<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/1715815573294-2366842846.jpg" alt="Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie (tengah) menjelaskan soal polemik UKT di Jakarta (16/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie (tengah) menjelaskan soal polemik UKT di Jakarta (16/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Belum juga ada solusi soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang meroket, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah kembali menuai sorotan. Kritik disampaikan sejumlah pihak lantaran pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie soal pendidikan tinggi (PT) yang disebut pendidikan tersier. Dalam temu media baru-baru ini, Tjitjik menyebut PT adalah tertiary education, bukan wajib belajar. Karena itu, tidak semua lulusan SMA dan SMK wajib masuk PT. Pemerintah, kata dia, fokus untuk memprioritaskan pendanaan pada pendidikan wajib 12 tahun. Perguruan tinggi tidak masuk prioritas karena masih tergolong pendidikan tersier. Kendati begitu, dia mengklaim bahwa pihaknya tetap memberikan pendanaan pada PT melalui bantuan operasional PTN (BOPTN). Tapi, lanjut dia, besarannya tidak menutup biaya kuliah tunggal (BKT). Hingga akhirnya, sisanya dibebankan pada uang kuliah tunggal (UKT). Itu pun disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. &rdquo;Ini sebenarnya secara prinsip bukan kenaikan UKT, tapi penambahan kelompok UKT,&rdquo; katanya. Atas pernyataan tersebut, pemerhati pendidikan dari Vox Point Indonesia Indra Charismiadji sangat menyayangkannya. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek seolah lepas tangan dari ketidakmampuannya mengelola sistem pendidikan. &rdquo;Jadi, walaupun pendidikan tinggi bukan bagian dari wajib belajar, tidak tepat jika pemerintah punya pemikiran untuk berdagang layanan pendidikan dengan rakyatnya sendiri,&rdquo; ujarnya kemarin. Apalagi, anggaran pendidikan yang dikucurkan mencapai Rp 665 triliun setiap tahun. &rdquo;Sekarang kuliah mahal dan bahkan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah. Sedih juga punya pejabat yang tidak sadar bahwa kebijakannya itu melanggar HAM,&rdquo; ungkapnya. Mengingat, di artikel 26 Deklarasi HAM dikatakan bahwa akses pendidikan tinggi harus terbuka berdasar meritokrasi. Artinya, berdasar prestasi dan kinerja, bukan karena uang. Di sisi lain, lanjut dia, fakta bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia hanya Rp 75 juta per tahun tentu akan menyulitkan jika harus membayar iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal di atas Rp 75 juta. Belum lagi ditambah UKT yang di atas Rp 20 juta per semester. &rdquo;Pemerintah boleh berdalih bahwa ada KIP kuliah untuk masyarakat miskin. Yang jadi masalah adalah masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak mungkin bisa membayar biaya kuliah anak-anaknya,&rdquo; katanya. Sebab, anak dari orang tua dengan kondisi ekonomi menengah itu tidak bisa menjangkau beasiswa yang disediakan Kemendikbudristek. Sementara itu, mereka pun tidak cukup mampu jika harus membayar kenaikan UKT yang mahal. Belum lagi ditambah biaya pendukung kuliah lainnya. Misalnya, uang makan dan kos. Indra pun kembali menyebut bahwa pola pikir pembuat kebijakan dalam mengelola pendidikan adalah dengan mekanisme pasar alias neoliberalisme. PTN didorong berstatus PTNBH dan diharapkan bisa &rdquo;berbisnis&rdquo; serta mencari profit setinggi-tingginya. Dengan begitu, subsidi pemerintah berkurang. &rdquo;Ini yang saya sebut neoliberalisme pendidikan,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;(mia/ann/c19/ttg)

PTN didorong berstatus PTNBH dan diharapkan bisa ”berbisnis” serta mencari profit setinggi-tingginya.

