunci Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.  Emil mengungkap, masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. ”Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan,” ujar Emil.  Di menjelaskan, aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas.  ”Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani,” papar Emil.  Pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. ”Proses bisnis kita masih paper based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah. Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses,” jelas Emil.  Emil mencontohkan, masih diperlukannya fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. ”Seharusnya itu sudah ada di data base pemerintah. Buat apa diulang-ulang? Saya bilang begini karena kita masih berproses. Tapi di sisi lain kita harus hargai proses ke sana,” kata Emil.  Rudi Ariffianto menjelaskan, PT Pertamina (Persero) telah menggunakan teknologi digital secara komprehensif untuk mendongkrak usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan. ”Dalam 1,5 tahun ini, kami sudah melakukan 414 pelatihan yang diikuti 11.955 UMKM. Teknologi digital memudahkan semua. Kami melakukan 33 pameran online dan offline diikuti 292 mitra binaan,” kata Rudi.  Hasilnya, 656 mitra binaan Pertamina memiliki izin dan sertifikasi usaha. Sementara itu 1.935 mitra binaan UMKM dan 4.845 mitra binaan RB naik kelas pada 2019–2021. ”Ada 291 mitra binaan yang omzetnya bertambah dan 61 UMKM yang mengglobal menjadi eksporter baru,” ucap Rudi.  ”Kami juga mencatat ada lima ribu pemberitaan pada 2020 tentang UMKM binaan Pertamina. Kami harapkan pemberitaan bisa efektif mendorong pemasaran produk UMKM kita. Kami cantumkan link pemasaran dalam pemberitaan, sehingga masyarakat bisa bertransaksi langsung. Kami juga sediakan alat pajang digital di sosial media,” tambah dia.  Sementara itu, di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sama-sama terus mengembangkan teknologi digital untuk pelayanan publik. ”Sekitar 40,15 persen Bojonegoro adalah kawasan hutan. Tapi kami tak putus asa. Kami siapkan Bojonegoro Smart City dan Bojonegoro sudah satu data,” kata Bupati Bojengoro Anna Mu'awanah.  Pemkab Bojonegoro menciptakan 100 ribu lapangan kerja dan melakukan pelatihan teknologi informasi. Anna menambahkan, telah memberikan pelatihan operator sistem informasi desa.  ”Kami juga baru saja mengubah regulasi, membuat muatan lokal digitalisasi di masing-masing sekolah yang kami tuangkan dalam kurikulum sejak SD. Selain kami menggunakan tenaga pengajar, kami juga merekrut P3K untuk sektor-sektor teknologi informasi. Saat ini terdapat tenaga teknologi informasi sebanyak 26 orang yang bekerja di Dinas Kominfo,” tutur Anna Mu'awannah.  Muhammad Fikser mewakili Pemkot Surabaya menjelaskan, Pemkot berupaya membudayakan masyarakat agar mencintai produk lokal melalui digitalisasi. Pemkot ciptakan aplikasi E-Peken.  ”Semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot wajib membeli kebutuhan bahan pokok lewat aplikasi E-Peken,” kata Fikser.  ”ASN dipaksa membeli. Bagaimana cara kontrolnya? Semua ASN sudah punya akun, dari monitoring bisa dilihat tanggal transaksinya,” terang Fikser.  Namun, Arumi Bachsin mengingatkan, kecintaan terhadap produk lokal bukan hanya harus ditumbuhkan oleh konsumen. ”Penyedia barang UMKM harus mulai punya pride (kebanggaan),” kata Arumi.  ”Artinya UMKM juga harus menjaga mutu agar tak mengecewakan,” lanjut dia.  Ketua AMSI Jatim Arief Rahman percaya, Jatim memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa berkembang pada masa pandemi dengan digitalisasi. ”Kita tahu pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kondisi ini lebih mengedepankan digitalisasi dan penggunaan teknologi secara lebih masif. Penetrasi internet yang mencapai 73,7 persen, harus dioptimalisasi,” kata Arief.  Sesi webinar AMSI Jatim didukung kampus-kampus di antaranya Universitas Maarif Hasyim Latif, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, STIKES ICsada Bojonegoro, STAI Attanwir (Bojonegoro), Universitas Yos Soedarso, Stikosa AWS, dan Universitas Dr. Soetomo, Surabaya.  IDC AMSI 2021 juga didukung Google, BNI, Astra, Bank Raya, PT PLN Persero, Pertamina, bank bjb, PT Bank Central Asia. Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jatim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bali Mall, Kedai Tiga Nyonya, MS Glow, dan Bank Kaltimtara.

Integrasi dan Digitalisasi, Percepat Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur

Indonesia Digital Conference

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Indonesia Digital Conference

Berita Terkini

Integrasi dan Digitalisasi, Percepat Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur

Download Aplikasi JawaPos.com