<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/zdYyyT8JJZU3t4uQnwQwMN3QiaEuQiIXorRnJlKr-4209508637.jpg" alt="Pameran Paper Chain Southeast Asia Expo + Wepack Southeast Asia 2025 digelar di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pameran Paper Chain Southeast Asia Expo + Wepack Southeast Asia 2025 digelar di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Industri kertas dan kemasan Indonesia akan memasuki babak penting. Sebab, dua penyelenggara pameran terkemuka di kedua industri tersebut yakni China National Chemical Information Center dan RX akan bekerja sama mengadakan Paper Chain Southeast Asia Expo + Wepack Southeast Asia 2025 di Jakarta. Pameran ini akan berlangsung pada 29-31 Juli 2025 di Indonesia JIEXPO Exhibition Center dan akan diikuti lebih dari 300 perusahaan. Hal ini membuka peluang bagi industri untuk menghadirkan sistem pasokan barang dan bahan baku bermutu tinggi bagi seluruh rantai industri kertas dan kemasan.&nbsp; RX, penyelenggara WEPACK Southeast Asia, ingin membahas tren perkembangan pasar tersebut, serta menggelar Indonesian Corrugated Folding Carton Manufacturing Summit sejak 2011. Hal ini terwujud pada pameran ini. &ldquo;RX telah menguasai berbagai sumber daya, mulai dari jaringan pembeli industri, media, dan asosiasi industri. RX juga menjalin kerja sama jangka panjang dengan lembaga-lembaga ternama di Indonesia,&rdquo; kata RX dalam keterangannya, Selasa (10/6). Pameran juga akan mengeksplorasi sumber daya industri dari berbagai negara tetangga. Seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, serta mengundang pengunjung dari kalangan bisnis di sektor-sektor terkait yang ingin berkonsultasi.&nbsp; Alhasil, pihak eksibitor dapat menyasar klien yang lebih luas. Kedua penyelenggara pameran juga mendorong kerja sama dan prinsip yang saling menguntungkan antara industri-industri kertas dan kemasan ramah lingkungan di Tiongkok dan Asia Tenggara. Saat ini, produsen kemasan juga telah menghadapi lonjakan permintaan alat masak dengan teknik cepat (short-order), alat pengolahan kertas karton bergelombang, alat pengolahan karton lipat, alat pengolahan kontainer makanan, dan lain sebagainya.&nbsp; Tak hanya itu, menurut data riset dari sebuah konsultan pemasaran terkemuka, pasar kemasan karton bergelombang di Asia Tenggara segera mencatat tingkat pertumbuhan tahun majemuk (CAGR) sebesar 4 persen pada periode 2021-2026. Indonesia sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara berperan penting pada industri kemasan dunia. Memiliki momentum positif, khususnya di segmen-segmen kemasan kertas, kemasan ramah lingkungan, serta kemasan pintar.&nbsp; Momentum ini tentu membuka semakin banyak peluang pasar dan ikut menggerakkan pasar di Asia Tenggara, serta bisnis global dalam konteks luas. Indonesia sendiri termasuk pada salah satu sentra manufaktur dan transportasi terbesar di Asia Tenggara, serta salah satu pasar berkembang dengan pertumbuhan terpesat di dunia. Ekonomi Indonesia juga terus meningkat 5 persen secara stabil setiap tahun dengan dinamika pasar yang menarik.

Pameran Paper Chain dan Wepack 2025 di Jakarta akan mendorong pertumbuhan industri kertas dan kemasan di Asia Tenggara

