<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/WhatsApp-Image-2024-11-26-at-141542-1120056718.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menanggapi insiden penembakan yang menewaskan seorang pelajar dalam aksi tawuran di Semarang. Sugeng menjelaskan, berdasar informasi yang diterima, korban yang meninggal dunia merupakan anggota salah satu dari dua kelompok geng (kreak) yang terlibat bentrokan di depan sebuah minimarket. &rdquo;Tindakan yang diambil polisi dapat dibenarkan. Berdasar standar operasional prosedur (SOP), dalam situasi terancam atau terdesak, petugas memang diperbolehkan melepaskan tembakan untuk melumpuhkan guna mencegah timbulnya korban lebih banyak,&rdquo; ujar Sugeng. Menurut dia, tembakan tersebut kemungkinan diarahkan ke bagian tubuh yang relatif aman, seperti kaki. Namun, kondisi dinamis di lapangan dapat menyebabkan peluru mengenai bagian tubuh lain, seperti pinggang. &rdquo;Tujuannya adalah melumpuhkan, bukan untuk menghilangkan nyawa,&rdquo; jelas Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga mengungkapkan, berdasar informasi awal, polisi yang berada di lokasi kejadian berniat melerai tawuran. Namun, petugas justru diserang kelompok geng motor, sehingga memaksa mereka mengambil tindakan dengan menembak. IPW meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan Polrestabes Semarang. &rdquo;Kami juga mendengar bahwa ada anggota geng motor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; tambah Sugeng Teguh Santoso. Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar mengonfirmasi bahwa anggotanya melepaskan tembakan terhadap seorang pelajar berinisial G, yang diduga merupakan anggota kelompok geng motor remaja atau yang biasa disebut kreak di Semarang. Irwan menjelaskan, pada Minggu (24/11) dini hari, polisi menerima laporan adanya tawuran antar-kelompok kreak di tiga lokasi berbeda. Kecamatan Gayamsari, Semarang Utara, dan Semarang Barat. Insiden penembakan terjadi saat G terlibat tawuran di Semarang Barat, tepatnya di depan Perumahan Paramount. &rdquo;Dalam kejadian ini, kami telah memeriksa 12 anak-anak yang terlibat, dan empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ujar Irwan Anwar.

IPW sebut berdasar SOP dalam situasi terancam, petugas diperbolehkan lepaskan tembakan untuk melumpuhkan, cegah korban lebih banyak

Korban Bagian dari Kreak, Soal Penembakan di Semarang IPW Sebut dalam Situasi Terancam, Petugas Boleh Melepas Tembakan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230314_102529.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3). Ridean/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3). Ridean/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, bahwa Polri wajib hukumnya netral di Pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya, netralitas aparat akan membuat hasil pesta demokrasi lima tahunan mendapat kepercayaan publik yang tinggi. "Polri TNI hukumnya wajib untuk netral di dalam pemilu 2024 netralitas Polri TNI dan ASN hukumnya wajib untuk netral di dalam pemilu 2024 netralitas Polri TNI dan ASN adalah jaminan legitimasi demokrasi 2024 agar hasil pemilu 2024 memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi," kata Sugeng kepada wartawan, Senin (20/11). Sugeng mengatakan, Presiden, pimpinan Polri, dan TNI mesti memastikan netralitas pemilu. Maka, perlu pemantauan yang ketat dari Bawaslu maupun penyelenggara Pemilu. "Dan tiap-tiap tim dari pasangan capres untuk memastikan adanya netralitas ini," katanya. Sugeng pun mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral di Pilpres 2024. Sebab, semua potensi kelompok politik berpotensi mendapatkan dukungan dari institusi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013303957/mahfud-md-sebut-netralitas-aparat-masih-jadi-tanggung-jawabnya-sebagai-menkopolhukam">Mahfud MD Sebut Netralitas Aparat masih Jadi Tanggung Jawabnya Sebagai Menkopolhukam</a> "Jangan dituduh satu kelompok didukung katakanlah Polri, karena potensi semua kelompok untuk mendapatkan dukungan sama saja oleh karena itu yang penting pemantauan, regulasi terkait atas netralitas ini ada oleh karena itu regulasi harus digunakan," tuturnya. Lebih lanjut, Sugeng menilai, usulan Panja Netralitas Polri tidak perlukan. Dia khawatir adanya Panja itu hanya untuk kepentingan politik di parlemen demi pemilu 2024. "Usulan Panja netralitas Polri oleh DPR usulan yang tidak perlu karena rakyat tidak perlu itu usulan tersebut muncul karena kepentingan kontestasi pilpres 2024 masing masing pasangan calon pilpres, tentu harus berkompetisi," ujarnya. &nbsp;"Tapi penggunaan lembaga parlemen untuk kepentingan politik di dalam pemilu 2024 harus ditolak karena parlemen milik rakyat bukan milik pasangan calon tertentu oleh karena itu tidak perlu ada panja netralitas yang dibutuhkan pemantauan bersama atas dugaan adanya keberpihakan atau tidak netral ini," pungkasnya.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, bahwa Polri wajib hukumnya netral di Pemilu dan Pilpres 2024.