Neoliberalisme Pendidikan, PTN Jadi PTNBH dan Didorong "Berbisnis" Menghasilkan Profit Sebesar-Besarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/eh-apa-nih-529966480.jpeg" alt="Indra Charismiadji. (IG Indra Charismiadji)" width="100%">
<figcaption>Indra Charismiadji. (IG Indra Charismiadji)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur membenarkan telah melakukan penahanan terhadap Juru Bicara Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Indra Charismiadji. Plh. Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur Mahfuddin Cakra Saputra mengatakan bahwa penahanan dilakukan pada Rabu (27/12) kemarin sekitar pukul 12.30 WIB <div dir="auto">Penahanan Indra Charismiadji dilakukan, usai Kejari Jakarta Timur menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas kasus Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Ditjen Pajak Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yaitu sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu tahun pajak 2017 Januari s.d. 2019," kata Mahfuddin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (28/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013662796/ganjar-pranowo-optimistis-raih-80-persen-suara-di-jateng">Ganjar Pranowo Optimistis Raih 80 Persen Suara di Jateng</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, Kejari Jakarta Timur tak hanya melakukan penahanan terhadap Indra, tetapi juga kepada seorang perempuan bernama Ike Andriani. Indra dan Ike sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekira bulan Janauri 2019 s/d Desember 2019 diduga melakukan Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian uang dengan cara sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan Masa PPN atau sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara," jelas Mahfuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat perbuatan politikus NasDem itu, ia menyebut bahwa kerugian yang dialami negara mencapai Rp 1,1 Miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfuddin menyebut bahwa Indra ditahan dan menjadi tersangka dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tetang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.</div>

Kejari Jakarta Timur membenarkan telah melakukan penahanan terhadap Juru Bicara Tim Nasional pemenangan AMIN, Indra Charismiadji.