Industri Kertas dan Kemasan Indonesia Menuju Era Baru 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/produk-daur-ulang.jpg" alt="ILUSTRASI. Aneka produk daur ulang yang unik untuk digunakan demi mengurangi pemakaian plastik." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Aneka produk daur ulang yang unik untuk digunakan demi mengurangi pemakaian plastik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produktivitas industri pulp dan kertas di dalam negeri terus meningkat. Itu seiring peningkatan kebutuhan domestik dan ekspor. Namun, diperlukan kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan bahan baku. "Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utamanya, yang hingga saat ini belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika. Dia melanjutkan, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan atau larangan ekspor limbah non-B3, termasuk kertas bekas. Hal itu sesuai dengan European Union Waste Shipment Regulation (EUWSR). "Guna mengatasi hal tersebut, delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan likeminded countries, Komisi Uni Eropa (UE), dan Parlemen UE," ungkapnya. Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KBRI Brussels, serta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). Pertemuan dengan likeminded countries dilakukan untuk meningkatkan kesadaran negara pengimpor limbah dari UE. Di antaranya Turki, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Mesir guna menyusun strategi dalam mengurangi dampak penerapan regulasi UE. Mayoritas likeminded countries belum mengetahui perkembangan terkini terkait proposal EUWSR, kecuali Turki yang sudah menyampaikan tanggapan resmi pada notifikasi EUWSR melalui WTO. "Pemerintah RI akan menyusun position paper untuk kemudian dibahas bersama dengan likeminded countries dan disampaikan kepada UE," ujarnya. Menurut Putu, Indonesia menekankan bahwa limbah non-B3 seperti kertas bekas hanya dapat diimpor sebagai bahan baku industri dan berkontribusi penting bagi perekonomian. Khususnya, peningkatan implementasi ekonomi sirkular.&nbsp;(dee/c17/dio) --- INDUSTRI KERTAS BERKELANJUTAN UNI EROPA - UE menghasilkan lebih dari 90 juta ton kertas dan karton setiap tahun. - Eropa juga memproduksi lebih dari 36 juta ton pulp setiap tahun. - Hasil produksi kertas dan pulp adalah 23 persen dari produksi dunia. - Bahan baku terdiri atas 40 persen serat daur ulang dan 44 persen pulp murni. Sisanya 1 persen adalah pulp lain dan 15 persen bahan tidak berserat. - 94 persen kebutuhan kayu berasal dari hutan kelolaan di Eropa. - Industri pulp dan kertas Eropa adalah industri produsen dan konsumen energi terbesar dari sumber terbarukan. Diolah dari berbagai sumber

Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utamanya.

Uni Eropa Larang Ekspor Limbah Non-B3, Bahan Baku Kertas Bekas Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/industri-pulp-and-paper.jpg" alt="Ilustrasi industri pulp and paper (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri pulp and paper (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pulp dan kertas menjadi salah satu industri skala besar yang menggunakan lahan luas, bahan baku kayu, serta jam produksi pabrik yang tiada henti. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai persoalan terkait lingkungan, kebakaran hutan dan lahan.  Plt Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Edy Sutopo mengungkapkan, industri Pulp dan kertas Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Saat ini Industri Pulp menempati peringkat 8 dunia dan industri kertas peringkat 6 dunia.  Keunggulan daya saing ini karena salah satunya Indonesia memiliki potensi bahan baku Pulp dan Kertas yang cukup besar dari HTI. Bahkan, Indonesia memiliki potensi hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire dalam bidang luas area dan potensi produksi hasil hutan.  “Dengan iklim tropis, produksi kayu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan hutan di negara pesaing yang beriklim sub tropis. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal produktivitas bahan baku,” ujarnya dalam acara webinar, Kamis (18/2).  Edy memaparkan, perkembangan permintaan global akan produk industri pulp dan kertas, baik di dalam negeri maupun ekspor masih menjanjikan, diantaranya, produk kertas tissue, kertas kemasan dan sebagainya. Dengan tren transaksi e-commerce yang semakin meningkat mendorong kebutuhan kertas untuk kemasan kertas dan karton akan tumbuh.  “Selain potensi dari kebutuhan kertas, industri pulp juga saat ini sudah berkembang untuk produk hilir lainnya yaitu produk dissolving pulp sebagai bahan baku rayon untuk industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil),” jelasnya.  Disisi lain, Edy juga mengungkapkan, industri pulp dan kertas memiliki keinginan untuk menerapkan proses produksi yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut masih terus dikembangkan demi menyelesaikan tantangan di sektor industri pulp dan kertas. Mekipun, seluruh industri berkomitmen untuk pelestarian lingkungan.  “Kita sudah komit dengan hal tersebut, saya kira semua industri komit dengan isu lingkungan ini karena memang kalau kita lihat secara hukum, industri di Indonesia dikembangkan dengan prinsip green consumerism,” tuturnya.  Green consumers sendiri adalah para konsumen yang lebih memilih produk tak membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Jadi produk ramah lingkungan mulai lebih banyak dipilih oleh konsumen.  Salah satunya, Kalimantan saat ini merupakan daerah dengan hutan terluas di Indonesia yang menghasilkan banyak pulp dan kertas. Namun tetap perlu dilakukan penanganan yang tepat agar kondisi hutan tetap terjaga.  “Sehingga ini berpengaruh pada industri pulp dan kertas, bila tidak melakukan komitmen menjaga lingkungan dan keamanan pada konsumen,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQpM-kC6P0s