IPW Minta Sebaiknya Jangan Asal Menuduh Polri Dukung Pasangan Tertentu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Wamenkumham-Eddy-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/3/2023).&nbsp;Eddy mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi senilai Rp7 miliar yang dia terima lewat asisten pribadinya bernama Yogi Ari Rukmana" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/3/2023).&nbsp;Eddy mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi senilai Rp7 miliar yang dia terima lewat asisten pribadinya bernama Yogi Ari Rukmana</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk kali kesekian, kabinet Indonesia Maju tersandung kasus korupsi. Kali ini terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Tadi malam Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sudah ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Penetapan tersangka Wamenkum HAM itu benar. Sudah kami tanda tangani dua minggu lalu,&rdquo; ujar Alexander. Total jumlah tersangka ada empat orang. Tiga orang adalah pemberi suap. Sedangkan satu orang penerima suap adalah Eddy Hiariej. Namun, Alexander belum menjelaskan secara detail konstruksi kasus yang menjerat Eddy. Kasus itu bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso Maret lalu. Dia melaporkan Eddy atas dugaan tindak pidana korupsi. Eddy diduga menerima duit dari dua asisten pribadinya terkait dengan konsultasi hukum dan bantuan pengesahan status badan hukum. Nominalnya sebesar Rp 7 miliar. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM. Pengusutan kasus itu sempat berjalan lambat. Karena itu, Sugeng sempat memprotes KPK. Namun, pengusutan terus berjalan. KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi. &rdquo;Ada pasal suap, ada pasal gratifikasinya,&rdquo; kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, Senin (6/11). Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan bahwa penyelidikan kasus tersebut telah selesai. &rsquo;&rsquo;Masuk ke tahap penyidikan sejak bulan lalu,&rsquo;&rsquo; ucap Ali. Ekspos dan gelar perkara untuk naik ke penyidikan pun sudah digelar. Namun, Ali belum membeberkan siapa saja tersangka dalam perkara itu. KPK bakal mengumumkan tersangka dalam setiap kasus ketika proses penyidikan sudah cukup dan memenuhi syarat-syarat formil. Dia hanya menegaskan bahwa perkara di lingkungan Kemenkum HAM tersebut tidak mandek. Ali menyebut, KPK telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari sana akan dianalisis untuk perkembangan lebih lanjut. Ali mengatakan, sesuai dengan perkembangan terbaru, jika kasus itu mengarah pada penyuapan, maka bisa dipastikan tersangkanya lebih dari satu. Sebab, ada penyuap dan penerima suap. Namun, untuk gratifikasi lain lagi. &rsquo;&rsquo;Karena pemberi tidak bisa dijerat,&rsquo;&rsquo; paparnya. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, laporan dari PPATK, berdasar laporan hasil audit (LHA) ditemukan aliran uang dari para terduga. &rsquo;&rsquo;Dan jumlah aliran uangnya ini sedang dilihat,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Penetapan tersangka itu mendapat apresiasi dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Dia mengatakan, langkah KPK yang menyampaikan secara terbuka hasil penyidikannya patut diacungi jempol. &rsquo;&rsquo;Hari ini (kemarin, Red) diinformasikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa Wamenkum HAM Eddy Hiariej sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, itu patut diapresiasi,&rsquo;&rsquo; katanya. IPW juga mendesak KPK agar segera mendalami aliran uang panas tersebut. Khususnya pada rekening milik dua asisten pribadi (aspri) Wamenkum HAM. Asal uang harus dilacak. Begitu juga aliran dana untuk Eddy. &rsquo;&rsquo;Apakah di sana ada aliran dana dari pengusaha-pengusaha yang terkait dengan sengketa tambang PT CLM?