Kejari Jaktim Beberkan Alasan Tahan Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Indra-Jubir-Timnas-1884697408.jpeg" alt="Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditangkap pihak Kejaksaan Jakarta Timur hari ini, Rabu (27/12)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditangkap pihak Kejaksaan Jakarta Timur hari ini, Rabu (27/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Juru Bicara Tim Nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditahan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Rabu (27/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar itu dibenarkan anggota Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Aziz Yanuar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasinya begitu (ditahan kejaksaan) (terkait) pajak," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013662772/dewas-ungkap-kpk-tengah-usut-dugaan-keluarga-syahrul-yasin-limpo-mainkan-proyek-di-kementan">Dewas Ungkap KPK Tengah Usut Dugaan Keluarga Syahrul Yasin Limpo Mainkan Proyek di Kementan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa Indra ditangkap karena diduga menerima uang hasil penggelapan dari salah satu perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perusahaan yang diduga gelapkan pajak ada pembayaran ke beliau (Indra)," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, siapa sosok Indra Charismiadji yang ditunjuk menjadi Jubir Timnas AMIN itu?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi dari website resmi&nbsp;<a href="https://indracharismiadji.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://indracharismiadji.com&amp;source=gmail&amp;ust=1703807802827000&amp;usg=AOvVaw2X8aUwb5IW3JT2er2VS98b">indracharismiadji.com</a>, pria yang merupakan caleg dari Partai Nasdem itu lahir dari keluarga pendidik, hal itu yang membuat dirinya mencintai dunia pedidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa kini akhirnya ia pun terjun total di dunia pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga selama ini dikenal sebagai sosok yang dipercaya untuk mengomentari isu-isu terkait dunia pendidikan di Indonesia sebagai seorang pengamat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria kelahiran Bandung, 9 Maret 1976 ini juga diketahui merupakan Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara pendidikan, ia menyelesaikan studi dari the University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata satu. Lalu, ia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University, Ottawa Lake, negara bagian Michigan, Amerika Serikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan berbekal pengalaman bekerja di beberapa perusahaan tingkat dunia di Amerika Serikat seperti Merril Lynch, Omnicare, dan Dana Corporation, pada tahun 2002, Indra memutuskan untuk kembali ke tanah air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, ia memilih berperan aktif dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Kiprahnya di Indonesia dimulai dengan memperkenalkan CALL (Computer-Assisted Language Learning) atau pemelajaran bahasa dengan bantuan komputer untuk pertama kalinya di berbagai lembaga pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah sukses mengimplementasikan CALL di ribuan institusi pendidikan, kepakaran Indra Charismiadji dalam bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran abad 21 semakin sering dicari untuk dimintai pandangan dan pendapatnya baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan pendidikan, sekolah, dan korporasi yang bergerak dibidang pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Indra Charismiadji lebih dikenal seorang pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di Pembelajaran Abad 21 atau Edukasi 4.0 muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajah, suara dan pemikiran Indra kerap kali muncul di layar televisi nasional, televisi lokal, radio, media cetak, serta media elektronik membahas tentang isu dan kebijakan pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sepak terjang beliau dalam membangun pendidikan Indonesia membuahkan penghargaan &ldquo;Anugerah Pendidikan Indonesia&rdquo; dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada tahun 2018.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tahun 2019 yang lalu, Caleg DPR RI darj NasDem ini pun beralih dari korporasi yang berorientasi pada laba menjadi pimpinan sebuah organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan, Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) sebagai Direktur Eksekutif.&nbsp;</div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Juru Bicara Tim Nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditahan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Profil Indra Charismiadji: Jubir Timnas AMIN dan Caleg NasDem yang Ditahan Kejari Jakarta Timur Soal Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Indra-Jubir-Timnas-1884697408.jpeg" alt="Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditangkap pihak Kejaksaan Jakarta Timur hari ini, Rabu (27/12)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditangkap pihak Kejaksaan Jakarta Timur hari ini, Rabu (27/12).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditahan pihak Kejaksaan Jakarta Timur hari ini, Rabu (27/12). Kabar itu dibenarkan anggota Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Aziz Yanuar.&nbsp; "Informasinya begitu (ditangkap kejaksaan) (terkait) pajak," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (27/12). Ia mengatakan, kabarnya Indra ditahan karena diduga menerima uang hasil penggelapan dari salah satu perusahaan.&nbsp; "Perusahaan yang diduga gelapkan pajak ada pembayaran ke beliau (Indra)," jelasnya. Indra Charismiadji yang merupakan calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu, kata Aziz, saat ini tengah menjadi tahanan kejaksaan.&nbsp; "(Posisinya) tahanan kejaksaan," tandasnya.&nbsp; Lantas, siapa sosok Indra Charismiadji yang ditunjuk menjadi Jubir Timnas AMIN itu? Berdasarkan informasi dari website resmi Indra Charismiadji, pria yang merupakan caleg dari Partai Nasdem itu lahir dari keluarga pendidik, hal itu yang membuat dirinya mencintai dunia pedidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa kini akhirnya ia pun terjun total di dunia pendidikan. Ia juga selama ini dikenal sebagai sosok yang dipercaya untuk mengomentari isu-isu terkait dunia pendidikan di Indonesia sebagai seorang pengamat.&nbsp; Pria kelahiran Bandung, 9 Maret 1976 ini juga diketahui merupakan Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS). Secara pendidikan, ia menyelesaikan studi dari the University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata satu. Lalu, ia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University, Ottawa Lake, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Berbekal pengalaman bekerja di beberapa perusahaan tingkat dunia di Amerika Serikat seperti Merril Lynch, Omnicare, dan Dana Corporation, pada tahun 2002, Indra memutuskan untuk kembali ke tanah air.&nbsp; Kemudian, ia memilih berperan aktif dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Kiprahnya di Indonesia dimulai dengan memperkenalkan CALL (Computer-Assisted Language Learning) atau pemelajaran bahasa dengan bantuan komputer untuk pertama kalinya di berbagai lembaga pendidikan.&nbsp; Setelah sukses mengimplementasikan CALL di ribuan institusi pendidikan, kepakaran Indra Charismiadji dalam bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran abad 21 semakin sering dicari untuk dimintai pandangan dan pendapatnya baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan pendidikan, sekolah, dan korporasi yang bergerak dibidang pendidikan. Saat ini, Indra Charismiadji lebih dikenal seorang pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di Pembelajaran Abad 21 atau Edukasi 4.0 muda. Wajah, suara dan pemikiran Indra kerap kali muncul di layar televisi nasional, televisi lokal, radio, media cetak, serta media elektronik membahas tentang isu dan kebijakan pendidikan. Sepak terjang beliau dalam membangun pendidikan Indonesia membuahkan penghargaan &ldquo;Anugerah Pendidikan Indonesia&rdquo; dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada tahun 2018. Tahun 2019 yang lalu, Caleg DPR RI dari NasDem ini pun beralih dari korporasi yang berorientasi pada laba menjadi pimpinan sebuah organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan, Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) sebagai Direktur Eksekutif.&nbsp;

Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Indra Charismiadji ditangkap pihak Kejaksaan Jaktim.