Industri Pulp dan Kertas Indonesia Punya Daya Saing Kuat di Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ekspor-impor.jpg" alt="suasana bongkar muat peti kemas di dermaga nilam tanjung perak surabaya. frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>suasana bongkar muat peti kemas di dermaga nilam tanjung perak surabaya. frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri mulai dirasakan oleh pelaku industri. Terutama industri berbahan baku daur ulang seperti kertas, plastik, hingga baja.  Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menjelaskan, ada beberapa pasal yang menjadi persoalan.  Meliputi istilah homogen, bersih, ketentuan eksporter teregistrasi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal, direct shipment, dan penunjukan surveyor. ”Hal tersebut sangat menyulitkan pelaku usaha,” ujar Liana kemarin (16/12).  Menurut APKI, persyaratan yang diminta permendag tersebut cenderung berlebihan, melebihi standar internasional dan sulit dipenuhi. Selain itu, mengatur cara pengangkutan bahan baku yang harus melalui pengapalan langsung (direct shipment) dalam dunia pelayaran tergolong sulit dan tidak lazim. ”Mengapa kita tidak menggunakan standar internasional? Kesulitan memenuhi ketentuan teknis dari Indonesia itu mengakibatkan eksporter enggan menjual barangnya ke Indonesia karena lebih mudah mengekspor ke negara lainnya. Kesempatan ini menguntungkan pesaing kita seperti industri di Malaysia, Vietnam, dan India,” tegasnya.  Liana menjelaskan, keluhan asosiasi industri berbahan baku daur ulang sebetulnya pernah disampaikan kepada pemerintah. Rapat lintas kementerian dan lembaga juga sudah dilaksanakan. Namun sayang, belum ada solusi memuaskan. ”Hari-hari terakhir ini keluhan dari lebih 45 anggota APKI bermunculan. Mereka menanyakan solusinya. Mereka menyebut ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) dan berhenti berproduksi sudah di depan mata,” kata dia.  Menurut Liana, peraturan tersebut patut dikaji ulang. Juga, pelaku usaha sangat berharap pemerintah memberikan masa transisi dan persiapan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga tidak menimbulkan kekacauan di lapangan. ”Permendag tersebut baru disosialisasikan pada 11 November 2019 dan terbatas hanya kepada sektor industri tertentu,” beber Liana.  Dikhawatirkan, lanjut Liana, kurangnya penjelasan dan pemahaman yang sama di lapangan antara pemerintah dan pelaku usaha dapat merugikan industri kertas dan lainnya yang menggunakan bahan dasar kertas industri kemasan seperti industri makanan dan minuman, elektronik, sepatu, dan furnitur.  Terbitnya permendag itu, menurut Liana, sudah bermasalah dari awal. Aturan tersebut ditandatangani pada 18 Oktober sebagai pengganti Permendag Nomor 31 Tahun 2016. Industri tidak siap karena masa transisi dua permendag itu hanya satu bulan, sementara banyak proses importasi yang sedang berjalan. Sejak 22 November lalu, inspeksi atas verification order (VO) tidak dapat dilaksanakan oleh surveyor. Dalam hal ini KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia dan mitranya di luar negeri sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan verifikasi atas barang-barang impor.  ”Jika tidak ada inspeksi oleh mitra KSO di luar negeri, tidak ada laporan surveyor (LS) dan tidak ada pengapalan barang. Itu yang terjadi saat ini karena KSO tidak dapat melakukan kegiatan, karena surat penunjukannya dari menteri perdagangan belum diperbarui sesuai dengan Permendag 84 yang baru,” urai Liana.  Liana menambahkan, minggu-minggu ini sudah akan memasuki liburan Natal dan tahun baru. Dikhawatirkan, inspeksi juga akan terkendala sehingga ancaman ketersediaan bahan baku pun menjadi kenyataan. ”Banyak industri yang ketersediaan bahan bakunya hanya sampai Januari 2020. Setelah itu, jika tak ada barang masuk, maka kami akan berhenti berproduksi. Kontrak-kontrak akan dibatalkan, kemudian banjirlah produk-produk jadi impor mengisi pasar kami,” tutur Liana.  Sementara itu, pihak Kemendag belum memberikan jawaban terkait dengan komplain pelaku usaha tersebut. Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan tidak memberikan jawaban. Namun, pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu menjelaskan bahwa pemerintah memang sedang merumuskan beberapa revisi izin impor, termasuk Permendag 84/2018. ”Langkah tersebut digulirkan setelah memastikan bahan baku dari dalam negeri terserap maksimal,” ujarnya. Indra belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi mengenai pembahasan lanjutan setelah permendag tersebut menuai keberatan pelaku usaha.