&rsquo;&rsquo; katanya, bernada tanya. Di tempat terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dirinya tidak kaget mengenai penetapan Wamenkum HAM sebagai tersangka. &rsquo;&rsquo;Karena dari teman-teman IPW juga sempat berkonsultasi dengan kami soal masalah ini,&rsquo;&rsquo; paparnya kepada Jawa Pos. Menurut dia, pemberian diduga suap dan gratifikasi itu berasal dari pimpinan CLM. Ada tiga pihak yang disebut menerima setoran. Yakni, Rp 4 miliar untuk upah lawyer, Rp 3 miliar untuk menutup perkara yang sedang dijalani pimpinan CLM itu, dan Rp 1 miliar untuk sumbangan olahraga tenis. Dia mengatakan, seharusnya Wamenkum HAM tidak menerima upah dari orang yang sedang berkonsultasi kepadanya. Sebab, hal itu sudah menjadi tugasnya. Dan, jika mendapat sesuatu dari layanan yang diberikan, sudah seharusnya melapor ke KPK maksimal 30 hari. &rsquo;&rsquo;Dari sana bisa dilihat. Itu termasuk gratifikasi atau bukan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kalau gratifikasi, maka seharusnya upah itu dikembalikan ke negara. Namun, jika tidak, bisa menjadi milik yang bersangkutan. Sebagai orang yang paham dengan hukum, prosedur ini sudah seharusnya diketahui oleh Wamenkum HAM. (elo/c17/oni)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Wamenkum HAM Jadi Tersangka Korupsi, Penyidik Usut Aliran Dana dari Pemberi dan Penerima Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/ruang-rupatama-polda-kaltara-4100721783.jpeg" alt="ILUSTRASI: RUANG RUPATAMA POLDA KALTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: RUANG RUPATAMA POLDA KALTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabidhumas Polda Kalimantan Utara (Kaltara) Kombespol Budi Rachmat mengatakan, sejauh ini belum ditemukan unsur tindak pidana dalam kematian Briptu Setyo Herlambang (SH), pengawal pribadi Kapolda Kaltara Irjen Daniel Ditya Jaya. Tapi, proses penyelidikan masih terus berjalan. &rdquo;Jadi, proses penyelidikan akan terus berkembang,&rdquo; kata Budi kepada Radar Tarakan di sela gelar perkara di Mapolda Kaltara di Tanjung Selor kemarin (25/9). Saat ini, kata dia, sebanyak 14 orang telah diperiksa sebagai saksi. Penyidik juga melakukan penilaian terhadap rekaman closed circuit television (CCTV). &rdquo;Ada dua rekaman CCTV. Pertama, rekaman CCTV yang memperlihatkan aktivitas SH dari pagi sampai akhirnya meninggal dunia,&rdquo; ungkapnya. Kemudian, dalam rekaman CCTV kedua, terlihat proyektil peluru keluar dari jendela pada pukul 12.39 Wita. Pihaknya juga memastikan di dalam kamar tidak ada orang lain selain SH. &rdquo;Untuk proyektil peluru sampai (kemarin, Red) belum ditemukan. Sementara, untuk rekaman CCTV ini akan kita serahkan ke ahli forensik,&rdquo; ujarnya. Penilaian dari ahli forensik, jelas Budi, akan menjadi dasar untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. &rdquo;Sekarang ini kan masih ada barang bukti (BB) yang belum diperiksa,&rdquo; bebernya. Selanjutnya, mereka yang akan menyampaikan lebih lanjut terkait hasil penilaian rekaman CCTV tersebut. Itu akan menjadi petunjuk untuk memperkuat proses penyelidikan. &rdquo;SH ini pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya berinisial Briptu K,&rdquo; ujarnya. Sebelum insiden berdarah pada Jumat (22/9) siang lalu itu terjadi, K sempat berniat memotret makanan yang dimasak untuk dikirimkan ke SH. Namun, niat itu diurungkan dan memilih untuk memanggil SH yang berada di dalam kamar untuk makan bersama. &rdquo;Nah, waktu membuka kamar itu K kaget, karena SH dalam kondisi berdarah dan telentang di kasur,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, semua proses penyelidikan terhadap tewasnya Briptu Setyo Herlambang harus dilakukan secara transparan. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi yang liar di publik. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, jangan sampai kasus tewasnya Briptu Setyo Herlambang terulang lagi seperti kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat. &rdquo;Dalam perkara tersebut pemeriksaan dari Divpropam Polri perlu segera dilakukan untuk memberikan kejelasan sebab dan latar belakang kematian walpri Kapolda itu,&rdquo; jelasnya. (jai/zar/lim/idr/syn/c17/ttg)