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditahan Aparat Kejaksaan Jakarta Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NADIEM14.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem A Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem A Makarim</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seperti tahun-tahun sebelumnya, menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali memamerkan capaian kinerjanya. Kali ini yang ditonjolkan adalah program Merdeka Belajar yang sudah dikeluarkan sebanyak 24 episode. Dalam pidatonya, Nadiem mengatakan, 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa pendidikan tanah air semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara. &rdquo;Yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik,&rdquo; ujarnya. Melalui upaya tersebut, peserta didik diharapkan mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik itu sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu episode Merdeka Belajar adalah soal evaluasi pendidikan. Menurut Nadiem, anak-anak saat ini bisa belajar dengan lebih tenang. Sebab, kegiatan pembelajaran dinilai secara lebih menyeluruh oleh gurunya sendiri. Kemudian, para guru saat ini menjadi berlomba-lomba berbagi dan berkarya melalui platform Merdeka Mengajar. Peraturan-peraturan yang dulu mengikat para guru secara administrasi perlahan terus dikurangi. &rdquo;Sekarang (guru) lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka,&rdquo; tutur pendiri Go-Jek itu. Program Merdeka Belajar juga menyentuh urusan administrasi pendanaan. Di antaranya terkait dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP). Menurut Nadiem, pemanfaatan dana BOS dan BOP saat ini lebih fleksibel. Pemerintah sudah memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam penggunaan dua anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nadiem berharap transformasi pendidikan yang masif itu sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak. &rdquo;Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi,&rdquo; pesannya. Momen Hardiknas tahun ini harus jadi penyemangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar. Juga upaya mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, Merdeka Belajar yang sudah beberapa episode tersebut sebenarnya bukan obat yang tepat untuk penyakit pendidikan tanah air. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization of Economic Co-operation and Development/OECD) yang rutin mengeluarkan pemeringkatan pendidikan anggotanya sejatinya sudah memberikan rekomendasi perbaikan pendidikan Indonesia. Untuk diketahui, secara berkala OECD mengeluarkan pemeringkatan pendidikan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, yang berjudul PISA (Programme for International Student Assessment). &rdquo;Kita lihat saja, peringkat PISA terbaru yang dikeluarkan November-Desember nanti, apakah skor Indonesia membaik,&rdquo; katanya kemarin (1/5). Indra memprediksi skor PISA Indonesia tahun ini bakal melorot dibandingkan tahun lalu. Dia memperkirakan, alibi pemerintah nanti pasti akan menyalahkan Covid-19. Padahal, ketika skor PISA Indonesia nanti turun, disebabkan pemerintah tidak maksimal menjalankan rekomendasi OECD. Salah satu saran dari OECD, jelas Indra, adalah pembenahan guru. Pemerintah harus bisa menciptakan iklim anak-anak yang pintar memiliki minat menjadi guru. Bukan seperti sekarang, guru menjadi pilihan profesi terakhir. Setelah tidak diterima melamar kerja di mana-mana, banting setir menjadi guru. &rdquo;Bagaimana anak-anak yang pintar tertarik jadi guru, rekrutmen PPPK saja tidak jelas,&rdquo; cetus dia. (wan/c9/fal)

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali memamerkan capaian kinerjanya. Kali ini yang ditonjolkan adalah program Merdeka Belajar.