Pelaku Industri Keluhkan Sejumlah Pasal Permendag 84

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/INDUSTRI-KERTAS-POJOK-PITU-JPG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia terus mengembangkan kerjasama perdagangan dengan sejumlah negara untuk meningkatkan penerimaan ekspor. Salah satu yang disasar untuk kerjasama perdagangan adalah Chili. Potensi perdagangan Indonesia dan Chili diyakini akan meningkat signifikan pascaimplementasi IC-CEPA. Chili akan menjadi hub masuknya produk-produk Indonesia ke negara sekitarnya.  Salah satu andalan Indonesia untuk masuk kawasan Amerika Selatan lewat Chili adalah kertas. Ekspor kertas Indonesia ke Chili pada Januari―April 2019 naik 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  "Sehingga sampai akhir 2019 diperkirakan ekspor kertas dari Indonesia ke Chili naik sampai 200 persen," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam siaran persnya terkait rangkaian agenda forum bisnis dan kegiatan misi dagang ke Santiago, Chili, Jumat (17/5).  Berdasarkan data Kemendag, nilai perdagangan Indonesia-Chili tercatat sebesar USD 274,1 juta tahun 2018. Dari jumlah ini, Indonesia surplus dari Chili sebesar USD 43,87 juta.  Dalam forum bisnis ini, Mendag didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Arlinda. Turut hadir Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo serta Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Chili Amin M. Wicaksono.  Dengan implementasi IC-CEPA, sebaliknya Indonesia juga menjadi hub masuknya produk-produk dari Chili ke ASEAN serta Australia dan Selandia Baru. "Potensi pertumbuhan perdagangan Indonesia-Chili sangat besar. IC-CEPA tidak hanya akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Chili saja, tetapi juga ekspor ke negara-negara lain di kawasan Amerika Latin," jelas Mendag.  Bersamaan dengan pelaksanaan kesepakatan dagang (business matching), Mendag menerima sejumlah pelaku usaha Chili. Salah satunya adalah Midesa. Midesa merupakan perusahaan asal Chili yang berinvestasi di Sulawesi Selatan mulai tahun ini dengan nilai sebesar USD 3juta―4 juta. Investasi akan dilakukan dengan mendirikan tempat pengolahan rumput laut untuk dijadikan tepung dan kemudian diekspor.  Dalam investasinya ini, Midesa memberdayakan para petani rumput laut lokal mulai dari budi daya rumput laut hingga pengolahan rumput laut menjadi tepung. Kerja sama dilakukan untuk pengolahan barang setengah jadi, bukan hanya barang mentah.  Mendag juga bertemu dengan Manajer Ekspor Colun Company, Sebastian Vargas. Colun adalah perusahaan penghasil produk-produk berbahan dasar susu dari Chili. Dalam pertemuan tersebut, Mendag menyampaikan keinginannya untuk menjajaki peluang sumber alternatif impor susu, selain dari Eropa.  Masuknya Colun ke Indonesia, maka pasar produk-produk sejenis di Indonesia akan lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga produk bagi konsumen.  Usai menyelesaikan rangkaian kegiatan misi dagang di Santiago, Mendag dijadwalkan menghadiri Pertemuan para Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC MRT) 2019 di Viña del Mar, Chili.

Teken Kerjasama Dagang Dengan Chili, Kertas Jadi Andalan Indonesia

industri kertas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri kertas

Berita Terkini

Industri Kertas dan Kemasan Indonesia Menuju Era Baru

Uni Eropa Larang Ekspor Limbah Non-B3, Bahan Baku Kertas Bekas Terancam

Industri Pulp dan Kertas Indonesia Punya Daya Saing Kuat di Dunia

Pelaku Industri Keluhkan Sejumlah Pasal Permendag 84

Teken Kerjasama Dagang Dengan Chili, Kertas Jadi Andalan Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com