Kabidhumas Polda Kalimantan Utara (Kaltara) Kombespol Budi Rachmat mengatakan, sejauh ini belum ditemukan unsur tindak pidana dalam kematian

Polda Kaltara Sebut Proyektil yang Tewaskan Walpri Kapolda Belum Ditemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/IMG_20230923_100151-2690222069.jpg" alt="Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9)." width="100%">
<figcaption>Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Insiden kembali terjadi pada pengawal pribadi petinggi Polri. Kali ini, pengawal pribadi (walpri) Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya bernama Brigpol Setyo Herlambang tewas di rumah jabatan (rumjab) Jumat (22/9) siang. Herlambang ditemukan bersimbah darah di kamarnya. Di samping tubuhnya tergeletak senjata organik Polri jenis HS-9. Awalnya, beredar kabar bahwa Herlambang bunuh diri. Namun, kabar tersebut dibantah Kabidhumas Polda Kaltara Kombespol Budi Rachmat. Menurut dia, dugaan sementara, korban lalai saat membersihkan senjatanya. Tanpa sengaja, senjata itu meletus dan mengenai korban. &rdquo;Bukan bunuh diri,&rdquo; katanya. Terkait dengan kronologi pasti, hingga kemarin polisi masih mendalami. Sebab, Herlambang diketahui sendirian di dalam salah satu kamar di rumah dinas itu. &rdquo;Kejadian pukul 13.10, sehabis orang-orang Jumatan,&rdquo; ujarnya. Dia juga belum menyebut bagian tubuh korban yang tertembus peluru. Alasannya, polisi masih menunggu hasil otopsi. &rdquo;Otopsinya sesuai permintaan keluarga dilakukan di Semarang. Jadi, baru dilakukan visum luar saja. Rencana juga dikebumikan di Semarang,&rdquo; terangnya. Dia menerangkan, saat ini Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Kaltara telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). &rdquo;Semua masih didalami untuk memastikan penyebab sebenarnya,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos. Brigpol Herlambang saat ini menjabat Banit 3 Subden 1 Den Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Dia diperbantukan menjadi walpri Kapolda Kaltara. &rdquo;Saya mengenal secara pribadi Brigpol Herlambang. Kami berduka atas meninggalnya rekan tersebut,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya menyatakan ikut berdukacita atas meninggalnya almarhum. &rdquo;Saya dan jajaran Polda Kaltara sangat berduka,&rdquo; tuturnya kemarin. Menurut dia, tim gabungan dari Ditreskrimum, Bidpropam, dan Biddokkes Polda Kaltara tengah melakukan penyelidikan mendalam. &rdquo;Untuk mengungkap penyebab kematian almarhum,&rdquo; kata jenderal bintang dua tersebut. Pada bagian lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, seharusnya kasus tewasnya walpri itu ditangani Divisi Propam (Divpropam) Polri. Apalagi meninggalnya di rumah jabatan. &rdquo;Pemeriksaan Propam Polri diperlukan untuk memberikan kejelasan sebab dan latar belakang kematiannya,&rdquo; jelasnya. Penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi spekulasi di publik. Apalagi, sebelumnya ada kematian Brigadir Yosua yang ditembak atasannya. &rdquo;Yang juga penting, sekarang ini terjadi fenomena anggota Polri yang bunuh diri. Ini perlu ditangani,&rdquo; jelasnya. Dia lantas menyebut tewasnya Bripka AS, anggota Polres Samosir, pada Januari 2023. Bripka AS diduga meminum racun sianida. Lalu, Maret 2023, Briptu RF yang menjabat staf pribadi pimpinan Polda Gorontalo ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobil dinasnya. &rdquo;Diduga bunuh diri karena jelaga atau bekas mesiu di jarinya,&rdquo; urainya. Pada bulan yang sama, anggota Samapta Polda Banten Bripka DK ditemukan meninggal di kamar rumahnya. Lalu, ada pula Bripda IDF yang tewas di tangan rekannya, Bripda IMS dan Bripka IG. &rdquo;Dari semua peristiwa itu, perlu dikaji problem psikologis sekaligus keteladanan atasan membina bawahan,&rdquo; tegasnya. (idr/c19/oni)

