<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/Umkm-Activewear-Di-Bali-150525-fik-2-3934455963.jpg" alt="Ilustrasi pekerja industri kecil padat karya. (Fikri Yusuf/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja industri kecil padat karya. (Fikri Yusuf/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah fokus membangun sistem ketenagakerjaan yang melindungi semua pekerja. Iklim investasi, akses permodalan, dan perizinan juga hendak disederhanakan pemerintah. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki menyatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji dan meng-exercise perubahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga bisa win-win (menguntungkan semua pihak) dan tentunya tidak menerobos UUD 1945. &rdquo;Yang utama kita akan bangun adalah membangun sistem ketenagakerjaan yang melindungi semua pekerja dan meningkatkan iklim investasi, sehingga tetap menjadi leverage pertumbuhan kita,&rdquo; ujar Maliki seperti dilansir dari Antara. Idealnya, lanjut dia, UU Ketenagakerjaan dapat menghasilkan heavenly place for investment di Indonesia, kesempatan kerja dengan kualitas terbaik terus meningkat, dan perlindungan terhadap semua pekerja. Pekerjaan yang baik berarti formal, dengan kontrak serta perlindungan jaminan sosial (jamsos) yang jelas dan lengkap, mengingat pekerja informal masih belum stabil dan tidak dilindungi oleh jamsos. &rdquo;Meskipun itu wirausaha, kita harus mengusahakan wirausaha itu terdaftar (formalisasi wirausaha dengan perizinan, pendampingan akuntansi perusahaan, dan sebagainya), dan juga punya jamsos naker/tenaga kerja (dan kesehatan) yang jelas,&rdquo; ucap Maliki. Secara gradual, pemerintah akan menciptakan kesempatan kerja formal untuk mendukung program-program seperti hilirisasi hingga swasembada pangan, energi, dan air. Dengan begitu, bisa dipastikan secara proporsional pekerja formal akan lebih banyak. Terkait sistem outsourcing, dia menegaskan, perlunya perbaikan dan kontrol terhadap praktik tersebut agar bisa menjaga stabilitas pendapatan dan perlindungan pekerja. &rdquo;Outsourcing sebenarnya sudah formal, (tetapi) perlu adanya perbaikan dan kontrol sistem outsourcing, sehingga bisa menjaga stabilitas income pekerja dan perlindungan pekerja,&rdquo; ungkap Maliki. Sementara itu, pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya dan menjaga keberlangsungan industri. Pemerintah berkomitmen melindungi tenaga kerja di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya. Prabowo mengatakan, pemerintah akan terus berupaya melakukan deregulasi untuk memangkas sistem perizinan yang terlalu banyak dan berbelit. &rdquo;Buang semua regulasi yang tidak masuk akal, permudah semua proses untuk pengusaha,&rdquo; ucap Presiden Prabowo. Dia menambahkan, industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) perlu terus didukung, termasuk melalui penguatan dan pemberdayaan pasar domestik dengan pendekatan dan strategi ekonomi yang tepat. Masalah lain yang dihadapi industri padat karya adalah perkiraan ancaman PHK terhadap 50 ribu buruh dalam waktu tiga bulan ke depan. Industri padat karya menyerap sekitar 14 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. &rdquo;Kita punya BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang bisa memberi bantuan yang tadinya tiga bulan, sekarang menjadi enam bulan. Kalau ada buruh yang terlantar, kita akan lindungi dan bantu,&rdquo; jelas Prabowo. Selain TPT, industri padat karya juga meliputi industri makanan dan minuman, industri tembakau, industri alas kaki, industri furnitur, industri garmen, industri kulit, dan industri pakaian jadi, serta lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti kerentanan sektor padat karya. Khususnya karena kebijakan terkait industri padat karya dan tenaga kerja ini erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini penting jika pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Said juga menyoroti situasi di industri hasil tembakau. Dia berharap agar pemerintah mempertimbangkan regulasi yang mengatur sektor ini, terutama yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. &rdquo;Duduk bersama dan petakan, buat kebijakan, dan kalau memang ada kebijakan kesehatan yang mau dikeluarkan, jangan sampai menghantam hingga PHK. Bila terjadi PHK, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Rokok kan menyumbang PDB Indonesia,&rdquo; jelas Said. Said juga memperingatkan tentang kebijakan tarif resiprokal tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diperkirakan dapat berpotensi menyebabkan badai PHK selanjutnya. Dia mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah untuk mencegah hal tersebut. &rdquo;Dan ada persetujuan dari Pak Prabowo untuk membuat Satgas PHK. Dengan persetujuan ini, kemudian akan ada langkah-langkah menghindari tekanan kebijakan tarif dan kebijakan lain yang justru memunculkan potensi PHK,&rdquo; ucap Said.