Hardiknas, Mendikbudristek: Sekarang Guru Bebas Berinovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sekolah-jember-rusak.jpg" alt="DARURAT: Sebanyak 19 siswa kelas II SDN Sumberrejo 05, Kecamatan Ambulu, mengikuti ujian semester di tempat parkir karena ruang kelas mereka rusak. (Jumai/Jawa Pos Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>DARURAT: Sebanyak 19 siswa kelas II SDN Sumberrejo 05, Kecamatan Ambulu, mengikuti ujian semester di tempat parkir karena ruang kelas mereka rusak. (Jumai/Jawa Pos Radar Jember)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kajiannya menemukan bahwa negara diduga rugi sebesar Rp 1,6 triliun dari sektor pendidikan. Dikatakan juga bahwa sektor tersebut merupakan salah satu penghuni lima besar pelaku tindak pidana korupsi.  Mengenai itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menuturkan bahwa itu memang nyata adanya terjadi saat ini. Sebab menurutnya, di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudistek) banyak konflik kepentingan.  "Kalau kita lihat dalam-dalamnya Kemendikbud saat ini, konflik kepentingannya sangat besar. Dan itu potensi dari korupsi," tutur Indra kepada JawaPos.com, Senin (22/11).  "Coba saja kita perhatikan siapa pejabat-pejabat eselon 1 yang ada disana, nanti akan terlihat kok siapa yang bermain," sambungnya.  Kata dia, salah satu bukti konkrit adanya korupsi dalam sektor pendidikan adalah tidak meningkatnya kualitas pendidikan di Tanah Air. Padahal, anggaran Kemendikbudristek sendiri adalah salah satu yang terbesar, yakni Rp 81,5 triliun pada 2021, kemudian banyak program yang sudah diluncurkan.  "Kita pakai indikator yang sederhana aja deh. Kualitas pendidikan Indonesia semakin hari semakin turun tetapi anggarannya semakin naik, apa artinya? Sekarang (korupsi) lebih parah sepertinya (jaman Mendikbudristek Nadiem Makarim)," tuturnya.  Sebagai informasi, Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyatakan, sektor pendidikan tak luput dari persoalan belanja tak sesuai kebutuhan prioritas, hingga korupsi. Dengan masalah ini, upaya peningkatan pelayanan pendidikan terancam berjalan lamban dan peningkatan anggaran tak banyak berdampak.  “Mengenai tren penindakan kasus korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan,” kata Dewi dalam keterangannya, Minggu (21/11).

Pengamat Nilai Konflik Kepentingan Sektor Pendidikan Sangat Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Tahap-2-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kontroversi. Pasalnya, dalam draf tersebut dikatakan bahwa sektor pendidikan akan dikenakan pajak.  Atas hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menjelaskan, dampak yang akan dialami oleh dunia pendidikan dalam negeri. Salah satunya adalah turunnya angka partisipasi kasar (APK) siswa di satuan pendidikan.  "Dampak paling jelas adalah akan adanya penurunan angka partisipasi, usia SMP di Indonesia itu 20 persen belum sekolah," jelas dia kepada JawaPos.com, Jumat (11/6).  Artinya, menurut Indra, jika revisi UU tersebut disahkan, maka kemungkinan besar angka tersebut akan semakin bertambah. Apalagi, jumlah partisipasi untuk masuk ke sekolah negeri di Indonesia sangat tinggi, sementara jumlah sekolah tersebut masih belum memadai untuk menampung jumlah peserta didik yang lulus tiap tahunnya.  "Jadi mereka yg tidak diterima di sekolah negeri, yang masih memilih harus bisa sekolah adalah mereka yang bisa membayar, sekarang kalau biaya tersebut ditambah, itu ditambah 12 persen. Kalau tadi sebulannya Rp 100 ribu itu sekarang jadi Rp 112 ribu. Dampaknya, ya pilih tidak sekolah dong," imbuhnya.  Ia pun mengaku bingung akan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini terjadi disinyalir karena tidak adanya blue print arah pendidikan di dalam negeri.  "Jadi kita bingung, sebetulnya kemana sih arah kebijakan pendidikan Indonesia. Makanya selalu saya mengatakan bahwa kita itu butuh blue print, kita butuh cetak biru, makanya tidak ada ditengah jalan seperti ini, karena akses pendidikan saja belum terbuka, tapi ini sudah mau ditutup," pungkasnya.