Insiden kembali terjadi pada pengawal pribadi petinggi Polri. Kali ini, pengawal pribadi (walpri) Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya.

Polda Kaltara Sebut Walpri Yang Tewas di Rumjab Kapolda karena Kelalaian saat Membersihkan Senjata Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/IMG_20230401_185713-411173979.jpg" alt="Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya." width="100%">
<figcaption>Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan putusan hakim terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa yang menghukum penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya.&nbsp; <div dir="auto">Vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menunjukkan bahwa peradilan Indonesia belum mempunyai parameter yang pasti untuk menghukum jenderal polisi yang terlibat masalah hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena putusannya mencerminkan tidak terdapatnya parameter yang sama dan adil dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa," ujar Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Sugeng membandingkan vonis hakim terhadap Teddy Minahasa dengan vonis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Diketahui bahwa Sambo divonis hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila dibandingkan dengan putusan atas Ferdy Sambo, khususnya dalam hal pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari dua kasus jenderal polisi itu, ia menilai bahwa atensi dan tekanan dari publik terhadap kasus yang menjerat polisi masih lebih dominan mempengaruhi putusan hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tekanan publik yg masih telah menjadi instrumen yang sangat menentukan kebijakan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi," ucap Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Irjen Pol Teddy Minahasa divonis hukuman pidana seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," ujar Hakim Ketua Jon Sarman di muka persidangan, Selasa (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut hakim, Teddy telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari lima kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Hakim.</div>

Irjen Pol Teddy Minahasa divonis hukuman pidana seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya.