Presiden Prabowo menginstruksikan deregulasi untuk tingkatkan daya saing industri padat karya dan menjaga keberlangsungan industri

Presiden Prabowo Instruksikan Deregulasi untuk Tingkatkan Daya Saing Industri Padat Karya dan Perlindungan Tenaga Kerja

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak semua pekerja akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 imbas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengatakan hanya gaji pekerja industri padat karya di bawah Rp 10 juta yang akan dibebaskan dari pajak penghasilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Pajak Penghasilan sebagai kompensasi dari kenaikan PPN 12 persen hanya untuk pekerja) industri padat karya," kata Yassierli singkat saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015440199/korupsi-di-dinas-kebudayaan-jakarta-pj-teguh-benarkan-adanya-penggeledahan-di-lantai-14-dan-15-juga-di-kantor-swasta">Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta, Pj Teguh Benarkan Adanya Penggeledahan di Lantai 14 dan 15, Juga di Kantor Swasta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, banyak beredar di media sosial bahwa dengan penerapan PPN 12 persen tahun depan pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta akan bebas dari pajak. Namun ternyata, pemerintah hanya menetapkan kebijakan itu untuk pekerja di industri padat karya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia memastikan bahwa pembebasan pajak untuk pekerja industri padat karya ini dilakukan sebagai bentuk insentif atau stimulus imbas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, dari sebelumnya sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari Rp4,8 juta&ndash;Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, ditulis Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, apakah pekerja di sektor selain padat karya akan dikenakan pajak penghasilan di tahun 2025?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan turunan dari terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disebutkan, hanya pekerja dengan penghasilan sebesar Rp 54 juta per tahun atau di atas Rp 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak. Meski begitu, kepada pekerja tersebut masih diwajibkan untuk melaporkan SPT di setiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, melalui UU HPP pemerintah sendiri menerapkan tarif PPh karyawan secara progresif. Itu artinya, semakin besar penghasilan, maka makin banyak pula pajak yang akan dikenakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini ditetapkan bahwa pembayaran pajak bagi karyawan ditetapkan menjadi lima layer, berikut ini rinciannya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun akan dikenakan tarif PPh sebesar 5 persen</div> <div dir="auto">2. Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta per tahun dikenakan pajak penghasilan sebesar 15 persen</div> <div dir="auto">3. Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta per tahun dikenakan PPh sebesar 25 persen</div> <div dir="auto">4. Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar per tahun dikenakan pajak 30 persen</div> <div dir="auto">5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif 35 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hanya gaji pekerja industri padat karya di bawah Rp 10 juta yang akan dibebaskan dari pajak penghasilan.

Menaker Yassierli Pastikan Hanya Gaji Pekerja Industri Padat Karya Rp 10 Juta ke Bawah yang Tak Perlu Bayar Pajak Penghasilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/pekerja-3566555219.png" alt="KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantui industri padat karya seperti manufaktur, garmen, dan tekstil. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada industri akan semakin memperburuk keadaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024. "Memang kita akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya. Kita terus memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi," katanya, dikutip Selasa (17/9). Harapannya, badai PHK yang mengancam ini tak akan lebih tinggi dibandingkan dengan angka PHK pada 2023. Senada, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP-RTMM), Sudarto, mengingatkan bahwa ancaman PHK tidak hanya terbatas pada sektor-sektor tersebut, Ancaman serupa&nbsp;juga mengancam Industri Hasil Tembakau (IHT) yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. "Seharusnya, berbagai industri padat karya yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar harus dipertahankan dan dilindungi dengan kebijakan yang baik," terangnya. Ia melanjutkan IHT, yang merupakan sawah ladang para pekerja, kini sudah sangat tertekan oleh berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mematikan IHT. Seperti kebijakan kenaikan cukai yang sangat tinggi, PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). "Faktanya, dengan kondisi saat ini, penerimaan negara tidak tercapai dan rokok ilegal makin bertumbuh. Sementara, rokok legal tertekan aturan yang semakin ketat dan daya beli masyarakat turun. Akhirnya, pelaku rokok legal bisa mati, kalah dengan rokok ilegal," terangnya. Sudarto menegaskan bahwa rencana kenaikan cukai rokok pada tahun 2025 berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Padahal, IHT merupakan sektor padat karya yang melibatkan jutaan pekerja di berbagai level, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil. Oleh karena itu, FSP-RTMM secara tegas menolak rencana kenaikan cukai rokok pada tahun 2025. "Kami memohon agar cukai rokok tidak naik pada 2025. Kenaikan cukai hanya akan membawa ketidakpastian bagi IHT, termasuk potensi PHK bagi pekerjanya dan akan memperburuk kondisi ekonomi pekerja yang sudah sangat tertekan, apalagi baru adanya pengesahan PP 28/2024," khawatirnya. Menurut Sudarto, setiap tahun IHT selalu berada dalam kondisi siaga akibat ancaman kenaikan cukai. Dimana dampaknya terasa pada seluruh segmen IHT, mulai dari rokok mesin hingga sigaret kretek tangan. "Kalau pemerintah dan berbagai pihak terkait memahami hal ini, sudah seharusnya tidak ada kenaikan cukai di tahun depan," tegasnya. Sudarto mengingatkan bahwa upaya pemerintah dalam melindungi pekerja dari PHK harus diimplementasikan dengan cermat dan tidak memberatkan industri melalui berbagai kebijakan yang mencekik. "Selain menolak kenaikan cukai rokok, kami juga menolak regulasi kemasan rokok polos (tanpa merek). PP 28/2024 hanya mengatur peringatan kesehatan dan tidak ada pengaturan kemasan polos (tanpa merek), kenapa RPMK melangkahi peraturan di atasnya?" tegasnya. FSP-RTMM juga berencana untuk menggelar forum mitigasi dampak yang dihadiri perwakilan serikat pekerja dari seluruh tingkatan dan mitra industri terkait. Forum ini akan menetapkan langkah advokasi litigasi maupun non-litigasi untuk memastikan kepentingan pekerja dan kelangsungan IHT tetap terlindungi di tengah berbagai tekanan kebijakan yang ada.

"Kenaikan cukai hanya akan membawa ketidakpastian bagi IHT, termasuk potensi PHK bagi pekerjanya dan akan memperburuk kondisi ekonomi".

Badai PHK Mengancam Sektor Padat Karya, Pekerja Tembakau Minta Cukai Tak Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Hariyadi-sukamdani.jpg" alt="HARIYADI SUKAMDANI" width="100%">
<figcaption>HARIYADI SUKAMDANI</figcaption>
</figure>RENCANA pelaku usaha di Jawa Timur untuk merelokasi fasilitas produksinya ke tempat yang memiliki UMK lebih rendah adalah keputusan yang rasional. Memang harus pindah. Kalau tidak pindah, tidak akan bisa bertahan.  Mari kita sedikit flashback. Sektor industri saat ini hanya tumbuh sekitar 3 persen. Bandingkan dengan 20 tahun lalu, saat industri tumbuh sampai 10 persen. Jadi, sektor industri bisa dibilang sudah suffering. Dalam 4 sampai 5 tahun terakhir, upah naik 100 persen. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja tidak naik signifikan. Berdasar dua fakta tersebut, jika praktik kebijakan pengupahan dijalankan seperti sekarang, benar seperti kata pengamat-pengamat ekonomi bahwa hal ini sama dengan membunuh industri.  Kenaikan rata-rata upah dalam lima tahun terakhir yang mencapai 20 persen memang sangat memberatkan pengusaha. Kita bandingkan dengan Australia, misalnya. Upah minimum pekerja mereka rata-rata sesuai tingkat inflasi. Sementara itu, upah di Indonesia saat ini menggunakan rumus perhitungan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.  