Revisi UU KUP, Ini Dampaknya Apabila Sektor Pendidikan Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/INDRA-CHARISMIADJI.jpg" alt="INDRA CHARISMIADJI" width="100%">
<figcaption>INDRA CHARISMIADJI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunda gelaran Asesmen Nasional (AN), yang semula akan dilaksanakan Maret 2021 diundur menjadi September mendatang. Hal ini dikatakan untuk mempersiapkan pelaksanaan AN lebih matang.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa tidak perlu heboh atas penundaan ini. Sebab, AN hanya alat ukur kualitas pendidikan di suatu wilayah dan tidak akan berpengaruh pada nilai individu.  "Kenapa ya kok sepertinya heboh sekali tentang AN ini? Padahal sudah dikatakan AN ini hanya sebagai pemetaan, tidak menentukan kelulusan, tidak menentukan nilai, tidak ada nilai siswa, tidak menentukan untuk diterima ke jenjang berikutnya. Kenapa harus dibuat heboh," jelas dia kepada JawaPos.com, Minggu (24/1).  Kehebohan ini pun, kata dia di karenakan oleh kurangnya pemahaman warga pendidikan soal AN. Indra menilai Kemendikbud kurang memberikan penjelasan secara jelas dan ringkas kepada para masyarakat, termasuk instansi di daerah.  "Jadi memang ini satu hal yang membingungkan dan seakan-akan juga Kemendikbud tidak ada upaya untuk menjelaskan secara gamblang, karena memang komunikasi publik yang buruk sekali, untuk membuat bagaimana masyarakat paham apa AN itu," terang dia.  Makanya, menurut Indra, AN tidak perlu dirisaukan oleh orang tua murid. Apalagi, ada orang tua yang sampai harus memasukan anak untuk mengikuti bimbingan belajar (bimbel) dan membeli buku sukses AN yang telah tersebar.  "Tim penyusun AN sendiri mengatakan AN ini bukan pengganti UN, mereka adalah pengganti PMP (penjaminan mutu pendidikan) programnya Ditjen PAUD Dikdasmen. Jadi sangat berbeda arahnya dengan UN dan kita tahu kan sudah ramai, ada bimbel AN, try out AN. Jelaskan kalau itu (AN) gak bisa di-bimbelkan, nggak usah di try out-kan dan ini terjadi karena komunikasi publik yang buruk," pungkas Indra.

AN Ditunda ke September, Pengamat: Kok Heboh Sekali?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji, menyampaikan bahwa pelaksanaan good corporate governance (GCG) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak berjalan. Bahkan dia menyebut Kemendikbud adalah kementerian paradoks.  Contohnya adalah Asesmen Nasional (AN), hanya memiliki power point untuk penjelasannya, namun tidak ada payung hukumnya. Dia pun mempertanyakan, jadi apa yang hendak di sosialisasikan jika pemahaman soal AN tiap pihak berbeda-beda.  "Permendikbud-nya nggak ada, peraturan pemerintahnya nggak ada tapi suruh sosialisasi, ini kan bingung. Kalau daerah ini dasarnya apa mau sosialisasi, pakai apa, kan akhirnya bikin sendiri-sendiri (pemahaman sendiri)," jelasnya dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (28/12).  Hal ini pun membuat beberapa pihak menginisiasi try out AKM, padahal AN ini seperti yang dikatakan Mendikbud Nadiem Makarim tidak perlu persiapan khusus. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami isi dari AN.  "Tapi karena takut saja, nanti dites nanti daerah kita nilainya jelek makanya harus persiapan, tapi semua nggak pakai dasar karena nggak ada ada dokumennya, nggak ada naskah akademiknya, nggak ada kajian akademisnya," imbuhnya.  Oleh karenanya, dia menilai bahwa Kemendikbud sama sekali tidak menjalankan GCG, baik dari segi keterbukaan dan juga sosialisasi. Dia menganggap Kemendikbud masih harus dibenahi lagi kinerjanya, khususnya komunikasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/22/12/2020/kemendikbud-asesmen-nasional-diciptakan-sebagai-penunjuk-pembelaran/">Kemendikbud: Asesmen Nasional Diciptakan sebagai Penunjuk Pembelaran</a>  "Buat saya ini bukan good governance, ini bukan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi banyak sekali sebetulnya PR-nya dan inilah paradoksnya. Mereka ingin membuat pelajar Pancasila yang kreatif tapi mereka sendiri nggak kreatif mau bikin yang gotong royong mereka nggak mau bergotong-royong," tegas dia.  Terpisah, terkait hal ini, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vp6UKis92EI