IPW Bandingkan Vonis Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ketua-umum-ipw-sugeng-teguh-santoso-antara.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/Laily Rahmawaty." width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/Laily Rahmawaty.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengakui, kembali mendapatkan surat panggilan saksi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi bekas Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan, dalam kasus tindak pidana izin usaha pertambangan (IUP).  Sugeng menyebut, sudah merupakan tugasnya memberikan kritik terhadap kinerja Polri. Mengingat, IPW sangat konsen dengan tugas-tugas Polri.  "IPW sebagai organisasi yang memberikan masukan hingga kritik terhadap kinerja Polri agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya ketidakprofesionalan, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik oleh Dirkrimsus Polda Sulsel maka saya jelas tidak akan memenuhi panggilan kedua, meski surat panggilan tersebut ada," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (12/3).  Sugeng mengungkapkan, pemanggilan dirinya terkait kasus PT CLM merupakan tindakan penyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, merupakan hal wajar apabila Polri dikritik.  "Tindakan Dirkrimsus Polda Sulsel yang diduga mengkriminalisasi Helmut serta melakukan pemanggilan terhadap saya karena mengkritisi kinerja penyidikan yang tidak sesuai SOP," ungkap Sugeng.  Terlebih, kata Sugeng, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan agar para penegak hukum membuat suasa tenang, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang stabil.  "Para penegak hukum seperti kepolisian dalam menangani kasus secara baik tanpa menimbulkan kegaduhan," papar Sugeng.  Sebagaimana diketahui, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan sebagai saksi dalam perkara mantan Dirut PT CLM Helmut Hermawan. Sebelumnya Sugeng menemani panggilan dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.  Helmut Hermawan sebelumnya diamankan Polda Sulsel, pada Rabu (22/2) lalu. Polisi khawatir, Helmut melarikan diri dalam perkara dugaan tindak pidana pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Ketua IPW Tegaskan Tak Akan Penuhi Panggilan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ketua-umum-ipw-sugeng-teguh-santoso-antara.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/Laily Rahmawaty." width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/Laily Rahmawaty.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Indonesia Police Watch (IPW) mengirim sinyal kewaspadaan kepada pemerintah, investor, dan para pelaku bisnis tambang terhadap maraknya mafia pertambangan. Salah satunya terkait keberadaan mafia tambang yang menggunakan modus proses hukum, sehingga terlihat legal. Model itu dikenal dengan istilah hostile takeover.  ”Itulah upaya paksa pencaplokan satu perseroan dengan menggunakan proses hukum yang seolah-olah legal. Proses ini biasanya didahului dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara perusahaan tambang yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dengan memunculkan pihak ketiga sebagai pihak yang membuat perjanjian,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam diskusi ”Beking Aparat di Balik Mafia Tambang” yang digelar Sorogan Journalist Forum di Jakarta Selatan.  Sugeng menjelaskan, modus ini antara lain dialami PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang bergerak di industri nikel, berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Awalnya, kata Sugeng, ada pihak lain yang membuat perjanjian dengan pemegang saham, lalu membayar kurang dari 10 persen nilai perjanjian.  ”PT CLM sebagai pemegang IUP kemudian mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkait pembelian saham. PPJB nilainya US$ 28,5 juta, baru dibayar US$ 2 juta. Sisanya sekitar Rp 500 miliar, hampir setengah triliun, yang belum dibayar,” urai Sugeng.  Namun, dengan modal kurang dari 10 persen itu, lanjut Sugeng, mereka hendak men-take over satu company yang memiliki IUP, kemudian tidak membayar sisanya. ”Bagaimana caranya? Dengan menggunakan satu proses legal. Dari perjanjian kemudian masuk ranah hukum, lalu mereka menangkan pertarungan di proses hukum, baik melalui proses di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), di peradilan umum, dan terakhir di kepolisian,” tambahnya.  Sugeng mengatakan, proses seperti itu bisa menjadi perdebatan ketika pihak yang merasa dirugikan melapor ke kepolisian. Menurut dia, hostile take over sebenarnya tidak bisa dilakukan jika mengacu pada aturan yang berlaku.  ”Biasanya kalau di kepolisian, polisi akan menggunakan dasar legal juga yang sebetulnya sedang diperdebatkan. Dasar legal yang digunakan adalah kondisi terakhir di mana PT A mengambil alih PT B. Padahal, pengambilalihan itu sebenarnya ilegal. Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Seperti yang disyaratkan UU Minerba, peralihan saham perseroan pemegang IUP harus berdasarkan persetujuan dari ESDM,” ujarnya.  Dia menambahkan, dengan akta bikinan notaris yang diduga ikut bermain, lalu dibantu dengan proses di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, memunculkan akta baru yang seolah sah. Padahal, secara substansi, AHU seharusnya melihat pemenuhan syarat bahwa peralihan saham tersebut secara formil tidak terpenuhi. Pasal 93 pasti tidak terpenuhi, yaitu persetujuan dari ESDM. Itu tidak ada,” sambungnya.  Sugeng Teguh Santoso meyakini, pelaku hostile takeover ini memiliki jaringan (network) dan beking yang sangat kuat, baik itu jaringan di lembaga hukum maupun jaringan politik. Dari oknum polisi yang terafiliasi sampai politisi.  Sementara itu, Dirut PT CLM Helmut Hermawan menjelaskan, selain ke Divisi Propam Mabes Polri, pihaknya sudah melaporkan kejadian yang ia alami ke Kementerian Polhukam.  Ia berharap, pemerintah segera turun tangan untuk menangkap mafia tambang. Menurut Helmut, industri pertambangan Indonesia terbukti mampu memberikan efek positif bagi kemajuan ekonomi daerah maupun negara, namun terganggu oleh praktik mafia.  ”Mafia tambang dan beking aparat bukan cuma perkara CLM. Ini sudah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam upaya menjaga iklim investasi, baik untuk investor dalam maupun luar negeri,” urainya. (*)  &nbsp;