Upah minimum adalah jaring pengaman nasional. Bila diintervensi berlebihan, industri dikhawatirkan tak mampu menanggung beban upah. Jika tidak bisa mengikuti, tak ada jalan selain pemutusan hubungan kerja atau relokasi fasilitas produksi yang saat ini mulai banyak terpikirkan oleh mereka yang ada di wilayah dengan upah tinggi.  Memindah fasilitas produksi atau pabrik memang membutuhkan modal yang besar. Tapi, kalau bicara jangka menengah dan panjang, terus-terusan menahan bengkaknya biaya produksi akan lebih parah dampaknya pada industri. Tidak heran jika teman-teman pengusaha lebih melirik daerah yang memiliki <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/11/2019/industri-padat-karya-butuh-kelonggaran-umk/">UMK lebih rendah</a>. Betul jika dikatakan kemudahan infrastruktur ke area ring 2 dan 3 membuat pelaku usaha semakin berani untuk nekat memindahkan pabrik.  Bagaimana dengan nasib iklim industri kota di ring 1 seperti Surabaya? Ya, ditinggalin. Paling hanya industri jasa yang bertahan. Itu pun mungkin dengan skema upah berdasar kesepakatan saja antara si pengusaha dan pekerja. Dan, bisa jadi di bawah minimum.  Intinya, kebijakan pengupahan tersebut tidak pernah dikoreksi dan akhirnya justru akan menyusutkan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau kita lihat dari semua data kan tampak produktivitas tumbuh berapa, jumlah angkatan kerja yang masuk berapa, kenaikan upah per tahun berapa. Sebenarnya sudah bisa dilihat kalau tumbuhnya tidak seimbang.  Solusinya, undang-undangnya harus dikaji ulang. Taruhannya itu, kita akan kehilangan yang namanya kesempatan mendapatkan bonus demografi. Orangnya banyak, tapi nggak bisa kerja. Lapangan kerja menyusut karena industri sendiri terpaksa melakukan berbagai perampingan. Misalnya, Surabaya dan kota-kota ring 1 lainnya itu, ya siap-siap saja ditinggal investor dengan nilai upah sebesar itu.  *) Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia  **) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian

Kota Ring 1 Bisa Sepi Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/industri-baja.jpg" alt="Karyawan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. memotongr pelat baja di pabrik Surabaya. frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. memotongr pelat baja di pabrik Surabaya. frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan UMK 8,51 persen membuat selisih upah di Jawa Timur dan Jawa Tengah kian lebar. Yang dikhawatirkan, makin banyak pengusaha yang merelokasi pabrik mereka. Tidak lagi sekadar di dalam provinsi, tetapi bisa sampai lintas provinsi.  Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim Nur Cahyudi menyatakan, Jateng memang menjadi primadona di kalangan investor asing.  Salah satu alasannya adalah murahnya UMK jika dibandingkan dengan provinsi lain. ”Industri di Jakarta dan Jabar yang relokasi sepertinya bakal ke Jateng. Bahkan, beberapa industri di Jatim sudah pindah ke Jateng dan berpotensi diikuti yang lain,” ucapnya kemarin (21/11).  Apalagi, dengan kualifikasi sumber daya manusia yang sama, besaran UMK di Jateng jauh lebih rendah sekitar 40 persen daripada UMK di Jatim. ”Dengan pasar yang sama, tentu perusahaan yang di Jateng akan bisa lebih kompetitif,” terang Nur.  Selain memindahkan pabriknya ke luar Jatim, alternatif lain untuk menyiasati tingginya UMK adalah memindahkan industri ke luar wilayah ring 1. Daerah yang masuk ring itu adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. UMK di daerah-daerah tersebut sudah lebih dari Rp 4 juta.  Dengan terbangunnya jalan tol, sangat mungkin daerah ring 1 tidak lagi diminati industri.  ”Jadi, ring 1 hanya untuk perdagangan dan jasa. Tapi, dengan catatan, perlu komitmen pemerintah untuk kebaikan, UMK diberlakukan secara konsisten di seluruh Jatim. Jangan sampai nanti UMK di Ngawi relatif kecil, kemudian dinaikkan persentasenya dengan alasan disparitas,” ulasnya.  Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim Winyoto Gunawan menambahkan, kenaikan UMK 2020 makin menekan industri alas kaki.  Meski demikian, hingga kini belum ada kabar tentang perusahaan alas kaki di Jatim yang akan pindah. Namun, pada 2019 ada beberapa perusahaan yang memindahkan pabriknya di luar ring 1. Misalnya, dari Pasuruan ke Ngawi, Sidoarjo ke Nganjuk, dan Mojokerto ke Ngawi.  ”Industri alas kaki yang pindah ke Jateng kebanyakan dari Jabar. Sebenarnya, industri alas kaki Jatim, terutama PMDN (penanaman modal dalam negeri), masih setia pada pemerintah Jatim. Tapi, kalau nanti kondisinya makin sulit, tidak tertutup kemungkinan mereka lari ke luar Jatim,” tuturnya.  Sementara itu, industri yang memutuskan pindah ke Jateng, lanjut dia, terutama adalah PMA (penanaman modal asing). Sebab, PMA memiliki pertimbangan yang kuat dalam melihat peluang. Selain itu, daya saing industri alas kaki Indonesia di beberapa negara, terutama AS dan Eropa, terus melemah. Sebab, ada penetapan bea masuk 5 persen untuk produk Indonesia. Padahal, produk dari Kamboja, Vietnam, dan Bangladesh tidak dikenai. ”Kalau seperti ini, harga produk Indonesia menjadi mahal,” ujarnya.  Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jatim Sherlina Kawilarang menyatakan, sampai sekarang belum ada perusahaan tekstil yang merelokasi pabriknya karena penetapan UMK 2020. Tahun lalu ada satu perusahaan yang memindahkan pabriknya, tapi masih di Jatim. ”Jadi, pindah ke kabupaten yang besaran UMK-nya sama dengan Jateng,” jelasnya.  Meski demikian, ke depan masih ada kemungkinan bagi pabrik di Jatim untuk melakukan relokasi, baik di dalam Jatim maupun luar Jatim. ”Kemungkinan itu ada karena industri tekstil tidak hanya bersaing secara nasional, tapi juga dengan negara lain, khususnya Vietnam,” lanjutnya.  Salah satu pabrikan asal Jatim yang memaksimalkan produksi di Jateng adalah PT Behaestex. Menurut catatan API, sejak dua tahun terakhir, pabrik asal Gresik itu memaksimalkan produksinya di Pekalongan. ”Sebenarnya pabrik di Pekalongan itu sudah lama. Tapi, dengan kondisi UMK di ring 1, Behaestex memilih memaksimalkan produksinya di Pekalongan,” jelasnya. Pertimbangannya, selain biaya lebih rendah, ketersediaan karyawan yang sesuai dengan skill lebih banyak di Jateng.  Terkait dengan penetapan UMK 2020, lanjut Sherlina, industri padat karya seperti tekstil sebaiknya diberi kelonggaran untuk minimal sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) dan disetujui serikat pekerja di perusahaannya. UMP Jatim pada 2020 ditetapkan Rp 1.768.777.  Kenaikan upah yang mencapai 8,51 persen memang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15/2018. Tidak ada yang salah dengan hal itu karena sudah menggunakan hitungan sepanjang tahun berjalan berbasis inflasi (3,39 persen) plus pertumbuhan ekonomi (5,12 persen). Hanya, kenaikan upah tersebut tetap dirasa memberatkan pengusaha karena situasi perekonomian sedang melambat.  Beberapa negara bahkan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi ke arah minus. ”Ekonomi global kan melambat. Di sisi lain, kalau upahnya mau tidak dinaikkan, juga tidak mungkin,” ujar Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Johnson Simanjuntak.  Sementara itu, secara nasional, pertumbuhan ekonomi cukup lambat dengan capaian 5,02 persen pada kuartal III 2019. Itu pun lebih rendah daripada capaian pertumbuhan pada kuartal III 2018 sebanyak 5,17 persen.  Tahun ini, kata dia, ada industri rokok, tekstil, dan alas kaki yang berencana pindah dari daerah ring 1 ke daerah lain di Jatim yang upahnya lebih rendah. Ada yang ke Ngawi, Nganjuk, dan Madiun. Upah minimum di Nganjuk tahun depan Rp 1.954.705, sedangkan Ngawi dan Madiun Rp 1.913.321. Selain itu, menurut Johnson, ada perusahaan yang berencana relokasi ke Semarang yang upah minimumnya Rp 2.715.000.  Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal-PTSP Jatim Aris Mukiyono mengatakan, industri existing saat ini tidak mengalami gejolak yang berarti akibat kenaikan UMK. Tahun ini perusahaan-perusahaan masih bisa menanamkan modal ke daerah ring 2 dan 3, tetapi bukan relokasi. ”Bukan seperti pindah bedol desa ya. Tapi, itu ekspansi,” katanya.  Dia juga masih optimistis Jatim tetap akan dilirik investor. Sebab, umumnya calon investor sudah memperhitungkan berapa investasi yang akan dikeluarkan ketika akan menanamkan modal di suatu daerah. Investor yang sudah membuka usahanya di Jatim pun diyakininya tak akan serta-merta pindah ke luar Jatim hanya karena faktor kenaikan upah.

Industri Padat Karya Butuh Kelonggaran UMK