Kemendikbud Dinilai Tidak Jalankan Good Corporate Governance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/INDRA-CHARISMIADJI.jpg" alt="INDRA CHARISMIADJI" width="100%">
<figcaption>INDRA CHARISMIADJI</figcaption>
</figure>EMPAT pekan telah berlalu sejak Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran yang intinya menyebutkan seluruh kegiatan belajar mengajar menggunakan metode daring (dalam jaringan) alias online.  Baik di sekolah maupun di kampus sebagai bagian dari pencegahan penularan Covid-19.  Sejak adanya surat edaran itu, ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pertama adalah menghapus pelaksanaan ujian nasional maupun ujian sekolah yang berbentuk pengumpulan siswa.  Kebijakan kedua merupakan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Yaitu, lima langkah strategis untuk meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment), sebuah studi internasional yang diselenggarakan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) beserta konsorsium internasional yang membidangi masalah sampling, instrumen, data, pelaporan, dan sekretariat, tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun.  Ketiga, yang paling baru, adalah peluncuran program Belajar dari Rumah. Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI menyiarkan program pembelajaran untuk semua jenjang, mulai PAUD, SD, SMP, sampai SMA dan SMK. Juga, akan menyajikan program Bimbingan Orang Tua dan Guru serta tayangan kebudayaan pada akhir pekan.  Kebijakan-kebijakan tersebut di atas merupakan langkah yang positif, tetapi cenderung reaktif. Untuk menyukseskan program pembangunan SDM (sumber daya manusia) unggul, Indonesia butuh kebijakan pendidikan yang proaktif.  Langkah-langkah nyata dan fundamental yang mampu secara strategis membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-5 dunia pada 2045. Dengan kata lain, Indonesia butuh program-program pendidikan yang memberikan dampak perbaikan jangka panjang.  Sebab, program-program pendidikan yang telah dijalankan pemerintah selama 20 tahun terakhir ternyata belum mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal, telah menghabiskan uang rakyat ribuan triliun rupiah.  Argumentasi tersebut diteguhkan dengan kondisi kemampuan membaca anak Indonesia dengan skor 371 pada tes PISA tahun 2000. Dan, setelah tujuh kali mengikuti tes yang sama dalam kurun waktu 18 (delapan belas) tahun, pada 2018 anak Indonesia masih mendapatkan skor yang sama di 371.  Banyak sekali program pendidikan yang berjalan selama bertahun-tahun dan memakan biaya ribuan triliun, tetapi belum pernah dievaluasi keefektifan dan efisiensinya. Misalnya, BOS (bantuan operasional sekolah), tunjangan profesi pendidik, pendidikan dan pelatihan guru, dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik, dan Program Indonesia Pintar (PIP).  Seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua: mengapa mutu pendidikan kita begitu rendah, akses belum terbuka lebar, dan bahkan di tahun 2020 ini sekolah serta para guru tidak siap menjalankan pembelajaran daring.  Termasuk pula keterbatasan sarana dan prasarana digital. Padahal, uang rakyat sudah banyak digunakan untuk bidang pendidikan. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pendidikan sejak pendidikan diotonomikan juga belum kondusif.  Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa salah satu penyebab mengapa perkembangan pendidikan Indonesia stagnan adalah pemerintah tidak pernah membuat cetak biru atau blueprint pendidikan.  Semua program yang ada sekadar rutinitas atau kebijakan yang tidak berkesinambungan sehingga dikenal istilah ganti menteri ganti kebijakan. Adanya cetak biru pendidikan Indonesia akan membantu berbagai pihak pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun langkah atau program yang terukur dalam mencapai SDM unggul yang dicita-citakan. Sekaligus memudahkan evaluasi terhadap program-program tersebut sehingga tidak hanya terserapnya anggaran.  Kabar baiknya, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah masuk Program Legislasi Nasional 2020 ini. Cetak biru pendidikan Indonesia harus menjadi bagian integral dari revisi UU Sisdiknas.  Dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti saat ini, saya rasa adalah waktu yang tepat untuk memanggil putra-putra terbaik bangsa, para tokoh dan pakar pendidikan, untuk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia.  Kesempatan itu dapat digunakan untuk mengevaluasi secara objektif program-program yang telah berjalan dan mulai menyusun langkah-langkah perbaikan. Agar SDM Unggul dan Indonesia Emas tidak berhenti sebagai retorika saja. (*)  *) Direktur Eksekutif Center for Education Regulations &amp; Development Analysis; Direktur Pendidikan VOX Populi Institute Indonesia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#INDRA CHARISMIADJI

Berita Terkini