IPW: Mafia Tambang Caplok Perusahaan Pakai Modus Seolah Legal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memastikan informasi dugaan aliran uang dari mantan Kepala Divisi Pofesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo ke Anggota DPR RI tidak benar. Hal ini setelah pihaknya melakukan pendalaman terkait munculnya isu tersebut.  "Saya klarifikasi, tidak ada aliran dana kepada DPR, ya. Ini saya tegaskan tidak ada aliran dana kepada DPR," kata Sugeng saat dimintai keterangannya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).  Sugeng sempat menyampaikan bahwa Anggota DPR RI menerima aliran uang dari Ferdy Sambo. Namun setelah didalami, kata Sugeng, pihaknya menegaskan informasi tersebut tidak benar. "Kami melakukan pendalaman tidak ada. Tidak seperti fakta-fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya," tegas Sugeng.  Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Habiburrokhman mengatakan, pemanggilan terhadap Sugeng terkait pemberitaan yang mengaitkan dugaan aliran uang Ferdy Sambo ke DPR RI. MKD DPR, kata Habiburrokhman, akan mendalami pernyataan Sugeng tersebut.  Sebab, Sugeng sempat menyatakan memiliki informasi aliran uang dari Ferdy Sambo ke sejumlah lembaga, terkait kasus kematian Brigadir J salah satunya DPR. Namun, Sugeng menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.  "Kami baca di media online, Pak Sugeng mengatakan ada informasi soal aliran dana ke DPR. Kami mau mendalami informasi yang dia maksud itu dari mana. Karena jika hal tersebut benar, maka itu merupkan pelanggaran hukum dan etika DPR," ujar Habiburrokhman. (*)

IPW Dipanggil DPR Soal Pernyataan Anggota Dewan Terima Uang dari Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6269_23630_Neta-S-Pane.jpg" alt="Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane." width="100%">
<figcaption>Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Indonesia Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengungkap jika sudah ada 2 nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Dua nama tersebut saat ini diyakini sudah masuk ke Istana Negara untuk dibahas.  ”Saat ini kalangan istana sedang mempertimbangkan dua nama bakal calon Kapolri sebagai calon kuat pengganti Idham Azis,” kata Neta dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/12).  Neta memperkirakan pertengahan Januari 2021, satu dari dua nama itu sudah dikirim ke Komisi III DPR untuk uji kepatutan. Atas dasar itu, IPW mengingatkan kepada pihak Istana agar calon Kapolri baru sudah diproses minimal 20 hari sebelum Idham Azis pensiun.  Selain itu, IPW berharap proses pencalonan Kapolri tetap melalui prosedur yang baku. Yakni melalui Kompolnas dan Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri. Kedua pihak tersebut harus sama-sama mengusulkan nama calon kapolri baru sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Untuk itu, saat ini sudah saatnya Wanjakti Polri memproses nama calon Kapolri pengganti Idham Azis, sehingga pada minggu pertama Januari 2021, nama-nama bakal calon Kapolri sudah bisa diusulkan kepada Presiden Jokowi,” tutur Neta.  IPW menilai ada 3 kriteria penting yang harus dimiliki calon Kapolri baru. Pertama loyalitas dan kedekatan sang calon dengan presiden. Kedua, sejauh mana sang calon bisa mengkonsolidasikan internal kepolisian. Ketiga, figur tersebut tidak memiliki kerentanan masalah, terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat pada masa sekarang maupun ke depan.  Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Dia sudah menjadi pucuk pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara sejak 1 November 2019 menggantikan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang diangkat Jokowi sebagai menteri dalam negeri (Mendagri).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0qzepVa_sZE

IPW Ungkap Istana Kantongi Dua Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indonesia police watch

Berita Terkini